EMPAT TAHUN JOKOWI JADI PRESIDEN RI: KEGAGALAN DI BIDANG PERTAHANAN

OLEH
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)

(Ketua Tim Studi NSEAS)


PENGANTAR :

Salah satu bidang  urusan pemerintahan Indonesia harus dikerjakan Presiden Jokowi adalah pertahanan. Saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji di bidang pertahanan, akan menambah prajurit TNI dan anggaran lebih besar.Bahkan Jokowi berjanji, akan meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan (http://nasional.kompas.com/red/2014...dan.Pertahanan). Tetapi, menurut Jokowi,   hal ini bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi di atas 7 %  terlebih dahulu.

Di dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan,  komitmen pemerintahan Jokowi, postur pertahanan diarahkan menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Pemerintahan Jokowi berkomitmen meningkatkan 1,5 %  dari PDB dalam kurun waktu lima tahun.

Angka 1,5 %  ini untuk menunjukkan adanya
 peningkatan dibandingkan era Presiden SBY. Selama metode RPJMN I dan II anggaran pertahanan Indonesia masih berkisar 0,8-0,9 % dari PDB nasional.

Sebagai contoh,  pada 2010 hanya 0,81 %  dari PDB (Rp.6.446,85 triliun, anggaran pertahanan Rp. 52,35 triliun); 2011 lebih rendah 0,78 % (PDB Rp. 7.419,19 triliun, anggaran pertahanan Rp. 57,19 triliun); 2012 menaik 0,90 %  (PDB Rp.8.229,44 triliun, anggaran pertahanan Rp. 74,11 triliun);  2013 menaik 9,94 %  (PDB Rp.9.083,97  triliun, anggaran pertahanan Rp. 84,94 triliun);  2014 menurun 0,81 % (Rp.9.538,20 triliun, anggaran pertahanan Rp. 86,38 triliun). Tidak ada anggaran pertahanan mencapai 1,5 % dari PDB.

Kini Jokowi sudah empat  tahun menjadi Presiden RI. Apakah janji kampanye dan target diharapkan tercapai  sesuai RPJMN 2015-2019 telah berhasil? Ternyata tidak!

Setelah empat  tahun Jokowi menjadi Presiden, ternyata janji kampanye tentang 3 kali lipat kenaikan anggaran   pertahanan sesungguhnya bertentangan dgn realitas obyektif. Tidak usah kan kenaikan 3 kali lipat, untuk mencapai target 1,5  %  dari PDB, Jokowi  juga tak mampu alias gagal.

Mengacu APBN 2015, fungsi pertahanan RAPBN Rp. 94,9 triliun; APBN Rp. 96,8 triliun; RAPBN-P Rp. 97,4 triliun; dan,  APBN-P Rp. 102,3 triliun.

Jika anggaran pertahanan 2015 sesuai janji dan target 1,5 % dari PDB, maka anggaran pertahanan 2015  menjadi Rp.250 triliun.

Karena itu, tidaklah keliru jika kondisi kinerja Jokowi urus pertahanan tahun 2015  dinilai  buruk dan gagal.

Selanjutnya, mengacu APBN 2016,  fungsi pertahanan RAPBN Rp.95,8 triliun; APBN Rp. 99,6 triliun: RAPBN-P  n/a; APBN-P n/a.

Sebagaimana kondisi kinerja Jokowi urus pertahanan 2015, pada 2016 tidak ada perbedaan berarti. Kondisi kinerja Jokowi urus pertahanan juga  buruk, dan gagal menenuhi janji kampanye dan target diharapkan tercapai  sesuai RPJMN 2015-2019.

Bagaimana kondisi kinerja tahun  2017 ? Juga buruk dan gagal. Dalam RAPBN 2017 ditetapkan anggaran pertahanan Rp.108 triliun. Menurut fungsinya, anggaran pertahanan ini terbesar dibandingkan lainnya meski dibandingkan APBN-P 2016 sebenarnya mengalami penurunan sekitar 0,7 persen.

Bagaimana perkiraan kondisi  tahun 2018? Anggaran pertahanan tahun 2018 menjadi perhatian serius bagi Menkeu Sri Mulyani. Ia  berjanji, akan menaikkan anggaran pertahanan 2018 sebesar 100 persen (sekitar Rp.216 triliun dari sebelumnya Rp.108 triliun). Tetapi, syaratnya, TNI juga harus membantu pencapaian target penerimaan pengampunan pajak (tax amnesty).

Menkeu ini hanya beri  janji dan iming2 kepada TNI. Faktanya, di dalam RAPBN 2018 anggaran pertahanan diajukan hanya Rp. 105,7 triliun turun dari APBN-P 2017 Rp.114,8 triliun. Janji Menkeu tidak terbukti.

Pada Agustus 2017, anggaran pertahanan dlm RAPBN 2018 mencapai Rp. 105,7 triliun. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari proyeksi anggaran pertahanan 2017 sebesar Rp. 108 triliun.

Pada Oktober 2017, Menku Sri Mulyani kembali berjanji dan  mengklaim, Pemerintah RI  menambah anggaran pertahanan Rp. 25,5 triliun dalam postur sementara APBN 2018. Penambahan ini, ujar Menkeu, di antaranya untuk mendukung keamanan jelang Pilpres 2019.
Dalam APBN 2018, Kementerian Pertahanan jmemiliki  pagu anggaran terbesar, yakni sebesar Rp107,7 triliun meningkat dari R-APBN sebesar Rp 105,7 triliun. Sementara untuk pagu anggaran Polri sebesar Rp 95,0 triliun, meningkat dari R-APBN sebesar Rp 77,75 triliun. BIN sebesar Rp 5,6 triliun.

Menurut Luhut B. Panjaitan, anggaran pertahanan, saat ini sebesar 0,8 persen, hingga 2019 Luhut berencana akan menaikkannya hingga mencapai di atas satu persen. Ini hanya rencana, no implementasi.

Luhut juga membandingkan anggaran pertahanan Indonesia dengan negara tetangga. Indonesia masih tertinggal dari negara-negara di ASEAN.
"Kalau dengan Amerika jelas sudah terlalu jauh. Dengan Singapura  seluas Jakarta hampir 10 miliar dollar AS, Indonesia hanya 8 miliar dollar AS," ucap Luhut.

Keamanan Selat Malaka bisa jadi indikator kegagalan Jokowi urus pertahanan. Masih berlaku citra (prestise) negatif dunia internasional  pada Indonesia terkait perairan Selat Malaka pada wilayah Indonesia yang mendapatkan status sebagai perairan paling berbahaya setelah Somalia di Benua Afrika. Selat Malaka terletak di antara celah sempit antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Jalur laut ini termasuk jalur laut berbahaya di dunia. Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan dan transportasi internasional tersibuk di dunia melayani lebih sepertiga perdagangan global. Selama ini dimata dunia, jalur laut wilayah Selat Malaka ini rawan, terjadi pencurian, pembajakan (privacy), perampokan bersenjata (armed robbery), penyeludupan senjata, dan terorisme laut. Hingga kini Indonesia belum mampu memjamin terciptanya keamanan di wilayah tsb.

Di lain pihak, bagaimana kondisi kinerja Jokowi urus pertahanan dengan parameter perumahan prajurit? Juga masih tak mampu dan  gagal.  Pada 2017 diperkirakan rumah prajurit masih kurang sekitar 260 ribu unit. Memang pembangunan perumahan prajurit terus berlangsung dari tahun 2015, 2016,  2017 dan 2018 ini. Tetapi, pembangunan sangat terbatas, belum mampu mengatasi kekurangan perumahan prajurit.