Selasa, 19 Juni 2018

BIDANG KEUANGAN, KINERJA JOKOWI JUGA BURUK DAN GAGAL



Oleh

MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, pembangunan bidang keuangan terdiri dari:1. Keuangan Negara; 2. Moneter; dan, Jasa Keuangan. Setelah 3 tahun menjadi Presiden RI, apakah Jokowi berhasil memenuhi janji kampanye dan rencana kegiatan tertuang di dalam RPJMN dan Renstra?  Jawabannya TIDAK ! Kinerja Jokowi juga buruk dan gagal meraih target capaian di bidang keuangan.

Dari urusan "keuangan negara", kondisi kinerja Jokowi sepanjang 3 (tiga) tahun ini tergolong buruk. Ada banyak target  Jokowi, gagal mencapai. Diharapkan, Jokowi bisa merubah penilaian  ini menjadi baik utk 1,5 tahun ke depan. Jokowi harus  kerja keras dan menekan Kemenkeu .untuk   sungguh2 konsisten dan konsekuen menjalankan janji2 lisan dan tertulis kampanye Pilpres 2014 dan rencana kegiatan sesuai RPJMN tahun 2015-2019 terkait urusan keuangan negara. Sebagai bukti, saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi lisan berjsnji: a. Takkan   pernah berhutang dan  meminjam uang keluar negeri;
b.Takkan  menaikkan harga BBM;
c. Membangun E-government, E-budgeting, E-procurement, E-catalog, E-audit Kurang dari 2 Minggu;  d. Dana Rp 1,4 Miliar per Desa Setiap Tahun; e. Memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia; f. Menghapus subsidi BBM. Semua janji lisan ini dingkari.

Kemudian, dari urusan "moneter", berdasarkan sumber standar kriteria evaluasi. kritis (Janji lisan dan RPJMN), kondisi kinerja Jokowi tergolong buruk. Jokowi gagal meraih target capaian. Hal ini diperkuat lagi kritik Jokowi sendiri.
Sebagai bukti, saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji: a. Pertumbuhan ekonomi 8 %; b.Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, subsidi Rp1 juta per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7%; c. Meningkatkan anggaran KPK 10 kali lipat; d. Meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan. Tidak satupun janji lisan ini dipenuhi. Ingkar janji.

Terakhir, berdasarkan janji2 lisan, kondisi kinerja Jokowi urus "jasa keuangan" juga tergolong buruk. Sebagai bukti, janji lisan Jokowi saat kampanye Pilpres  2014; a. Membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan;
b. Membatasi Bank Asing;
c.Membentuk Bank Khusus Nelayan;
d.Akan berbicara terkait Kasus BLBI. Tidak satupun janji lisan ini dilaksanakan alias ingkar janji. Berdasarkan janji2 tertulis (NAWA CITA) belum dapat dinilai buruk. Hal ini juga berlaku pada sumber RPJMN dan Master Plan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).  Kita masih menunggu publikasi data, fakta dan angka resmi Pemerintah, seberapa jauh sudah direalisasikan rencana-rencana kegiatan  terkait urusan jasa keuangan ini. Rezim Jokowi masih punya tempo 1,5 tahun lagi untuk membuktikan kondisi kinerja  baik urus jasa keuangan. THE END !

Kamis, 14 Juni 2018

KECUALI KETENAGAKERJAAN, KINERJA JOKOWI URUS AGAMA HINGGA PARIWISATA, MASIH BURUK DAN GAGAL




Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)

1. Secara umum kondisi kinerja Jokowi urus agama buruk dan ingkar janji dan tidak merealisasikan sejumlah  rencana kegiatan. Hal   itu termasuk rencana kegiatan  akan meningkatkan jumlah penyuluh agama,  dialog tokoh agama dan penyelenggaraan Umroh. Kinerja Jokowi dapat dinilai baik dan berhasil hanya dari indikator pelayanan haji dengan IKJHI terus meningkat mendekati target 2019. Itupun kita masih menunggu dipublikasikan  data dan angka  IKJHI 2018 dan 2019. Tentu, Pemerintah berharap, angka itu  tidak menurun.

2. Ketimpangan sosial tidak ada perubahan berarti. Kondisi kinerja Jokowi buruk dan gagal mencapai target gini rasio dijanjikan Jikowi 0,30 saat kampanye Pilpres 2014  dan 0,36 di dalsm RPJMN 2015-2019. Setelah 3,5 tahun berkuasa,  Jokowi hanya mampu menciptakan gini rasio masih jauh dari target,  sekitar  0,40 rata2. Versi BPS, September 2017, Gini Ratio sebesar 0,391.1

3. Pemerintahan Jokowi-JK, belum menunjukkan prestasi keberhasilan urus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah masih bersifat bagi2 atau pendistribusian Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Tetapi, manfaat atau outcome bagi2 kartu belum  dapat dibuktikan berdasarkan data, fakta dan angka resmi Pemerintah.

4. Tim Studi NSEAS bisa mengakui klaim Pemerintah,  penyerapan tenaga kerja setiap tahun melebihi 2 juta, di atas target. Boleh dinilai, kinerja Jokowi baik dan berhasil capai target. Tetapi, Tim Studi  NSEAS  juga mengakui, penilaian pengamat dan pelaku ketenagakerjaan bahwa di era Jokowi jumlah penggangguran bertambah, dan Jokowi tidak memihak kepentingan kaum pekerja kasar Indonesia. Kebijakan TKA (Tenaga Kerja Asing) sungguh kebijakan untuk  kepentingan negara Cina. Bagaimanapun. disamping ingkar janji, kinerja Jokowi tergolong buruk, belum mampu mendapatkan sikap simpati atau positif dari kebanyakan rakyat Indonesia. Kondisi ini akan terus berlangsung pada tahun 2019.

5.  Jokowi belum bisa menunjukkan prestasi kerja urusan kesehatan dan KB. Kondisi kinerja masih buruk. Masih terdapat gizi buruk anak-anak, belum terbebas dari kematian ibu. Sebagai contoh, masalah  kesehatan di NTT,  masih tingginya angka kematian ibu saat melahirkan dan banyaknya bayi lahir dengan gizi buruk.

6. Pemerintahan Jokowi-JK  tidak memprioritaskan pembangunan pendidikan.  Berdasarkan janji2 kampanye Pilpres 2014, memiliki kondisi kinerja buruk. Boleh dinilai, semua janji lisan dan tertulis bidang pendidikan diingkari. Jokowi gagal memenuhi janji. Masih ada waktu 1,5 tahun lagi. Mari kita tunggu apakah kondisi kinerja Jokowi akan lebih baik atau tetap buruk.

7.   Prestasi olahraga Indonesia selama 3 (tiga) tahun Jokowi berkuasa, kian hari kian tidak membaik. Prestasi kontingen Merah Putih pada setiap penyelenggaraan multyevent regional, Asia dan Dunia seperti SEA Games, Asian Games dan Olympiade makin rapuh dan terpuruk.  Bisa jadi, hal ini karena tidak serius Pemerintah untuk membangun prestasi olahraga itu sendiri. Kondisi kinerja Jokowi urus olahraga buruk. Masih ada event dapat dimanfaatkan Rezim Jokowi utk membuktikan keberhasilan urus olahraga, yakni Asian Games 2018 di Indonesia (Jakarta-Palembang). Harus mampu meraih papan atas atau minimal 5 besar. Jika tidak, semakin terbukti kinerja buruk urus olahraga.

8.  Pembangunan pariwisata  era Jokowi mampu meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan asing setiap tahun. Hal ini juga berlaku pada wisatawan nusantara. Tetapi, berdasarkan standar kriteria target ditentukan jumlah kedatangan wisatawan asing, tidak berhasil dicapai. Kondisi kinerja Jokowi buruk. Rezim Jokowi masih punya waktu 1,5 tahun lagi utk kerja keras  memenuhi target2 standar kriteria evaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus pariwisata.

KECUALI PENANAMAN MODAL, KINERJA JOKOWI MASIH BURUK DAN GAGAL URUS PERINDUSTRIAN HINGGA RISTEK




Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi  NSEAS)


Studi evaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus pemerintahan setelah 3 tahun menunjukkan prestasi atau keberhasilan urus penanaman modal. Namun, untuk urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan  UKM  hingga Ristek masih gagal atau tidak berhasil meraih target capaian. Kondisi kinerja Jokowi tergolong buruk. Berikut ini kesimpulan Tim Studi NSEAS kondisi kinerja Jokowi urus bidang2 dimaksud:

1. Kondisi kinerja Jokowi urus "perindustrian" masih belum mampu menciptakan kondisi lebih baik, bahkan terus  merosot. Urusan industri garam saja Pemerintah masih gagal. Sudah 3,5 tahun Jokowi berkuasa, Indonesia masih saja impor garam. Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Rezim Jokowi untuk merealisir semua target capaian baik janji kampanye maupun  rencana terstruktur RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemenperin 2015-2019.

2. Kondisi kinerja Jokowi urus "perdagangan" dapat ditunjukkan beberapa parameter sebagai berikut.  Dari sisi peningkatan daya saing global, kinerja Jokowi buruk karena capaian  lebih rendah ketimbang era SBY. Dari sisi revitalisasi pasar rakyat, kinerja Jokowi tergolong lebih buruk karena cuma mampu meraih  sekitar 35 % dari total target dapatkan. Bahkan Jika dibandingkan target 5 tahun, Jokowi baru mampu merealisasikan sekitar 20 %. Sisa waktu tinggal 1,5 tahun lagi bagi Jokowi. Dari sisi ekspor, kinerja Jokowi juga buruk karena tidak berhasil menaikkan nilai ekspor. Dari sisi pengendalian harga kebutuhan pokok, juga kinerja Jokowi buruk  karena harga tetap menaik, tidak turun.

3. Kondisi kinerja Jokowi urus "Koperasi dan UKM" masih belum dapat dinilai betul2 gagal, juga berhasil.  Masih menunggu tersedianya data resmi Pemerintah. Diharapkan, setelah 4 (empat) tahun Jokowi jadi Presiden, Pemerintah dapat mempublisir data resmi dan akurat tentang realisasi masing2 target diharapkan tercapai bidang Koperasi dan UKM ini.

4. Kondisi kinerja Jokowi urus "Badan Usaha Milik Negara" (BUMN) belum menunjukkan kondisi baik, jika tak boleh diklaim buruk. Juga Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanye dan juga rencana kegiatan sesuai RPJMN. Sementara Kementerian BUMN belum juga mampu membuktikan kondisi BUMN era Jokowi lebih baik ketimbang era SBY. Bahkan, Pemerintah sendiri mengakui era Jokowi ini ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor dividen kas negara. Hal ini bukti, Kementerian BUMN tidak berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan  pembinaan  BUMN.

5. Kondisi kinerja Jokowi urus "penanaman modal" tergolong baik dan berhasil mencapai bahkan melebihi  target.  BKPM mencatat realisasi penanaman modal  2017 Rp 692,8 triliun, sudah   target investasi  Rp 678,8 triliun. Telah terlampaui target. Namun,  kenaikan penanaman modal ini tidak dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, ada penilaian, tokoh kebijakan Jokowi ini bela kepentingan ekonomi  Cina.

6. Kondisi kinerja Jokowi urus "enerji dan SDM"  (Sumber Daya Mineral)  tergolong buruk karena tidak mampu mencapai target. Bidang enerji dan SDM ini mengalami penurunan. Ranking Indonesia dalam investasi tambang menurun dari urutan 91 menjadi 99 dari 194 negara. Kontribusi sektor tambang terhadap  GDP menurun 6,14 % tahun 2011 menjadi 4,23 % tahun 2016.Kontribusi tambang  terhadap  total penerimaan ekspor menurun dari 17 % tahun 2013 menjadi 13 % tahun 2014-2017. Kontribusi minyak terhadap  penerimaan negara menurun 79% dari Rp. 216 triliun tahun  2014 menjadi Rp. 45 triliun tahun  2016.

7. Kondisi kinerja Jokowi urus " lingkungan hidup" sesungguhnya bukan tanpa kritik aktivis atau praktisi lingkungan. Kita menemukan sejumlah penilaian negatif tentang Jokowi urus lingkungan Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Jokowi membangun kinerja urus lingkungan hidup sesuai dengan kehendak para praktisi dan aktivis lingkungan ini. Kritik mereka dapat membangun citra negatif  Jokowi, gagal urus lingkungan.

8. Dari indikator "anggaran riset", kinerja Jokowi tergolong buruk. Tidak mampu  memenuhi anggaran riset untuk menjadi negara maju, atau minimal 1 % per GDP. Kebijakan Jokowi urus "Ristek" (riset dan teknologi), dari indikator anggaran riset, boleh dinilai tidak mempunyai visi strategis bagaimana memajukan suatu negara bangsa di dunia internasional. Jokowi sungguh miskin pengetahuan tentang hubungan riset dan teknologi, inovasi, industri, SDM (sumber daya manusia) dan pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan atau kemajuan suatu negara. Ia masih tingkat pengetahuan pentingnya infrastruktur sekali pun juga masih tergolong gagal mencapai target .

Rabu, 06 Juni 2018

REZIM JOKOWI GAGAL DI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TAK LAYAK LANJUT


Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)

NSEAS (Network for South East Asian Studies) membentuk suatu TIM Studi (2017) melaksanakan kegiatan studi penilaian/evaluasi kritis "Kondisi Kinerja Jokowi Urus Pemerintahan". Kurun waktu studi  selama 4 (empat) tahun Jokowi sebagai Presiden RI.

Standar kriteria  evaluasi kritis digunakan dalam studi ini bersumber  antara lain:

1. Janji2 lisan kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014.
2. Janji2 tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres tahun  2014  tercatat di dalam dokumen NAWA CITA.
3. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)  tahun 2015-2019 yang diterbitkan Presiden Jokowi.
4. Renstra (Rencana Strategis) tahun 2015-2019 Kementerian atau lembaga terkait dengan  bidang urusan pemerintahan tertentu. Renstra ini diterbitkan masing2 Menteri atau Pemimpin institusi bersangkutan
5. Perbandingan kondisi era Presiden SBY sebelumnya dengan kondisi era Presiden Jokowi.

Tulisan ini  secara. ringkas memuat  hasil Tim Studi NSEAS   kondisi  kinerja Jokowi urus  "infrastruktur" nasional.  Hasilnya? Masih  Buruk dan gagal !

Pengertian " infrastruktur" di dalam studi ini adalah "bangunan" atau "fasilitas fisik" mencakup: 1. Tol Laut (pelabuhan  laut); 2. Perumahan rakyat terutama utk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3. Sumber Daya Air (SDA,) seperti waduk, jaringan irigasi dll"; 4. Jalan dan Jembatan, termasuk Jalan Tol; 5.Perkretaapian; 6. Perhubungan Udara seperti Bandara (Bandar Udara); dan, 7. Perhubungan Laut seperti pelabuhan laut internasional dan nasional.

Belakangan ini kalangan pendukung buta (data, fakta dan angka) Rezim Jokowi kebanyakan melalui Medsos   membangun opini publik dan semacam "kesadaran palsu", bahwa  pemerintahan Jokowi-JK telah  berhasil membangun infrastruktur. Bahkan, menggunakan Lembaga Survei Opini Publik tertentu  mereka simpulkan, sebagian besar responden
mengakui keberhasilan Jokowi membangun infrastruktur.
Bukan saja pendukung buta Jokowi, bahkan Menkeu Sri Mulyani klaim,  Indonesia sukses proyek2 infrasruktur walau dana APBN  terbatas. " Bisa jadi contoh negara2 lain," kilahnya (4/4/2017).

Betulkah Jokowi sukses  membangun proyek2 infrastruktur selama  ini? Data, fakta dan angka justru menunjukkan kegagalan-kegagalan.

Tim Studi NSEAS menyimpulkan secara ringkas kondisi kinerja Jokowi urus infrastruktur nasional sbb:

1. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "Tol Laut  "  bidang kemaritiman tergolong masih buruk dan gagal mencapai target terutama pembangunan 24 lokasi pelabuhan laut sesuai RPJMN 2015-2019. Sangat tidak mungkin bisa mengejar target hanya 1,5 tahun lagi. Juga target pengurangan atau penurunan  harga barang2  kebutuhan pokok di daerah2  terpencil Timur Indonesia dan  Indonesia Barat belum dapat dibuktikan Pemerintah. Tidak ada bahkan pengaruh kebijakan Tol Laut terhadap penurunan harga barang2 seperti di Maluku Utara.

2.   Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan  infrastruktur "perumahan rakyat" tergolong buruk,   gagal dan tidak mampu mencapai target sejuta unit rumah per tahun atau 5 (lima) juta unit rumah selama 2015-2019.

Sumber data KemenPUPR menunjukkan, per 22 Desember 2015, realisasi pembangunan rumah MBR   hanya 667.668 unit, terdiri dari 353.120 unit baru, 76.755 unit renovasi rumah. Rumah Non MBR tercapai 237.813 unit. Total realisasi meleset jauh dari target utk MBR 603.516 unit dan 396.484 unit utk Non MBR. Pd tahun kedua (2016), KemenPUPR mengklaim, telah merealisasikan  program sejuta rumah dgn capaian   805.169 unit. Artinya, gagal mencapai target sejuta rumah.Pd tahun ketiga, hingga awal Desember 2017, realisasi program sejuta rumah sebanyak 765.120 unit, didominasi 619.868 unit utk MBR (81%) dan 145.252 unit utk Non MBR (19%).

Di lain pihak, Dirjen Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Abdul Hamid, sebutkan capaian tahun  2015 hanya 699.770 unit; 2016 sebanyak 805.169 unit; 2017 sebanyak 906.169 unit. Tetapi, semua angka capaian masih di bawah target (1 juta unit per tahun).


3.  Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)   seperti Waduk, Jaringan Irigasi, Bendungan dll masih buruk dan belum mencapai target capaian. Sudah 3,5 tahun Pemerintahan Jokowi - JK, masih belum bisa membuktikan   prestasi atau keberhasilan meraih target capaian baik waduk, jaringan irigasi maupun bendungan. Sekalipun secara vokal, Pemerintahan Jokowi-JK bisa bilang optimis, akan berhasil, tetapi 3,5 tahun pengalaman selama ini membuat kita percaya, Rezim Jokowi takkan sukses dengan proyek2  infrastuktur SDA hingga berakhir tahun 2019.

4.  Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan  infrastruktur "jalan dan jembatan" nasional termasuk jalan Tol masih belum baik dan gagal mencapai target capaian sesuai janji dan rencana Jokowi. Bahkan, masih belum mampu mencapai target dan target capaian diharapkan. Hal ini akan berlaku juga pada akhir 2019.  Sementara finalisasi pembangunan Jalan Tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era SBY. Di Sumatera misalnya tidak ada Jalan Tol telah selesai tahap konstruksi (operasional)  hasil prakarsa era Jokowi. Hanya baru tahap kegiatan pra-konstruksi.   Sisa waktu Jokowi berkuasa hanya 1,5 tahun lagi takkan mungkin berhasil mencapai sasaran dan target.  Jika dibandingkan era SBY periode kedua, jelas kondisi kinerja Jokowi masih jauh di bawah SBY urus pembangunan  infrastruktur jalan dan jembatan nasional, termasuk Jalan Tol.

5. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "perkeretaapian" lebih buruk lagi. Sudah 3,5 tahun berkuasa, Jokowi belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 3,5 tahun baru membangun 388 Km jalur KA (Kereta Api), sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 KM.  Tidaklah berlebihan jika ada penilaian, kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target capaian. Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti  LRT. Di Palembang memang akan beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu.   Kampanye Rezim Jokowi membangun dari daerah pinggiran, tidak menjadi realitas obyektif.

6. .  Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "perhubungan udara" seperti Bandara
(Bandar Udara) juga masih buruk dan gagal mencapai target capaian.  Era SBY jauh lebih mampu membangun Bandara. Ada  28 Bandara dibangun era SBY. Target pembangunan Bandara era Jokowi selama 5 tahun    hanya 15 Bandara (sekitar  50% target era  SBY). Meskipun lebih sedikit target era Jokowi,  masih terseot-seot utk merealisasikan target tsb.  Kondisi kinerja SBY jauh lebih bagus dari kinerja  Jokowi urus pembangunan  infrastruktur perhubungan udara,

7..  Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "perhubungan laut" seperti pelabuhan laut internasional dan nasional belum sukses  mencapai target capaian. Untuk rencana   pembangunan infrastruktur laut  tahun  2015-2019, Rezim Jokowi menargetkan pembangunan sebanyak 306 lokasi pelabuhan. Pada 2017, Rezim Jokowi baru mampu   membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, jangka 3 (tiga) tahun ini (2015-2017), telah membangun   105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Pemerintah selama 3 (tiga) tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau  hanya   sekitar 50%.   Ke depan, waktu tinggal 1,5 tahun lagi, masih 50% lokasi pelabuhan  harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi.

Dari uraian di atas, adalah berlebihan jika ada pendapat bahwa Rezim Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur nasional. Yang ada hanyalah  kegagalan-kegagalan.

Lebih tragis lagi, pd Juli 2018 Rezim Jokowi akhirnya  berencana menghentikan beberapa proyek infrastruktur. Langkah ini diambil karena pemerintah ingin mengurangi impor material. Selama ini neraca perdagangan Indonesia masih defisit karena nilai impor lebih besar dibandingkan ekspor. Rencana ini diperkuay realitas obyektif ketidakmampuan  memenuhi pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan.
Hal ini memperkuat penilaian,
pd tahun 2018 Jokowi juga gagal dan berkineeja buruk di bidang infrastruktur nasional. Tentu saja, dari sisi indikator urusan pembangunan infrastruktur nasional, kondisi kiberha buruk Jokowi dapat mendukung penilaian publik, Jokowi "tak layak"  lanjut  jadi Presiden RI lagi.

Selasa, 05 Juni 2018

Naskah Tulisan Kesimpulan Pertama




KINERJA JOKOWI BURUK  DAN GAGAL  URUS  PERTAHANAN HINGGA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Oleh

MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)

Hasil studi evaluasi kritis Tim Studi NSEAS tentang  kondisi kinerja Jokowi urus pemerintahan selama 3 (tiga) tahun  menunjukan "buruk"  dan "gagal" meraih target capaian  sesuai standar kriteria bersumber antara lain:

1. Janji2 lisan kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014.
2. Janji2 tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres tahun  2014  tercatat di dalam dokumen NAWA CITA.
3. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)  tahun 2015-2019 yang diterbitkan Presiden Jokowi.
4. Renstra (Rencana Strategis) tahun 2015-2019 Kementerian atau lembaga terkait dengan  bidang urusan pemerintahan tertentu. Renstra ini diterbitkan masing2 Menteri atau Pemimpin institusi bersangkutan
5. Perbandingan kondisi era Presiden SBY sebelumnya dengan kondisi era Presiden Jokowi.
.
Studi telah mengevaluasi kritis seluruh 37 bidang urusan  pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi: dari mulai urusan "Pertahanan' hingga "Jasa Keuangan".

Tulisan ini  secara ringkas menyajikan  hanya 13 dari 37  bidang urusan pemerintahan sebagai hasil Tim Studi NSEAS. Dari mulai bidang "pertahanan" hingga "kelautan dan perikanan". Untuk bidang2 lain juga akan disajikan kelak.

Tim Studi NSEAS berharap ada masukan  kritikan atau bantahan rasional atas kesimpulan studi evaluasi kritis ini. Adalah   sangat membantu Kami untuk penyempurnaan hasil studi ini, jika Peneliti, Pengamat, Pendukung Berat dan Rasional, Relawan  Rezim Jokowi bisa menyampaikan data, fakta dan angka berbeda dari data, fakta , dan angka yang Kami sajikan terkait butir2 pembahasan urusan pemerintahan di dalam studi ini. Sebagai karya studi berbasis metode ilmu pengetahuan sosial, sesungguhnya Kami sangat  membutuhkan data, fakta dan angka berbeda dan relevan berdasarkan sumber kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paling bagus dan penting dari data, fakta dan angka versi Peneliti, Pengamat, Pendukung Berat dan Rasional, Relawan  Rezim Jokowi dimaksud membuktikan, kondisi kinerja Jokowi "baik" atau "bagus" dan "berhasil" meraih target capaian berdasarkan standar kriteria bersumber seperti diungkapkan di atas.

Adapun kesimpulan hasil studi evaluasi kritis dari urusan pertahanan hingga kelautan dan perikanan dimaksud sbb:

1. Kondisi kinerja Jokowi urus "pertahanan" dapat dinilai buruk  dan gagal memenuhi janji kampanye dan  target diharapkan tercapai  sesuai RPJMN Tahun 2015-2019. Jokowi juga masih belum mampu mengatasi kekurangan perumahan prajurit.

2. Kondisi kinerja Jokowi urus 'politik luar negeri' (PLN)  tergolong buruk dan gagal meraih target capaian.  Terkesan Jokowi selama ini tidak memprioritaskan PLN,  lebih menaruh perhatian urusan ekonomi:  investasi, utang dan  infrastruktur. Jokowi sangat lemah  memainkan peran diplomasi politik. Jokowi bukanlah seorang aktor PLN kompeten dan   dapat mengangkat nama Indonesia di forum-forum  internasional.

3. Kegagalan Jokowi urus "komunikasi dan informatika" sudah di depan mata. Di mata publik kondisi kinerja Jokowi urus komunikasi dan informatika lebih populer dengan kerja pemblokiran  portal dan situs media sosial (Medsos). Di mata aktivis dan penggiat pro demokrasi tentu saja kerja pemblokiran portal dan Medsos  ini justru kontra produktif bagi percepatan demokratisasi, dan ancaman bagi perkembangan demokrasi.  Kinerja Jokowi urus komunikasi dan informatika masih belum membuktikan “keberhasilan”, jika tidak boleh menyebutkan “kegagalan”.

4.  Kondisi kinerja Jokowi urus "keamanan nasional" dapat dinilai baik jika berdasarkan berbagai persepsi positif dan lembaga survei muncul. Namun, jika janji-janji kampanye  dan RPJMN Tahun 2015-2019 digunakan sebagai standar kriteria evaluasi kritis, maka kondisi kinerja Jokowi tergolong buruk dan gagal meraih target capaian, sebagai misal pembentukan Dewan Keamanan Nasional  dan pembentukan Kompolnas di tingkat daerah.

5. Kondisi kinerja Jokowi urus "otonomi daerah" tergolong masih belum baik dan masih jauh dari keberhasilan  berdasarkan janji kampanye (NAWA CITA )  dan program (RPJMN tahun 2015-2019).  Kondisi otonomi daerah belum menunjukkan perubahan berarti. Masih terjadi kesenjangan besar antara perubahan tingkat konseptual dengan perubahan tingkat pemahaman dan perilaku penyelenggara pemerintahan daerah (Pemda). Dominasi elite politik dan ekonomi daerah tetap ada bahkan fenomena oligarki politik ekonomi masih berlangsung, dan  jauh dari cita-cita negara demokrasi.

6.Kondisi kinerja Jokowi urus "aparatur negara"  berdasarkan pelayanan publik, menurut persepsi masyarakat tergolong  baik dan positif. Penilaian positif lain terkait kinerja aparat pelayanan publik diberikan dalam praktik transparansi ditunjukkan instansi pemerintahan. Saat ini transparansi biaya layanan publik sudah semakin banyak dipraktikkan.  Namun, memberantas perilaku negatif birokrasi tampaknya masih terkendala. Sejumlah sikap buruk aparat pemerintah terkait pungli saat melayani masyarakat sehari-hari masih kerap dijumpai.

7. Kondisi kinerja Jokowi urus "politik dalam negeri " (PDN)  juga dapat dinilai dari parameter jumlah konflik kekerasan dan serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan. Sejak tahun 2015 hingga 2017 dapat dinilai, konflik kekerasan dan serangan terorisme telah berkurang. Atas parameter/indikator kejadian teror  bawa korban jiwa di dalam negeri,  Jokowi akan berhasil urus PDN. Tetapi,  dari parameter/indikator regulasi,  Jokowi belum melaksanakan rencana revisi  UU Partai Politik.  Belum ada perubahan atau upaya konkrit pengaturan  berarti dengan UU Parpol. Parameter ini menunjukkan kondisi  kinerja Jokowi buruk dan gagal meraih target capaian.

8. Jokowi belum mampu menyelesaikan kasus HAM (Hak Azasi Manusia) masa lalu seperti   kasus Tragedi Pembantaian Massal 1965-1966, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, termasuk kasus tewasnya aktivis HAM, Munir.  Kinerja Jokowi urus bidang "HAM" buruk dan gagal meraih target capaian.  Negara bahkan absen saat terjadi “persekusi”.

9. Kondisi kinerja Jokowi urus korupsi tergolong buruk dan gagal meraih target capaian. Kini kekuasaan Jokowi sudah berjalan sekitar  3,5 tahun. Waktu 1,5 tahun lagi kekuasaan Presiden Jokowi sangat tidak memungkinkan dapat mencapai sasaran tersebut. Ada  sejumlah penilaian aktor dan pegiat dan institusi anti korupsi mendasari kesimpulan ini.   Kondisi korupsi di Indonesia era Jokowi tidak berubah lebih baik. Tidak ada kemajuan urus korupsi.

10. Jokowi membuat   cara "penanggulangan terorisme"  adalah melalui upaya pencegahan dengen meningkatkan daya tangkal (ketahanan) masyarakat dari pengaruh teroris. Pencapaian daya tangkal masyarakat dari ideologi radikal kian membesar.  Jokowi juga sudah membangun kesadaran masyarakat melalui pembentukan pemberdayaan forum. Meski Jokowi mempunyai kinerja baik dan berhasil urus terorisme hingga tahun 2017, namun faktanya masih terjadi aksi terorisme di Jalan Thamrin dan di Terminal Kampung Melayu DKI Jakarta. Kedua aksi tersebut telah menelan korban jiwa, termasuk fihak pelaku aksi tersebut. Bahkan belakangan ini juga terjadi aksi terorisme di Kota Surabaya. Juga menelan korban jiwa.

11. Kondisi kinerja Jokowi urus "pertanian" bisa dinilai  masih buruk, tetapi mungkin masih bisa ditingkatkan pada sisa waktu sekitar 1,5 tahun ini. Jokowi belum berhasil memenuhi janji kampanye dan juga sasaran program bidang pertanian yang sudah ditetapkan.

12.Kondisi kinerja Jokowi urus "kehutanan",  bagi pihak optimis, akan tercapai target hingga 2019 Bagi pihak optimis, terutama Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berkilah, target hingga 2019 khususnya program "perhutanan sosial". Target capaian perbulan dipercepat dari 120 ribu  Ha selama ini per bulan menjadi 170 ribu Ha per bulan. Jika berhasil, maka target 4,3 juta Ha  2019 akan tercapai. Kinerja Jokowi urus perhutanan sosial tergolong  bagus dan berhasil.

13. Kondisi kinerja Jokowi urus "kelautan dan perikanan" atas dasar kriteria janji kampanye Pilpres 2014 baik lisan maupun tertulis, tergolong  buruk dan tidak janji  pemberantasan "ilegal fishing" dengan menenggelamkan kapal2 pelaku. Meskipun kinerja Jokowi buruk dan gagal memenuhi janji, masih ada sekitar 1,5 tahun lagi Jokowi untuk memperbaiki agar baik dan berhasil.

Senin, 04 Juni 2018

KESIMPULAN EVALUASI KINERJA 3 TAHUN JOKOWI URUS PEMERINTAHAN


Hasil studi evaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus pemerintahan selama 3 (tiga) tahun  menunjukan buruk dan gagal meraih target capaian  sesuai standar kriteria bersumber antara lain:

1. Janji2 lisan kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014.
2. Janji2 tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres tahun  2014  tercatat di dalam dokumen NAWA CITA.
3. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)  tahun 2015-2019 yang diterbitkan Presiden Jokowi.
4. Renstra (Rencana Strategis) tahun 2015-2019 Kementerian atau lembaga terkait dengan  bidang urusan pemerintahan tertentu. Renstra ini diterbitkan masing2 Menteri atau Pemimpin institusi bersangkutan
5. Perbandingan kondisi era Presiden SBY sebelumnya dengan kondisi era Presiden Jokowi.
.
Studi telah mengevaluasi kritis 37 urusan bidang dalam pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi: dari mulai urusan "Pertahanan' hingga "Jasa Keuangan". Secara ringkas Tim Studi NSEAS menarik kesimpulan dari hasil studi  evaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus pemerintahan  sebagai berikut:

1. Kondisi kinerja Jokowi urus "pertahanan" dapat dinilai buruk  dan gagal memenuhi janji kampanye dan  target diharapkan tercapai  sesuai RPJMN Tahun 2015-2019. Jokowi juga masih belum mampu mengatasi kekurangan perumahan prajurit.

2. Kondisi kinerja Jokowi urus 'politik luar negeri' (PLN)  tergolong buruk dan gagal meraih target capaian.  Terkesan Jokowi selama ini tidak memprioritaskan PLN,  lebih menaruh perhatian urusan ekonomi:  investasi, utang dan  infrastruktur. Jokowi sangat lemah  memainkan peran diplomasi politik. Jokowi bukanlah seorang aktor PLN kompeten dan   dapat mengangkat nama Indonesia di forum-forum  internasional.

3. Kegagalan Jokowi urus "komunikasi dan informatika" sudah di depan mata. Di mata publik kondisi kinerja Jokowi urus komunikasi dan informatika lebih populer dengan kerja pemblokiran  portal dan situs media sosial (Medsos). Di mata aktivis dan penggiat pro demokrasi tentu saja kerja pemblokiran portal dan Medsos  ini justru kontra produktif bagi percepatan demokratisasi, dan ancaman bagi perkembangan demokrasi.  Kinerja Jokowi urus komunikasi dan informatika masih belum membuktikan “keberhasilan”, jika tidak boleh menyebutkan “kegagalan”.

4.  Kondisi kinerja Jokowi urus "keamanan nasional" dapat dinilai baik jika berdasarkan berbagai persepsi positif dan lembaga survei muncul. Namun, jika janji-janji kampanye  dan RPJMN Tahun 2015-2019 digunakan sebagai standar kriteria evaluasi kritis, maka kondisi kinerja Jokowi tergolong buruk dan gagal meraih target capaian, sebagai misal pembentukan Dewan Keamanan Nasional  dan pembentukan Kompolnas di tingkat daerah.

5. Kondisi kinerja Jokowi urus "otonomi daerah" tergolong masih belum baik dan masih jauh dari keberhasilan  berdasarkan janji kampanye (NAWA CITA )  dan program (RPJMN tahun 2015-2019).  Kondisi otonomi daerah belum menunjukkan perubahan berarti. Masih terjadi kesenjangan besar antara perubahan tingkat konseptual dengan perubahan tingkat pemahaman dan perilaku penyelenggara pemerintahan daerah (Pemda). Dominasi elite politik dan ekonomi daerah tetap ada bahkan fenomena oligarki politik ekonomi masih berlangsung, dan  jauh dari cita-cita negara demokrasi.

6.Kondisi kinerja Jokowi urus "aparatur negara"  berdasarkan pelayanan publik, menurut persepsi masyarakat tergolong  baik dan positif. Penilaian positif lain terkait kinerja aparat pelayanan publik diberikan dalam praktik transparansi ditunjukkan instansi pemerintahan. Saat ini transparansi biaya layanan publik sudah semakin banyak dipraktikkan.  Namun, memberantas perilaku negatif birokrasi tampaknya masih terkendala. Sejumlah sikap buruk aparat pemerintah terkait pungli saat melayani masyarakat sehari-hari masih kerap dijumpai.

7. Kondisi kinerja Jokowi urus "politik dalam negeri " (PDN)  juga dapat dinilai dari parameter jumlah konflik kekerasan dan serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan. Sejak tahun 2015 hingga 2017 dapat dinilai, konflik kekerasan dan serangan terorisme telah berkurang. Atas parameter/indikator kejadian teror  bawa korban jiwa di dalam negeri,  Jokowi akan berhasil urus PDN. Tetapi,  dari parameter/indikator regulasi,  Jokowi belum melaksanakan rencana revisi  UU Partai Politik.  Belum ada perubahan atau upaya konkrit pengaturan  berarti dengan UU Parpol. Parameter ini menunjukkan kondisi  kinerja Jokowi buruk dan gagal meraih target capaian.

8. Jokowi belum mampu menyelesaikan kasus HAM (Hak Azasi Manusia) masa lalu seperti   kasus Tragedi Pembantaian Massal 1965-1966, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, termasuk kasus tewasnya aktivis HAM, Munir.  Saat kampanye lisan Pilpres 2014, Jokowi betjanji akan nenyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Sudah lebih 3,5 tahun menjadi Prediden RI, Jokowi ingkar janji. Tidak satupun masalah pelanggaran HAM masa lalu diselesaikannya.
Kinerja Jokowi urus bidang "HAM" buruk dan gagal meraih target capaian.  Negara bahkan absen
 terjadi “persekusi”.

9.Kondisi kinerja Jokowi urus korupsi tergolong buruk dan gagal meraih target capaian. Kini kekuasaan Jokowi sudah berjalan sekitar  3,
5 tahun. Waktu 1,5 tahun lagi kekuasaan Presiden Jokowi sangat tidak memungkinkan dapat mencapai sasaran tersebut. Ada  sejumlah penilaian aktor dan pegiat dan institusi anti korupsi mendasari kesimpulan ini.   Kondisi korupsi di Indonesia era Jokowi tidak berubah lebih baik. Tidak ada kemajuan urus korupsi.

10. Jokowi membuat   cara "penanggulangan terorisme"  adalah melalui upaya pencegahan dengen meningkatkan daya tangkal (ketahanan) masyarakat dari pengaruh teroris. Pencapaian daya tangkal masyarakat dari ideologi radikal kian membesar.  Jokowi juga sudah membangun kesadaran masyarakat melalui pembentukan pemberdayaan forum. Meski Jokowi mempunyai kinerja baik dan berhasil urus terorisme hingga tahun 2017, namun faktanya masih terjadi aksi terorisme di Jalan Thamrin dan di Terminal Kampung Melayu DKI Jakarta. Kedua aksi tersebut telah menelan korban jiwa, termasuk fihak pelaku aksi tersebut. Bahkan belakangan ini juga terjadi aksi terorisme di Kota Surabaya. Juga menelan korban jiwa.

11. Kondisi kinerja Jokowi urus "pertanian" bisa dinilai  masih buruk, tetapi mungkin masih bisa ditingkatkan pada sisa waktu sekitar 1,5 tahun ini. Jokowi belum berhasil memenuhi janji kampanye dan juga sasaran program bidang pertanian yang sudah ditetapkan. Saat Kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji lisan,  takkan  impor pangan. Kebijakan impor segala bahan pangan memang bisa menjamin ketersediaan. Namun, kebijakan itu berdampak buruk karena menjauhkan negeri agraris ini dari kedaulatan pangan. Setelah menjadi Prediden, Jokowi terus melakukan impor pangan, ternasuk beras.

12.Kondisi kinerja Jokowi urus "kehutanan",  bagi pihak optimis, akan tercapai target hingga 2019 Bagi pihak optimis, terutama Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berkilah, target hingga 2019 khususnya program "perhutanan sosial". Target capaian perbulan dipercepat dari 120 ribu  Ha selama ini per bulan menjadi 170 ribu Ha per bulan. Jika berhasil, maka target 4,3 juta Ha  2019 akan tercapai.  Kinerja Jokowi urus perhutanan sosial tergolong  bagus dan berhasil.

13. Kondisi kinerja Jokowi urus "kelautan dan perikanan" atas dasar kriteria janji kampanye Pilpres 2014 baik lisan maupun tertulis, tergolong  buruk dan tidak janji  pemberantasan "ilegal fishing" dengan menenggelamkan kapal2 pelaku. Meskipun kinerja Jokowi buruk dan gagal memenuhi janji, masih ada sekitar 1,5 tahun lagi Jokowi untuk memperbaiki agar baik dan berhasil.,

14. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "Tol Laut  "  bidang kemaritiman tergolong masih buruk dan gagal mencapai target terutama pembangunan 24 lokasi pelabuhan laut sesuai RPJMN 2015-2019. Sangat tidak mungkin bisa mengejar target hanya 1,5 tahun lagi. Juga target pengurangan atau penurunan  harga barang2  kebutuhan pokok di daerah2  terpencil Timur Indonesia dan  Indonesia Barat belum dapat dibuktikan Pemerintah. Tidak ada bahkan pengaruh kebijakan Tol Laut terhadap penurunan harga barang2 seperti di Maluku Utara.

15.   Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan  infrastruktur "perumahan rakyat" tergolong buruk,   gagal dan tidak mampu mencapai target sejuta unit rumah per tahun atau 5 (lima) juta unit rumah selama 2015-2019. Data KemenPUPR   menunjukkan, sejak dicanangkan hingga 30 April 2017, program sejuta rumah per tahun   baru terealisir 169.614 unit (
 unit MBR dan 14.206 unit Non MBR). Maknanya, hingga menjelang 3 (tiga) tahun Jokowi sebagai Presiden, baru terealisir sekitar 17%.

16. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)   seperti Waduk, Jaringan Irigasi, Bendungan dll masih buruk dan belum mencapai target capaian.
 Sudah 3,5 tahun Pemerintahan Jokowi - JK, masih belum bisa membuktikan   prestasi atau keberhasilan meraih target capaian baik waduk, jaringan irigasi maupun bendungan. Sekalipun secara vokal, Pemerintahan Jokowi-JK bisa bilang optimis, akan berhasil, tetapi 3,5 tahun pengalaman selama ini membuat kita percaya, Rezim Jokowi takkan sukses dengan proyek2  infrastuktur SDA hingga berakhir tahun 2019.

17. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan  infrastruktur "jalan dan jembatan" nasional termasuk jalan Tol masih belum baik dan gagal mencapai target capaian sesuai janji dan rencana Jokowi. Bahkan, masih belum mampu mencapai target dan target capaian diharapkan. Hal ini akan berlaku juga pada akhir 2019.  Sementara finalisasi pembangunan Jalan Tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era SBY. Di Sumatera misalnya tidak ada Jalan Tol telah selesai tahap konstruksi (operasional)  hasil prakarsa era Jokowi. Hanya baru tahap kegiatan pra-konstruksi.   Sisa waktu Jokowi berkuasa hanya 1,5 tahun lagi takkan mungkin berhasil mencapai sasaran dan target.  Jika dibandingkan era SBY periode kedua, jelas kondisi kinerja Jokowi masih jauh di bawah SBY urus pembangunan  infrastruktur jalan dan jembatan nasional, termasuk Jalan Tol.

16. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "perkeretaapian" lebih buruk lagi. Sudah 3,5 tahun berkuasa, Jokowi belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 3,5 tahun baru membangun 388 Km jalur KA (Kereta Api), sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 KM.  Tidaklah berlebihan jika ada penilaian, kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target capaian. Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti  LRT. Di Palembang memang akan beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu.   Kampanye Rezim Jokowi membangun dari daerah pinggiran, tidak menjadi realitas obyektif.

19.   Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "perhubungan udara" seperti Bandara
(Bandar Udara) juga masih buruk dan gagal mencapai target capaian.  Era SBY jauh lebih mampu membangun Bandara. Ada  28 Bandara dibangun era SBY. Target pembangunan Bandara era Jokowi selama 5 tahun    hanya 15 Bandara (sekitar  50% target era  SBY-Boediono). Meskipun lebih sedikit target era Jokowi,  masih terseot-seot utk merealisasikan target tsb.  Kondisi kinerja SBY jauh lebih bagus dari kinerja  Jokowi urus pembangunan  infrastruktur perhubungan udara,

20. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "perhubungan laut" seperti pelabuhan laut internasional dan nasional belum sukses  mencapai target capaian. Untuk rencana   pembangunan z laut  tahun  2015-2019, Rezim Jokowi menargetkan pembangunan sebanyak 306 lokasi pelabuhan. Pada 2017, Rezim Jokowi baru mampu   membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, jangka 3 (tiga) tahun ini (2015-2017), telah membangun   105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Pemerintah selama 3 (tiga) tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau  hanya   sekitar 50%.   Ke depan, waktu tinggal 1,5 tahun lagi, masih 50% lokasi pelabuhan  harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi.

21. Kondisi kinerja Jokowi urus "perindustrian" masih belum mampu menciptakan kondisi lebih baik, bahkan terus  merosot. Urusan industri garam saja Pemerintah masih gagal. Sudah 3,5 tahun Jokowi berkuasa, Indonesia masih saja impor garam. Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Rezim Jokowi untuk merealisir semua target capaian baik janji kampanye maupun  rencana terstruktur RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemenperin 2015-2019.

22. Kondisi kinerja Jokowi urus "perdagangan" dapat ditunjukkan beberapa parameter sebagai berikut.  Dari sisi peningkatan daya saing global, kinerja Jokowi buruk karena capaian  lebih rendah ketimbang era SBY. Dari sisi revitalisasi pasar rakyat, kinerja Jokowi tergolong lebih buruk karena cuma mampu meraih  sekitar 35 % dari total target dapatkan. Bahkan Jika dibandingkan target 5 tahun, Jokowi baru mampu merealisasikan sekitar 20 %. Sisa waktu tinggal 1,5 tahun lagi bagi Jokowi. Dari sisi ekspor, kinerja Jokowi juga buruk karena tidak berhasil menaikkan nilai ekspor. Dari sisi pengendalian harga kebutuhan pokok, juga kinerja Jokowi buruk  karena harga tetap menaik, tidak turun.

23. Kondisi kinerja Jokowi urus "Koperasi dan UKM" masih belum dapat dinilai betul2 gagal, juga berhasil.  Masih menunggu tersedianya data resmi Pemerintah. Diharapkan, setelah 4 (empat) tahun Jokowi jadi Presiden, Pemerintah dapat mempublisir data resmi dan akurat tentang realisasi masing2 target diharapkan tercapai bidang Koperasi dan UKM ini.

24. Kondisi kinerja Jokowi urus "Badan Usaha Milik Negara" (BUMN) belum menunjukkan kondisi baik, jika tak boleh diklaim buruk. Juga Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanye dan juga rencana kegiatan sesuai RPJMN. Sementara Kementerian BUMN belum juga mampu membuktikan kondisi BUMN era Jokowi lebih baik ketimbang era SBY. Bahkan, Pemerintah sendiri mengakui era Jokowi ini ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor dividen kas negara. Hal ini bukti, Kementerian BUMN tidak berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan  pembinaan  BUMN.

25. Kondisi kinerja Jokowi urus "penanaman modal" tergolong baik dan berhasil mencapai bahkan melebihi  target.  BKPM mencatat realisasi penanaman modal  2017 Rp 692,8 triliun, sudah   target investasi  Rp 678,8 triliun. Telah terlampaui target. Namun,  kenaikan penanaman modal ini tidak dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, ada penilaian, tokoh kebijakan Jokowi ini bela kepentingan ekonomi  Cina.

26. Kondisi kinerja Jokowi urus "enerji dan SDM"  (Sumber Daya Mineral)  tergolong buruk karena tidak mampu mencapai target. Bidang enerji dan SDM ini mengalami penurunan. Ranking Indonesia dalam investasi tambang menurun dari urutan 91 menjadi 99 dari 194 negara. Kontribusi sektor tambang terhadap  GDP menurun 6,14 % tahun 2011 menjadi 4,23 % tahun 2016.Kontribusi tambang  terhadap  total penerimaan ekspor menurun dari 17 % tahun 2013 menjadi 13 % tahun 2014-2017. Kontribusi minyak terhadap  penerimaan negara menurun 79% dari Rp. 216 triliun tahun  2014 menjadi Rp. 45 triliun tahun  2016.

27. Kondisi kinerja Jokowi urus " lingkungan hidup" sesungguhnya bukan tanpa kritik aktivis atau praktisi lingkungan. Kita menemukan sejumlah penilaian negatif tentang Jokowi urus lingkungan Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Jokowi membangun kinerja urus lingkungan hidup sesuai dengan kehendak para praktisi dan aktivis lingkungan ini. Kritik mereka dapat membangun citra negatif  Jokowi, gagal urus lingkungan.

28. Dari indikator "anggaran riset", kinerja Jokowi tergolong buruk. Tidak mampu  memenuhi anggaran riset untuk menjadi negara maju, atau minimal 1 % per GDP. Kebijakan Jokowi urus "Ristek" (riset dan teknologi), dari indikator anggaran riset, boleh dinilai tidak mempunyai visi strategis bagaimana memajukan suatu negara bangsa di dunia internasional. Jokowi sungguh miskin pengetahuan tentang hubungan riset dan teknologi, inovasi, industri, SDM (sumber daya manusia) dan pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan atau kemajuan suatu negara. Ia masih tingkat pengetahuan pentingnya infrastruktur sekali pun juga masih tergolong gagal mencapai target .

21. Kondisi kinerja Jokowi urus "perindustrian" masih belum mampu menciptakan kondisi lebih baik, bahkan terus  merosot. Urusan industri garam saja Pemerintah masih gagal. Sudah 3,5 tahun Jokowi berkuasa, Indonesia masih saja impor garam. Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Rezim Jokowi untuk merealisir semua target capaian baik janji kampanye maupun  rencana terstruktur RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemenperin 2015-2019.

22. Kondisi kinerja Jokowi urus "perdagangan" dapat ditunjukkan beberapa parameter sebagai berikut.  Dari sisi peningkatan daya saing global, kinerja Jokowi buruk karena capaian  lebih rendah ketimbang era SBY. Dari sisi revitalisasi pasar rakyat, kinerja Jokowi tergolong lebih buruk karena cuma mampu meraih  sekitar 35 % dari total target dapatkan. Bahkan Jika dibandingkan target 5 tahun, Jokowi baru mampu merealisasikan sekitar 20 %. Sisa waktu tinggal 1,5 tahun lagi bagi Jokowi. Dari sisi ekspor, kinerja Jokowi juga buruk karena tidak berhasil menaikkan nilai ekspor. Dari sisi pengendalian harga kebutuhan pokok, juga kinerja Jokowi buruk  karena harga tetap menaik, tidak turun.

23. Kondisi kinerja Jokowi urus "Koperasi dan UKM" masih belum dapat dinilai betul2 gagal, juga berhasil.  Masih menunggu tersedianya data resmi Pemerintah. Diharapkan, setelah 4 (empat) tahun Jokowi jadi Presiden, Pemerintah dapat mempublisir data resmi dan akurat tentang realisasi masing2 target diharapkan tercapai bidang Koperasi dan UKM ini.

24. Kondisi kinerja Jokowi urus "Badan Usaha Milik Negara" (BUMN) belum menunjukkan kondisi baik, jika tak boleh diklaim buruk. Juga Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanye dan juga rencana kegiatan sesuai RPJMN. Sementara Kementerian BUMN belum juga mampu membuktikan kondisi BUMN era Jokowi lebih baik ketimbang era SBY. Bahkan, Pemerintah sendiri mengakui era Jokowi ini ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor dividen kas negara. Hal ini bukti, Kementerian BUMN tidak berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan  pembinaan  BUMN.

25. Kondisi kinerja Jokowi urus "penanaman modal" tergolong baik dan berhasil mencapai bahkan melebihi  target.  BKPM mencatat realisasi penanaman modal  2017 Rp 692,8 triliun, sudah   target investasi  Rp 678,8 triliun. Telah terlampaui target. Namun,  kenaikan penanaman modal ini tidak dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, ada penilaian, tokoh kebijakan Jokowi ini bela kepentingan ekonomi  Cina.

26. Kondisi kinerja Jokowi urus "enerji dan SDM"  (Sumber Daya Mineral)  tergolong buruk karena tidak mampu mencapai target. Bidang enerji dan SDM ini mengalami penurunan. Ranking Indonesia dalam investasi tambang menurun dari urutan 91 menjadi 99 dari 194 negara. Kontribusi sektor tambang terhadap  GDP menurun 6,14 % tahun 2011 menjadi 4,23 % tahun 2016.Kontribusi tambang  terhadap  total penerimaan ekspor menurun dari 17 % tahun 2013 menjadi 13 % tahun 2014-2017. Kontribusi minyak terhadap  penerimaan negara menurun 79% dari Rp. 216 triliun tahun  2014 menjadi Rp. 45 triliun tahun  2016.

27. Kondisi kinerja Jokowi urus " lingkungan hidup" sesungguhnya bukan tanpa kritik aktivis atau praktisi lingkungan. Kita menemukan sejumlah penilaian negatif tentang Jokowi urus lingkungan Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Jokowi membangun kinerja urus lingkungan hidup sesuai dengan kehendak para praktisi dan aktivis lingkungan ini. Kritik mereka dapat membangun citra negatif  Jokowi, gagal urus lingkungan.

28. Dari indikator "anggaran riset", kinerja Jokowi tergolong buruk. Tidak mampu  memenuhi anggaran riset untuk menjadi negara maju, atau minimal 1 % per GDP. Kebijakan Jokowi urus "Ristek" (riset dan teknologi), dari indikator anggaran riset, boleh dinilai tidak mempunyai visi strategis bagaimana memajukan suatu negara bangsa di dunia internasional. Jokowi sungguh miskin pengetahuan tentang hubungan riset dan teknologi, inovasi, industri, SDM (sumber daya manusia) dan pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan atau kemajuan suatu negara. Ia masih tingkat pengetahuan pentingnya infrastruktur sekali pun juga masih tergolong gagal mencapai target .

29. Secara umum kondisi kinerja Jokowi urus agama buruk dan ingkar janji dan tidak merealisasikan sejumlah  rencana kegiatan. Hal   itu termasuk rencana kegiatan  akan meningkatkan jumlah penyuluh agama,  dialog tokoh agama dan penyelenggaraan Umroh. Kinerja Jokowi dapat dinilai baik dan berhasil hanya dari indikator pelayanan haji dengan IKJHI terus meningkat mendekati target 2019. Itupun kita masih menunggu dipublikasikan  data dan angka  IKJHI 2018 dan 2019. Tentu, Pemerintah berharap, angka itu  tidak menurun.

30. Ketimpangan sosial tidak ada perubahan berarti. Kondisi kinerja Jokowi buruk dan gagal mencapai target gini rasio dijanjikan Jikowi 0,30 saat kampanye Pilpres 2014  dan 0,36 di dalsm RPJMN 2015-2019. Setelah 3,5 tahun berkuasa,  Jokowi hanya mampu menciptakan gini rasio masih jauh dari target,  sekitar  0,40 rata2. Versi BPS, September 2017, Gini Ratio sebesar 0,391.1

31. Pemerintahan Jokowi-JK, belum menunjukkan prestasi keberhasilan urus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah masih bersifat bagi2 atau pendistribusian Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Tetapi, manfaat atau outcome bagi2 kartu belum  dapat dibuktikan berdasarkan data, fakta dan angka resmi Pemerintah.

32. Tim Studi NSEAS bisa mengakui klaim Pemerintah,  penyerapan tenaga kerja setiap tahun melebihi 2 juta, di atas target. Boleh dinilai, kinerja Jokowi baik dan berhasil capai target. Tetapi, Tim Studi  NSEAS  juga mengakui, penilaian pengamat dan pelaku ketenagakerjaan bahwa di era Jokowi jumlah penggangguran bertambah, dan Jokowi tidak memihak kepentingan kaum pekerja kasar Indonesia. Kebijakan TKA (Tenaga Kerja Asing) sungguh kebijakan untuk  kepentingan negara Cina. Bagaimanapun. disamping ingkar janji, kinerja Jokowi tergolong buruk, belum mampu mendapatkan sikap simpati atau positif dari kebanyakan rakyat Indonesia. Kondisi ini akan terus berlangsung pada tahun 2019.

33. Jokowi belum bisa menunjukkan prestasi kerja urusan kesehatan dan KB. Kondisi kinerja masih buruk. Masih terdapat gizi buruk anak-anak, belum terbebas dari kematian ibu. Sebagai contoh, masalah  kesehatan di NTT,  masih tingginya angka kematian ibu saat melahirkan dan banyaknya bayi lahir dengan gizi buruk.

34. Pemerintahan Jokowi-JK  tidak memprioritaskan pembangunan pendidikan.  Berdasarkan janji2 kampanye Pilpres 2014, memiliki kondisi kinerja buruk. Boleh dinilai, semua janji lisan dan tertulis bidang pendidikan diingkari. Jokowi gagal memenuhi janji. Masih ada waktu 1,5 tahun lagi. Mari kita tunggu apakah kondisi kinerja Jokowi akan lebih baik atau tetap buruk.

35.   Prestasi olahraga Indonesia selama 3 (tiga) tahun Jokowi berkuasa, kian hari kian tidak membaik. Presvasi kontingen Merah Putih pada setiap penyelenggaraan multyevent regional, Asia dan Dunia seperti SEA Games, Asian Games dan Olympiade makin rapuh dan terpuruk.  Bisa jadi, hal ini karena tidak serius Pemerintah untuk membangun prestasi olahraga itu sendiri. Kondisi kinerja Jokowi urus olahraga buruk. Masih ada event dapat dimanfaatkan Rezim Jokowi utk membuktikan keberhasilan urus olahraga, yakni Asian Games 2018 di Indonesia (Jakarta-Palembang). Harus mampu meraih papan atas atau minimal 5 besar. Jika tidak, semakin terbukti kinerja buruk urus olahraga.

36.   Pembangunan pariwisata  era Jokowi mampu meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan asing setiap tahun. Hal ini juga berlaku pada wisatawan nusantara. Tetapi, berdasarkan standar kriteria target ditentukan jumlah kedatangan wisatawan asing, tidak berhasil dicapai. Kondisi kinerja Jokowi buruk. Rezim Jokowi masih punya waktu 1,5 tahun lagi utk kerja keras  memenuhi target2 standar kriteria evaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus pariwisata.

37. Kondisi kinerja Jokowi urus keuangan negara sepanjang 3 (tiga) tahun ini tergolong buruk. Ada banyak target  Jokowi, gagal mencapai. Diharapkan, Jokowi bisa merubah penilaian  ini menjadi baik utk 1,5 tahun ke depan. Jokowi harus  kerja keras dan menekan Kemenkeu .untuk   sungguh2 konsisten dan konsekuen menjalankan janji2 lisan dan tertulis kampanye Pilpres 2014 dan rencana kegiatan sesuai RPJMN tahun 2015-2019 terkait urusan keuangan negara. Sebagai bukti, saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi lisan berjsnji: a. Takkan   pernah berhutang dan  meminjam uang keluar negeri;
b.Takkan  menaikkan harga BBM;
c. Membangun E-government, E-budgeting, E-procurement, E-catalog, E-audit Kurang dari 2 Minggu;  d. Dana Rp 1,4 Miliar per Desa Setiap Tahun; e. Memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia; f. Menghapus subsidi BBM. Semua janji lisan ini dingkari.

38. Berdasarkan sumber standar kriteria evaluasi. kritis (Janji lisan dan RPJMN), kondisi kinerja Jokowi urus moneter tergolong buruk. Jokowi gagal meraih target capaian. Hal ini diperkuat lagi kritik Jokowi sendiri.
Sebagai bukti, saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji: a. Pertumbuhan ekonomi 8 %; b.Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, subsidi Rp1 juta per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7%; c. Meningkatkan anggaran KPK 10 kali lipat; d. Meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan. Tidak satupun janji lisan ini dipenuhi. Ingkar janji.

39.  Berdasarkan janji2 lisan, kondisi kinerja Jokowi urus jasa keuangan tergolong buruk. Sebagai bukti, janji lisan Jokowi saat kampanye Pilpres  2014; a. Membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan;
b. Membatasi Bank Asing;
c.Membentuk Bank Khusus Nelayan;
d.Akan berbicara terkait Kasus BLBI. Tidak satupun janji lisan ini dilaksanakan alias ingkar janji. Berdasarkan janji2 tertulis (NAWA CITA) belum dapat dinilai buruk. Hal ini juga berlaku pada sumber RPJMN dan Master Plan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).  Kita masih menunggu publikasi data, fakta dan angkar esmi Pemerintah, seberapa jauh sudah direalisasikan rencana-rencana terkait urusan jasa keuangan ini. Rezim Jokowi masih punya tempo 1,5 tahun lagi untuk membuktikan kondisi kinerja  baik urus jasa keuangan. Mari kita tunggu !