KINERJA JOKOWI URUS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)

Salah satu urusan pemerintahan harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Secara kelembagaan sudah tersedia Kementerian BUMN  untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan/proyek bidang BUMN. Presiden Jokowi mempunyai seorang  Pembantu level Menteri  untuk urus BUMN.  Yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno.
Meskipun ada Pembantu khusus urus BUMN, namun sebagai kepala pemerintahan nasional, Presiden  tetap saja harus bertanggungjawab penyelenggaraan  bidang BUMN.

Karena itu, studi evaluasi ini utk mendeskripsikan kondisi kinerja Presiden Jokowi urus BUMN. Bukan studi kinerja Menteri BUMN sbg Pembantu Presiden.

Ada beberapa dasar standar kriteria evaluasi dapat digunakan. Pertama,  standar kriteria evaluasi atau penilaian kritis kondisi kinerja Presiden Jokowi urus BUMN adalah janji2 lisan  kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Beberapa janji lisan kampanye Jokowi sbb:

1. Membeli kembali (buy back) saham BUMN PT Indosat yang Presiden Megawati jual  ke perusahaan asing. Hingga Jokowi jadi Presiden hampir 4 tahun, janji ini hanya gencar saat kampanye. Belum juga dibeli kembali saham  PT. Indosat dimaksud.
2. Membesarkan BUMN PT. Pertamina utk kalahkan Petronas (BUMN Minyak Negara Malaysia)  dalam 5 tahun. Sudah hampir 4 tahun Jokowi Presiden RI, Pertamina tetap masih dikalahkan Petronas. Jokowi tidak memenuhi  janji ini alias ingkar.
3. Membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan. Jokowi hingga kini masih belum membentuk Bank Tani. Malah impor pangan jalan terus dan meningkat.
4. Membentuk Bank Khusus Nelayan. Namun, juga sudah hampir 4 tahun jadi Presiden, tidak ada satu unit pun terbentuk Bank ini.

Sebagai catatan, semua janji kampanye lisan ini tidak dipenuhi Jokowi  alias "ingkar janji".

Kedua, standar kriteria evaluasi berupa  janji2 tertulis kampanye Jokowi pd  Pilpres 2014 tertuang  di dlm dokumen NAWACITA yang diserahkan kepada KPU, khususnya terkait BUMN. Jokowi berjanji akan melaksanakan al.:
1.Membentuk Bank Pembangunan Infrastruktur utk meningkatkan kapasitas anggaran  negara demi pembangunan infrastruktur. Janji tertulis ini juga masih diingkari Jokowi. Hingga kini belum juga terbentuk Bank dimaksud.
2. Mendirikan Bank Petani dan UMKM. Juga hingga kini masih diingkari. Belum berdiri satu unit pun Bank dimaksud.
3. Meningkatkan  efisiensi usaha BUMN penyedia enerji di Indonesia seperti Pertamina. PLN, PGN. Belum tersedia data resmi meningkatnya efisiensi usaha BUMN dimaksud.
4. Meningkatkan investasi BUMN. Belum ada data resmi sebagai bukti peningkatan investasi ini. Yang ada justru bukti 21 BUMN merugi dan tak mampu bayar dividen kpd negara 2018.

Ketiga, standar kriteria evaluasi berupa  butir2 tertentu bidang BUMN tertuang di dlm RPJMN 2015-2019 diterbitkan Presiden Jokowi. Menurut RPJMN,  sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dlm perekonomian/pembangunan melalui:
1. Peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan.
2. Pemantapan struktur BUMN dlm mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
3. Peningkatan kapasitas BUMN melalui pencampuran tugas, bentuk dan ukuran perusahaan utk meningkatkan daya saing BUMN.

Hingga kini belum tersedia data resmi capaian target di atas.

Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap BUMN di Indonesia.
Standar kriteria evaluasi berikutnya (Keempat)  tertuang di dlm Renstra Kementerian BUMN 2015-2019. Berdasarkan Renstra ini  sasaran strategis Kementerian BUMN antara lain:
1. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN.
2. Kepatuhan BUMN yang tinggi ttg kebijakan Kementerian BUMN.
3. Perencanaan dan rumusan kebijakan berkualitas dan implementatif.
4. Pembinaan BUMN yang optimal.

Hingga kini juga belum tersedia capaian sasaran di atas.  Namun, setelah lebih dua tahun jadi Presiden, Jokowi tiba2  memerintahkan Menteri terkait utk mengevaluasi,  menggabungkan (merger), atau menjual anak  perusahaan BUMN yg jumlahnya sekitar 800 perusahaan. Sedang jumlah BUMN ada 118.
Dimata Jokowi,  lini bisnis usaha anak perusahaan ini bukan sektor  vital dan justru mengambil peluang harusnya bisa digarap pengusaha swasta di dalam negeri.

Apakah perintah Jokowi ini telah dilaksanakan? Belum ada data resmi dari Kementerian BUMN. Cuma perintah vokal Jokowi semata.

Terbukti kondisi BUMN era Jokowi memperihatinkan. Sebagaimana  Menkeu Sri Mulyani membeberkan, ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor  dividen kpd negara 2018 (30 Agustus 2017). Ada dua kelompok BUMN ini merugi. Pertama, merugi karena kalah saing dan inefesiensi (ada 10 BUMN). Ketua, merugi karena sdh dlm proses restrukturisasi (ada 11 BUMN). Meski begitu, Menkeu juga mengakui ada  setoran dividen BUMN ke negara. Yakni pd 2013 Rp. 34 triliun; 2014 Rp. 40 triliun (era SBY); 2015 Rp. 37 triliun;  2016 Rp. 36 triliun: dan, Semester I 2017 Rp. 32 triliun (era Jokowi terjadi penurunan). Adapun setoran pajak pd 2014 Rp. 160 triliun (era SBY); 2015 Rp. 171 triliun; 2016 Rp.167 triliun;  dan Semester I 2017 Rp.97 triliun (era Jokowi ada peningkatan).

Di lain pihak, sejumlah Pakar Ekonomi menilai,  Pemerintahan Jokowi-JK sejak awal mendorong proyek infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan, bandara, kereta api, listrik hingga jalan dan jembatan. Bahkan dalam Perpres 58 Tahun 2017, pemerintah menetapkan 245 proyek strategis nasional (PSN).

Dari 245 PSN tersebut, 151 di antaranya merupakan proyek infrastruktur. Banyaknya proyek tersebut sebagian besar juga digarap oleh para BUMN karya.

Proyek infrastruktur tsb tentu menjadi pekerjaan rumah dan beban bagi para BUMN karya. Sumber keuangan BUMN sendiri disuntik oleh APBN. Bahkan,
 Jokowi  menginstruksikan BUMN mencari utang dan menjual aset BUMN demi  proyek infrastruktur.  Akibatnya, kondisi sejumlah  BUMN karya  tersandera utang.

Ekonom Kritis Faisal Basri menilai,
Infrastruktur itu paling banyak dibiayai  utang BUMN,  tidak masuk dalam kategori utang yang
direncanakan (3/4/18).  Kebanyakan proyek besar  dilakukan dengan penugasan kepada BUMN. Sebagian kecil dimodali dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan selebihnya BUMN disuruh mencari dana sendiri. Beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan , mengeluarkan obligasi, dan pinjaman komersial dari bank. Selanjutnya, BUMN menekan pihak lain dengan berbagai cara. Sementara pengeluaran modal untuk sosial malah menurun sebesar 44% sejak tahun 2014. Proyeksi untuk sektor ini adalah sebesar Rp 81 triliun pada 2018.


Sebagai perbandingan era SBY, Kondisi nilai aset  BUMN tahun 2013 Rp.4.216 triliun.
Total dividen disetorkan seluruh BUMN dan minoritas tahun 2013 Rp.36,5 triliun.
Dari 20 BUMN terdaftar di pasar modal, kapitalisasi pasar nya tahun 2013 Rp.968,5 triliun atau 23 % dari kapitalisasi  seluruh saham perusahaan emiten terdaftar di bursa efek Indonesia.
Sumbangan pajak BUMN pd 2010 Rp.81 triliun, pd 2013 meningkat menjadi Rp. 142 triliun atau 11 % dibandingkan total penerimaan pajak dlm APBN.2013. Apakah era Jokowi bisa meningkatkan kondisi BUMN ini?

Bagi Tim Studi NSEAS, kondisi kinerja Jokowi urus BUMN belum menunjukkan kondisi baik, jika tak boleh diklaim buruk. Juga Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanye dan juga rencana kegiatan sesuai RPJMN. Sementara Kementerian BUMN belum juga mampu membuktikan kondisi BUMN era Jokowi lebih baik ketimbang era SBY. Bahkan, Pemerintah sendiri mengakui era Jokowi ini ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor dividen kas negara. Hal ini bukti, Kementerian BUMN tidak berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan  pembinaan  BUMN. Malahan Kementerian BUMN terlalu jauh mengambil program prioritas terkait pemberdayaan masyarakat dlm perspektif community development. Kebijakan ini terlalu jauh dari tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN.

Program prioritas dimaksud ada dua. Pertama,   Balai Ekonomi Desa (Balkondes).Kedua,   Mitra Usaha Desa Nusantara dan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Menteri BUMN Rini Soemarno berdalih,  kedua program tsb menjadi atensi Kementerian BUMN guna meningkatkan taraf perekonomian desa. Bukanya membina kelembagaan BUMN, tetapi justru ikutcampur urus pemanfaatan semacam dana CSR BUMN.

Masalah lain, Jokowi selaku Presiden tidak mampu mesinerjikan hubungan kerja antara Menteri BUMN Rini Soemarno   dgn DPR. Khusus Komisi VI DPR
tidak memperkenankan Rini  hadir untuk melakukan rapat kerja (raker) Pemerintah  dengan Komisi VI DPR RI. Baru2 ini terjadi Pemerintah diwakili Menkeu Sri Mulyani. Sangat tragis !!!

Selanjutnya,  kondisi BUMN sbb: Lebih Besar dari Utang Pemerintah, Utang BUMN Capai Rp 4.800 Trilun (Detik FinUtang pemerintah yang tembus hingga Rp 4.000 triliun cukup membuat heboh pemberitaan. Namun ternyata jumlah total utang BUMN lebih besar.  Kementerian BUMN sendiri mencatat total utang BUMN hingga 2017 telah tembus hingga Rp 4.825 triliun. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding total utang pemerintah yang ada di kisaran Rp 4.000 triliun.

Secara Akuntansi 4 BUMN Pembangunan Kita Technically Bankrupt

Aku menggunaka_n sumber Data yang dipublish oleh Detik dan Tirto yang relatif Konservatif secara fair (Jika menggunakan Sumber Data Kontan maka analisanya lebih jerih lagi). Jadi, aku gunakan sumber data yang paling konservatif yaitu dari Detik dan Tirto.

Standard & Poor's (S&P) sudah kasih Kartu Kuning tentang kesehatan 4 BUMN Konstruksi kita.

Akibat kebijakan Jokowi ttg pembangunan infrastruktur, sejumlah BUMN pembangunan/karya memiliki hutang melonjak. Sumber data untuk ini dapat diperoleh melalui Link:
1. https://tirto.id/utang-menggunung-bumn-konstruksi-peluang-a…
2. https://finance.detik.com/…/utang-bumn-penugasan-terpantau-…
3. https://finance.detik.com/…/jadi-perhatian-sri-mulyani-begi…

BUMN dimaksud yakni:

1. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dalam 3 tahun sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 Hutangnya naik 669%.

Tahun 2014 hutangnya Rp 9,77 triliun: Yang terdiri dari Hutang jangka pendek Rp 7,7 triliun dan jangka panjang Rp 2,05 triliun

Tahun 2017 jumlah Hutangnya Rp 75,14 triliun; terdiri dari hutang jangka pendek Rp 52,3 triliun dan hutang jangka panjang Rp 22,8.

Sementara Laba bersihnya (dari data yang ada) tahun 2016 ke 2017 cuma naik 137% yaitu naik 1,5 Trilyun saja serta Pendapatannya cuma naik 100% yaitu naik 14 Trilyun. Akibatnya ini berdampak pada ARUS KASnya. Saat ini tahun 2017 WSKT arus kasnya minus: MINUS 5 trilyun.
Kenaikan hutang yang drastis ini juga terjadi di 3 BUMN lain meskipun tidak se-dramatis WSKT:

2. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dalam 3 tahun hutangnya naik 181%. Awalnya 2014 hutang 11 T sekarang 2017 menjadi 31 T.

3. PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dalam 3 tahun hutangnya naik 155%. Tahun 2014 hutangnya 9 T sekarang 23 T.

4. PT PP Tbk (PTPP) dalam 3 tahun hutangnya naik 125%. Tahun 2014 adalah 12 T sekarang (2017) sekitar 27,5 T.

Kenaikan di atas 100% hingga hampir 200% apalagi sampai 700% dalam 3 tahun secara sudut Teknik Akuntansi adalah Lampu Merah yang berbahaya.

Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Rezim Jokowi utk membuktikan kondisi kinerja Jokowi urus BUMN "baik". Apa yg dikritisi para Pakar Ekonomi ttg kondisi BUMN akibat kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi harus bisa  tidak menjadi realitas obyektif pd akhir tahun 2019.

SUMBER DATA BARU;
1. Diskusi Sekber Indonesia, BUMN Banyak Utang Bikin Ekonomi Masyarakat Makin Sulit
By Redaksi Posberitakota - 26 July 20180
   

JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah didera utang yang di luar kemampuannya sehingga membuat perekonomian di Indonesia makin sulit. Salah satu penyebabnya adalah perusahaan pelat merah ini terlalu banyak dibebani tugas wajib dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur sehingga kondisinya kini terseok-seok karena ibarat pepatah ‘besar pasak daripada tiang’.

Hal itu terungkap pada diskusi berjudul ‘BUMN Roboh, Ekonomi Jatuh, Solusinya?’ yang berlangsung di Sekretariat Bersama (Sekber) Indonesia di gedung The Kemuning, Jl Amir Hamzah, Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Rabu (25/7) malam. Diskusi menghadirkan narasumber ekonom Mohammad Said Didu dan Mantan Menhut MS Kaban yang juga dihadiri wakil ketua dewan pembina DPP Gerindra Sandiaga Uno, pengacara Eggy Sudjana.



Beban utang besar dan kondisi perusahaan yang serba sulit, salah satunya dipicu oleh pemerintah yang terlalu banyak menugaskan pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan era Pemerintahan Jokowi.

“Di era pemerintahan yang sekarang ini kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 5.500 triliun. Sedangkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya sanggup membiayai sebesar Rp 1.500 triliun. Maka BUMN sebagai tulang punggung ekonomi makin loyo,” kata Said Didu dihadapan ratusan undangan yang terdiri dari kader Gerindra, PKS, dan PAN serta aktivis masyarakat.

Baca Juga:  Resmi Diumumkan, GOLKAR Cabut Dukungan Terhadap Ridwan Kamil
Selain itu, Said juga menyoal rencana pemerintah yang akan menjual aset PT Pertamina (Persero) dengan dalih demi membuat keuangan perusahaan sehat. “BUMN itu bukan milik Pemerintah, tapi milik Negara. Jadi, tak boleh seenaknya,” tegas Said, mantan Sekretaris Menteri BUMN dan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dia minta Pertamina tidak buru-buru melepas aset, apalagi dilakukan secara gelondongan. Selain itu, Pertamina tidak boleh membuka rahasia kondisi perusahaan sedang menghadapi masalah besar, karena pasti asetnya akan dibanting di bawah harga,” ujar Said.



Ketua Sekber Indonesia Mohammad Taufik yang juga DPD Gerindra DKI Jakarta menyampaikan keprihatinannya terkait buruknya kondisi sejumlah BUMN belakangan.

“BUMN yang seharusnya menjadi benteng ekonomi Negara, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Penuh hutang dan asetnya mau dilepas. Tindakan bodoh yang akan semakin menyengsarakan rakyat, sehingga harus ada pergerakan masyarakat untuk ganti Presiden,” ucap Taufik.

Di pengujung diskusi tersebut, artis Neno Warisman bersama pencipta lagu Sang Alang dan sejumlah relawan menyanyikan lagu berjudul ‘#2019GantiPresiden’. Mantan penyanyi dan bintang film dekade 80-an ini sangat mengharapkan lagu karya Sang Alang tersebut menjadi viral. ■ RED/JOKO