Sabtu, 28 April 2018

KINERJA JOKOWI URUS AGAMA


OLEH
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS)

Sewaktu penyelenggaraan kampanye Pilpres 2014, Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) sebagai pelaku kampanye, berusaha mempengaruhi umat Islam untuk memberi suara kepada mereka. Berbagai janji kampanye lisan  terhadap Umat Islam  disampaikan. Apa janji2 lisan buat umat Islam itu?  Apakah setelah jadi Presiden direalisasikan atau dipenuhi?  Berikut ini janji2 lisan Jokowi terhadap umat Islam:

1. Membenahi kawasan Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi para peziarah. Hingga kini belum ada data dan fakta Jokowi telah membenahi masjid agung ini.  Sangat memilukan !
2. Tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Jokowi sudah menepati janji. Sudah ada Hari Santri.
3.Membantu meningkatkan mutu pendidikan Pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Janji ini masih belum direalisasikan alias ingkar janji.
4. Meningkatkan kesejahteraan Guru2 Pesantren sebagai bagian komponen pendidikan bangsa.
Juga janji ini masih belum direalisasikan alias ingkar janji.
5. Mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina.
Jokowi harus membuktikan Janji kampanye ini dengan langkah politis dan diplomatis jelas dan tersistem. Tidak sekedar hanya ngomong tanpa aksi konkrit di lapangan. Hingga kini belum ada KBRI di Palestina. Indonesia baru punya Konsul Kehormatan RI di Palestina,  Maha Abou Susheh,  seorang perempuan pengusaha Palestina. Konsul ini baru dilantik tahun 2016.

Dokumen NAWA CITA memuat janji2 tertulis kampanye Jokowi-JK dlm Pilpres 2014. Khusus urusan agama, sangat minim, jika tidak boleh dinilai sama sekali tidak ada, janji bidang agama. Kalaupun ada, hal itu menyangkut langkah hukum utk jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama. Tidak ada janji akan membangun infrastruktur agama. Janji Jokowi bidang agama dimaksud: akan memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah2 hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Intinya, Jokowi hanya berurusan soal konflik agama.

Pd tingkat rencana kegiatan, tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Sasaran bidang agama antara lain:

1.Meningkatkan kualitas pemahaman agama. Indikator: a. Meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluh agama tersebar merata di seluruh wilayah; b. Meningkatnya fasilitas pembinaan dan  pemberdayaan umat beragama; c. Meningkatnya intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendikiawan.
Khusus jumlah penyuluh agama,menurut Menteri Agama, kini ada 81.185 penyuluh agama di Indonesia. Tetapi, belum ada data resmi berapa banyak pertambangan penyuluh agama ini per tahun (2015, 2016, 2017). Malah, Jokowi awal 2018 masih bisa berjanji, akan menaikkan honor penyuluh agama. Tapi, belum terealisir, masih menunggu persetujuan DPR.
2 Meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama. Indikator: a. Meningkatnya fasilitas penyelenggaraan dialog antar umat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; b. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Khusus sasaran penyelenggaraan dialog tokoh agama, tidak tercapai krn selama 3,5 tahun jadi Presiden, Jokowi belum pernah adakan dialog dimaksud. Hal ini tercermin dari tuntutan seorang tokoh umat Islam, Kiai H. Syukron Makmun.Ia  meminta Jokowi menggelar pertemuan antar tokoh umat beragama untuk menghasilkan kesepakatan demi mewujudkan kerukunan dan kedamaian. Hal ini disampaikan kepada Jokowi saat ketemuan sejumlah Ulama Islam   di Istana (Republika co.id, 4/4/2017).
Sementara itu, terkait perkembangan FKUB, pd Oktober 2007, telah terbentuk FKUB di 21 Provinsi, 110 Kabupaten, dan 29 Kota. Belum ada data resmi, berapa banyak pertambahan/perkembangan  FKUB di era Jokowi ini. Ada penilaian, FKUB ini menjelma menjadi pengawas berdirinya fasilitas ibadah dan badan birokratis merukunkan umat beragama.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Indikator: a.  Meningkatnya fasilitas penyediaan sarana dan prasarana keagamaan ; b.  Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dlm pelayanan kehidupan beragama. Belum ada data dan fakta untuk membuktikan sasaran sudah tercapai atau belum.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji, transparan, efisien, dan akuntabel. Indikator: a.  Meningkatnya Indeks Kepuasan Jamaah Haji dari 82,69 % pd 2013 menjadi 87, 50 % pd 2019.

Data menunjukkan bahwa IKJHI tahun 2010 berada pada angka 81,45%, tahun 2011 naik menjadi 83,31%, 81,32% (2012), 82,69% (2013), 81,52% (2014), 82,67% (2015), sedangkan untuk tahun 2016 berada pada angka 83,83%. IKJHI tahun 2017 kembali naik menjadi 84,85%.

Data 2017 belum mencapai target 2019, yakni 87,50. Masih dibutuhkan upaya peningkatan sekitar 3 % untuk berhasil mencapai target.

Dari indikator penyelenggaraan Umroh, kondisi kinerja Jokowi boleh dibilang buruk. Ada  sejumlah kasus membuktikan Pemerintah gagal urus penyelenggaraan Umroh. Ada 4 Travel Umroh dicabut izin. Ada fenomena Travel Umroh bodong. Hal ini krn lemahnya pengawasan atau pembinaan dari Pemerintah.
Ada sejumlah kasus penipuan oleh Travel Umroh, disebut Travel bodong. Seorang Kriminolog UI menyatakan, sebab terjadi kasus penipuan oleh Travel Bodong ini adalah  minimnya kuota haji  disediakan Pemerintah. Mereka  ingin berhaji merasa putus asa karena tak mendapatkan kuota. Akhirnya mereka beralih ke Travel Umrah dengan pelayanan instan.

Standar kriteria menilai kinerja Jokowi urus agama, dapat digunakan Renstra Kementerian Agama 2015-2019. Sasaran strategis versi Renstra ini mengacu juga pd RPJMN 2015-2019. Beberapa diantaranya:

1. Meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas
tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. Meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang
difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga
keagamaan.
3. Meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Laporan Puslitbang Kementerian Agama  menyebutkan, IKUB 2015 sebesar 75,36 %; 2016
angka 75,47% (naik 0,11%); 2017 angka 72, 27 % (turun sekitar 3 % ). Pihak Pemerintah masih klaim angka ini baik.
4. Meningkatnya  fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat
Bersama FKUB yang memenuhi standar.

Apakah rencana kegiatan ini telah terealisasi dan mencapai sasaran? Mari kita tunggu data, fakta dan angka resmi dari Pemerintah.

Secara umum berdasarkan standar kriteria janji2 lisan kampanye Pilpres 2014, kinerja Jokowi urus agama buruk dan ingkar janji. Juga dari standar kriteria rencana kegiatan  tertuang dlm RPJMN  kinerja Jokowi juga buruk dan tidak merealisasikan sejumlah  rencana kegiatan  itu termasuk rencana kegiatan  akan meningkatkan jumlah penyuluh agama,  dialog tokoh agama dan penyelenggaraan Umroh.

Kinerja Jokowi dapat dinilai baik dan berhasil hanya dari indikator pelayanan haji dgn IKJHI terus meningkat mendekati target 2019. Itupun kita masih menunggu dipublikasikan  data dan angka  IKJHI 2018 dan 2019. Tentu, Pemerintah berharap, angka itu  tidak menurun.



Rabu, 25 April 2018

KINERJA JOKOWI URUS RISET DAN TEKNOLOGI



OLEH
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS)

Jokowi tidak tertarik menggunakan urusan riset dan teknologi utk kampanye lisan Pilpres 2014. Masuk akal, karena issu riset dan teknologi ini tidak populis hanya tertarik bagi minoritas kaum terpelajar yg suka dgn riset dan teknologi. Bahkan, dari sejumlah kaum terpelajar, hanya sebagian kecil tertarik urusan riset dan teknologi. Apalagi mengingat Jokowi dan JK bukan kalangan cendikiawan, ilmuwan atau akademisi. Mereka lebih dominan berada pd posisi dunia usaha.

Saat kampanye lisan Pilpres 2014, Tim Studi NSEAS tidak menemukan janji Jokowi terkait riset dan teknologi. Janji urusan ini baru muncul dlm janji tertulis, tertuang di dlm dokumen NAWA CITA, antara lain:
1. Berkomitmen meningkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi.
2. Menjadikan instansi urusan hak cipta dan paten bekerja proaktif melayani para inovatif dan inventor.
3. Akan membangun sejumlah Science and Techno Park di daerah-daerah.
4. Penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional (kerja sama swasta-pemerintah-perguruan tinggi) khususnya sektor pertanian dan industri; serta riset dan pengembangan dasar didukung dgn dana pemerintah.
5. Memprioritaskan pembiayaan kegiatan berhubungan penelitian pengembangan iptek unggulan.
6.Mewajibkan aparatur pemerintah utk menganut "techno-ideology" , bahwa melalui pendidikan penguasaan teknologi kita harus bangkit dari "amnesia sejarah" dan "amnesia ideologi".

Sesuai RPJMN 2015-2019, butir2 penting urusan riset dan teknologi antara lain:

1. Dengan kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut dari eksplorasi hingga difusi.
2. Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan dapat mencapai tahap difusi.
3. Penyediaan kebutuhan di setiap tahapan riset secara memadai.
4. Pembangunan 100 Techno Park di Kabupaten/Kota dan Science Park di setiap Provinsi.

RPJMN ini tidak menargetkan anggaran riset nasional. Hanya mengakui, anggaran riset masih di bawah 0,1 % dari PDB. Utk meningkatkan anggaran, perlu peningkatan kontribusi swasta dgn strategi:
1. Menggunakan anggaran pemerintah utk mendorong swasta melakukan kegiatan litbang antara lain melalui kemitraan riset dgn swasta.
2. Intensif swasta melakukan riset.

Segera setelah jadi Presiden, pada 16 Agustus 2014, Jokowi
menjadi pembicara kuliah umum di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Saat itu, anggaran riset Indonesia hanya Rp.10,4 triliun. Lalu, Jokowi berjanji akan lipat gandakan anggaran riset di Indonesia. Ia tidak mau berjanji sesuai saran  Ketua LIPI Lukman Hakim yakni minimal 1 % per GDP  atau sekitar Rp. 80 triliun per tahun. Jokowi  hanya berani dan mau berjanji, akan lipat gandakan. (Kompas.com.).

Pd 2016 anggaran riset memang meningkat menjadi  sekitar Rp 17 triliun, bahkan tidak mencapai kenaikan 100 % atau lipat gandakan. Walau ada kenaikan, tetapi tidak signifikan utk kemajuan. Angka tersebut masih berada di posisi paling rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara.

Utk mengetahui negara itu maju dapat dgn indikator anggaran Riset dan Pengembangan (R & D) per GDP. Utk negara2 maju pd 2005, persentase R&D per GDP antara 2-4 %. Rata2 antara 2,3-3,5 %. Israel 4,5 %; Swedia 3,9 %, Finlandia 3,5 ,%, Jepang 3,2 %, AS 2,6 %, Korsel 2,6 %, Swis 2,6 %, Jerman 2,5 %, Austria 2,3 %, Taiwan 2,2 %, Singapura 2,2 %, Perancis 2,2 %, Inggris 1,9 %, Cina 1,4 %, Rusia 1,3 %, India 1,0 %, Turki 0,7 %, Malaysia 0,7 %. Berapa Indonesia? Hanya 0,1 % !

Apakah ada kemajuan di era Jokowi? Sepertinya tidak ada perubahan berarti. Indonesia tergolong sangat rendah pengeluaran anggaran riset dan pengembangan.
Dalam buku Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017 bertajuk Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia disebutkan,  anggaran riset hanya 0,3 persen dari PDB. Angka ini jauh di bawah anggaran riset negara lain.

Di lain pihak,
Menristekdikti M. Nasir (TempoCo, 6 Januari 2017) menilai, riset di Indonesia masih kurang dibanding beberapa negara di Asia. Hal itu tercermin dari perbandingan belanja riset dan pengembangan setiap tahun. Pd 2014 perbandingan biaya riset di angka 0,08. Pada 2016 perbandingan biaya riset naik menjadi 0,2. Namun dibanding dengan Cina dan Korea Selatan, angka itu masih jauh rendah. Sebab, mereka berada di atas angka 2. Namun,
Nasir mengapresiasi jumlah publikasi riset  mengalami peningkatan. Pada 2015 tercatat,  sekitar 5.400 hasil riset terpublikasi. Pada 2016  terhitung ada 6.230 riset terpublikasi. Ia mengharapkan pada 2017 publikasi riset terus meningkat dengan bekerjasama dengan industri

Selanjutnta. Liputan6.com, 31 Juli 2017 menyajikan pendapat  Muhammad Dimiyati, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti. Saat ini masih terkendala minimnya dana untuk melakukan riset. Dalam APBN 2017, anggaran riset ini masih 0,2 % dari PDB Indonesia. Padahal cita-cita Indonesia  pada 2045 akan menjadi negara maju. Jumlah dana riset itu masih minim atau kecil sekali.
Malaysia saja itu sudah di atas 1 %, Korea saat ini leading di industri anggaran riset sudah 4,5 %.

Dibandingkan 2005, hanya ningkat 0,2 %. Belum juga mampu mencapai di atas 1 %. Padahal Jokowi di Nawa Cita janji akan menaikkan anggaran riset. Dgn rendahnya anggaran riset, mustahil  Indonesia bisa masuk ke tahap negara maju.

Dari sisi jumlah karya ilmiah org Indonesia di jurnal internasional, secara perbandingan antar negara, masih memprihatinkan.  Muhammad Dimyati  mengakui, masih sangat minim.  Pd 2015, ada  5.421  dan  sudah melebih target  ditetapkan,  5.008. Indonesia ada di tangga nomor 52 dari total 229 negara. Dibanding Singapura saja Indonesia kalah telak. Pd 2014, menurut data www.scimagojr.com, Indonesia menerbitkan 5.499 jurnal ilmiah dlm  publikasi  internasional. Tak hanya kalah dari Singapura, Indonesia  juga kalah dari Malaysia dan Thailand. Tiga negara itu menghasilkan angka masing-masing 17.198, 25.330, dan 12.061 jurnal.

Bukan hanya tak menonjol di lingkup ASEAN, Indonesia juga dikalahkan negara-negara tengah mengalami konflik seperti Mesir, Pakistan, dan Ukraina,  masing-masing peneliti di negara merka memproduksi 14.196, 10.541, dan 9.218 jurnal ilmiah.

Dari indikator anggaran riset, kinerja Jokowi tergolong buruk. Tidak mampu  memenuhi anggaran riset untuk menjadi negara maju, atau minimal 1 % per GDP. Kebijakan Jokowi urus riset dan teknologi, dari indikator anggaran riset, boleh dinilai tidak mempunyai visi strategis bagaimana memajukan suatu negara bangsa di dunia internasional. Jokowi sungguh miskin pengetahuan tentang hubungan riset dan teknologi, inovasi, industri, SDM dan pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan atau kemajuan suatu negara. Ia masih tingkat pengetahuan pentingnya infrastruktur sekali pun juga masih tergolong gagal mencapai target .

Minggu, 22 April 2018

KINERJA JOKOWI URUS LINGKUNGAN HIDUP



OLEH
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS)


Saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi paling suka berjanji lisan kepada rakyat Indonesia. Lebih seratus janji disampaikan, tetapi hingga 3,5 tahun menjadi Presiden, dapat dinilai hanya beberapa janji  dipenuhi. Boleh saja jika ada rakyat Indonesia melabeling Jokowi suka ingkar janji.
Di bidang lingkungan hidup, Jokowi lisan berjanji:
1. Membenahi masalah Jakarta seperti kemacetan, banjir, dll dengan cara lain jika terpilih sebagai Presiden. Dalam realitas obyektif, setelah jadi Presiden, janji itu hanya utk kampanye semata. Tidak ada aksi, kemacetan dan banjir terus berlangsung.
2. Menangani kabut asap di Riau. Ada kemajuan, kabut asap di Riau berkurang, walau tidak terbebas sama sekali.
Sumber KemenLHK mencatat bahkan level nasional, untuk pertama kali penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak ada asap melintasi negara. Luas areal terbakar menurun drastis.Pd 2015 seluas 2,61 juta ha; 2016 turun drastis 0,43 juta ha; dan, 2017 hanya 0,17 juta ha.Dapat dinilai kinerja Jokowi dlm penanganan kebakaran hutan dan lahan sangat bagus. Diharapkan, saat Asian Games 2018 di Palembang, tidak terjadi kebakaran di Sumatera bagian Utara dan Selatan ini.

Janji tertulis kampanye Pilpres Jokowi tertuang di dalam dokumen NAWA CITA. Jokowi berjanji:
1. Akan melakukan langkah pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Masih belum bisa dibuktikan dlm realitas obyektif.
2. Akan menghentikan  konversi lahan produktif utk usaha lain,  seperti industri, perumahan, dan pertambangan. Belum terealisasikan, masih terus berlangsung konversi lahan produktif. Bahkan, proyek infrastruktur memperbesar konversi ini.
3. Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai rata2 70-80 %. Belum terbukti dlm realitas obyektif.
4. Role model sikap dan prilaku hidup merawat alam lingkungan sekitar melalui intensif dan disintensif utk mendorong prilaku hidup green dgn mendorong tercapainya 85 % rumah tangga mengetahui prilaku peduli lingkungan hidup dan menerapkann ya dlm kehidupan sehari-hari. Masih fiksi.

Lebih jauh Jokowi membuat rencana kegiatan/program bidang  lingkungan hidup tertuang di dlm dokumen RPJMN 2015-2019. Jokowi akan melaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dgn Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5-68,5 pada 2019 dgn baseline 2014 63,0-64,0.
KemenKLH menghitung  IKLH
nasional 2016 sebesar 65, 73. Angka ini  menunjukkan penurunan sebesar 2,50 poin dibandingkan dengan tahun
2015, yaitu dari 68,23 menjadi 65,73. IKLH 2016 memang belum mencapai target minimal tahun 2019, tetapi sangat mendekati jika tidak terjadi penurunan. Kita tunggu data tahun berikutnya.

2. Memperkuat kerangka pengendalian dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Belum berjalan efektif.

Pada level Kementerian, rencana kegiatan bidang lingkungan hidup terdapat di Renstra 2015-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Sesuai Renstra, Pemerintah akan melaksanakan antara lain:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup utk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Indikator kinerja:  IKLH pd kisaran 66,5-68,6.
KemenLHK mencatat, pd 2015 IKLH 68,23. Pd 2016 menurun menjadi 65,73. Diperkirakan, akan mencapai target 2019, kecuali 2017 dan 2018 terus menurun.

2. Melestarikan keseimbangan eko sistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sbg sistem penyanggah kehidupan utk mendukung pembangunan berkelanjutan. Indikator kinerja:  derajat keberfungsian meningkat setiap tahun  penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan ekosistem esensial dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan bakar ozon. Masih menunggui data resmi dari Pemerintah realisasinya.

Kinerja Jokowi urus lingkungan hidup sesungguhnya bukan tanpa kritik aktivis atau praktisi lingkungan. Kita menemukan sejumlah penilaian negatif ttg Jokowi urus lingkungan, antara lain:
1. Gurgur Manurung, Praktisi Lingkungan (Harian Kompas, 6 Juni 2015): Ada 4 indikator menunjukkan Jokowi tidak berpihak pd lingkungan. Salah satunya, ada  kebijakan pendelegasian perizinan dan non perizinan  lingkungan ke BKPM. Hal menunjukkan, Jokowi lebih mengutamakan kepentingan investasi ketimbang lingkungan.
2. Aktivis Walhi,  Pius Ginting ( nasional indonesia.com): Setahun pemerintahan Jokowi-Jk, gagal benahi terkait lingkungan hidup. Contohnya, kondisi masyarakat tinggal di areal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Ada  ribuan masyarakat harus terkena dampaknya terhadap pembangunan PLTU tersebut.  Belum ada tindakan yang baik.
3. LSM peduli lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) ( http://aa.com.tr ):  Salah satu kebijakan tidak memerhatikan  lingkungan ialah  PP No.13 Tahun 2017 ttg Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. PP ini  secara umum bersifat toleran terhadap pembangunan proyek mega infrastruktur, terutama Proyek Strategis Nasional, di mana pemerintah boleh. melanggar rencana tata ruang  sudah ada lebih dulu tanpa berdasarkan pada perhitungan jelas.
4. Aktivis Walhi, Khalisah Khalid (swamedium.com):  Pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun berkuasa menjadikan jargon pertumbuhan ekonomi dan  pembangunan  infrastruktur  berisiko tinggi dan membahayakan  lingkungan hidup dan keselamatan  masyarakat.

Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Jokowi membangun kinerja urus lingkungan hidup sesuai dengan kehendak para praktisi dan aktivis lingkungan ini. Kritik mereka bagi Tim Studi NSEAS dapat membangun citra negatif  Jokowi, gagal urus lingkungan.

SUMBER DATA BARU:
Dua Titik Panas Indikasi Adanya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau
By admin - June 17, 2018027
   

Halodunia.net – Riau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi dua titik panas yang mengindikasikan adanya kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kepercayaan di atas 50 persen di Provinsi Riau.

“Dua titik panas terdeteksi di Kabupaten Kampar dan Pelalawan,” kata Kepala BMKG Pekanbaru, Sukisno di Pekanbaru, Minggu (17/6/2018).

Secara keseluruhan, Sukisno mengatakan, melalui pencitraan satelit Terra dan Aqua hari ini terpantau tujuh titik panas di Pulau Sumatera. Selain dua titik panas di Riau, lima titik panas lainnya turut menyebar di Sumatera Selatan empat titik dan Sumatera Barat satu titik.

Sementara itu, dari dua titik panas yang terpantau di Riau, satu titik lainnya dipastikan sebagai titik api, atau indikasi kuat adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tingkat kepercayaan di atas 70 persen.

“Satu titik api terdeteksi di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kecamatan Kampar Kiri Hilir,” ujarnya.

Sepanjang dua pekan pertama Juni 2018, BMKG terus memantau keberadaan titik-titik panas di sejumlah daerah di Provinsi Riau, terutama bagian pesisir.

BMKG menyebut keberadaan titik-titik panas itu selasar dengan perubahan cuaca di Riau yang cenderung panas memasuki periode ke dua 2018.

Atas dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Riau selanjutnya memperpanjang status siaga karhutla hingga 30 November 2018.

Perpanjangan status sebagai bagian dari upaya untuk mensukseskan pagelaran olahraga akbar se-Asia, Asian Games 2018.

Pemerintah Provinsi Riau, sebelumnya telah menetapkan status siaga karhutla sejak 19 Februari 2018, dan berakhir pada 31 Mei 2018. Saat itu, penetapan status tersebut dilakukan setelah sebelumnya sebagian besar wilayah Riau mulai dilandar kebakaran hebat.

Tercatat, seluas 1.870,96 hektare lahan di Provinsi Riau hangus terbakar sepanjang lima bulan pertama 2018, dengan lima kabupaten diantaranya mengalami kebakaran dengan luas diatas 100 hektare.

Kebakaran terluas terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mencapai 896,61 hektare, kemudian Kabupaten Bengkalis seluas 345,5 hektare. Selanjutnya, di Kabupaten Siak luas lahan terbakar mencapai 131,5 hektare, Kabupaten Indragiri Hulu 128,5 hektare serta Kota Dumai 120 hektare.(hy/ant)




Kamis, 19 April 2018

KINERJA JOKOWI URUS ENERJI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)

Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang " enerji dan sumber daya minera (SDM)".

 Studi evaluasi ini utk mendeskripsikan kondisi kinerja Presiden Jokowi urus enerji dan sumber daya nineral. Bukan studi kinerja Menteri ESDM sbg Pembantu Presiden.

Ada beberapa dasar standar kriteria evaluasi. Pertama,  standar kriteria evaluasi berdasarkan  janji2 lisan  kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 terkait bidang enerji dan sumber daya mineral. Beberapa janji lisan kampanye yakni:

1. Tidak akan menghapus subsidi BBM. "Keinginan utk subsidi BBM saya kira tidak ada masalah. Subsidi bagi rakyat kecil adalah sebuah  keharusan, " ujar Jokowi. Faktanya, baru beberapa bulan jadi Presiden, Jokowi langsung mengurangi subsidi BBM.
2. Akan menurunkan tarif dasar listrik (TDL)  jika mendapatkan amanah utk memimpin negeri ini.Sekarang ini jangankan turun tarif TDL, malahan naik mencekik. Pd 2017 Pemerintah resmi berkali kali  menaikkan  tarif listrik 900 VA. Jokowi telah ingkar janji lisan  kampanye Pillres 2014.
3. Akan mengalihkan penggunaan BBM ke Gas dlm waktu 3 tahun. Tidak terbukti walau sudah lebih tiga tahun Jokowi  jadi Presiden.

Kedua, standar kriteria evaluasi berupa  janji2 tertulis kampanye Jokowi pd  Pilpres 2014 tertuang  di dlm dokumen NAWA CITA yang diserahkan kepada KPU. Jokowi berjanji akan al.:

1.Mewujudkan kedaulatan enerji  melalui kebijakan pengurangan impor enerji minyak dgn meningkatkan eksplorasi dan  eksploitasi Migas di dlm dan luar negeri.
2. Meningkatkan efisiensi usaha BUMN penyedia enerji di Indonesia, misalnya Pertamina, PLN, PGN.
3.Membangun pipa gas.
4. Mengembangkan enerji terbarukan.
5. Mengutamakan pemakaian batubara dan gas utk meningkatkan produksi listrik dlm negeri guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri.

Janji2 tertulis ini masih perlu dibuktikan. Data, fakta dan angka resmi setelah 3 tahun Jokowi sbg Presiden terkait janji2 ini  masih ditunggu.

Ketiga, standar kriteria evaluasi berupa  butir2 tertentu bidang enerji dan sumber daya mineral tertuang di dlm RPJMN 2015-2019 diterbitkan Presiden Jokowi. Sesuai RPJMN ini  sasaran utama al.:
1. Produksi minyak bumi 700-900 barel perhari.
2. Produksi gas bumi 1.225-1 295 SBM dgn pemanfaatan di dlm negeri 51-64 %.
3. Produksi batu bara 400-442 juta ton dgn pemanfaatan di dlm negeri 24-60 %.
4. Pembangunan kilang minyak 1 unit total kapasitas 300ribu barel per hari.
5. Penambahan kapasitas penyimpanan BBM 2,7 juta KL dan LPG 42 ribu ton.
6. Pembangunan floating Storage Regasification Unit (PSRU)/LNG terminal 7 unit.
7. Pembangunan pipa gas sekitar 6.300 km.
8. Pembangunan SPBG 118 unit.

Apakah setelah 3 tahun Jokowi jadi Presiden, target atau sasaran di atas tercapai? Masih kita tunggu dara,fakta dan angka resmi dari Pemerintah. Tetapi,
satu sumber mencatat, sejak 2015 produksi minyak Indonesia hanya mencapai 786 ribu barel perhari atau menurun 70 % dibandingkan produksi 2005. Pd 2016 produksi minyak hanya 831 ribu barel perhari. Pd 2017 produksi 825 ribu barel. Maknanya, Jokowi belum  mampu mencapai target produksi minyak hingga 900 ribu barel perhari.

Keempat, standar kriteria tertuang  di dlm Renstra Kementerian ESDM 2015-2019. Pd dasarnya target capaian 2019 mengacu pd RPJMN. Beberapa target yakni:
1.Produksi minyak bumi baseline 2014, 789 ribu bpd; 2019, 700 ribu bpd.
2. Produksi gas bumi baseline 2014, 1.221 ribu boepd;  2019, 1.295 boepd.
3. Produksi Batubara baseline 2014, 435 juta ton; 2019, 400 juta ton.
Sejauh ini melalui LAKIP, Menteri ESDM klaim, telah berhasil mencapai target produksi ini. Bahkan, melebihi 100 %.

Jokowi menggagas Proyek Strategis Nasional (PSN) mencakup 245 proyek dan 2 program pembangunan lain, yakni ketenagalistrikan dan pengembangan industri pesawat terbang yang total nilainya sekitar Rp 4.417 triliun. Khusus ketenagakerjaan, Jokowi memasukkan Proyek 35.000 MW sebagai PSN dgn menerbitkan Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No. 3 Tahun 2016 ttg Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang dirilis BI, realisasi PSN   selesai 2017 baru mencapai 2% dan 59% berada dalam tahap konstruksi (13/4/2018).

Pada program ketenagalistrikan, penyelesaian proyek baru mencapai 3% dari target 35.000 MW, dan sebanyak 46% berada dalam tahap konstruksi. Dapat dinilai, dati indikator program 35.000 MW, kinerja Jokowi urus enerji dan SDM tergolong buruk karena tidak mampu mencapai target.

Di pihak lain, kita didapat menemukan penilaian beragam ekonom kritis. Mereka menilai  bidang enerji dan SDM ini mengalami penurunan. Salah satunya,  kapitalisasi pasar pertambangan dari  Rp. 216 triliun 2014 menjadi Rp. 140 triliun 2015. Total investasi tambang menurun 31 % dari US$ 7,4 miliar 2014 menjadi US$ 5,2 miliar 2015.  Survey Fraser Insyitute, Februari 2017,  mencatat, ranking Indonesia dlm investasi tambang menurun dari urutan 91 menjadi 99 dari 194 negara. Kontribusi sektor tambang thdp GDP menurun 6,14 % 2011 menjadi 4,23 % 2016.Kontribusi tambang  thdp total penerimaan ekspor menurun dari 17 % 2013 menjadi 13 % 2014-2017. Kontribusi minyak thdp penerimaan negara menurun 79% dari Rp. 216 triliun 2014 menjadi Rp. 45 triliun 2016.

Kita tunggu saja data, fakta dan angka berbeda dati beragam ekonom Di atas. Masih ada waktu 1,5 tahun bagi Jokowi membuktikan dia berhasil urus enerji dan SDM.




Sumber data baru:

1.*35 Ribu Megawatt, Potret Gagal Jokowi dan Lahan Subur Korupsi*

_Oleh : Ferdinand Hutahaean_

Sesaat setelah pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi memulai mengarungi lautan pemerintahan sejak oktober 2014, *Presiden (Saya duga tidak paham ttg Listrik) bicara lantang, gagah dan berapi api akan membangun Listrik sebesar 35 Ribu Megawatt.* Sebuah mega proyek dengan nilai ribuan trilliun dan sebuah gagasan yang tidak tepat dan patut dievaluasi karena berlebihan. *Berlebihan dari sisi kebijakan, berlebihan dari sisi jumlah dan berlebihan sari sisi narasi. Begitulah gaya khas pemerintah ini, selalu besar dalam kata-kata, tapi kecil dalam tindakan.*

Proyek listrik 35 Ribu Megawatt ini sejak awal menjadi kontroversi dan polemik ditengah masyarakat. Bila mengacu pada pertumbuhan listrik kita secara nasional yang rata-rata 5 ribu Megawatt setiap tahun, maka bila pertumbuhan ekonomi tumbuh setidaknya sama dengan era pemerintahan SBY yaitu diatas 6%, maka pertumbuhan 5 ribu Megawatt itu akan tumbuh dan tidak turun. *Namun bila pertumbuhan ekonomi turun seperti sekarang yang hanya rata-rata 4,8%, maka pertumbuhan listrik itu tentu akan turun seiring penurunan daya beli masyarakat. Ditambah lagi dengan kebijakan rakyat yang mengurangi penggunaan liatrik albat mahalnya TDL dan dicabutnya subsidi.* Maka prediksi pertumuhan 5 ribu MW itu dipastikan turun. Maka kesimpulan, 35 Ribu MW itu over, berlebihan sari segala sisi.

_*Hingga saat ini, tidak ada data jelas berapa MW yang sudah dicapai pemerintah. Tidak jelas berapa MW yang akan selesai hingga 2019 dan berapa ME yang sudah beroperasi.*_ Semu, tidak jelas, bahkan Presiden tidak pernah lagi menyinggung proyek ini karena asik dengan pembangunan beton jalan toll yang lebih mudah dan standar kemampuan biasa.

*35 Ribu MW kemudian hilang dari narasi-narasi pencitraan Presiden Jokowi, lenyap. Sekarang yang tersisa adalah berita korupsi yamg menggema. Proyeknya tidak jelas, korupsinya meraja lela.* Dugaan korupsi pada sewa Pembangkit Listrik Kapal (MVPP) yang disewa dari Turki berbau sengit korupsi. Pengadaan listrik PLTU Riau 1 berbau amis korupsi bahkan KPK melakukan OTT atas perkara ini. *Memeriksa dan menggeledah Dirut PLN dan Mensos Idrus Marhan.* Bahkan beberapa bulan lalu berdar rekaman yang diduga percakapan Sofyan Baasir dengan Rini Soemarno menteri BUMN yang membahas bagi-bagi fee proyek. Sungguh peristiwa itu membuat mata kita terbelalak atas boboroknya rejim ini dalam mengelola negara. *Saya sendiri meyakini semua proyek pembangkit di 35 Ribu ME ini patut diduga menyimpan bau amis korupsi.*

Korupsi merajalela, prestasi minim ditutupi dengan narasi-narasi berbagai macam cerita hebatnya pemerintahan ini meski cerita itu berbanding terbalik dengan situasi faktual dan kondisi sebenarnya.

*Baiklah kita pertanyakan sekarang potret gagal Jokowi atas listrik 35 Ribu MW yang hilang lenyap dan tersisa berita korupsinya. Semua tau kedekatan Jokowi dengan Rini Soemarno, adakah korupsi ini terkait logistik pilpres 2019?* Spertinya Jokowi harus buka suara atas kasus ini.

*35 Ribu MW ini sekarang menjadi karma atas narasi proyek mangkrak masa lalu yang dijadikan narasi menutupi minimnya prestasi pemerintah ini.*

Pak Jokowi, jelaskanlah...!!!!

Jakarta, 27 Juli 2018

2.Politik
Sampai Kapan Jokowi Salahkan Kebijakan Masa Lalu Di Tengah Kegagalan Pemerintah Sekarang?
SELASA, 15 MEI 2018 | 20:49 WIB | OLEH: FERDINAND HUTAHAEAN
 

PRESIDEN Jokowi hari ini memberikan pernyataan yang cukup teramat lucu dan terkesan tidak memahami niaga BBM yang ada. Saat menghadiri Workshop Anggota DPRD PPP hari ini, Presiden Jokowi berpidato membahas BBM dan meminta masyarakat membandingkan  kebijakan BBM era SBY.

Entah apa yang mendasari Presiden bicara perbandingan kebijakan BBM diacara workshop partai dan di tengah kedukaan bangsa yang dalam atas peristiwa penyerangan bom oleh teroris. Sesungguhnya presiden jadi layak dipertanyakan, apakah masalah teroris itu hal biasa hingga lebih memilih bicara BBM dan mengurus partai politik pendukung?

Saya mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang dimuat di salah satu media online sebagai berikut  "Dulu subsidi Rp.340 Trilliun kenapa harga nggak bisa sama. Ada apa? Kenapa engga ditanyakan? Sekarang subsidi sudah engga ada untuk BBM, tapi harga bisa disamakan disini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat,” Ujar Jokowi.

Bagi saya pernyataan ini betul betul menunjukkan Presiden Jokowi tidak mengerti niaga BBM seperti apa. Saya jelaskan supaya, dulu era SBY harga minyak dunia menyentuh harga rata-rata diatas USD 120 / barel. Sekarang harga minyak dunia ada di level sekitar USD 70/ barel bahkan 2 tahun berada di level USD 35/ barel.
Anda tahu berapa harga Premium / liter dengan harga minyak dunia USD 120/ barel? Premium akan berada di harga kisaran Rp.15.000/ liter. Bila harga ini tidak di subsidi oleh pemerintahan SBY, maka dalam sekejap jumlah orang miskin akan bertambah pesat, lapangan kerja tertutup karena industri bangkrut, ekonomi akan terganggu.

Bedakan dengan sekarang, harga minyak dunia rendah, subsidi dicabut, justru ekonomi makin terpuruk dan lapangan kerja susah. Lantas apa yang mau dibanggakan oleh Presiden Jokowi? BBM 1 Harga? Dari dulu juga harga sama di SPBU. Jawa Bali Madura (Jamali) itu satu harga. Non Jamali juga satu harga. Kalau di pengecer beda, tentu itu lumrah karena pengecer mencari untung. Ini terkait penyediaan SPBU di papua yang jumlahnya memang terbatas.

Selain harga Minyak mentah yang selisihnya jauh pada era SBY dengan era Jokowi, kondisi Pertamina juga jauh lebih baik dulu dibanding sekarang. Pertamina itu babak belur karena menanggung kewajiban pemerintah. Pemerintah jangan menutupi inilah, Pertamina menjual BBM dibawah harga keekonomian, subsidinya ditanggung pertamina. Tapi karena Pertamina mulai babak belur, maka Premium dan Solar mulai langka dipasar, akhirnya rakyat terpaksa beli Pertalite pengganti Premium dan Dexlite Pengganti Solar. Ini kan kebijakan retorik dan menyusahkan rakyat. Kebijakan siasah, pemerintah bersiasah kepada rakyat.

Jadi kalau pak Jokowi bilang dulu subsidi Rp.340 T tidak bisa satu harga, itu membuat saya tertawa. Yang buat subsidi itu tingggi karena harga minyak mentah dulu tinggi, beda dengan sekarang yang rendah. Subsidi Rp.340 Trilliun itupun adalah total dari beberapa subsidi termasuk Gas didalamnya, listrik, itu total subsidi energi. Inipun harus diketahui.

Yang terakhir, sudah hampir 5 tahun dan akan pemilu lagi untuk mencari presiden baru, tapi Jokowi masih sibuk menyalahkan kebijakan masa lalu. Mungkin untuk menutupi kegagalannya memimpin Indonesia, saya tidak tahu, mungkin saja itu.

Ditambah lagi sekarang situasi negara sedang berkabung, kok malah ngomongin dan nyalahin kebijakan BBM masa lalu? Kenapa pak Jokowi tidak bandingkan penanganan teroris era SBY yang sukses menggulung teroris kelas dunia seperti Noordin M Top dan Dr Azahari dengan cara penanggulangan teroris era Jokowi yang kelimpungan bahkan menghadapi sel teroris kecil?

Presiden masing-masing punya kebijakan. SBY memberikan subsidi karena ingin membantu rakyat. Merasakan beban rakyat dan harus diringankan. Dan itu bentuk kewajiban negara memelihara rakyatnya. Hasilnya nyata, ekonomi tumbuh rata-rata 6 persen, lapangan kerja banyak terbuka, kemiskinan.

Jumat, 13 April 2018

KINERJA JOKOWI URUS PENANAMAN MODAL


Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)

Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang "penanaman modal".

Secara kelembagaan sudah tersedia suatu badan utk menyelenggarakan  program dan rencana kegiatan/proyek penanaman modal. Presiden Jokowi mempunyai seorang  Pembantu level Ketua Badan utk urus penanaman modal.  Yaitu Ketua Badan Kordinasi  Penanaman Modal (BKPM),Thomas Lembong. BKPM  adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian  Indonesia, bertugas untuk mengkoordinasi  kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Walau  ada Pembantu Presiden  khusus urus penanaman modal,  sebagai kepala pemerintahan nasional, Presiden  tetap saja harus bertanggungjawab atas  penyelenggaraan penanaman modal.

Karena itu, studi evaluasi ini utk mendeskripsikan kondisi kinerja Presiden Jokowi urus penanaman modal. Bukan studi kinerja Ketua BKPM  sbg Pembantu Presiden.

Ada beberapa dasar standar kriteria evaluasi dapat digunakan. Pertama,  standar kriteria evaluasi berdasarkan  janji2 lisan  kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 terkait bidang penanaman modal. Beberapa janji lisan kampanye Jokowi dimaksud:

1. Akan mempersulit investasi asing masuk ke Indonesia, mempersulit perizinan investasi asing yg akan masuk dalam menghadapi MEA. Tapi, setelah jadi Presiden, Jokowi gembor2 di forum APEC dan G20 menjanjikan kemudahan perizinan. Jokowi menawarkan investasi bidang infrastruktur strategis di Indonesia kepada para penanam modal asing di depan ratusan CEO di forum APEC, Beijing. Ini bukti Jokowi tidak konsekuen dgn janji lisan kampanye.

2. Membatasi Bank Asing. Janji ini diingkari. Banyak Bank asing  memasuki daerah  di Indonesia. Selama ini Indonesia sulit untuk membuka cabang Bank di luar negeri. Namun, Bank asing sangat mudah membuka cabang di Indonesia. Sebuah sumber menyajikan  data statistik perbankan Indonesia (SPI) Februari 2017. Jumlah Bank asing tercatat 9 Bank. Jumlah kantor Bank asing 89 unit. Untuk bank campuran,  12 Bank dengan jumlah kantor 355 unit.

Kedua, standar kriteria evaluasi berupa  janji2 tertulis kampanye Jokowi pd  Pilpres 2014 tertuang  di dlm dokumen NAWACITA yang diserahkan kepada KPU, khususnya terkait bidang penanaman modal. Jokowi berjanji akan melaksanakan al.:

1. Pengaturan ketat penjualan saham Bank Nasional pada investor asing. Hal ini tak terbukti dlm realitas obyektif.
2. Menjalankan program investasi pembangunan perdesaan seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dsb, dengan pola sharingholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham. Masih jauh dari realitas obyektif.
3. Membatasi penjualan saham Bank Nasional kepada asing. Tidak sesuai dgn realitas obyektif.
4. Pengaturan lebih ketat untuk menghindari konglomerasi tumpang tindih antara sektor keuangan dgn sektor riil dalam hal kepemilikan bank. Belum terbukti dlm realitas obyektif.
5. Penguatan investasi sumber domestik melalui a. Gerakan peningkatan tabungan nasional;
b. Peningkatan modal  akan kegiatan bisnis terkait ekspor barang;
c. Memberikan insentif terhadap industri menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana;
d. Mendorong diversifikasi investasi portofolio asing dgn dedominasi rupiah melalui sistem  insentif dan dis-insentif;
e. Meningkatkan investasi pemerintah, BUMN/BUMD , swasta baik national maupun asing.

Masih ditunggu data, fakta dan angka utk membuktikan adanya realisasi dgn janji2 tertulis kampanye Jokowi dlm Pilpres 2014 lalu.

Ketiga, standar kriteria evaluasi berupa  butir2 tertentu bidang penanaman modal tertuang di dlm RPJMN 2015-2019 diterbitkan Presiden Jokowi. Sasaran pembangunan penanaman modal yakni:
1. Menurunkan waktu pemrosesan perijinan investasi di pusat dan daerah menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan pd 2019.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha menjadi 7 hari dan 5 prosedur pd 2019 sbg salah satu upaya meningkatkan peringkat Indonesia on Ease of Doing Business (EoDB).
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi dan modal tetap bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 % pd 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi  Rp.933 triliun pd 2019 dgn kontribusi PMDN semakin meningkat menjadi 38,9 %.
5. Realisasi investasi PMA dan PMDN Rp.  519 triliun (2015), Rp. 594,8 triliun (2016), Rp. 678,8 triliun (2017), Rp.792,5 triliun (2018) dan Rp. 833,0 triliun (2919).
6. Rasio PMDN 33,8 % (2015), 35,0 % (2016), 36,3 % (3017), 37,6 % (2018), dan 38,9 % (2019).

Sebagian standar kriteria ini telah terealisasi. Terutama butir 4 5 dan 6

Keempat, standar kriteria tertuang  di dlm Renstra BKPM   2015-2019. Berdasarkan Renstra ini
Target kinerja BKPM 2025-2018 antara lain:  Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi dgn target:
1. Realisasi investasi: Rp.519, 5 triliun (2015), Rp. 594,8 triliun (2016), Rp.578,8 triliun (2017), Rp.792,5 triliun (2018), dan Rp.  933,0 triliun (2019).
2. Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa 45,60 % (2015), 49,10 % (2016), 52,80% (2017), 57,40 % (2018) dan 62,00% (2019).
3. Rasio realisasi investasi PMDM   33 80% (2015), 35,00% (2016), 36,30% (2017), 37,60% (2018) dan 38,90% (2019).

Menurut LAKIP BKPM 2016, nilai realisasi penanaman modal 2016 Rp.612,8 triliun (103 %);
melewati target Rp.594,8 triliun. Nilai realisasi investasi 2016 meningkat 12, 46 % dibandingkan realisasi 2015 Rp. 545,5 triliun.
Pd Januari-Desember 2017, realisasi investasi di Pulau Jawa Rp. 328 62 triliun (104,79%).

Realisasi investasi di luar Jawa Rp.284,18triliun (101,07%). Pd periode sama 2015 Rp.248,7 triliun. Ada peningkatan di luar Jawa 14,27 %.

Rasio penanaman modal dalam negeri 2016 meningkat. Realisasi PMDM 2016 mencapai Rp.216,2 triliun (35,3%) dati total realisasi investasi nasional (PMDN dan PMA). Nilai investasi PMDN meningkat 12,4 % dari 2015 Rp. 179,4 triliun.

Capaian realisasi PMA 2016 Rp.396,6 triliun. Dibandingkan tahun 2015 Rp.365,9 triliun, terjadi peningkatan 20,5 %.

Sesuai  standar kriteria Renstra BKPM, kinerja Jokowi urus penanaman modal baik dan berhasil mencapai bahkan melebihi  target.  BKPM mencatat realisasi penanaman modal  2017 Rp 692,8 triliun, sdh  target investasi  Rp 678,8 triliun. Telah terlampaui target.

Ketua BKPM Lembong klaim, UNCTAD PBB menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 dunia sebagai tujuan utama investasi dunia (2016-2018). Posisi ini naik 4 peringkat dari survei sebelumnya di periode 2014-2016.

BKPM mencatat, Singapura masih  negara paling banyak menanamkan modal di Indonesia 2017,  total nilai investasi  US$ 8,4 miliar, dengan total proyek 5.951. China investor nomor tiga,  tetapi bisa jadi Cina nomor satu krn modal Cina masuk melalui Singapura. Sangat mungkin   dari  Singapura ada porsi dari China. Singapura selama ini   terkenal sebagai tempat berkumpul dana negara lain, bahkan dari Indonesia sendiri.

Persoalan bagi kaum ekonom kritis keberhasilan penanaman modal ini terutama modal asing, dinilai "menjual aset negara kepada asing". Dari perspektif nasionalisme, terbuka sebenarnya bagi modal asing masuk ke Indonesia, bertentangan dgn konstitusi UUD 1945.

Mereka mempertanyakan, kenaikan penanaman modal ini, mengapa tidak dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi? Kita ketahui, selama Jokowi Presiden, pertumbuhan ekonomi tetap rendah jauh dari target 7%. Hanya mampu raih sekitar 5 %.

Bahkan, ada tokoh politik nasional menilai,  kebijakan Jokowi ini bela kepentingan ekonomi  Cina.


SUMBER DATA BARU:

1.Investasi Asing RI Jeblok ke Level Terendah dalam 3,5 Tahun!
Raditya Hanung, CNBC Indonesia
MARKET 30 October 2018 14:51
 
Investasi Asing RI Jeblok ke Level Terendah dalam 3,5 Tahun!
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan hasil realisasi investasi kuartal III-2018. Secara keseluruhan total investasi pada kuartal III-2018 turun 1,6% dibandingkan pada kuartal III-2017. Total investasi menjadi Rp 173,8 triliun di kuartal III-2018.

Dari jumlah tersebut porsi penanaman modal asing (FDI) tercatat sebesar Rp 89,1 triliun atau turun 20,2% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 111,7 triliun.

Sementara penanaman modal dalam negeri naik menjadi Rp 84,7 triliun atau 30,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 64,9 triliun.
Dengan capaian ini, FDI sudah jatuh untuk kedua kalinya berturut-turut di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pada kuartal II-2018, PMA juga anjlok 12,9% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Apabila ditelusuri lebih jauh, FDI kuartal III-2018 jatuh ke level terendah dalam 3,5 tahun terakhir, atau sejak kuartal I-2015. Apabila dibandingkan per kuartal III, capaian kuartal lalu menjadi yang terlemah sejak kuartal III-2014.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengungkapkan lesunya investasi akibat banyak faktor. Di antaranya pelemahan rupiah hingga defisit neraca dagang.

"Fluktuasi nilai rupiah terhadap Dolar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan dolar di pasar global, terjadinya negatif neraca perdagangan periode Januari-September 2018, perang dagang AS dengan Tiongkok dan negara lain menyebabkan investor bersifat wait and see dan menunda realisasi investasi yang sudah direncanakan sehingga realisasi triwulan III-2018 turun," demikian paparan Thomas di Gedung BKPM, Selasa (30/10/2018).

Pelaku pasar tentu perlu waspada menyusul rilis data ini. Vuruknya PMA menggambarkan situasi dunia usaha sebenarnya sedang lesu. Terutama investor asing, yang justru terlihat menghindari Indonesia. Sinyal ini tentu akan menjadi sentimen negatif di pasar keuangan dalam negeri. 


TIM RISET CNBC INDONESIA



(RHG/dru

Rabu, 11 April 2018

KINERJA JOKOWI URUS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)



Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)

Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Secara kelembagaan sudah tersedia Kementerian BUMN  untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan/proyek bidang BUMN. Presiden Jokowi mempunyai seorang  Pembantu level Menteri  untuk urus BUMN.  Yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno.
Meskipun ada Pembantu khusus urus BUMN, namun sebagai kepala pemerintahan nasional, Presiden  tetap saja harus bertanggungjawab penyelenggaraan  bidang BUMN.

Karena itu, studi evaluasi ini utk mendeskripsikan kondisi kinerja Presiden Jokowi urus BUMN. Bukan studi kinerja Menteri BUMN sbg Pembantu Presiden.

Ada beberapa dasar standar kriteria evaluasi dapat digunakan. Pertama,  standar kriteria evaluasi atau penilaian kritis kondisi kinerja Presiden Jokowi urus BUMN adalah janji2 lisan  kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Beberapa janji lisan kampanye Jokowi sbb:

1. Membeli kembali (buy back) saham BUMN PT Indosat yang Presiden Megawati jual  ke perusahaan asing. Hingga Jokowi jadi Presiden hampir 4 tahun, janji ini hanya gencar saat kampanye. Belum juga dibeli kembali saham  PT. Indosat dimaksud.
2. Membesarkan BUMN PT. Pertamina utk kalahkan Petronas (BUMN Minyak Negara Malaysia)  dalam 5 tahun. Sudah hampir 4 tahun Jokowi Presiden RI, Pertamina tetap masih dikalahkan Petronas. Jokowi tidak memenuhi  janji ini alias ingkar.
3. Membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan. Jokowi hingga kini masih belum membentuk Bank Tani. Malah impor pangan jalan terus dan meningkat.
4. Membentuk Bank Khusus Nelayan. Namun, juga sudah hampir 4 tahun jadi Presiden, tidak ada satu unit pun terbentuk Bank ini.

Sebagai catatan, semua janji kampanye lisan ini tidak dipenuhi Jokowi  alias "ingkar janji".

Kedua, standar kriteria evaluasi berupa  janji2 tertulis kampanye Jokowi pd  Pilpres 2014 tertuang  di dlm dokumen NAWACITA yang diserahkan kepada KPU, khususnya terkait BUMN. Jokowi berjanji akan melaksanakan al.:
1.Membentuk Bank Pembangunan Infrastruktur utk meningkatkan kapasitas anggaran  negara demi pembangunan infrastruktur. Janji tertulis ini juga masih diingkari Jokowi. Hingga kini belum juga terbentuk Bank dimaksud.
2. Mendirikan Bank Petani dan UMKM. Juga hingga kini masih diingkari. Belum berdiri satu unit pun Bank dimaksud.
3. Meningkatkan  efisiensi usaha BUMN penyedia enerji di Indonesia seperti Pertamina. PLN, PGN. Belum tersedia data resmi meningkatnya efisiensi usaha BUMN dimaksud.
4. Meningkatkan investasi BUMN. Belum ada data resmi sebagai bukti peningkatan investasi ini. Yang ada justru bukti 21 BUMN merugi dan tak mampu bayar dividen kpd negara 2018.

Ketiga, standar kriteria evaluasi berupa  butir2 tertentu bidang BUMN tertuang di dlm RPJMN 2015-2019 diterbitkan Presiden Jokowi. Menurut RPJMN,  sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dlm perekonomian/pembangunan melalui:
1. Peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan.
2. Pemantapan struktur BUMN dlm mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
3. Peningkatan kapasitas BUMN melalui pencampuran tugas, bentuk dan ukuran perusahaan utk meningkatkan daya saing BUMN.

Hingga kini belum tersedia data resmi capaian target di atas.

Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap BUMN di Indonesia.
Standar kriteria evaluasi berikutnya (Keempat)  tertuang di dlm Renstra Kementerian BUMN 2015-2019. Berdasarkan Renstra ini  sasaran strategis Kementerian BUMN antara lain:
1. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN.
2. Kepatuhan BUMN yang tinggi ttg kebijakan Kementerian BUMN.
3. Perencanaan dan rumusan kebijakan berkualitas dan implementatif.
4. Pembinaan BUMN yang optimal.

Hingga kini juga belum tersedia capaian sasaran di atas.  Namun, setelah lebih dua tahun jadi Presiden, Jokowi tiba2  memerintahkan Menteri terkait utk mengevaluasi,  menggabungkan (merger), atau menjual anak  perusahaan BUMN yg jumlahnya sekitar 800 perusahaan. Sedang jumlah BUMN ada 118.
Dimata Jokowi,  lini bisnis usaha anak perusahaan ini bukan sektor  vital dan justru mengambil peluang harusnya bisa digarap pengusaha swasta di dalam negeri.

Apakah perintah Jokowi ini telah dilaksanakan? Belum ada data resmi dari Kementerian BUMN. Cuma perintah vokal Jokowi semata.

Terbukti kondisi BUMN era Jokowi memperihatinkan. Sebagaimana  Menkeu Sri Mulyani membeberkan, ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor  dividen kpd negara 2018 (30 Agustus 2017). Ada dua kelompok BUMN ini merugi. Pertama, merugi karena kalah saing dan inefesiensi (ada 10 BUMN). Ketua, merugi karena sdh dlm proses restrukturisasi (ada 11 BUMN). Meski begitu, Menkeu juga mengakui ada  setoran dividen BUMN ke negara. Yakni pd 2013 Rp. 34 triliun; 2014 Rp. 40 triliun (era SBY); 2015 Rp. 37 triliun;  2016 Rp. 36 triliun: dan, Semester I 2017 Rp. 32 triliun (era Jokowi terjadi penurunan). Adapun setoran pajak pd 2014 Rp. 160 triliun (era SBY); 2015 Rp. 171 triliun; 2016 Rp.167 triliun;  dan Semester I 2017 Rp.97 triliun (era Jokowi ada peningkatan).

Di lain pihak, sejumlah Pakar Ekonomi menilai,  Pemerintahan Jokowi-JK sejak awal mendorong proyek infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan, bandara, kereta api, listrik hingga jalan dan jembatan. Bahkan dalam Perpres 58 Tahun 2017, pemerintah menetapkan 245 proyek strategis nasional (PSN).

Dari 245 PSN tersebut, 151 di antaranya merupakan proyek infrastruktur. Banyaknya proyek tersebut sebagian besar juga digarap oleh para BUMN karya.

Proyek infrastruktur tsb tentu menjadi pekerjaan rumah dan beban bagi para BUMN karya. Sumber keuangan BUMN sendiri disuntik oleh APBN. Bahkan,
 Jokowi  menginstruksikan BUMN mencari utang dan menjual aset BUMN demi  proyek infrastruktur.  Akibatnya, kondisi sejumlah  BUMN karya  tersandera utang.

Ekonom Kritis Faisal Basri menilai,
Infrastruktur itu paling banyak dibiayai  utang BUMN,  tidak masuk dalam kategori utang yang
direncanakan (3/4/18).  Kebanyakan proyek besar  dilakukan dengan penugasan kepada BUMN. Sebagian kecil dimodali dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan selebihnya BUMN disuruh mencari dana sendiri. Beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan , mengeluarkan obligasi, dan pinjaman komersial dari bank. Selanjutnya, BUMN menekan pihak lain dengan berbagai cara. Sementara pengeluaran modal untuk sosial malah menurun sebesar 44% sejak tahun 2014. Proyeksi untuk sektor ini adalah sebesar Rp 81 triliun pada 2018.


Sebagai perbandingan era SBY, Kondisi nilai aset  BUMN tahun 2013 Rp.4.216 triliun.
Total dividen disetorkan seluruh BUMN dan minoritas tahun 2013 Rp.36,5 triliun.
Dari 20 BUMN terdaftar di pasar modal, kapitalisasi pasar nya tahun 2013 Rp.968,5 triliun atau 23 % dari kapitalisasi  seluruh saham perusahaan emiten terdaftar di bursa efek Indonesia.
Sumbangan pajak BUMN pd 2010 Rp.81 triliun, pd 2013 meningkat menjadi Rp. 142 triliun atau 11 % dibandingkan total penerimaan pajak dlm APBN.2013. Apakah era Jokowi bisa meningkatkan kondisi BUMN ini?

Bagi Tim Studi NSEAS, kondisi kinerja Jokowi urus BUMN belum menunjukkan kondisi baik, jika tak boleh diklaim buruk. Juga Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanye dan juga rencana kegiatan sesuai RPJMN. Sementara Kementerian BUMN belum juga mampu membuktikan kondisi BUMN era Jokowi lebih baik ketimbang era SBY. Bahkan, Pemerintah sendiri mengakui era Jokowi ini ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor dividen kas negara. Hal ini bukti, Kementerian BUMN tidak berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan  pembinaan  BUMN. Malahan Kementerian BUMN terlalu jauh mengambil program prioritas terkait pemberdayaan masyarakat dlm perspektif community development. Kebijakan ini terlalu jauh dari tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN.

Program prioritas dimaksud ada dua. Pertama,   Balai Ekonomi Desa (Balkondes).Kedua,   Mitra Usaha Desa Nusantara dan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Menteri BUMN Rini Soemarno berdalih,  kedua program tsb menjadi atensi Kementerian BUMN guna meningkatkan taraf perekonomian desa. Bukanya membina kelembagaan BUMN, tetapi justru ikutcampur urus pemanfaatan semacam dana CSR BUMN.

Masalah lain, Jokowi selaku Presiden tidak mampu mesinerjikan hubungan kerja antara Menteri BUMN Rini Soemarno   dgn DPR. Khusus Komisi VI DPR
tidak memperkenankan Rini  hadir untuk melakukan rapat kerja (raker) Pemerintah  dengan Komisi VI DPR RI. Baru2 ini terjadi Pemerintah diwakili Menkeu Sri Mulyani. Sangat tragis !!!

Selanjutnya,  kondisi BUMN sbb: Lebih Besar dari Utang Pemerintah, Utang BUMN Capai Rp 4.800 Trilun (Detik FinUtang pemerintah yang tembus hingga Rp 4.000 triliun cukup membuat heboh pemberitaan. Namun ternyata jumlah total utang BUMN lebih besar.  Kementerian BUMN sendiri mencatat total utang BUMN hingga 2017 telah tembus hingga Rp 4.825 triliun. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding total utang pemerintah yang ada di kisaran Rp 4.000 triliun.

Secara Akuntansi 4 BUMN Pembangunan Kita Technically Bankrupt

Aku menggunaka_n sumber Data yang dipublish oleh Detik dan Tirto yang relatif Konservatif secara fair (Jika menggunakan Sumber Data Kontan maka analisanya lebih jerih lagi). Jadi, aku gunakan sumber data yang paling konservatif yaitu dari Detik dan Tirto.

Standard & Poor's (S&P) sudah kasih Kartu Kuning tentang kesehatan 4 BUMN Konstruksi kita.

Akibat kebijakan Jokowi ttg pembangunan infrastruktur, sejumlah BUMN pembangunan/karya memiliki hutang melonjak. Sumber data untuk ini dapat diperoleh melalui Link:
1. https://tirto.id/utang-menggunung-bumn-konstruksi-peluang-a…
2. https://finance.detik.com/…/utang-bumn-penugasan-terpantau-…
3. https://finance.detik.com/…/jadi-perhatian-sri-mulyani-begi…

BUMN dimaksud yakni:

1. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dalam 3 tahun sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 Hutangnya naik 669%.

Tahun 2014 hutangnya Rp 9,77 triliun: Yang terdiri dari Hutang jangka pendek Rp 7,7 triliun dan jangka panjang Rp 2,05 triliun

Tahun 2017 jumlah Hutangnya Rp 75,14 triliun; terdiri dari hutang jangka pendek Rp 52,3 triliun dan hutang jangka panjang Rp 22,8.

Sementara Laba bersihnya (dari data yang ada) tahun 2016 ke 2017 cuma naik 137% yaitu naik 1,5 Trilyun saja serta Pendapatannya cuma naik 100% yaitu naik 14 Trilyun. Akibatnya ini berdampak pada ARUS KASnya. Saat ini tahun 2017 WSKT arus kasnya minus: MINUS 5 trilyun.
Kenaikan hutang yang drastis ini juga terjadi di 3 BUMN lain meskipun tidak se-dramatis WSKT:

2. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dalam 3 tahun hutangnya naik 181%. Awalnya 2014 hutang 11 T sekarang 2017 menjadi 31 T.

3. PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dalam 3 tahun hutangnya naik 155%. Tahun 2014 hutangnya 9 T sekarang 23 T.

4. PT PP Tbk (PTPP) dalam 3 tahun hutangnya naik 125%. Tahun 2014 adalah 12 T sekarang (2017) sekitar 27,5 T.

Kenaikan di atas 100% hingga hampir 200% apalagi sampai 700% dalam 3 tahun secara sudut Teknik Akuntansi adalah Lampu Merah yang berbahaya.

Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Rezim Jokowi utk membuktikan kondisi kinerja Jokowi urus BUMN "baik". Apa yg dikritisi para Pakar Ekonomi ttg kondisi BUMN akibat kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi harus bisa  tidak menjadi realitas obyektif pd akhir tahun 2019.

SUMBER DATA BARU;
1. Diskusi Sekber Indonesia, BUMN Banyak Utang Bikin Ekonomi Masyarakat Makin Sulit
By Redaksi Posberitakota - 26 July 20180
   

JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah didera utang yang di luar kemampuannya sehingga membuat perekonomian di Indonesia makin sulit. Salah satu penyebabnya adalah perusahaan pelat merah ini terlalu banyak dibebani tugas wajib dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur sehingga kondisinya kini terseok-seok karena ibarat pepatah ‘besar pasak daripada tiang’.

Hal itu terungkap pada diskusi berjudul ‘BUMN Roboh, Ekonomi Jatuh, Solusinya?’ yang berlangsung di Sekretariat Bersama (Sekber) Indonesia di gedung The Kemuning, Jl Amir Hamzah, Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Rabu (25/7) malam. Diskusi menghadirkan narasumber ekonom Mohammad Said Didu dan Mantan Menhut MS Kaban yang juga dihadiri wakil ketua dewan pembina DPP Gerindra Sandiaga Uno, pengacara Eggy Sudjana.



Beban utang besar dan kondisi perusahaan yang serba sulit, salah satunya dipicu oleh pemerintah yang terlalu banyak menugaskan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan era Pemerintahan Jokowi.

“Di era pemerintahan yang sekarang ini kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 5.500 triliun. Sedangkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya sanggup membiayai sebesar Rp 1.500 triliun. Maka BUMN sebagai tulang punggung ekonomi makin loyo,” kata Said Didu dihadapan ratusan undangan yang terdiri dari kader Gerindra, PKS, dan PAN serta aktivis masyarakat.

Baca Juga:  Resmi Diumumkan, GOLKAR Cabut Dukungan Terhadap Ridwan Kamil
Selain itu, Said juga menyoal rencana pemerintah yang akan menjual aset PT Pertamina (Persero) dengan dalih demi membuat keuangan perusahaan sehat. “BUMN itu bukan milik Pemerintah, tapi milik Negara. Jadi, tak boleh seenaknya,” tegas Said, mantan Sekretaris Menteri BUMN dan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dia minta Pertamina tidak buru-buru melepas aset, apalagi dilakukan secara gelondongan. Selain itu, Pertamina tidak boleh membuka rahasia kondisi perusahaan sedang menghadapi masalah besar, karena pasti asetnya akan dibanting di bawah harga,” ujar Said.



Ketua Sekber Indonesia Mohammad Taufik yang juga DPD Gerindra DKI Jakarta menyampaikan keprihatinannya terkait buruknya kondisi sejumlah BUMN belakangan.

“BUMN yang seharusnya menjadi benteng ekonomi Negara, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Penuh hutang dan asetnya mau dilepas. Tindakan bodoh yang akan semakin menyengsarakan rakyat, sehingga harus ada pergerakan masyarakat untuk ganti Presiden,” ucap Taufik.

Di pengujung diskusi tersebut, artis Neno Warisman bersama pencipta lagu Sang Alang dan sejumlah relawan menyanyikan lagu berjudul ‘#2019GantiPresiden’. Mantan penyanyi dan bintang film dekade 80-an ini sangat mengharapkan lagu karya Sang Alang tersebut menjadi viral. ■ RED/JOKO

Minggu, 08 April 2018

KINERJA JOKOWI URUS KOPERASI DAN UKM



Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)

Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah). Secara kelembagaan sudah tersedia Kemenkop dan UKM untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan/proyek bidang Koperasi dan UKM. Maknanya, Presiden Jokowi punya Pembantu utuk urus Koperasi dan UKM yaitu Menteri Koperasi dan UKM. Tetapi, tetap saja dalam urusan pemerintahan, Jokowi harus bertanggungjawab bidang Koperasi dan UKM. Karena itu, studi evaluasi ini studi kinerja Presiden sbg Penanggungjawab, bukan studi kinerja Menteri sbg Pembantu Presiden.

Tim Studi NSEAS mencoba mengevaluasi kinerja Presiden Jokowi urus Koperasi dan UKM. Sekalipun Jokowi belum selesai 5 tahun menjadi Presiden, tetapi baru  sekitar 3,5 tahun, sasaran studi evaluasi ini adalah kurun waktu 3,5 tahun. Dari hasil temuan prestasi atau capaian realisasi target, tidak sulit  memprediksi untuk 1,5 tahun kemudian kondisi kinerja Jokowi.

Standar  kriteria evaluasi digunakan studi ini yakni:

1. Janji lisan kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 terkait bidang Koperasi dan UKM.
2. Janji tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 tertuang  di dlm dokumen NAWACITA yang diserahkan kepada KPU, khususnya bidang Koperasi dan UKM.
3. RPJMN 2015-2019 diterbitkan Presiden Jokowi.
4. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019.

Saat kampanye lisan Pilpres 2014, Jokowi berjanji akan memberi bantuan dana Rp..10 juta per tahun utk UMKM/Koperasi. Janji ini masih diingkari, tidak ada kejelasan apakah akan dipenuhi atau tidak.

Selanjutnya di dalam Dokumen Tertulis janji kampanye Pilpres Jokowi (NAWACITA), salah satu penjabaran TRISAKTI yakni berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi  yg menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dlm pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dlm pembentukan produksi dan distribusi nasional. Namun, di dlm 9 agenda prioritas sbg tindak lanjut TRISAKTI, tidak terdapat rencana kegiatan bidang Koperasi  dan UKM. Padahal Pasal 33 UUD 1945 menekankan keberadaan Koperasi ini.

Rencana kegiatan bidang koperasi dan UKM relatif detail di dlm RPJMN 2015-2019. Sasaran kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi al.:

1.Pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi thdp pembentukan PDB rata2 6,5-7,5 % pertahun.
2.Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM rata2  4,0-5,5 % pertahun.
3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dlm ekspor non migas rata2 5,0-7,0 % pertahun.
4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dlm investasi rata2 8,5-10,5 % pertahun.
5. Pertumbuhan produktivitas UMKM rata2 5,0-7,0 % pertahun.
6. Proporsi UMKM mengakses pembiayaan formal target thn 2019 25,0 %.
7. Pertambahan jumlah wirausaha baru melalui program pusat dan daerah, selama 5 tahun lahir 1 juta unit.

Tidak jauh berbeda RPJMN 2015-2019, standar kriteria studi evaluasi  di dlm RENSTRA Kemenkop dan  UKM al.:
1. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi thdp PDB rata2 6,5-7,5 % pertahun.
2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM rata2  4,0-5,5 % pertahun.
3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dlm ekspor non migas rata2  5,0-7,0 % pertahun
4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dlm investasi   rata2  8,5-10,5% pertahun.
5.Pertumbuhan produktivitas UMKM rata2 5,0-7,0 % pertahun.
6. Proporsi UMKM mengakses pembiayaan formal target  25,0 % pd thn 2019.

Apakah realitas obyektif koperasi dan UKM sesuai target capaian?

Kemenkop  dan UKM AA Gede acapkali mengingatkan kondisi kontribusi Koperasi thdp PDB sudah meningkat dan "pecah telur".  Menurutnya, pd 2014 (era SBY)  kontribusi hanya 1,71%. Lalu, Menteri ini  memperkirakan pd
Triwulan III/2017 mencapai 4,48%. Data Kemenkop dan UKM mencatat, jika mengacu pada data BPS tentang total PDB Nasional Triwulan III/2017 atau hingga September 2017, sebesar Rp10.096 triliun maka kontribusi koperasi sebagai lembaga sekitar Rp.451 triliun. Perkembangan kontribusi ini sbb:  2014 tercatat 1,71%,  2015 naik  4,41%,  2016 turun menjadi 3,99%, 2017 kemudian diperkirakan naik 4,48 %. Rata2 kontribusi era Jokowi yakni sekitar 4,3 %. Meskipun demikian, capaian era Jokowi ini masih jauh dibawah target capaian pertahun (6,5-7,5 %). Jokowi gagal mencapai target urus Koperasi dan UKM.

Dari sisi pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM, target rata2  4,0-5,5 % pertahun. Kondisi  koperasi 3 tahun Jokowi jadi Presiden tidak ada perubahan jumlah berarti baik aktif maupun tidak aktif. Pd  2015 total koperasi 205.781 unit,  aktif 148.589 unit,  tidak aktif 57.192 unit. Pd 2016 total 208.165 unit, aktif 150.789 unit, tidak aktif 75.376 unit. Pd per 20 Maret 2017 total 208.373 unit, aktif 151.456 unit, dan tidak aktif 56.917 unit ( Sumber Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, 23 Maret 2017). Salah satu masalah Koperasi yakni masih banyak koperasi tidak aktif. Bahkan LAKIP Menkop dan UKM 2015 mengakui, masih banyak koperasi yg belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar. Di lain pihak, diakui juga  masalah UMKM al.   kualitas SDM rendah; peran sistem pendukung kurang optimal; kebijakan dan peraturan kurang efektif.

Data BPS menunjukkan, jumlah tenaga kerja UMKM pd 2014 sebanyak  8.362.746 pd 2015 menaik sedikit yakni 8.735.781. Thn2 berikutnya tentu menaik.

Selanjutnya target capaian pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dlm ekspor non migas rata2  5,0-7,0 % pertahun. Berhasil kah  Jokowi mencapai target?Data  pemerintah masih kita tunggu.

Dari sisi pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dlm investasi, target capaian   rata2  8,5-10,5% pertahun. Berhasilkah?

Selanjutnya target  capaian pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dlm ekspor non migas rata2  5,0-7,0 % pertahun. Berhasilkah  Jokowi mencapai target?

Dari sisi pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dlm investasi, target capaian   rata2  8,5-10,5% pertahun. Berhasilkah?

Selanjutnya standar  kriteria pertumbuhan produktivitas UMKM rata2 5,0-7,0 % pertahun. Menurut BPS, pertumbuhan produksi UMKM rata2 tahunan  5,71 % pd 2015. Angka ini menaik dibandingkan pd 2014 hanya 1,35 %. Data 2016 dan 2017 belum tersedia.

Terakhir, standar kriteria proporsi UMKM mengakses pembiayaan formal target  25,0 % pd thn 2019.

BPS menyajikan data posisi kredit UMKM pd Bank Umum utk modal kerja 537.186 miliar rupiah pd 2015, lebih banyak ketimbang 2014, yakni 490.262 miliar rupiah. Penggunaan utk investasi pd 2015 mencapai 202.615 miliar rupiah, melebihi thn 2014 hanya 181.459 milyar rupiah. Utk prosentase pembiayaan formal ini masih menunggu data Pemerintah.

Sebagai pembanding kuta bisa gunakan hasil kebijakan Bank Indonesia (BI) membantu pemberian kredit kpd UMKM. Pd awal tahun 2013, BI menerbitkan  Peraturan Bank Indonesia  Nomor 14/22/PBI/2012 dan revisinya  Nomor 1 7/12/PBI/2015). BI mewajibkan Bank Umum memberi  kredit kpd UMKM minimal 20% dari total portofolio kredit pd 2018. Peraturan ini berlaku untuk semua Bank Umum.
Disebut  Bank Umum bank komersial, bank syariah dan bank campuran.

Antara tahun 2013 dan 2014, Bank diperbolehkan  menyalurkan kredit kepada UMKM sebanyak yang mereka mampu. Rasio kredit baru diberlakukan mulai 2015 ke atas. Pd 2015, rasio kredit UMKM thdp total kredit minimal 5%. Pd
2016  minimal 10%.Pd
2017,  minimal 15%
Pd 2018. minimal 20%
Target BI l ini ternyata cukup sulit dipenuhi bagi beberapa Bank. Pd  Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan,  sekitar seperlima Bank Umum tidak dapat memenuhi target rasio kredit UMKM sebesar 10%  diberlakukan BI utk 2016.


Dari uraian diatas, Tim Studi NSEAS belum bisa menilai kinerja Jokowi urus Koperasi dan UKM betul2 gagal. Masih menunggu tersedianya data resmi Pemerintah. Diharapkan, setelah 4 tahun jadi Presiden, Pemerintah dapat mempublisir data resmi dan akurat tentang realisasi masing2 target diharapkan tercapai bidang Koperasi dan UKM ini.

Kamis, 05 April 2018

KINERJA JOKOWI URUS PERDAGANGAN



Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)


Bidang perdagangan  salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi. Tim Studi  NSEAS menilai kritis kinerja Jokowi urus perdagangan  berdasarkan standar kriteria:

1. Janji lisan kampanye Jokowi saat Pilpres 2014.
2. Janji tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 tertuang  di dlm dokumen NAWACITA yang diserahkan kepada KPU.
3. RPJMN 2015-2019 yang disusun dan diterbitkan Presiden Jokowi.
4. Renstra Kemendag tahun 2015-2019.

Saat kampanye lisan Pilpres 2014, Jokowi berjanji akan:

1. Secepatnya mewujudkan swasembada pangan dan lepas jeratan dari impor beras, daging, garam, dan komoditas lainnya.
Janji ini ternyata masih belum ditepati. Tiga tahun lebih usia Pemerintahan Jokowi-JK swasembada pangan masih belum terwujud. Masih membuka lebar impor pangan. Ironisnya,  BPK menilai,  pengelolaan tata niaga impor pangan oleh Kemendag era Jokowi ini menunjukkan ada ketidakpatuhan beberapa pihak terhadap aturan perundang-undangan.
2. Menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan program Raskin (beras bersubsidi utk org miskin). Hingga kini harga sembako terus menaik, tidak pernah menurun. Sementara itu,
masih ada penyelenggara negara mempertanyakan kualitas Raskin, dari mulai anggota DPR, Gubernur dan juga Bupati. Mereka mempertanyakan soal kualitas Raskin dari Bulog disalurkan kepada masyarakat.
3. Perbaikan 5000 pasar tradisional. Setelah 3,5 tahun jadi Presiden, Jokowi baru mampu merealisasikan janji ini hanya 1000 pasar.

Mengacu janji tertulis kampanye Pilpres 2014 Jokowi-JK tertuang di dlm NAWACITA, mereka berjanji al.:

1. Peningkatan daya saing produk nasional melalui peningkatan kualitas, pencitraan, harga dan servis. Masih kita tunggu realisasinya.
2. Prioritas akses modal bagi UMKM. Belum ada data realisasi keberpihakan terhadap UMKM. Apakah ada peningkatan penyaluran modal UMKM, masih kita tunggu jawabannya dari Pemerintah. Kondisi permodalan UMKM dapat digunakan penilaian anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto. Ia menilai,  masih sulit akses permodalan UMKM saat ini. Hal ini berisiko, membuat UMKM nasional  sulit bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau MEA saat ini (VIVA, 8 Maret 2018).
3. Renovasi atau revitalisasi 5.000 pasar tradisional umur lebih 25 tahun. Baru terealisir sekitar 20 %.
4. Memberantas penyelundupan barang dari luar negeri ke pasar dlm negeri. Masih kita tunggu realisasinya.
5.Meningkatkan efisiensi perdagangan antar daerah dan pulau. Hasil kegiatan ini masih belum ditemukan data, fakta dan angkanya.

Rencana kegiatan sektor perdagangan juga tercatat di dlm RPJMN 2015-2019, al.:

1. Pertumbuhan ekspor produk non migas rata2 19,5 % pertahun.
2. Rasio ekspor jasa thdp PDB rata2 3,0 % pertahun.
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi 65 %.
4.Menurunkan rasio biaya logistik thdp PDB 5 % pertahun sehingga mencapai 19,2 % pd 2019.
5. Menurunkan rata2 selling time menjadi 3-4 hari.
6.Terjaganya kofisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu di bawah 9 % dan antar wilayah rata2 di bawah 13,6 % pertahun.

Seberapa lebar kesenjangan antara target capaian  dengan realisasi, masih menunggu data, fakta dan angka resmi dari Pemerintah. Diharapkan tahun ke-4 Jokowi jadi Presiden sudah terpublikasikan.

Selanjutnya RENSTRA Kemendag tahun  2015-2019 mencatat Pemerintah akan melaksanakan al.:

1. Pertumbuhan ekspor non migas target 2015 9,9 %.
2. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor target 2015 47 %.
3. Pertumbuhan ekspor jasa target 2015 13-16 %.
4. Pertumbuhan ekspor non migas produk (komoditi) utama dan prospektif.
5. Pertumbuhan produk non migas ke pasar utama dan pasar prospektif.
6. Meningkatkan promosi citra ekspor.
7. Pendirian Lembaga/Kantor Perwakilan/Pusat promosi di dalam dan luar negeri.

Kita tunggu data, fakta dan angka resmi realisasi dari Kemendag. Seberapa jauh Kemendag ini telah mencapai target tercatat di Renstra. Diharapkan setelah tahun ke-4 hasil realisasi sudah terpublikasi, tidak semata melalui LAKIP Mendag.

Jokowi sendiri memberi  tiga tugas kepada Mendag  Enggartiasto Lukita:
1.  Menjaga stabilitas harga bahan pokok.
2. Meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan.
3. Membangun dan merevitalisasi pasar rakyat.

Mampukah Mendag melaksanakan tugas  ini ?  Fakta membuktikan, harga bahan pokok terus melonjak. Nilai ekspor terus merosot. Meskipun Januari 2018
Kemendag mencatat capaian nilai ekspor naik  USD14,45 miliar. Tetapi, kenaikan hanya  7,86 % dibandingkan  periode sama di 2017.

Jokowi sendiri mengakui,  ekspor Indonesia masih jauh di kawasan ASEAN. Bahkan kini ekspor Vietnam telah mengalahkan Indonesia.
Nilai ekspor Thailand telah mencapai US$ 231 miliar, kemudian disusul Malaysia  US$ 184 miliar dan Vietnam US$ 160 miliar. Sedangkan nilai ekspor Indonesia saat ini baru sekitar US$ 145 miliar. "Ini fakta, negara sebesar kita ini kalah dengan Thailand yang penduduknya 68 juta, Malaysia 31 juta penduduknya, Vietnam 92 juta, dengan resource, dengan SDM yang sangat besar kita kalah," ujarnya  (31/1/2018).
 Sedangkan pasar rakyat baru mampu 1.000 lokasi   direvitalisasi dari 5.000 pasar.

Pemerintah klaim, pd 2015  telah mengkucurkan
Rp. 1,362,800,000,000,- dan direalisasikan untuk 182 pasar. Lalu kucuran melalui DAK Rp. 1,075,900,000,000,- untuk pembangunan 770 pasar tradisional. Selain itu ada dana revitalisasi pasar melalui Kementerian Koperasi dan UKM Rp. 78 milyar untuk 65 unit.

Pd  2016, dana revitalisasi pasar rakyat  digelontorkan Rp. 1.466,500,000 untuk 168 unit pasar dan melalui DAK Rp 1,006,995,080,000 utk membangun 710 unit pasar rakyat.

Mendag Enggartiasto Lukita, mengatakan,‎ pada 2016, Kemendag merevitalisasi 878 pasar rakyat. Ini terdiri dari 168 pasar melalui Dana Tugas Pembantuan dan 710 pasar melalui DAK.
Di lain pihak, Mendag mengakui, saat ini baru mampu menuntaskan sekitar 1.000 lokasi pasar rakyat (17 Oktober 2017).

Target 5.000 pasar  hingga 2019 berarti setelah 3 tahun Jokowi jadi Presiden, tercapai realisasi  minimal 3.000 lokasi. Padahal pengakuan Mendag baru 1.000 pasar terealisir. Baru sekitar 35 % dari target 3.000 lokasi utk 3 tahun atau hanya 20 % dari target 5.000 lokasi utk 5 tahun. Waktu tinggal 1,5 tahun lagi.  Ini bermakna kinerja Jokowi sangat buruk urus revitalisasi pasar rakyat.

Jokowi  terbuka mengkritik kinerja Kemendag (21/02/2017). Dimata
Jokowi,  pejabat Kemendag terlalu nyaman bekerja di zona aman, sehingga tidak mau membuat terobosan. Ia menyoroti beberapa hal  harus diperbaiki jajaran Kemendag.  Salah satunya adalah pasar baik dalam maupun luar negeri.

Jokowi berpendapat, pejabat atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) selama ini bekerja tanpa membawa terobosan terutama dalam mengggarap pasar-pasar di luar negeri.ITPC gitu-gitu saja. Pameran juga tidak ada pembaruan. Pasar-pasar baru  banyak sekali yang tidak pernah diurus.

Jokowi menyadari, Amerika Serikat, Jepang, China, dan Eropa merupakan pasar besar. Namun, masih banyak negara lain berpotensi besar dan dapat 'digarap' Indonesia.
Salah satunya Afrika. Nilai potensi pasar di Afrika mencapai US$550 miliar. Namun, Indonesia hingga kini baru menguasai pasar ekspor senilai US$4,2 miliar di sana. Indonesia bahkan tidak mencapai US$1 miliar di pasar Eurasia yang berpotensi hingga US$251 miliar.

Intinya, Jokowi mengakui, Pemerintah belum bekerja optimal untuk meningkatkan pasar ekspor.

Kondisi perdagangan global Indonesia juga menunjukkan merosot. Sumber World Economic Forum menunjukkan, indeks daya saing global Indonesia sempat di peringkat 54 thn 2009. Menaik ke peringkat 44 thn 2010. Kembali turun ke 46 thn 2011 dan ke 50 thn 2012. Kembali naik ke 38 thn 2013.Thn  2014 kembali naik ke  34, tetapi di era Jokowi 2015 kembali turun ke 37 dari 140 negara.

Thn 2016 merosot drastis ke 41  dari 138 negara. Thn 2017 Indonesia menaik  menempati  ke-36 dari 137 negara. Jika dihitung per tahun era Jokowi, maka berada pd peringkat ke-37 (2015), 41 (2016) dan 36 (2017). Rata2 peringkat ke- 38. Angka 38 ini menunjukkan peringkat daya saing global era Jokowi  merosot atau lebih rendah dibandingkan era SBY yg pernah peringkat ke-34. Adalah keliru pernyataan,  daya saing global era Jokowi meningkat jika dibandingkan era SBY.

Tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK,  kinerja ekspor Indonesia juga cenderung menurun. Hal ini ditekankan Ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini (TEMPO.CO, 20 Juli 2017).  Menurut Didik,  empat tahun lalu Indonesia  berhasil mencapai US$ 200 miliar, sekarang (2017) hampir US$ 117 miliar, separuh tergerus.  Padahal, nilai ekspor merupakan tanda pemerintahan hidup. Saat ini terjadi de-konsumsi dan de-ekspansi dilakukan pemerintah. Hal itu  menunjukkan pemerintah tidak mengerjakan pekerjaan untuk bersaing di tingkat internasional.

Kondisi neraca perdagangan tiga bulan terakhir ini juga memprihatinkan.  Sebagaimana diungkapkan Mantan Menkeu, Fuad Bawazier, neraca perdagangan Indonesia   cenderung defisit dalam tiga bulan terakhir ini yaitu dari Desember 2017 sampai dengan Februari 2018. Total  defisit  neraca perdagangan  USD1,1 miliar atau rata2 defisit perbulan USD364 juta.

Tim Studi NSEAS sementara ini berkesimpulan:
1. Dari sisi peningkatan daya saing global, kinerja Jokowi buruk karena capaian  lebih rendah ketimbang era SBY.
2. Dari sisi revitalisasi pasar rakyat, kinerja Jokowi tergolong lebih buruk karena cuma mampu mencapai sekitar 35 % dari total target tiga tahun 3.000 lokasi. Jika dibandingkan target 5 tahun, Jokowi baru mampu merealisasikan sekitar 20 %. Sisa waktu tinggal 1,5 tahun lagi bagi Jokowi.
3. Dari sisi ekspor, kinerja Jokowi juga buruk karena tidak berhasil menaikkan nilai ekspor.
4. Dari sisi pengendalian harga kebutuhan pokok, juga kinerja Jokowi buruk  karena harga tetap menaik, tidak turun.

Mengapa kinerja Jokowi buruk urus perdagangan?  Pertanyaan ini sangat penting dijawab Rezim Jokowi agar diperoleh solusi utk diimplementasikan demi kesuksesan urus perdagangan.

SUMBER DATA BARU;

1.Jokowi Setuju Badan Ekonomi Indonesia Sedang Lemah

Akhirnya Presiden Jokowi mengakui bahwa kondisi “badan” perekonomian Indonesia memang sedang lemah. Mantan Walikota Solo ini dua hari yang lalu (26/7), di hadapan para kepala daerah di Istana Bogor, menyatakan bahwa terdapat masalah dalam fundamental ekonomi Indonesia. Masalah itu adalah defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan, yang menyebabkan Indonesia rentan terpengaruh gejolak ekonomi dunia.

Padahal beberapa saat sebelumnya Tim Ekonomi pemerintah, yang disuarakan terutama oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani --si Menteri Terbaik di Dunia, masih terus menyatakan bahwa fundamental ekonomi kita kuat, kondisi fiskal prudent, dll. Bahkan, beberapa hari yang lalu, Sri Mulyani masih berani katakan, bahwa APBN untung dengan adanya kondisi pelemahan kurs Rupiah. Minggu lalu juga Menko Perekonomian Darmin Nasution masih menyatakan bahwa pelemahan kurs Rupiah merupakan hal biasa.

Sebaliknya, ekonom senior Rizal Ramli (RR) sejak akhir tahun lalu, diulang di berbagai kesempatan, terus mengingatkan pemerintah tentang kondisi lampu kuning (setengah merah) perekonomian Indonesia. Lemahnya kondisi ini disebabkan oleh berbagai defisit seperti dalam neraca perdagangan dan transaksi berjalan.  RR memberi analogi yang sangat sederhana untuk mengibaratkan perekonomian dan kondisi eksternal.  Bila badan kita sedang lemah, virus-virus akan mudah menyerang sehingga menyebabkan kita sakit. Namun bila badan kita kuat, virus apapun tidak akan mampu menyakiti. Tapi peringatan RR ini malah terus dibantah oleh para buzzer pemerintah termasuk juga oleh juru bicara Sri mulyani di Kemenkeu dan oleh Deputi Darmin di Kemenko Perekonomian.

Sampai kemudian dua hari lalu, Jokowi seakan mengakui dan menerima peringatan RR tentang buruknya fundamental ekonomi kita. Tim Ekonomi pemerintah yang sebelumnya menolak peringatan RR, akhirnya ramai-ramai mengakui bahayanya pelemahan nilai tukar dan tergopoh-gopoh mencari solusi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Barulah kemarin lusa juga (26/7), malamnya setelah acara bersama para Kepala Daerah, Jokowi mengumpulkan 40 taipan terkaya di Indonesia dan meminta para eksportir kelas kakap ini untuk membawa kembali seluruh devisa hasil ekspor mereka. Pada hari yang sama juga Sri Mulyani menyatakan akan menghentikan impor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Setelah itu kemarin (27/7) juga terjadi rapat mendadak di Istana, Jokowi meminta para menteri terkait untuk membahas  pencabutan harga khusus batubara yang selama ini dinikmati pengusaha wajib pasok DMO (Domestic Market Obligation)..

Lalu apakah artinya ini? Ekonom-ekonom pemerintah telah gagal mengendalikan situasi. Tim ekonomi pemerintah telah gagal memperkirakan atau gagal melakukan forecasting situasi ekonomi nasional- yang seharusnya menjadi kompetensi utama mereka. Dulu menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7%, nyatanya Cuma dapat 5%. Kini bilang ekonomi kita akan baik-baik saja, ternyata toh ada masalah yang cukup fundamental seperti duo defisit yang disampaikan Presiden Jokowi dua hari yang lalu.

Sementara, manipulasi garis kemiskinan sudah semakin terang benderang, angka kemiskinan BPS terlalu rendah. Rp 11 ribu yang dijadikan acuan garis kemiskinan tidak relevan lagi. Terlebih setelah seorang wartawan dari Vice melakukan riset lapangan untuk hidup di Jakarta bermodal Rp 20 ribu sehari, ternyata tidak cukup! Bubble pencitraan pun pecah. Namun, bila pun memandang penurunan kemiskinan versi BPS berbagai zaman kepresiden, dari  selama apa menjabat dan seberapa persen penurunan kemiskinan, bukan terjadi pada masa Jokowi. Data menyebutkan setelah Reformasi, laju penurunan kemiskinan era Habibie adalah 1,1% /tahun. Gus Dur adalah 5,01% dalam 2 tahun, atau lajunya 2,5%/tahun. SBY periode pertama 2,5% dalam 5 tahun, atau lajunya 0,5%/tahun. SBY periode kedua 3,46% selama 5 tahun, atau lajunya 0,69%. Sedangkan Jokowi adalah 1,1% dalam 4 tahun, atau lajunya 0,28%/tahun. Jelas, angka laju penurunan kemiskinan era  Jokowi adalah yang terkecil dan Gus Dur (tim ekonomi adalah RR dan Kwik Kian Gie) memiliki angka laju penurunan kemiskinan yang tertinggi versi BPS. ***

2.Defisit Neraca Perdagangan Juli 2018 Terparah Dalam 5 Tahun

 CNBC Indonesia
MARKET 15 August 2018
 
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor dan impor pada Juli 2018. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia tembus US$ 16,24 miliar atau tumbuh 19,33% secara tahunan (year-on-year/YoY). Sementara impor naik 31,56% YoY menjadi US$18,27 miliar. Sehingga defisit neraca perdagangan bulan lalu mencapai US$2,03 miliar.

Defisit itu jauh lebih besar daripada konsensus CNBC Indonesia yang meramal defisit sebesar US$640 juta. Berdasarkan survei CNBC Indonesia kepada sejumlah ekonom, impor diprediksikan hanya tumbuh sebesar 13,4% YoY, sementara ekspor diperkirakan naik 11,3% YoY.

Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi persnya mengatakan nilai impor melesat dipengaruhi barang konsumsi. "Impor bahan konsumsi melesat 60,75% YoY. Di antaranya beras, apel dari China, daging dari India, dan beberapa jenis obat-obatan. Itu yang menyebabkan barang impor konsumsi kita naik" kata Suhariyanto.


Sementara itu, impor barang modal dan bahan baku masing-masing meningkat sebesar 24,81% YoY dan 30,07% YoY. Secara kumulatif, total impor Januari-Juli naik 24,48% YoY menjadi US$107,32 miliar.

Apabila ditarik secara historis, defisit neraca perdagangan bulan lalu merupakan yang terparah dalam 5 tahun terakhir, atau sejak Juli 2013. Sepanjang tahun ini (hingga bulan Juli 2018), defisit neraca perdagangan sudah mencapai US$3,1 miliar.

Berikut abstraksi ekspor dan impor Juli 2018 :

Ekspor
Nilai ekspor Indonesia Juli 2018 mencapai US$16,24 miliar atau meningkat 25,19 persen dibanding ekspor Juni 2018. Demikian juga dibanding Juli 2017 meningkat 19,33 persen.

Ekspor nonmigas Juli 2018 mencapai US$14,81 miliar, naik 31,18 persen dibanding Juni 2018. Demikian juga dibanding ekspor nonmigas Juli 2017, naik 19,03 persen.

Secara kumulatf, nilai ekspor Indonesia Januari-Juli 2018 mencapai US$104,24 miliar atau meningkat 11,35 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US$94,21 miliar atau meningkat 11,05 persen.

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Juli 2018 terhadap Juni 2018 terjadi pada kendaraan dan bagiannya sebesar US$285,6 juta (67,50 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bijih, kerak, dan abu logam sebesar US$86,0 juta (15,99 persen).

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-Juli 2018 naik 6,80 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya naik 37,43 persen, sementara ekspor hasil pertanian turun 7,50 persen.

Ekspor nonmigas Juli 2018 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$2,19 miliar, disusul Jepang US$1,59 miliar dan Amerika Serikat US$1,56 miliar, dengan kontribusi ketganya mencapai 36,09 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US$1,46 miliar.

Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari-Juli 2018 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$17,40 miliar (16,69 persen), diikut Jawa Timur US$10,98 miliar (10,53 persen) dan Kalimantan Timur US$10,76 miliar (10,32 persen)

Impor
Nilai impor Indonesia Juli 2018 mencapai US$18,27 miliar atau naik 62,17 persen dibanding Juni 2018, demikian pula jika dibandingkan Juli 2017 meningkat 31,56 persen.

Impor nonmigas Juli 2018 mencapai US$15,66 miliar atau naik 71,54 persen dibanding Juni 2018, demikian juga jika dibanding Juli 2017 naik 29,28 persen.

Impor migas Juli 2018 mencapai US$2,61 miliar atau naik 22,20 persen dibanding Juni 2018 dan meningkat 47,09 persen dibanding Juli 2017.

Peningkatan impor nonmigas terbesar Juli 2018 dibanding Juni 2018 adalah golongan mesin dan


Minggu, 01 April 2018

KINERJA JOKOWI URUS PERINDUSTRIAN


Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)


Bidang perindustrian salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi. Tim Studi  NSEAS menilai kritis kinerja Jokowi urus perindustrian berdasarkan standar kriteria:

1. Janji lisan kampanye Jokowi saat Pilpres 2014.
2. Janji tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 tertuang  di dlm dokumen NAWACITA yang diserahkan kepada KPU.
3. RPJMN 2015-2019 yang disusun dan diterbitkan Presiden Jokowi.
4. Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019.

Saat kampanye lisan Pilpres 2014, Jokowi berjanji akan:

1.Membangkitkan industri mobil nasional, agar merek2 lokal punya posisi sejajar dgn merek mobil internasional. Hingga 3,5 tahun jadi Presiden, Jokowi belum tepati janji ini. Ada memang klaim Hendropriyono (31 Des 2017), mobil nasional bermerek Esemka bakal diluncurkan pd 2018. Hingga kini belum faktual.

2.Membangun industri maritim. Belum terlihat secara faktual kemajuan janji ini.

3. Meningkatkan industri kreatif sbg salah satu kunci kesejahteraan masyarakat. Masih dlm proses, telah dibentuk lembaga kementerian khusus bidang ini.

Janji tertulis tertuang di dlm dokumen NAWACITA:

1. Mengembangkan industri manufaktur utk pengolahan sumber daya alam yg selama ini diekspor dlm bentuk bahan mentah. Kita tunggu data realisasinya.
2.Mengurangi bertahap kandungan impor dlm industri manufaktur Indonesia. Kita tunggu data realisasinya.
3. Mengembangkan  5-7 sentra industri baru di  koridor luar Jawa.
Ada lima Koridor  di luar Jawa, yakni 1. Sumatera; 2. Nusa Tenggara-Bali; 3. Kalimantan; 4.Sulawesi; 5. Papua dan Maluku. Jika setiap Koridor dibangun rata-rata 6 sentra industri baru, minimal 5 tahun terbangun 30  sentra, atau  6 sentra pertahun. Kita tunggu data realisasinya.
4.Proteksi HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).
5.Promosi produk manufaktur nasional dan mengembangkan industri UKM dan Koperasi utk meningkatkan nilai tambahnya. Belum terlihat ada promosi menonjol.
6. Memfasilitasi kemitraan antara Industri dan Perguruan Tinggi dlm kerjasama R&D pengetahuan dan teknologi yg dapat diaplikasikan utk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Kita tunggu data realisasinya.
7. Memberi fasilitas fiskal dan non fiskal utk mempomosikan HAKI nasional di pasar global. Masih belum terealisir.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019,   Jokowi akan melaksanakan al.:

1.Membangun 14 Kawasan Industri (KI) di luar Jawa dan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM).
2. Menumbuhkan populasi industri dgn target 9.000 usaha industri berskala besar dan sedang. 50 % tumbuh di luar Jawa, tumbuhnya 20 ribu unit usaha industri kecil.
3. Meningkatkan nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja.

Tahun petama pemerintahan Jokowi-JK, utk realisasi pembangunan KI:

1. Telah dilakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di 13 KI dan penyusunan DED (Detail Engineering Design) di 11 KI wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku dan Sulawesi  capaian 75 %.
2. Telah difasilitasi pembangunan KI Sei Mangkir Sumut.
3. Telah diresmikan KI Morowali, Sulteng, Industri Smelter Nikel PT. Sulawesi Mining Investment, pembangunan gedung pusat inovasi logam serta gedung Politeknik Industri di KI Morotai.

Dari sisi konstruksi, semua upaya tahun pertama ini masih tahap persiapan atau pra konstruksi. Masih jauh utk tahap pasca konstruksi (operasional).

Selanjutnya,  Pemerintah melalui Renstra Kemenperin 2015-2019 akan melaksanakan al.:

1.Pembangunan 7 KI dan 11 SIKIM  di Sumatera dan Kalimantan
2. Pembangunan 2 KI dan 15 SIKIM di Jawa dan  Bali.
2. Pembangunan  7 KI dan 11 SIKIM di Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan Papua.

Dari data diatas, utk luar Jawa Pemerintah akan membangun 14 KI dan 22 SIKIM selama  5 tahun. Setidaknya 4 SIKIM di luar Jawa terbangun pertahun. Terealisasikan? Kita tunggu data dari Pemerintah.

Baru sekitar setahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Perindustrian, Saleh Husein, dicopot. Beragam alasan muncul di publik mengapa Menteri ini dicopot. Salah satunya, karena kinerja buruk. Tidak ada kebijakan dibuat utk mendukung kemajuan industri dalam negeri. Namun, setelah diganti  Kader Golkar, Airlangga Hartarto, adakah  kebijakan Menteri Pengganti ini mendukung kemajuan industri dalam negeri? Tidak juga !

Bahkan, setahun Pemerintahan Jokowi-JK, (era Menteri Saleh Husein), ada  penilaian Pihak Pemerintah, saat Triwulan II tahun Bb sektor industri pengolahan non-migas mampu tumbuh sebesar 5,27%, meningkat dibandingkan pertumbuhan Triwulan I 2015 sebesar 5,21%. Sedangkan secara kumulatif pada Semester I 2015, pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 5,26%. Pertumbuhan ini
melampaui pertumbuhan ekonomi pada Semester I 2015  sebesar 4,70%.

Sektor industri pengolahan non-migas memberikan kontribusi terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Pd  Semester I 2015 berkontribusi   18,20%. Kontribusi  terbesar dibandingkan sektor ekonomi lain. Maka, industri pengolahan non-migas masih menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Masih setahun era Jokowi, realisasi investasi di sektor industri,  Penanaman Modal Asing (PMA) dan  Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Semester I 2015 total   Rp 110,22 triliun, meningkat dibandingkan Semester I 2014  sebesar Rp 107,08 triliun.

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, sudah era Menperin Airlangga Hartarto,  ternyata kondisi industri dalam negeri merosot.  Terjadi perlambatan pertumbuhan  industri pengolahan sesuai  Indeks manufaktur  kuartal III/2016. Berdasarkan nilai Prompt Manufacturing Index (PMI) diketahui mengalami degradasi menjadi 48,74 %,  turun dari kuartal sebelumnya sebesar 52,38 %.  Menurut Survei Bank Indonesia,  kinerja industri pengolahan meski tetap tumbuh, namun terindikasi melambat dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 1,09 % atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya 3,41 %.

Pertumbuhan industri pengolahan non migas juga kian mengkhawatirkan. Pd kuartal I/2016 pertumbuhan hanya mencapai 4,46%, atau lebih rendah dibandingkan  periode sama  2015.  Angkanya,  5,26%.

Sudah tiga tahun pemerintahan Jokowi -JK,  proses de-industrialisasi terus berjalan.
Salah satu faktor menahan pertumbuhan industri adalah sisi ekspor masih bergantung pada komoditas. Selain itu, pertumbuhan sektor formal jauh lebih lambat ketimbang  nonformal, terutama bidang manufaktur. Investasi pun masih melambat.

Para ekonom kritis menilai, tidak ada kemajuan dan terus berlangsung de-industrialisasi. Pemerintah  gagal urus bidang  perindustrian. Beberapa alasan, yakni:

1. Terus berlangsung de- industrialisasi sehingga terus berkurang kontribusi sektor industri terhadap PDB.
2. Tak mampu melindungi industri nasional dari persaingan dgn perusahaan swasta dan BUMN asing.

Di lain pihak, Mantan Menkeu, Fuad Bawazier, juga menilai,  sektor industri merupakan penyumbang pajak (tax revenue) sebesar 31% cenderung menciut karena terjadinya de-industrialisasi yaitu dari 28% (1997) menjadi 20% PDB (2017). Maknanya, dari tahun ke tahun kontribusi sektor industri terhadap pajak terus merosot. Era Jokowi juga tak mampu membendung kemerosotan ini.

Kinerja Jokowi urus perindustrian masih belum mampu menciptakan kondisi lebih baik, bahkan terus merosot. Urusan industri garam saja Pemerintah gagal. Tiga tahun Jokowi berkuasa, Indonesia masih saja impor garam. Alasannya masih  formal dan klasik,  krn kebutuhan garam lebih besar ketimbang produktivitas industri garam dlm negeri. Tak ada pengakuan krn gagal memajukan dan membesarkan usaha industri garam dlm negeri. Padahal sumber daya alam atau garis pantai/laut  tersedia sangat berlebihan utk usaha industri garam. Faktanya,  Pemerintah lebih utamakan impor garam bahkan terakhir, Maret 2018,  Kemenperin mengakui salah menghitung kuota sehingga kebanyakan impor.

  industri, terutama terkait penyerapan dan kapasitas tenaga kerja masih buruk (74 %).


Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Rezim Jokowi utk merealisir semua target capaian baik janji kampanye maupun  rencana terstruktur RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemenperin 2015-2019.

Namun, Tim Studi NSEAS sangat pesimistis, kondisi perindustrian akan lebih baik. Dari sisi kepemimpinan Menperin yg Ketua Umum Partai Golkar sangat tidak mungkin memiliki waktu dan fokus pikiran utk membuat kebijakan inovatif dan progresif sekaligus monitoring dan mengevaluasi implementasi agar mencapai sasaran. Airlangga  Hartarto bagaimanapun lebih memberikan waktu dan pikiran utk Golkar dlm perebutan kekuasaan Pilkada serentak 2018, Pemilu 2019 dan juga Pilpres 2019. Beban kerja dan tanggungjawab Airlangga tentu jauh lebih besar di Golkar ketimbang Kemenperin. Jokowi tentu paham hal itu.