KINERJA JOKOWI URUS LINGKUNGAN HIDUP

OLEH
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (Ketua Tim Studi NSEAS)


Saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi paling suka berjanji lisan kepada rakyat Indonesia. Lebih seratus janji disampaikan, tetapi hingga 3,5 tahun menjadi Presiden, dapat dinilai hanya beberapa janji  dipenuhi. Boleh saja jika ada rakyat Indonesia melabeling Jokowi suka ingkar janji.
Di bidang lingkungan hidup, Jokowi lisan berjanji:
1. Membenahi masalah Jakarta seperti kemacetan, banjir, dll dengan cara lain jika terpilih sebagai Presiden. Dalam realitas obyektif, setelah jadi Presiden, janji itu hanya utk kampanye semata. Tidak ada aksi, kemacetan dan banjir terus berlangsung.
2. Menangani kabut asap di Riau. Ada kemajuan, kabut asap di Riau berkurang, walau tidak terbebas sama sekali.
Sumber KemenLHK mencatat bahkan level nasional, untuk pertama kali penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak ada asap melintasi negara. Luas areal terbakar menurun drastis.Pd 2015 seluas 2,61 juta ha; 2016 turun drastis 0,43 juta ha; dan, 2017 hanya 0,17 juta ha.Dapat dinilai kinerja Jokowi dlm penanganan kebakaran hutan dan lahan sangat bagus. Diharapkan, saat Asian Games 2018 di Palembang, tidak terjadi kebakaran di Sumatera bagian Utara dan Selatan ini.

Janji tertulis kampanye Pilpres Jokowi tertuang di dalam dokumen NAWA CITA. Jokowi berjanji:
1. Akan melakukan langkah pemulihan kualitas kesuburan lahan yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Masih belum bisa dibuktikan dlm realitas obyektif.
2. Akan menghentikan  konversi lahan produktif utk usaha lain,  seperti industri, perumahan, dan pertambangan. Belum terealisasikan, masih terus berlangsung konversi lahan produktif. Bahkan, proyek infrastruktur memperbesar konversi ini.
3. Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai rata2 70-80 %. Belum terbukti dlm realitas obyektif.
4. Role model sikap dan prilaku hidup merawat alam lingkungan sekitar melalui intensif dan disintensif utk mendorong prilaku hidup green dgn mendorong tercapainya 85 % rumah tangga mengetahui prilaku peduli lingkungan hidup dan menerapkann ya dlm kehidupan sehari-hari. Masih fiksi.

Lebih jauh Jokowi membuat rencana kegiatan/program bidang  lingkungan hidup tertuang di dlm dokumen RPJMN 2015-2019. Jokowi akan melaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dgn Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,5-68,5 pada 2019 dgn baseline 2014 63,0-64,0.
KemenKLH menghitung  IKLH
nasional 2016 sebesar 65, 73. Angka ini  menunjukkan penurunan sebesar 2,50 poin dibandingkan dengan tahun
2015, yaitu dari 68,23 menjadi 65,73. IKLH 2016 memang belum mencapai target minimal tahun 2019, tetapi sangat mendekati jika tidak terjadi penurunan. Kita tunggu data tahun berikutnya.

2. Memperkuat kerangka pengendalian dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Belum berjalan efektif.

Pada level Kementerian, rencana kegiatan bidang lingkungan hidup terdapat di Renstra 2015-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Sesuai Renstra, Pemerintah akan melaksanakan antara lain:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup utk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Indikator kinerja:  IKLH pd kisaran 66,5-68,6.
KemenLHK mencatat, pd 2015 IKLH 68,23. Pd 2016 menurun menjadi 65,73. Diperkirakan, akan mencapai target 2019, kecuali 2017 dan 2018 terus menurun.

2. Melestarikan keseimbangan eko sistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sbg sistem penyanggah kehidupan utk mendukung pembangunan berkelanjutan. Indikator kinerja:  derajat keberfungsian meningkat setiap tahun  penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan ekosistem esensial dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan bakar ozon. Masih menunggui data resmi dari Pemerintah realisasinya.

Kinerja Jokowi urus lingkungan hidup sesungguhnya bukan tanpa kritik aktivis atau praktisi lingkungan. Kita menemukan sejumlah penilaian negatif ttg Jokowi urus lingkungan, antara lain:
1. Gurgur Manurung, Praktisi Lingkungan (Harian Kompas, 6 Juni 2015): Ada 4 indikator menunjukkan Jokowi tidak berpihak pd lingkungan. Salah satunya, ada  kebijakan pendelegasian perizinan dan non perizinan  lingkungan ke BKPM. Hal menunjukkan, Jokowi lebih mengutamakan kepentingan investasi ketimbang lingkungan.
2. Aktivis Walhi,  Pius Ginting ( nasional indonesia.com): Setahun pemerintahan Jokowi-Jk, gagal benahi terkait lingkungan hidup. Contohnya, kondisi masyarakat tinggal di areal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Ada  ribuan masyarakat harus terkena dampaknya terhadap pembangunan PLTU tersebut.  Belum ada tindakan yang baik.
3. LSM peduli lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) ( http://aa.com.tr ):  Salah satu kebijakan tidak memerhatikan  lingkungan ialah  PP No.13 Tahun 2017 ttg Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. PP ini  secara umum bersifat toleran terhadap pembangunan proyek mega infrastruktur, terutama Proyek Strategis Nasional, di mana pemerintah boleh. melanggar rencana tata ruang  sudah ada lebih dulu tanpa berdasarkan pada perhitungan jelas.
4. Aktivis Walhi, Khalisah Khalid (swamedium.com):  Pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun berkuasa menjadikan jargon pertumbuhan ekonomi dan  pembangunan  infrastruktur  berisiko tinggi dan membahayakan  lingkungan hidup dan keselamatan  masyarakat.

Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Jokowi membangun kinerja urus lingkungan hidup sesuai dengan kehendak para praktisi dan aktivis lingkungan ini. Kritik mereka bagi Tim Studi NSEAS dapat membangun citra negatif  Jokowi, gagal urus lingkungan.

SUMBER DATA BARU:
Dua Titik Panas Indikasi Adanya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau
By admin - June 17, 2018027
   

Halodunia.net – Riau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi dua titik panas yang mengindikasikan adanya kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kepercayaan di atas 50 persen di Provinsi Riau.

“Dua titik panas terdeteksi di Kabupaten Kampar dan Pelalawan,” kata Kepala BMKG Pekanbaru, Sukisno di Pekanbaru, Minggu (17/6/2018).

Secara keseluruhan, Sukisno mengatakan, melalui pencitraan satelit Terra dan Aqua hari ini terpantau tujuh titik panas di Pulau Sumatera. Selain dua titik panas di Riau, lima titik panas lainnya turut menyebar di Sumatera Selatan empat titik dan Sumatera Barat satu titik.

Sementara itu, dari dua titik panas yang terpantau di Riau, satu titik lainnya dipastikan sebagai titik api, atau indikasi kuat adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tingkat kepercayaan di atas 70 persen.

“Satu titik api terdeteksi di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kecamatan Kampar Kiri Hilir,” ujarnya.

Sepanjang dua pekan pertama Juni 2018, BMKG terus memantau keberadaan titik-titik panas di sejumlah daerah di Provinsi Riau, terutama bagian pesisir.

BMKG menyebut keberadaan titik-titik panas itu selasar dengan perubahan cuaca di Riau yang cenderung panas memasuki periode ke dua 2018.

Atas dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Riau selanjutnya memperpanjang status siaga karhutla hingga 30 November 2018.

Perpanjangan status sebagai bagian dari upaya untuk mensukseskan pagelaran olahraga akbar se-Asia, Asian Games 2018.

Pemerintah Provinsi Riau, sebelumnya telah menetapkan status siaga karhutla sejak 19 Februari 2018, dan berakhir pada 31 Mei 2018. Saat itu, penetapan status tersebut dilakukan setelah sebelumnya sebagian besar wilayah Riau mulai dilandar kebakaran hebat.

Tercatat, seluas 1.870,96 hektare lahan di Provinsi Riau hangus terbakar sepanjang lima bulan pertama 2018, dengan lima kabupaten diantaranya mengalami kebakaran dengan luas diatas 100 hektare.

Kebakaran terluas terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mencapai 896,61 hektare, kemudian Kabupaten Bengkalis seluas 345,5 hektare. Selanjutnya, di Kabupaten Siak luas lahan terbakar mencapai 131,5 hektare, Kabupaten Indragiri Hulu 128,5 hektare serta Kota Dumai 120 hektare.(hy/ant)