Selasa, 19 Desember 2017

KINERJA JOKOWI URUS PERTAHANAN

KINERJA JOKOWI URUS PERTAHANAN

OLEH
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)


Salah satu urusan pemerintahan Indonesia harus dikerjakan Presiden Jokowi adalah pertahanan. Saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji di bidang pertahanan, akan menambah prajurit TNI dan anggaran lebih besar.Bahkan Jokowi berjanji, akan meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan (http://nasional.kompas.com/red/2014...dan.Pertahanan). Tetapi, menurut Jokowi,   hal ini bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi di atas 7 %  terlebih dahulu.

Selanjutnya, di dalam Visi, Missi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla (Mei 2014), mereka berjanji melalui  salah satu agenda prioritas (NAWA CITA). Yakni  akan menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan untuk mendukung terbentuknya TNI profesional baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista secara terpadu di ketiga matra pertahanan dengan target peningkatan anggaran pertahanan 1,5 persen dari PDB dalam lima tahun. Mereka juga akan mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional serta diversifikasi kerjasama pertahanan.

Lebih jauh dalam batas-batas tertentu janji kampanye Jokowi urusan pertahanan  tertuang di dalam  RPJMN 2015-2019.  Sasaran ingin diwujudkan adalah peningkatan kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI profesional dengan memenuhi kebutuhan alutsista, peningkatan anggaran pertahanan hingga mengarah 1,5 % dari PDB.  Pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya memenuhi  kekuatan pertahanan (Minimum Essential Force, MEF) tetapi juga ditujukan untuk  membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional  disegani di kawasan Asia Timur. Arah kebijakan dgn strategi pembangunan sbb:
1. Pengadaan Alpalhan (Alat Peralatan Pertahanan)  TNI.
2. Peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015-2019, selaras dengan peningkatan jumlah Alutsista tambahan tiba. 3. Peningkatan jumlah perumahan prajurit.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI.

Untuk menilai kondisi kinerja Jokowi urus pertahanan nasional, ada dua parameter layak dijadikan standar kriteria. Yaitu (1) anggaran pertahanan,   dan (2) perumahan prajurit.

Di dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan,  komitmen pemerintahan Jokowi, postur pertahanan diarahkan menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Pemerintahan Jokowi berkomitmen meningkatkan 1,5 %  dari PDB dalam kurun waktu lima tahun.

Angka 1,5 %  ini untuk menunjukkan adanya
 peningkatan dibandingkan era Presiden SBY. Selama metode RPJMN I dan II anggaran pertahanan Indonesia masih berkisar 0,8-0,9 % dari PDB nasional.

Sebagai contoh,  pada 2010 hanya 0,81 %  dari PDB (Rp.6.446,85 triliun, anggaran pertahanan Rp. 52,35 triliun); 2011 lebih rendah 0,78 % (PDB Rp. 7.419,19 triliun, anggaran pertahanan Rp. 57,19 triliun); 2012 menaik 0,90 %  (PDB Rp.8.229,44 triliun, anggaran pertahanan Rp. 74,11 triliun);  2013 menaik 9,94 %  (PDB Rp.9.083,97  triliun, anggaran pertahanan Rp. 84,94 triliun);  2014 menurun 0,81 % (Rp.9.538,20 triliun, anggaran pertahanan Rp. 86,38 triliun). Tidak ada anggaran pertahanan mencapai 1,5 % dari PDB.

Kini Jokowi sudah 3 tahun menjadi Presiden RI. Apakah janji kampanye dan target diharapkan tercapai  sesuai RPJMN 2015-2019 telah berhasil? Ternyata tidak!

Setelah 3 tahun Jokowi menjadi Presiden, ternyata janji kampanye tentang 3 kali lipat kenaikan anggaran   pertahanan sesungguhnya bertentangan dgn realitas obyektif. Tidak usah kan kenaikan 3 kali lipat, untuk mencapai target 1,5  %  dari PDB, Jokowi  juga tak mampu alias gagal.

Mengacu APBN 2015, fungsi pertahanan RAPBN Rp. 94,9 triliun; APBN Rp. 96,8 triliun; RAPBN-P Rp. 97,4 triliun; dan,  APBN-P Rp. 102,3 triliun.

Jika anggaran pertahanan 2015 sesuai janji dan target 1,5 % dari PDB, maka anggaran pertahanan 2015  menjadi Rp.250 triliun.

Karena itu, tidaklah keliru jika kondisi kinerja Jokowi urus pertahanan tahun 2015  dinilai  buruk dan gagal.

Selanjutnya, mengacu APBN 2016,  fungsi pertahanan RAPBN Rp.95,8 triliun; APBN Rp. 99,6 triliun: RAPBN-P  n/a; APBN-P n/a.

Sebagaimana kondisi kinerja Jokowi urus pertahanan 2015, pada 2016 tidak ada perbedaan berarti. Kondisi kinerja Jokowi urus pertahanan juga  buruk, dan gagal menenuhi janji kampanye dan target diharapkan tercapai  sesuai RPJMN 2015-2019.

Bagaimana kondisi kinerja tahun  2017 ? Juga buruk dan gagal. Dalam RAPBN 2017 ditetapkan anggaran pertahanan Rp.108 triliun. Menurut fungsinya, anggaran pertahanan ini terbesar dibandingkan lainnya meski dibandingkan APBN-P 2016 sebenarnya mengalami penurunan sekitar 0,7 persen.

Bagaimana perkiraan kondisi  tahun 2018? Anggaran pertahanan tahun 2018 menjadi perhatian serius bagi Menkeu Sri Mulyani. Ia  berjanji, akan menaikkan anggaran pertahanan 2018 sebesar 100 persen (sekitar Rp.216 triliun dari sebelumnya Rp.108 triliun). Tetapi, syaratnya, TNI juga harus membantu pencapaian target penerimaan pengampunan pajak (tax amnesty).

Menkeu ini hanya beri  janji dan iming2 kepada TNI. Faktanya, di dalam RAPBN 2018 anggaran pertahanan diajukan hanya Rp. 105,7 triliun turun dari APBN-P 2017 Rp.114,8 triliun. Janji Menkeu tidak terbukti.

Pada Agustus 2017, anggaran pertahanan dlm RAPBN 2018 mencapai Rp. 105,7 triliun. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari proyeksi anggaran pertahanan 2017 sebesar Rp. 108 triliun.

Pada Oktober 2017, Menku Sri Mulyani kembali berjanji dan  mengklaim, Pemerintah RI  menambah anggaran pertahanan Rp. 25,5 triliun dalam postur sementara APBN 2018. Penambahan ini, ujar Menkeu, di antaranya untuk mendukung keamanan jelang Pilpres 2019.
Dalam APBN 2018, Kementerian Pertahanan jadi kementerian dengan pagu anggaran terbesar, yakni sebesar Rp107,7 triliun meningkat dari R-APBN sebesar Rp 105,7 triliun. Sementara untuk pagu anggaran Polri sebesar Rp 95,0 triliun, meningkat dari R-APBN sebesar Rp 77,75 triliun. Dan BIN sebesar Rp 5,6 triliun.

Keamanan Selat Malaka bisa jadi infikayor kegagalan Jokowi urus pertahanan. Masih berlaku citra (prestise) negatif dunia internasional  pd Indobesia terkait perairan Selat Malaka pd wilayah Indobesia yg mendapatkan status sebagai perairan paling berbahaya setelah Somalia di Benua Afrika. Selat Malaka terletak di antara celah sempit antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Jalur laut ini termasuk jalur laut berbahaya di dunia. Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan dan transportasi internasional tersibuk di dunia melayani lebih sepertiga perdagangan global. Selama ini dimata dunua, jalur laut wilayah Selat Malaka ini rawan, terjadi oencurian, pembajakan (privacy), perampokan bersenjata (armed robbery), penyeludupan senjata, dan terorisme laut. Hingga kini Indonesia belum mampu memjamin terciptanya keamanan di wilayah tsb.m

Di lain pihak, bagaimana kondisi kinerja Jokowi urus pertahanan dgn parameter perumahan prajurit? Juga masih tak mampu dan  gagal.  Pada 2017 diperkirakan rumah prajurit masih kurang sekitar 260 ribu unit. Memang pembangunan perumahan prajurit terus berlangsung dari tahun 2015 hingga 2017 ini. Tetapi, pembangunan sangat terbatas, belum mampu mengatasi kekurangan perumahan prajurit.

Salah satu pembahasan terkait (Rumah prajurit) di Komisi I DPR, tepatnya  kurang sekitar 264 ribu unit. Itu semua matra. Menurut pejabat Kementerian Pertahanan Dirjen Kekuatan dan Pertahanan Kemenhan Mayjen Bambang Hartawan,
Kebutuhan perumahan TNI minus 170 ribuan.  Prajurit diperkirakan sekitar 400 ribuan, siap huni hanya ada sekitar 200 ribuan perumahan. Kekuasaan Jokowi tinggal sekitar satu tahun lagi. Mampukah Jokowi menyelesaikan masalah infrastruktur perumahan prajurit ini? Saya percaya, takkan nampu !

Mengapa Presiden Jokowi gagal dan tak mampu urus pertahanan? Pertanyaan ini perlu mendapatkan jawaban dgn menggunakan seperangkat teori dan studi lebih mendalam. Tetapi, bagaimanapun, faktor aktor individual dalam hal ini Presiden Jokowi turut menyebabkan kegagalan urus pertahanan Indonesia

Rezim Jokowi telah  menyusun target kerja di tahun 2018, antara lain  mengambil alih Daerah Informasi Penerbangan (Flight Information Region/FIR) yang selama ini dikuasai Singapura. Apakah sudah terealisir? Gagal lagi !


SUMBER DATA BARU,:
1. Cawapres Jokowi disarankan sosok paham pertahanan dan keamanan serta kuat berpolitik

POLITIK | 28 Juli 2018 16:00
Reporter : Dedi Rahmadi
Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan karena Indonesia sebagai negara maritim. Direktur Eksekutif Emrus Corner Emrus Sihombing mengatakan sosok pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019 mesti satu visi dengan komitmen tersebut.

BACA JUGA
Susi Pudjiastuti usulkan Sultan HB X jadi cawapres Jokowi
Jika jadi wapres, Cak Imin janji tuntaskan kasus penyerangan Novel Baswedan
Jalan kaki 320 km dari Banjar, santri dukung Cak Imin cawapres tiba di DPP PKB
Menurut dia, figur yang paham soal pertahanan dan keamanan serta kuat dari sisi politik dan ekonomi ada dalam diri Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko. Namun hal itu tergantung kesepakatan dari partai koalisi Jokowi.

"Untuk jadi cawapres Jokowi, Moeldoko tidak bisa leluasa. Sebab, dia (Moeldoko) harus bisa komunikasi intens dengan partai pendukung Jokowi di 2019. Itu tantangannya," kata Emrus, Sabtu (28/7).

Dosen Universitas Pelita Harapan ini menegaskan jiwa nasionalis mantan Panglima TNI tersebut tak perlu diragukan.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan Laksamana TNI (Purn) Prof Dr Marsetio mengatakan Indonesia membutuhkan sosok yang kuat untuk keamanan maritim.

"Untuk itu Indonesia perlu terus memperkuat pertahanan dan keamanannya di wilayah kelautan serta perbatasan," ujar Marsetio.

Seperti diketahui, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintahan Jokowi berkomitmen di bidang pertahanan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk melengkapi Alutsista sehingga Kekuatan Pokok Minimum dapat tercapai, membangun kesejahteraan dan profesional prajurit TNI, perkuatan pos perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan untuk perbatasan Kalimantan sudah dilengkapi dengan chips agar dapat dipantau bila ada pergeseran.

Untuk mendukung komitmen itu, beberapa Alutsista TNI yang terbaru adalah Tank Leopard, Rudal Arhanud, Pesawat F-16, Pesawat CN 235 MPA, Kapal Fregat RI RE Martadinata serta kapal latih KRI Bima Suci

Jumat, 15 Desember 2017

KINERJA JOKOWI URUS PEREKONOMIAN INDONESIA

KINERJA JOKOWI URUS PEREKONOMIAN INDONESIA

OLEH
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)


Salah satu urusan pemerintahan harus dikerjakan Presiden Jokowi adalah perekonomian Indonesia. Salah satu parameter untuk mengetahui apakah Presiden Jokowi berhasil urus perekonomian Indonesia, yakni pertumbuhan ekonomi.

Parameter pertumbuhan ini dapat dijadikan kriteria kondisi kinerja Jokowi dalam urusan perekonomian Indonesia. Jika Jokowi mampu menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan sasaran atau target yang diharapkan baik tertuang di dalam janji kampanye Pilpres maupun RPJMN 2015-2019, maka kondisi kinerja Jokowi tergolong baik dan berhasil. Tetapi, Jika tidak tergolong buruk, dan gagal!

Dalam  kenyataannya, para pengamat politik dan ekonomi mengklaim,  perekonomian Indonesia di bawah Presiden Jokowi melorot,  daya beli merosot.

Pada saat kampanye Pilpres 2014 lalu, jika Jokowi dipilih menjadi Presiden, ia  berjanji akan menjadikan pertumbuhan 8 % per tahun.

Di awal pemerintahan Jokowi,  dipasang target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tetapi yang didapat 5 persen. Indonesia  nomor 6 di Asia Tenggara, padahal sebelumnya sempat tertinggi.

Dari parameter pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun berkuasa, sesungguhnya Presiden Jokowi telah gagal mencapai target yang diharapkan. Kondisi kinerja Presiden Jokowi urus perekonomian makro tergolong "buruk".

Pada era SBY sebelum Jokowi berkuasa, pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga cukup tinggi. Selama kurun waktu 2010-2013 era SBY meski terjadi pelambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia rata2 tumbuh sebesar 6,2 persen dalam periode empat tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Namun, perterlambatan ekonomi dunia telah memberi tekanan cukup kuat menurunkan kinerja perdagangan luar negeri.

Sementara itu, apakah Jokowi mampu mencapai sasaran dan target yang diharapkan itu? Jawaban pasti: TIDAK !

Tahun 2017 akhir ini seharusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 7,1 persen. Faktanya?

Bambang Haryo anggota DPR dari Fraksi Gerindra melalui media sosial   menilai,  Jokowi mampu mencapai hanya 5 persen. Angka ini sangat jauh dari target diharapkan.

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2017, yang tercatat sebesar 5,06 persen. Saya  menilai hasil pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2017 masih sangat jauh di bawah ekspektasi atau harapan. Jokowi telah gagal urus pertumbuhan ekonomi ! Pertumbuhan ekonomi stagnan 5 persen. Indonesia tertinggal dari negara2 tetangga.

Satu sumber menunjukkan kondisi obyektif
pertumbuhan ekonomi  di subregional (ASEAN) sekarang diperkirakan 5,0% pada 2017 dan 5,1% pada 2018. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,06 persen pada 2017 dipastikan berada dibawah rata rata ASEAN.
Indonesia tertinggal jauh di bawah Philipina yang tumbuh 6,9% dan Vietnam 6,4%.

Lebih ironis lagi penilaian negatif muncul dari anggota Rezim Jokowi. yakni  Bambang Bojonegoro, Kepala Bappenas. Mantan Menteri Keuangan ini menilai, kondisi perekonomian Indonesia sekarang mirip saat dijajah Belanda  (Kompas Com, 12/11/2016). Mereka menjajah dengan menjarah rempah2 dan komoditas lainnya yang dikirim ke negaranya. Indonesia saat dijajah oleh Belanda sumber daya alam Indonesia dikeruk habis, bahkan ada gerakan tanam paksa. Kondisi ini menyerupai kondisi Indonesia saat ini yang mengandalkan sumber daya alam untuk diekspor. Saat ini Indonesia banyak diminta asing untuk mengekspor hasil tambangnya dengan menawarkan nilai tambah yang cukup menggiurkan. Tawaran2 tsb tidak terlepas dari agenda politik yang sudah tersusun rapi.

Menarik sekali, meskipun Bambang Bojonegoro pejabat tinggi pemerintah dan anggota Kabinet Jokowi, dia tetap beri suara kritis dan pengakuan kondisi buruk perekonomian Indonesia.  Maknanya, Ia mengakui Rezim Jokowi gagal merubah kondisi perekonomian lebih baik.

Kondisi perekonomian Indonesia kini juga ditandai dengan daya beli masyarakat melemah. Hasil survei The Nielsen Company Indonesia (Nielsen) menyimpulkan, ada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah.
Hal ini terlihat dari September 2017, sektor fast moving consumer good (FMCG) mengalami perlambatan pertumbuhan dimana growth hanya mencapai 2.7% sedangkan rata-rata pertumbuhan normal tahunan mencapai 11%.
Perlambatan ini disebabkan oleh kelas menengah bawah  (mid low class) sebagai pemegang porsi  besar mengalami perlambatan karena menurunnya THP, kenaikan harga utility sehingga berdampak pada pengurangan konsumsi, menahan pembelian impulsif produk dan downsizing.
Kelas Atas  masih menunggu situasi dimana mereka hanya bertindak ‘wait and see’, namun ada indikasi dimana pengeluaran di lifestyle cenderung terus bertumbuh.

Di dalam diskusi Kampus  Perbanas Jakarta, 7 Nov.2017,   Rizal Ramli menjelaskan, hal  bisa dilihat dari penurunan pertumbuhan konsumsi yang saat ini tercatat di bawah 5%. Konsumsi masyarakat Indonesia yang biasanya di atas 5% menjadi salah satu indikator kuat fakta melemahnya daya beli di masyarakat. Susah dibantah,   memang telah terjadi penurunan daya beli. Karena biasanya konsumsi itu tumbuh 5,1%, sekarang tumbuh 4,9%. Tapi memang tidak berlaku untuk semua kelas ekonomi. Betul-betul terpukul adalah golongan menengah bawah, karena golongan menengah bawah ini begitu daya belinya terbatas.

Pertanyaan berikutnya, mampukah Jokowi merubah kondisi dan memenuhi target pertumbuhan ekonomi tahun2 ke depan? Sangat mudah menjawabnya: sangat kecil kemungkinan mampu !

Jika mampu, bisa jadi karena dilakukan perubahan struktural terutama Tim Ekonomi di dalam Kabinet.