KINERJA AHOK DI MATA LEMBAGA NEGARA OMBUDSMAN: DI BAWAH NTT

I. PENGANTAR: Selama ini para pendukung buta Ahok acapkali membangga-banggakan, kinerja Gubernur Ahok tentang pelayanan publik. Mereka tanpa data, fakta dan angka meyakinkan rakyat DKI Jakarta bahwa Gubernur Ahok telah meningkatkan pelayanan publik ketimbang para Gubernur sebelumnya. Jika, Kita buta data, fakta dan angka atas realitasr obyektif Pemprov DKI selama dipimpin Gubernur Ahok, rakyat DKI bisa begitu saja percaya dan terbohongi oleh pendukung buta Ahok ini. Tetapi, betulkah Gubernur Ahok telah berhasil meningkatkan pelayanan publik di DKI Jakarta ? Inilah jawabannya! Dalam “Debat Kedua Paslon Pilkada DKI”, Jumat 27 Januari 2017 malam, disiarkan ke publik lewat beberapa stasiun TV nasional, mencuat hasil penilaian dan pemeriksaan atas peringkat kepatuhan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan publik di Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok. Menjadi menarik, muncul ungkapan bahwa peringkat kepatuhan di Pemprov DKI Jakarta masih di bawah Pemprov NTT (Nusa Tenggara Timur ). II. LEGALITAS ORI MELAKUKAN PENILAIAN: Dasar legalitas lembaga negara Ombudsman RI (ORI) melakukan penilaian dan pemeriksaan kepatuhan pelayanan publik yakni UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. UU ini memberi mandat kepada Ombudsman RI (ORI) untuk berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik dilakukan pemerintah termasuk BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perorangan diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, sejak 2013 ORI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di Kementerian, Lembaga, dan Pemda terhadap standar pelayanan publik. RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015), menempatkan langkah-langkah Pusat dan Pemda mematuhi UU No 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Perpres No.2 Tahun 2005 menempatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagai salah satu target capaian RPJMN. Fokus penilaian dan pemeriksaan dipilih karena standar pelayanan publik merupakan ukuran baku wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas. Pasal 54 UU No 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik menetapkan, terdapat sanksi mulai dari sanksi pembebasan dari jabatan sampai dengan sanksi pembebasan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik tidak memenuhi kewajiban menyediakan standar pelayanan publik layak. Pengabaian terhadap standar pelayanan publik juga akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif. Dalam jangka panjang, pengabaian terhadap standar pelayanan publik potensial mengakibatkan menurunnya kredibilitas peranan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan pelayanan publik. Penilaian kepatuhan ini untuk mengingatkan kewajiban penyelenggara negara agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat berbasis fakta dan metodologi pengumpulan data yang kredibel (evidence-based policy) III. HASIL PENILAIAN KEPATUHAN: Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik Tahun 2016 mencakup kepatuhan di Kementerian, di Lembaga Negara, di Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan di Pemerintah Kabupaten/Kota. Khusus untuk kepatuhan di Pemprov di Indonesia, ORI telah menilai dan memeriksa kepatuhan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 33 Pemprov, termasuk DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok. Apa hasilnya? a. 13 Pemprov (39,39 %) masuk dalam “zona hijau” dengan predikat kepatuhan “tinggi”. b. 13 Pemprov (39,39 %) masuk dalam “zona kuning” dengan predikat kepatuhan “sedang”. c. 7 Pemprov (21,21 %) masuk dalam “zona merah” dengan predikat kepatuhan ”rendah”. Pemprov raih predikat kepatuhan “tinggi” dalam “zona hijau” yakni: 1. Jawa Timur; 2. Kalimantan Timur; 3. Sulawesi Selatan; 4. Lampung; 5. Sumatera Barat; 6.Riau; 7. Kalimantan Selatan; 8.Bali; 9.Jawa Tengah; 10. Bengkulu; 11. Bangka Belitung; 12.Sumatera Selatan; dan, 13. Kalimantan Tengah. Pemprov raih predikat kepatuhan “sedang” dalam “zona kuning”yakni: 1.Jawa Barat; 2. NTT; 3. Sumatera Utara; 4. DKI JAKARTA; 5. NTB; 6. Papua Barat; 7.Sulawesi Barat; 8. Kepulauan Riau; 9. Sulawesi Tenggara; 10. Kalimantan Barat; 11. Sulawesi Tengah;12. Sulawesi Utara; dan, 13. Aceh. Pemprove raih predikat kepatuhan “sedang” dalam “zona merah” yakni: 1. Jambi; 2. Banten; 3. Maluku; 4. DI Yogyakarta; 5. Maluku Utara; dan, 6. Papua. IV. POSISI PEMPROV DKI JAKARTA Posisi Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok sungguh tidak sesuai dengan apa yang digembor-gemborkan para pendukung buta Ahok selama ini. Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok ternyata dimata lembaga negara ORI ini hanya meraih predikat kepatuhan “sedang” atau “zona kuning”, bahkan masih di bawah Pemprov NTT. Ironis sekali, peringkat Pemrov DKI masih di bawah Pemprov NTT. Jika dibandingkan sesama Pemprov peraih predikat “sedang”, Pemprov DKI Jakarta ternyata pada posisi nomor 4 (empat) terendah. Sementara jika diurut berdasarkan keseluruhan Pemprov dinilai atau diperiksa ORI, posisi Pemrove DKI Jakarta harus mau menerima kenyataan berada pada nomor urut 17 jauh di bawah Pemprov Bangka Belitung (meraih nomor 11). Data, fakat dan angka ini mudah-mudahan dapat mengubah sikap sepihak para pendukung buta Ahok dan berhenti gembor-gembor Ahok berprestasi pada aspek pelayanan publik rakyat DKI Jakarta. Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP ( NSEAS)

APAKAH AHOK BERPRESTASI ASPEK PELAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEKERJAAN UMUM?

I. PENGANTAR: Debat terbuka Paslon kedua hari ini, Jumat 27 Januari 2017, KPU DKI akan mengusung Tema: 1. Pelayanan Umum/publik; 2. Pembangunan Kawasan Kota; dan 3. Reformasi Birokrasi. Khusus topik "Pelayanan Umum", mengacu Perda No.2 Thn 2012 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2013-2017, mencakup bidang: 1.Pendidikan;2.Kesehatan; 3.Pekerjaan Umum;4.Perumahan Rakyat; 5.Penataan Ruang; 6.Perhubungan;7.Lingkungan Hidup; 8.KB dan Keluarga Sejahtera; 9.Ketenagakerjaan;10.Koperasi dan UMKM; 11.Penanaman Modal; 12.Otonomi Daerah,dll; 13.Komunikasi dan Informatika; dan 14.Perdagangan. Baru aspek pelayanan umum, ada 14 bidang, cukup banyak !!!. Belum lagi aspek Pembangunan Kawasan Kota dan Reformasi Birokrasi. Paslon Ahok dan Djarot sbg "Incumbent" tentu akan berkilah, Kami bukan saja baru dan masih wacana, tetapi sudah "bekerja nyata"! Berkilah hak mereka, tetapi apakah mereka selama 4 tahun sebagai Gubernur/Wakil Gubernur DKI berprestasi atau berhasil selenggarakan urusan aspek pelayanan umum ? Inilah data, fakta dan angka utk jawab pertanyaan dasar ini. Untuk pertama kita bahas bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Tulisan ini dimaksudkan sebagai informasi alternatif bagi rakyat DKI dan menambah pemahaman kritis ttg kinerja Ahok urus pemerintahan DKI selama ini. Setidaknya, sebagai informasi pembanding bagi informasi dari pendukung buta Ahok bahwa Ahok sudah bekerja nyata dan berprestasi urus pelayanan umum. Sebagai informasi pembanding, tentu perlu mendapat kritikan substantif dari pendukung buta Ahok agar lebih berkualitas. NSEAS butuh kritikan substantif, bukan hanya soal prosedural sepele. II. PENDIDIKAN: Berdasar sumber pendapat.id, kondisi pendidikan Gubernur Ahok sbb: 1. Aliran listrik SMAN 48 diputus karena menunggak tagihan PLN. Hal ini terjadi pada 26 Sekolah. 2. 2012, Fauzi Bowo mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun. Didukung tiga program pendamping untuk BOS, yaitu BOP diperluas untuk SMA/SMK Swasta, Bantuan Operasional Buku (BOB), dan Bea Siswa Rawan Putus Sekolah (BRPS). BOP hibah diberikan kepada Sekolah harus menggratiskan biaya anak didik. BRPS bantuan sosial kepada individu siswa, dapat digunakan untuk mengcover biaya lain. Saat menjadi Wagub, Ahok berkeberatan dengan adanya sekolah gratis. Saat menjabat sebagai Gubernur, Ahok menghilangkan program BOP Swasta, hanya menjalankan program KJP memiliki model seperti BRPS. Nasib sekolah swasta terlunta-lunta dan dikeluhkan. Akibatnya: a. Siswa bersekolah dengan SPP di atas jumlah alokasi KJP harus menanggung biaya tambahannya sendiri. Siswa miskin hanya dapat sekolah di sekolah SPP terjangkau.b. Ada perbedaan kualitas sekolah. c. Terdapat kebutuhan siswa selain keperluan sekolah & harus membantu orang tua menjadi tidak terpenuhi. Ini berpotensi membuat siswa memilih tidak bersekolah sejak awal. d. Bantuan social diberikan ke Individu, juga rawan untuk dipolitisasi. Dalam perjalanan KJP, tidak selalu mulus. Ahok sempat menuding maling seorang Ibu bertanya terkait KJP. 3. 47 persen sekolah di DKI pernah disebut dalam kondisi rusak. 4. Sekitar 823 gedung sekolah juga pernah disebut tidak layak pakai. 5. Terdapat kasus UPS, Ahok sempat menyangkal dalam Sidang, tetapi ngaku juga menanda tangani dokumen anggaran terkait UPS. 6. Proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak. 2013-2015, proyek ini diduga dikorupsi. Kini masih dalam proses penyelidikan. 7. Penghentian BOP untuk sekolah swasta membuat filosofi sekolah gratis hilang. Kualitas pelayanan Pemprov DKI dari kriteria teknologi dan informatika utk memajukan pendidikan, ternyata gagal mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebanyak 12 daerah mendapat penghargaan Anugerah Kihajar 2016 (November 2016). DKI dibawah Gubernur Ahok tidak termasuk didalamnya. Anugerah tersebut menilai bagaimana pemerintah provinsi dan daerah menerapkan peranan teknologi dan informatika dalam memajukan pendidikan. Pada penghargaan yang kelima ini, empat provinsi peraih penghargaan tersebut yakni Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pada tingkat Kota juga tidak ada Kota di lingkungan DKI mendapatkan penghargaan. Ada tujuh kota mendapat penghargaan, yakni Gorontalo, Bontang, Balikpapan, Jambi, Pontianak, Ternate, dan Surabaya. Sedangkan Kerinci menjadi satu-satunya kabupaten meraih anugerah tersebut. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Ari Santoso menuturkan, Kihajar menjadi wadah tahunan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat mempublikasikan karya, inspirasi, dan memperoleh informasi terkini. Kihajar dapat memotivasi para Gubernur, Wali kota dan Bupati untuk membangun infrastruktur pendidikan berbasis komputer dan internet. Tahapan penganugerahan didahului dengan proses penilaian selama 2 bulan. Tim penilai berasal dari universitas, Pustekkom Kemendikbud, dan pakar teknologi informasi dan komunikasi Penilaian mencakup kebijakan, program, dan implementasi sudah berhasil direalisasikan. Melalui anugerah ini, siswa, guru, sekolah dan pemerintah daerah sudah bekerja dengan keras dalam mendayagunakan TIK untuk pendidikan sehingga pantas mendapat apresiasi tinggi. III. KESEHATAN: Kesehatan Kinerja Ahok terkait sektor kesehatan juga tidak terlalu baik. Berdasarkan RPJMD DKI Jakarta (2013-2017), Angka Usia Harapan Hidup (AHH) sebesar 76,40 tahun (2013), 76,50 tahun (2014), 76,60 tahun (2015), 76, 70 tahun (2016), dan 76,80 tahun (2017). Dari capaian AHH, berapa capaian Ahok tahun 2015? Hanya 72, 20 tahun !!!. Masih kurang 4,40 tahun. AHH pada masa Ahok tahun 2015 adalah 72.20 tahun atau 72.43 dalam rumus IPM (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2016). Bahkan capaian AHOk utk AHH ini menurun jika dibandingkan masa Foke (2011); AHH 76.3 tahun atau 73.35 tahun dalam rumus IPM (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012). Dari indikator AHH, Ahok ternyata tak berprestasi dan bahkan gagal. IV. PEKERJAAN UMUM 1. Di bawah Gubernur Ahok, pembangunan infrastruktur terhenti. Kondisi infrastruktur masih berantakan. Kalaupun terdapat kemajuan, hanya berkisar “taman terbuka”, sebagian besar dibiayai korporasi/swasta atas nama CSR. Belum ada pembangunan infrastruktur strategis benar-benar terealisir, kecuali sejumlah proyek faktual “mangkrak”, berhenti dan akhirnya dicoret dari RAPBD. 2. Proyek Waduk Marunda mangkrak, bahkan berhenti total. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres, akhirnya dicoret. 3. Proyek Waduk Brigif mangkrak. Proyek sudah ada sejak Gubernur Jokowi, tapi tak kunjung beres, akhirnya dicoret. Proyek Waduk Jagakarsa mangkrak. 4. Proyek waduk di Pondok Ranggon mangkrak. Padahal proyek sudah ada sejak Gubernur DKI Jokowi, tapi tidak kunjung beres, akhirnya dicoret. 5. Proyek waduk di Kampung Rambutan di Jakarta Timur mangkrak. Proyek sudah ada sejak Gubernur Jokowi, tapi tak kunjung beres. September 2016, proyek belum mencapai 50%, akhirnya dicoret. 6. Proyek Waduk Rawa Kendal mangkrak. Proyek sudah ada sejak Gubernur Jokowi, ditargetkan selesai 2014, akhirnya dicoret. Proyek Waduk Rorotan mangkrak. Proyek sudah ada sejak Gubernur Jokowi, tapi tak kunjung beres. 7. Proyek Waduk Cengkareng (Kalideres) mangkrak. Proyek sudah ada sejak Gubernur Jokowi. 8. Proyek Waduk Giri Kencana Cilangkap mangkrak. Proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur Jokowi, tapi tak kunjung beres. 9. Proyek Waduk Cimanggis mangkrak. Proyek Revitalisasi Waduk Rawa Lindung mangkrak. Proyek ini sudah ada sejak Gubernur Jokowi, belum kunjung beres. 10. Proyek Pintu Air Waduk Rawa Babon mangkrak. 11. Proyek SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) di delapan Pulau Pemukiman Kepulauan Seribu mangkrak. 12. Proyek Stadion baru Persija di Taman BMW (Jakut) sesuai janji Pilkada 2012 mangkrak, gugat menggugat lahan. Akhirnya Ahok mengakui tidak bisa diselesaikan. 13. Proyek Pembangunan Trotoar Jaksel ditargetkan selesai Desember 2015, ternyata Desember 2015 baru selesai 30%. Tak kunjung rampung hingga tenggat ditetapkan. Masuk kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Jaksel. 14. Proyek Pembangunan Terowongan Santa di Jakarta Selatan mangkrak, akhirnya dicoret. Proyek Pembangunan Simpang di Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta Utara mangkrak, akhirnya dicoret. 15. Proyek pembangunan Simpang Jalan Panjang di Jakarta Barat mankrak, akhirnya dicoret. Proyek MRT tidak bisa selesai pada 2012-2017 & bahkan dipastikan tidak dapat beroperasi pada 2018. 16. Proyek LRT Jakarta, pada Januari 2015, Ahok memastikan, dua rute akan dibangun pada tahun 2015, tapi hingga saat ini belum ada pembangunan. Pada Maret 2016, diberitakan proyek ini mangkrak & PT. Jakpro diminta menggandeng BUMN. Pada Juni 2016, akhirnya dilakukan ground breaking proyek dan direncanakan akan mulai dikerjakan pada September 2016. Tapi, lagi-lagi proyek ini terhenti karena terganjal persoalan aturan tidak memungkinkan BUMD menunjuk pemenang lelang secara langsung. Meski Ahok menyebut 17 Oktober 2016 akan ditetapkan pemenang lelang, hingga saat ini belum ditetapkan dan proyekpun belum bisa dieksekusi pada tahun 2016. Hampir 2 tahun proyek LRT Jakarta gagal dieksekusi sesuai rencana awal. 17. Proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur mangkrak. Pembebasan lahan gagal dijalankan, bahkan dikalahkan pada PTUN. 18. Proyek Kampung Deret sebagai penataan pemukiman kumuh sesuai janji kampanye Pilkada 2012, hanya jalan masa Jokowi, masa Ahok mangkrak. Proyek Kampung Susun sesuai janjin kampanye Pilkada 2012, tidak pernah direalisasikan. 19. Proyek menjadi 15 Koridor Busway sesuai janji Pilkada 2012 tidak terealisasi. Jokowi mampu menambah satu koridor baru (koridor 12), sedang Ahok tak satu koridor pun. 20. Proyek penambahan 1.000 Busway sesuai janji pilkada 2012, tidak terealisasi. Ahok menjabat (2014-2015), hanya mampu menambah 72 bus dan mendapat 30 bus sumbangan pengusaha. Malah bikin masalah, korupsi. Ternyata bus-bus baru dalam kondisi rusak. 21. Proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah mangkrak. Padahal tinggal melanjutkan tender Foke yang tertunda karena transisi pemilihan Gubernur (2012). 22. Proyek Mall Khusus untuk PKL: Proyek sesuai janji pilkada 2012, tidak pernah terealisasi. V. KESIMPULAN: Sesungguhnya data, fakta dan angka bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum aspek pelayanan umu/publik menunjukkan, sekalipun Ahok sudah diberi kesempatan menjadi Gubernur dengan Anggaran jauh lebih besar (dua kali lipat) ketimbang era Fauzi Bowo, Ahok tidak berprestasi bahkan dapat dinilai “gagal”. NSEAS berharap, melalui Debat Paslon Jumat 27 Januari 2017 ini, masing-masing Paslon dapat mencari sebab-sebab kegagalan Pemprov DKI urus bidang-bidang aspek pelayanan umum ini. Setelah itu, merumuskan solusi atau arahan program tidak mengalami kegagalan ini di masa mendatang. Tentu saja Paslon Ahok-Djarot secara jujur mau merima kenyataan kegagalan mereka selama ini urus bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.

ASIA TENGGARA, PERSAINGAN AS-CINA DAN DINAMIKA POLITIK KEKUASAAN INDONESIA

I. GAMBARAN UMUM ASIA TENGGARA 1. Posisi dan Letak Geografis Posisi dan letak geografis kawasan Asia Tenggara berada di antara Benua Australia dan Samudera Pasifik dengan iklim tropis. Adapun batas kawasan Asia Tenggara, yakni: 1) Utara: Negara Cina; 2) Selatan: Negara Timor Leste, Benua Australia dan Samudra Hindia; 3) Barat: Negara India, Bangladesh, dan Samudra Hindia; 4) Timur: Negara Papua Nuigini dan Samudera Pasifik. Asia Tenggara menjadi strategis karena berada di antara dua samudera, menghubungkan negara-negara Barat dan Timur. Luas wilayah daratan dari Asia Tenggara sekitar 4.817.000 KM2. Perairan laut sekitar 5.060.100 KM2. Asia Tenggara terdiri beberapa negara kepulauan, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam. Myanmar, Laos, Kampuchea, Vietnam dan juga Timor Leste. Indonesia adalah negara terbesar dan terluas, termasuk daratan. Terkecil adalah Singapura. Semua negara Asia Tenggara terhimpun ke dalam organisasi ASEAN. Timor Leste sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia telah mengajukan diri menjadi anggota ASEAN walaupun oleh beberapa pihak, atas alasan politis, negara ini dimasukkan ke kawasan Pasifik. Secara geografis (dan juga secara historis) sebenarnya Taiwan dan pulau Hainan juga termasuk Asia Tenggara, sehingga diikutkan pula. Namun, karena alasan politik Taiwan, dan pulau Hainan lebih sering dimasukkan ke kawasan Asia Timur. Kepulauan Cocos dan Pulau Christmas, terletak di selatan Jawa, oleh beberapa pihak dimasukkan sebagai Asia Tenggara meskipun secara politik berada di bawah administrasi Australia. Sebaliknya, Pulau Papua dimasukkan sebagai Asia Tenggara meskipun secara geologi sudah tidak termasuk benua Asia. Asia Tenggara, terutama Indonesia, berada pada” ring of fire” atau cincin api: suatu jalur di muka bumi dimana di area tersebut terdapat sejumlah besar gunung api aktif dan kejadian gempa bumi sebagai hasil dari aktifitas tektonik atau pergerakan lempeng-lempeng tektonik di muka bumi. Sebagai area sangat dipengaruhi oleh aktifitas tektonik maka daerah ini merupakan daerah rawan gempa bumi dan mayoritas gempa merusak terjadi di sepanjang jalur ini. Terdapat dua Jalur cincin api atau ring of fire di muka bumi, yaitu Circum Pacific Ring of Fire dan Circum Mediterranea Ring of Fire. Asia Tenggara terkena jalur Circum Pasific Ring of Fire. 2. Kependudukan Secara demografi, penduduk Asia Tenggara multiras, multietnis dan multikultural. Menurut para Antropog, suku bangsa tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dari dua ras: Pertama, Ras Negroid menempati Semenanjung Melayu dan wilayah Negara Filipina. Kedua, Ras Mongoloid, menempati Kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ras Mongoloid ada di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Proto Melayu (Melayu Tua), menurunkan suku Batak, Dayak, dan Toraja; 2) Deutro Melayu (Melayu Muda), menurunkan suku Bali, Jawa, dan Minangkabau. Di Asia Tengara ditemukan sangat banyak macam suku. a. Kampuchea: Khmer (94 %), Cina (4%), Vietnam (1%), lainnya (kebanyakan Cham, 1 %). b. Laos: Lao Daratan Rendah (56 %) dan Lao Theung (34 %), Lao Soung (10%). c. Myanmar: Burma (68 %), Shan (9%), Karen (6%), Rakhine (4%), lainnya (termasuk suku Cina dan Indo-Arya 13 %). d. Thailand: Thai (75 %), Tiongkok (14 %), Melayu (4%), Khmer (3%), lainnya (4%). e. Vietnam: Vietnam (88%), Cina (4%), Thai (2 %), lainnya (6%). f. Brunei:Melayu (69%), Cina (18 %), Pribumi Brunei (6 %), lainnya (7%). g. Filipina: Filipino (80%), Cina (10%), Indo-Arya (5%), Eropa dan Amerika (2%), Arab (1 %), lainnya (2%). h. Indonesia:Jawa (41,7%), Sunda (15,4%), Melayu (3,4%), Madura (3,3%), Batak (3.0%), Minangkabau (2,7%), Betawi (2,5%), Bugis (2,5%), Banten (2,1%), Banjar (1,7%), sukBali (1,5%), Sasak (1,3%), Makassar (1,0%), Cirebon (0,9%), Cina (0,9%), Aceh (0,43%), Toraja (0,37%), sisanya ratusan suku kecil dari Rumpun Melanesia dan Melayu-Polinesia. i. Malaysia: Melayu dan Orang Asli (60%), Tcina (30%), Tamil (6,4%), lainnya (2%). j. Singapura: Cina (76%), Melayu (15%), Indo-Arya (7%), lainnya (2%). k. Timor Leste: Austronesia, Melayu, Portugis Eropa. Agama penduduk Asia Tenggara sangat beragam, dan tersebar di seluruh wilayah. Agama Budha menjadi mayoritas di Thailand, Myanmar, Laos , Vietnam dan Kampuchea. Agama Islam dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, Malaysia, dan Brunei dengan Indonesia menjadi negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia. Agama Kristen menjadi mayoritas di Filipina dan Timor Leste. Di Singapura, agama dengan pemeluk terbanyak adalah agama dianut oleh orang Cina seperti Buddha, Taoisme, dan Konfusianisme. Walau begitu, di beberapa daerah, ada kantong-kantong pemeluk agama bukan mayoritas seperti Hindu di Bali dan Kristen di Maluku dan Papua atau Islam di Thailand dan Filipina bagian Selatan. 3. Poros Maritim Dunia Poros Maritim Dunia mulai menjadi percakapan di kalangan analisis, pengamat dan politisi Indonesia, sejak Jokowi selaku Presiden mengkampanyekan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Apa itu? Poros Maritim Dunia merupakan sebuah gagasan strategis diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan mengarungi dua samudera, bangsa bahari sejahtera dan berwibawa. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Presiden Jokowi memaparkan lima pilar utama: Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia dikampanyekan oleh Jokowi harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa identitas, kemaKMuran, dan masa depan, sangat ditentukan oleh bagaimana bangsa Indonesia mengelola Samudera. Kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun Tol Laut,Pelabuhan Laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, “Diplomasi Maritim” mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan (agenda pembangunan). Bersama-sama harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Kelima, sebagai negara menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran. II. TEORI POWER DALAM ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Dalam ilmu hubungan internasional dikenal konsep dasar “kepentingan nasional”. Konsep ini menjelaskan dan memahami perilaku politik internasional. Politik luar negeri suatu negara dipengaruhi “kepentingan nasional” sebagai “tujuan” mendasar dan paling menentukan. Bagi teoritisi politik internasional, pencapaian kepentingan nasional menyebabkan kehidupan negara akan berlangsung stabil dan baik dari segi politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, dll. Selanjutnya, teoritisi politik internasional acapkali menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar “power” atau “kekuasaan”. Power atau kekuasaan bermakna, segala sesuatu dapat mengembangkan dan memelihara kontrol satu negara terhadap negara lain baik secara individual maupun kolektif. Hubungan kekuasaan dan pengendalian ini dapat melalui cara halus (kerjasama) atau kasar (paksaan). Kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk “bertahan hidup” dalam politik internasional. Dalam memahami level analisis dalam politik internasional, kepentingan nasional sebagai dasar tujuan politik luar negeri suatu negara dapat dianalisis berdasarkan level analisis “negara bangsa”. Intinya, aktor politik luar negeri suatu negara adalah negara bangsa berdasarkan kepentingan nasional. Di lain fihak, salah satu level analisis lain yakni “sistem internasional” sebagai penentu. Level analisis ini mengenal konsep “polar” sebagai pesebaran power. Yaitu: 1. Sistem Uniporal untuk satu pusat power/kekuasaan . 2. Sistem Bipolar untuk dua pusat power. 4. Sistem Multipolar untuk empat atau lebih pusat power. Jenis sistem ini sangat bergantung pada persebaran power negara di suatu kawasan atau seluruh dunia. Satu hal paling penting dari teori sistem multipolar (empat atau lebih pusat power/kekuasaan) yakni mengacu pada konsep “negara-bangsa”. Teori ini menunjukkan, negara-bangsa adalah fenomena eurocentrik dan mekanik, pada skala lebih besar, "globalis" dalam tahap awal. Seluruh ruang dunia saat ini dipisahkan menjadi wilayah negara-bangsa merupakan konsekuensi langsung dari penjajahan, imperialisme, dan proyeksi model Barat atas seluruh umat manusia. Konsep negara bangsa ini mengalami “kemerosotan” dan “pengerusan” akibat berkembangnya perspektif “globalisasi” dalam studi hubungan internasional. Perspektif globalisasi berupaya meminimalkan “peran” negara bangsa. Globalisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional ke arah negara bangsa tetap mempertahankan masing-masing identitas, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain. Globalisasi juga dapat bermakna sebagai “internasionalisasi”, “ liberalisasi”, “universalisasi”, “westernisasi”, dan “hubungan transplanetori dan suprateritorial”. Globalisasi sebagai sebuah proyek diusung oleh negara-negara adikuasa (superpower). Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk paling mutakhir. Negara-negara kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti sosial politik, budaya, juga agama dll. Dinamika politik ekonomi di Asia Tenggara ditentukan persaingan antara AS dan sekutunya (Barat) dengan Cina-Rusia dan sekutunya (Timur). Persaingan antar dua kekuatan raksasa ini sesungguhnya dipengaruhi kepentingan nasional masing-masing negara terlibat sebagai sarana dan sekaligus tujuan untuk “bertahan hidup” dalam politik internasional. III. KEPENTINGAN AS DAN CINA DI ASIA TENGGARA 1. Kepentingan AS Pada pinsipnya AS memiliki kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara. AS menilai Asia Tenggara dan juga Indonesia memiliki posisi krusial. AS perlu membina hubungan kuat dengan negara-negara ASEAN seperti Singapore, Filipina dan Vietnam, memiliki posisi strategis untuk mengepung pengaruh Cina di Asia Tenggara. Khususnya Singapora dinilai berlokasi sangat ideal untuk menguasai “choke points” (titik-titik kunci) seperti Selat Malaka, serta akses menuju Vietnam dan Filipina. Diharapkan, bisa membantu AS membangun superioritas udara atas jalur-jalur di Laut Cina Selatan. Ada beberapa kepentingan dan kebijakan AS di Asia Tenggara: a. Asia Tenggara memiliki arti geopolitik dan geostrategis penting pada persaingan alur laut paling kritis di dunia. Lebih dari AS $ 1,3 triliun barang dagangan diangkut melalui Selat Malaka dan Selat Lombok. Diperkirakan hampir separoh dari nilai perdagangan dunia, termasuk minyak krusial dari Teluk Persia ke Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Untuk mengamankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan AS dan sekutu-sekutunya, sangat tergantung pada kemampuan memelihara kehadiran di Asia Tenggara dan pengaruh AS, serta terbukanya akses tanpa hambatan ke jalur-jalur laut di kawasan itu. b. Asia Tenggara memiliki potensi kandungan minyak dan gas bumi serta tingkat produksi lebih besar ketimbang dibayangkan. Cadangan minyak dan gas bumi di Asia Tenggara belum sepenuhnya diketahui. Fokus utama dan sasaran strategis AS adalah penguasaan cadangan minyak dan gas bumi diprediksi punya kandungan cukup besar. c. Setiap gangguan atau pengalihan terhadap alur pasokan minyak akan mengakibatkan pengaruh berdampak menghancurkan ekonomi Asia Timur, dan pada perkembangannya dampak turunan terhadap AS. Perlu dan bahkan keharusan dibuatnya kebijakan mencegah intervensi kekuatan pesaing lain, terutama Cina dan Rusia. AS berupaya menguasai kawasan ini, sehingga pengawasan atas alur laut mempunyai nilai kunci, atau “choke points”. Di seluruh Asia Tenggara AS akan menempatkan diri pada posisi mampu menekan Cina. d. Kebijakan AS memperkuat kehadiran militer di kawasan ini sehingga mampu menghadapi tantangan klaim Cina di Laut Cina Selatan dan pulau-pulau dipersengketakan seperti Spratley dan Paracel. Dilaksanakan program pelatihan bersama sekawasan Asia Tenggara didukung oleh infrastruktur efektif dan program bantuan terhadap para sekutu, khususnya Filipina. e. Kebijakan normalisasi hubungan militer dengan Indonesia secara penuh dan memulihkan pengalihan perlengkapan militer dan suku cadang dalam rangka mencegah kemerosotan kemampuan pertahanan Indonesia. f. AS di bawah Presiden baru Donald Trump cenderung bersikap “keras” menghadapi Cina di Asia Tenggara, termasuk di Laut Cina Selatan. Rex Tillerson, Calon Menlu AS, dengan jelas mengecam pembangunan pulau buatan oleh Cina di Laut Cina Selatan. Baginya, Cina seharusnya dilarang mendekati pulau buatan dibangun di laut Cina Selatan. Tillerson meyamakan pulau buatan Cina di Laut Cina Selatan dengan pencaplokan wilayah Crimea di Ukraina oleh Rusia pada 2014 lalu. “Kita akan memberi sinyal jelas kepada Cina bahwa, pertama, pembangunan pulau harus berhenti, dan kedua, anda tidak diperbolehkan mengakses pulau-pulau itu”, terang Tillerson seperti dilansir News.Com.an dan Reuters (13 Januari 2017). AS menegaskan, akan melindungi kepentingan AS di Laut Cina Selatan. Bahkan, Trump akan mengejar hegemoni di laut Cina Selatan dan tidak akan menarik diri dari kawasan itu. Bahkan, ada prediksi pengamat, AS akan menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan pembangunan pulau buatan oleh Cina di Laut Cian Selatan sedang berlangsung kini. g.Tindak lanjut sikap AS ini, Kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson dan armada tempurnya muncul di Laut China Selatan untuk patroli. Kapal induk itu membawa puluhan pesawat jet tempur. Pajabat Angkatan Laut AS, Laksamana James Kilby yang berada di kapal induk USS Carl Vinson mengatakan patroli akan terus dilakukan angkatan laut AS di Laut CHina Selatan untuk memastikan kebebasan bernavigasi. ”Kami telah beroperasi di sini di masa lalu, kami akan beroperasi di sini di masa depan, kami akan terus meyakinkan sekutu kami,” kata Kilby, AP, 4/3/2017. Kapal induk itu sejatinya pernah patroli di sekitar kawasan sengketa di Laut China Selatan, 18 Februari 2017. Kapal dengan berrat 97.000 ton itu diikuti dengan kapal perusak yang dilengkapi rudal; USS Wayne E Meyer. Kapal USS Carl Vinson diduga membawa lebih dari 60 pesawat, termasuk pesawat jet tempur F-18. ”Kita akan terus menunjukkan bahwa perairan internasional adalah perairan di mana setiap orang dapat berlayar, di mana setiap orang dapat melakukan perdagangan dan jadi lalu lintas pedagang dan itulah pesan yang kami ingin tinggalkan dengan orang-orang,” ujar Kilby. Menurut laporan Reuters, sekitar 30 jet tempur, helikopter dan pesawat lainnya telah lepas landas dari dek kapal USS Carl Vinson pada Jumat kemarin. Kapal induk ini berlayar sekitar 400 mil laut sebelah timur dari Kepulauan Hainan, China, dan sebelah timur laut dari Kepulauan Paracel. Komentar Kilby muncul beberapa hari setelah China dilaporkan sedang memasang sistem rudal pertahanan di pulau-pulau buatannya di kawasan sengketa di Laut China Selatan. https://international.sindonews.com/read/1185294/42/bawa-puluhan-jet-tempur-kapal-induk-as-muncul-di-laut-china-selatan. h. AS memiliki ratusan perusahaan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Umunya bergerak di sekitar Migas dan pertambangan. Namun, tidak sedikit juga aset-aset perusahaan atau individual AS diinvestasikan di sektor mikro ekonomi seperti Saham. Karena itu, AS berusaha sekuat tenaga mempertahankan pengaruh di Indonesia dan mendukung kekuatan politik anti Cina agar menjadi penguasa negara pro lebih ke AS ketimbang Cina. Berbagai upaya baik terbuka maupun tertutup akan dilakukan AS untuk mencapai sasaran pengaruh di Indonesia, termasuk mendukung Calon Presiden tertentu dan menolak Calon Presiden lain dalam Pilpres 2019 mendatang. i. Inggris adalah sekutu permanen AS. Inggris juga punya kepentingan sama dgn AS di kawasan Asia Pasifik, terutama jalur transportasi laut perdagangan Inggris. NUSANTARANEWS.CO, 3 Maret 2017 membeberkan, Asisten Kepala Staf Pertahanan United Kingdom Laksda Simon Ancona melakukan kunjungan ke kantor Kementrian Pertahanan (Kemhan) RI di Jakarta. Sejak tahun 2012 lalu, antara Indonesia-Inggris telah melakukan kerjasama pertahanan antarkeduanya. Hal ini dikuatkan dengan penandatangan MoU kerjasama yang mengatur kerjasama di bidang pendidikan, intelijen, pertukaran informasi dan beberapa kerjasama lainnya. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan navy to navy talk serta diserahkannya 3 unit kapal Multi Role Light Frigate (MRLF) yang dinamai KRI Bung Tomo yang saat ini sedang melaksanakan operasi di Libanon. Simon Ancona saat bertandang ke kantor Kemhan RI mengharapkan agar dapat dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas kemungkinan memperluas bidang kerjasama di bidang pertahanan menguntungkan kedua negara. Pemerintah Inggris menganggap kerjasama pertahanan dengan Indonesia walaupun tidak merupakan negara berada dalam satu kawasan ini sangat penting. Karena tidak dapat dipungkiri, perdagangan laut dilakukan Inggris sebagian besar melalui kawasan Asia Pasifik. Jalur perdagangan laut di kawasan Asia Pasifik sangat penting bagi kepentingan perekonomian Inggris. Hal itu menyebabkan stabilitas keamanan di kawasan ini sangat penting bagi Pemerintah Inggris. Karena itulah Pemerintah Inggris terus melakukan pembicaraan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama ini semata-mata untuk mendukung tercapainya stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. 2. Kepentingan CINA Sebagaimana AS, Cina juga memiliki kepentingan dan menjadikan vital atas kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini terutama sebagai jalur perairan terpenting dan strategis di dunia, khusus membawa sumberdaya energi dan bahan baku lain ke Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Cina menyadari betul bahwa sepertiga minyak mentah diperdagangkan di dunia melewati perairan Asia Tengagara. Dewasa ini Cina terlibat di dalam sejumlah sengketa perbatasan terutama Spartly (Nansha) dan Paracel (Xisha), dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei. Adapun di kawasan utara, di Laut Cina Timur, Cina bersengketa dengan Jepang atas Kepulauan Senkaku. Beberapa kepentingan dan kebijakan Cina di Asia Tenggara: a. Saat ini sebagai salah satu negara pengguna energi/migas terbesar di dunia, Cina amat mencemaskan keamanan jalur pasokan laut mereka di Selat Malaka, membentang 800 KM (500 mil) di antara pulau Sumatera Indonesia dan Semenanjung Melayu (Malaysia) dan menyempit hanya 2,4 KM (1,5 mil) lebarnya di Selat Singapura, mengarah ke Laut Cina Selatan. b. Sebagaimana Amerika, Rusia, Jepang dan India, Cina menyadari betul, saat ini sekitar 70 % perdagangan dunia bergerak melintasi Samudera Hindia antara Timur Tengah dan Asia Pasifik. Seperempat perdagangan minyak mentah dunia melewati Selat Malaka, Asia Tenggara. c. Cina mempunyai sasaran strategis menguasai wilayah-wilayah berada di jalur Laut Cina Selatan, merupakan Jalur Sutra Maritim. Untuk mengimbangi pengaruh AS begitu kuat secara militer di Asia Tenggara, dan menguasai Jalur Sutra Maritim, Cina punya doktrin kemaritiman dikenal dengan “String of Pearl”. d. Kebijakan Cina lebih menekankan pola perang Asimetris (nirmiliter) dalam menguasai wilayah-wilayah bernilai strategis secara geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Sasaran perang asimetris ini ada tiga: a) Membelokkan sistem sebuah negara sesuai arah kepentingan kolonialisme. b) Melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat. c) Menghancurkan food security (ketahanan pangan) dan “energy security” (jaminan pasokan dan ketahanan energi) suatu negara, selanjutnya menciptakan ketergantungan negara target terhadap negara lain di bidang “food and energy security”. e. Salah satu kunci Cina lebih kuat dari AS, karena untuk mewujudkan ”China Dream”, menjadi simbol kebangkitan etnis/ras Cina, Xi Jinping (Presiden Cina) dan Li Keqiang (PM Cina), maka Cina-Hongkong dan Macau harus saling bekerjasama dan saling melengkapi. Cina tetap menganggap Huaren dan Huaqiao (warga Cina perantauan) menjadi aset penting mengejar “China Dream” . Kebijakan Cina, semua elemen Cina di manapun berada adalah “satu bangsa” melalui “program cultural nationalism”. f. Cina melaksanakan kebijakan Turnkey Project Management, sebuah model investasi asing ditawarkan dan disyaratkan oleh Cina kepada negara peminta kredit atau utang pendanaan dari Cina dengan “sistem satu paket.” Artinya mulai dari SDM (Tenaga Kerja) level manajemen, konsumsi, teknisi mesin, tenaga ahli, tenaga kerja trampil dan bahkan tenaga kerja kasar (kuli) disediakan atau berasal dari Cina (RRC). IV. PERSAINGAN AS-CINA Pergeseran Kawasan Persaingan Secara geopolitik persaingan global antar AS dan Cina (RRC)-Rusia telah bergeser dari kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, ke kawasan Asia Pasifik. Artinya, Asia Pasifik menjadi “medan perang” baru berbagai kepentingan negara adikuasa. Sebagai bagian dari Asia Pasifik, Asia Tenggara, Laut Cina Selatan dan Indonesia tentunya otomatis juga akan menjadi “sasaran arena persaingan” berbagai negara adikuasa. Ketika persaingan global AS-Cina semakin menajam di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara, memiliki implikasi atau berdampak langsung terhadap Indonesia. Bahkan, dinamika politik ( termasuk perebutan kekuasaan negara) dan ekonomi dalam negeri Indonesia tidak terbebas dari dinamika persaingan global AS-Cina dimaksud. Munculnya Cina sebagai negara adikuasa regional baru kurun waktu 10 - 15 tahun ke depan dapat meningkatkan persaingan AS-Cina di Asia Tenggara, sekaligus meningkatkan potensi konflik bersenjata (militer). AS dan Cina sama-sama mempunyai “kebijakan strategis” dan “doktrin pertahanan-keamanan” dalam rangka menguasai wilayah strategis khususnya Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. AS mempunyai doktrin disebut “the US Commission on Ocean Policy”, sedangkan Cina mempunyai doktrin disebut “the String of Pearl” sebagai rencana strategis untuk menguasai Jalur Sutra. V. DINAMIKA POLITIK KEKUASAAN INDONESIA 1. Perang Asimetris Sasaran Perang Asimetris dalam perspektif politik (kolonialisme) global, Indonesia diletakkan sebagai: a. Pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju. b. Pasar bagi barang jadi dihasilkan oleh negara-negara industri maju. c. Pasar untuk pemutaran ulang kelebihan kapital diakumulasi oleh negara-negara industri maju. d. Faktor geoposisi silang di antara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia mutlak harus kondusif, aman dan nyaman bagi keberlangsungan lalu lintas pelayaran antar negara bahkan antar benua. e. Terdapat 80% perdagangan dunia melalui Indonesia; 50% tanker minyak dunia. f. Indonesia kini sesungguhnya menjadi sasaran proxy war (lapangan tempur) baik bagi Cina maupun AS. Namun, proxy war dilakukan secara asimetris (non militer). Hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Cina sesungguhnya memasuki ‘era baru” saat Presiden SBY dan Presiden Cina, Xi Jinping, menandatangani perjanjian kerjasama Oktober 2013 di Jakarta. Selama ini hubungan kerjasama Indonesia-Cina hanya bidang perdagangan, namun sejak penandatangan ini meningkat ke arah industrialisasi dan pembangunan non perdagangan seperti infrastruktur, transportasi enerji, keuangan dan pariwisata. Pada 2014, Rezim SBY-Boediono melalui Pilpres digantikan Rezim Jokowi-JK. 2. Indonesia Berpaling ke Cina Di bawah Rezim Jokowi-JK hubungan kerjasama ekonomi meningkat pesat bahkan Indonesia cenderung berpaling ke Cina. Rezim Jokowi-JK cenderung berpaling ke Cina, bermula dari pertemuan antara Jokowi dan Presiden Cina (RRC) Xi Jinping, di sela-sela acara KTT Asia Afrika (KAA) ke-60, di Jakarta Convention Center, 22 April 2015. Dalam pertemuan itu, Jokowi ingin memastikan Cina dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, meliputi pembangunan 24 pelabuhan laut, 15 bandar udara (airport), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (KM), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 KM, dan pembangunan pembangkit listrik (powerplan) berkapasitas 35 ribu megawatt. Ada kesepakatan Indonesia-Cina terkait bantuan pembangunan infrastruktur. Di bidang keuangan, di bawah Rezim Jokowi-JK, utang luar negeri Indonesia terhadap Cina tumbuh 56,61 %. Pada Januari 2015 utang Indonesia ke Cina AS $ 8,55 miliar, sementara per Januari 2016 tumbuh menjadi AS $ 13,65 miliar, melejit 59 %. Dari lima negara kreditor besar Indonesia, hanya utang ke Cina saja mengalami kenaikan selama tahun terakhir. Sementara itu, utang ke Singapura, Jepang, AS dan Belanda sama-sama menurun (Bank Indonesia, Maret 2016). Selanjutnya, pada September 2016, diperkirakan utang Indonesia ke Cina melonjak hingga 46,09 %. Jika Juli 2015 jumlah utang ke Cina sebesar AS $ 9,69 miliar, maka Juli 2016 menaik AS $ 4,47 miliar menjadi AS $ 14,17 miliar (Bank Indonesia, 2016). Jika tahun 2015 Cina masih berada di peringkat kelima sebagai negara kreditor terbesar, pada Juli 2016 Cina sudah di peringkat ketiga terbesar. Dari lima Kreditor dimaksud, tercatat hanya utang Indonesia ke Cina dan Jepang mengalami kenaikan. Sisanya mengalami penurunan. Investasi Cina di bidang keuangan dan infrastuktur, terutama pelabuhan, akan bermanfaat bagi Cina dari segi geopolitik dan geostrategis Cina. Cina memandang amat penting untuk menjaga jalur laut ke Hongkong, Shenzhen, Guangzhou, dan pelabuhan Cina lain agar tetap terbuka dan bebas dari segi keamanan laut. Hal ini selaras dengan doktrin “String of Pearl” Cina dengan gagasan dasar, yakni sebagai doktrin penguasaan maritim kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah-wilayah melewati Laut Cina Selatan. Berdasarkan skema Cina tentang penguasaan geopolitik jalur sutra, Indonesia termasuk mata-rantai penting menjadi sasaran strategis dan perang asimetris Cina. Metode digunakan dalam bentuk investasi dan bantuan (utang), termasuk pembangunan infrastruktur. 3. Cina memiliki kepentingan utk memecahkan masalah utang dirinya sendiri. Sebuah sumber menggambarkan kini kondisi ekonomi Cina tidak menggembirakan. Ekonomi China tengah berada di bawah tekanan utang raksasa, nilainya mencapai US$28,2 triliun, atau sekitar Rp366 ribu triliun. Ini 100 kali utang luar negeri Indonesia. Padahal, menurut dia, utang China telah meningkat sangat pesat sejak 2007. Peningkatannya mencapai US$ 20,8 triliun. China menguasai dua pertiga dari peningktan utang global dalam rentang waktu 2007-2014 sebesar US$ 57 triliun. Sekarang utang ekonomi China mencapai 286% terhadap GDP negaranya dan terus meningkat. Apalagi pertumbuhan ekonomi China terus merosot, semula sempat 7%, tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh 6% dan tahun-tahun berikutnya hanya akan capai 4 %. Kondisi ekonomi China merupakan alarm bagi ekonomi global. Karena jika utang raksasa China jatuh, maka puing krisis 2008 yang melanda ekonomi AS akan terulang di China. Asia yang paling terdampak,” pungkas dia.Dengan utang sebesar itu, Cina berpotensi menjadi penyebab krisis global seperti AS pada saat tahun 2008. Cina memanfaatkan Indonesia bagaikan "pelampung penyalamat" dengan menyerahkan semua proyek infrastruktur raksasa kepada China. Dengan memegang kontrak infrastruktur itu, beserta hak atas tanah, maka China bisa mengagunkan kontrak dengan Indonesia ke pasar keuangan global dan membentuk kembali gelembung keuangan China. Infrastruktur raksasa seperti tol laut, tol darat, pelabuhan, bandara, kereta api, monorel, MRT, dll. digadaikan ke Chinam Padahal, kata Sumber tersebut, semua itu adalah infrastruktur yang menelan dana sekitar ratusan triliun rupiah. 4. Dampak Indonesia Berpaling ke Cina Bagaimanapun terdapat dampak Jangka Pendek, Menengah dan Panjang dari meningkat pesar hubungan ekonomi Indonesia-Cina ini. a. Dampak Jangka Pendek: 1) Berbondong-bondong Masuknya Tenaga Kerja Cina Cina akan mendatangkan ribuan tenaga kerja dan akan berbondong-bondong migrasi secara massal dari Cina. Hal ini menyebabkan hilangnya peluang lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dan bahkan bisa terjadi “konflik manifest” rakyat Indonesia dengan kelompok Tenaga Kerja Cina datang ke Indonesia. 2) Issue Politik Kebangkitan Komunisme Implikasi jangka pendek ini menimbulkan polemik dan persepsi publik adanya kebangitan Komunisme. Argumentasi utama adalah RRC sebagai negara beridologi Komunisme tentu akan membantu bangkitnya kembali Komunisme di Indonesia. Hal ini menyebabkan meningkatnya keresahan dan kecaman rakyat Indonesia anti Komunisme, terutama kelompok Islam politik, mantan perwira dan TNI, serta kaum terpelajar didikan Barat terhadap kebijakan Rezim Jokowi-JK terkait kerjasama ekonomi Indonesia-Cina dan pada gilirannya mengurangi legitimasi politik Rezim Jokowi-JK. Rezim Jokowi-JK perlu mengelola dan mengendalikan issue politik kebangkitan Komunisme ini agar tidak menjadi konflik manifest. 3) Issue Politik Proyek Pulau Palsu (Reklamasi) Pantai Utara DKI Kini sudah muncul polemik dan persepsi negatif terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, tentang pembangunan pulau palsu (reklamasi). Pembangunan pulau palsu ini diklaim sebagai upaya untuk memindahkan rakyat Cina ke Indonesia dengan memberi permukiman dan perumahan. Gelombang rakyat Indonesia anti kebijakan pembangunan pulau palsu ini semakin meningkat dan dinilai sebagai ancaman bagi kedaulatan dan kelanjutan NKRI. Rezim Jokowi-JK perlu mengelola dan mengendalikan issue politik pulau palsu ini agar tidak menjadi konflik manifest. 4) Issue Politik Asing,Aseng dan Asong Issue politik asing, aseng dan asong menguasai kehidupan ekonomi politik Indonesia telah menjadi perbincangan di publik baik melalui media sosial, media massa maupun disksui publik. Issue ini semakin membesar dan meluas sesuai dengan berkembangnya issu berbondong-bondong tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia dan penguasaan sebagian besar sumberdaya Indonesia oleh kelompok konglomerat Cina (Taipan). Issue ini juga dapat meningkatkan kecaman dan penolakan terhadap kegiatan ekonomi Cina di Indonesia sebagai realisasi kerjasama ekonomi Indonesia-Cina. Rezim Jokowi-JK perlu mengelola dan mengendalikan issue politik asing, aseng dan asong ini agar tidak menjadi konflik manifest. 5) Issue Politik Penyeludupan Narkoba dan PSK dari Cina Issue politik penyeludupan narkoba dan masuknya PSK (Pelacur) dari Cina telah menjadi polemik dan perbincangan publik akhir-akhir ini. Telah muncul issue di kalangan rakyat Indonesia, ditingkatkannya hubungan kerjasama ekonomi dengan Cina menyebabkan meningkatnya pemasokan narkoba ke Indonesia dari Cina. Selanjutnya, muncul issue meningkatnya jumlah PSK (Pelacur) masuk ke Indonesia dari Cina. Rezim Jokowi-JK perlu mengelola dan mengendalikan issue politik penyeludupan narkoba dan PSK (Pelacur) dari Cina ini agar tidak menjadi konflik manifest. b. Dampak Jangka Menengah: Yakni Indonesia niscaya dibanjiri berbagai produk konsumen dan sejenis dari Cina dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan (hidup) kalangan pekerja asal Cina dimaksud. Bagaimanapun juga, membanjirnya produk konsumen dan sejenis dari Cina akan membawa dampak negatif terhadap kondisi kehidupan usaha industri produk konsumen dan sejenis dalam negeri. Ada perkiraan, satu dua tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara konsumen produk Cina dengan harga lebih murah ketimbang produk lokal. Dikhawatirkan, para investor asing akan mengalihkan investasi dan dana dari Indonesia ke Cina dan Vietnam. Akibatnya, terjadi pengangguran besar-besaran tenaga kerja/buruh lokal. c. Dampak Jangka Panjang: Yakni Cina akan memperoleh hak mengelola pelabuhan minimum 30-an tahun atau bahkan lebih. Artinya, bahwa sistem pengelolaan baik di pelabuhan laut maupun (bandara) udara akan dikendalikan Cina. Simpul-simpul strategis Indonesia terkait transportasi untuk distribusi barang dan jasa dalam kendali dan kontrol Cina. Hal ini dapat membawa dampak negatif terhadap kondisi kedaulatan dan peran negara dalam pengelolaan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat madani di Indonesia. Jika pada prakteknya keputusan mendasari Rezim Jokowi-JK berpaling ke Cina semata-mata atas dasar pertimbangan “keuntungan ekonomi”, maka Indonesia berpotensi untuk “tergadai” melalui “skema investasi asing” Cina dan semakin kehilangan “martabat” dan “kedaulatan” sebagai negara bangsa dalam politik internasional. 5. Perebutan Kekuasaan Negara Pilpres 2019 Dinamika politik ekonomi di Asia Tenggara ditentukan persaingan AS-Cina. Persaingan ini dipengaruhi kepentingan nasional masing-masing negara adikuasa tersebut. Secara geopolitik persaingan global antar negara adikuasa, yaitu antara AS dan Cina (RRC)-Rusia, telah bergeser dari kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, ke kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Artinya, Asia Pasifik menjadi “medan perang” baru berbagai kepentingan negara-negara adikuasa. Indonesia sebagai negara bangsa di kawasan Asia Tenggara otomatis akan menjadi “sasaran arena persaingan” berbagai negara adikuasa. Untuk memperkuat kehadiran militer di kawasan, AS akan kembali mempengaruhi penguasa negara Indonesia dengan mendukung kekuatan-kekuatan politik pro AS dan anti Cina di Indonesia, terutama kelompok pensiunan perwira tinggi militer seperti group SBY (Perwira Militer Pensiunan), group Prabowo (Perwira Militer Pensiunan), group Cendana (keluarga dan pendukung Mantan Presiden Indonesia Orde Baru, Soeharto), TNI/Polri, Islam politik umumnya turunan dari Partai Masyumi (Orde Lama), kelompok politisi Parpol non aliran Islam dan Marhaenisme turunan Partai Golongan Golkar (Orde Baru), kaum terpelajar didikan Barat khususnya AS. Kelompok-kelompok politik ini pada prinsipnya anti Komunisme dan lebih pro AS ketimbang Cina. Khusus bagi kelompok Islam politik, Cina masih dipercaya memiliki ideologi Komunisme dan akan tetap mempengaruhi kebangkitan Komunisme di Indonesia. Meningkat pesatnya hubungan kerjasama ekonomi Indonesia di bawah Rezim Jokowi dengan Cina, mempercepat kristalisasi dan pengelompokan kekuatan-kekuatan polirtik menjadi dua kekuatan rakasasa politik, yakni kekuatan raksasa pro AS dan kekuatan raksasa pro Cina. Kedua kekuatan raksasa ini akan bertarung dalam perebutan kekuasaan negara pada Pilpres 2019 mendatang. Sekalipun Pilpres masih tiga tahun lagi, tetapi suasana politik sekarang ini mulai menunjukkan beragam indikasi ke arah kristalisasi dan polarisasi dua kekuatan raksasa dalam dinamika politik Indonesia. Sebagai pertanyaan utama buat peserta Latihan ini: di manakah posisi HMI di tengah-tengah dua kekuatan raksasa dimaksud? -------------- *Tulisan ini hasil penyempurnaan dari sebuah makalah kontribusi pada kegiatan “Latihan Kader II Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat”, Pusdiklat Graha Insan Cita (GIC), Depok, Jawa Barat, Jumat 27 Januari 2017. MUCHTAR EEFENDI HARAHAP: • Alumnus (1982) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UGM,Yogyakarta. • Ketua Dewan Pendiri dan Peneliti Politik/Pemerintahan NSEAS (Network for South East Asian Studies).

KRIMINALISASI TOKOH POLITIK ISLAM: PELEMAHAN KEKUATAN ISLAM POLITIK DLM PERTARUNGAN KEKUASAAN NEGARA

Belakangan ini muncul semacam fenomena kriminalisasi tokoh politik Islam, ulama, ustad atau habib. Fenomena ini sesungguhnya acap kali_ muncul dlm sejarah politik Indonesia, termasuk era reformasi. Mengapa mereka lakukan? Kekuatan anti Islam politik sesungguhnya tidak rela dan takut kalau kekuatan Islam politik memegang tampuk kekuasaan negara. Beragam alasan mengapa mereka tidak mau kekuatan Islam politik berkuasa. Pada era Orde Baru kekuatan Islam politik direkayasa menjadi melemah melalui fusi parpol2 Islam ke dalam satu parpol, yakni PPP. Rezim Orde Baru tidak memberi izin bagi terbentuknya parpol Islam berbasis Masyumi yang sesungguhnya di bawah pengaruh M.Natsir. PPP pun selalu alami konflik elite buatan Rezim Penguasa Orde Baru, yang dua tahun terakhir ini alami lagi. Pada era reformasi parpol Islam diberi izin terbentuk dan ikut pemilu. Tetapi, secara individual tokoh2 politik potensial pegang kekuasaan negara di"kpk" an sehingga masuk penjara dan bagi kelompok anti Islam kemudian menggunakan politisi Islam sbg koruptor. Sekarang ini masa kekuasaan Rezim Jokowi, tokoh2 Islam formal sudah ditinggal ummat Islam sebagai panutan dan beralih pada tokoh Islam nonformal, disebut sebagai ulama, ustad dan habib. Aksi Bela Islam I, II dan III sebagai bukti pemimpin panutan Islam kearah pemimpin Islam nonformal. Kekuatan anti Islam politik tidak mau dan takut kepentingan kekuasaan mereka menghilang karena menguatkan kekuatan ummat Islam pimpinan nonformal ini, terutama ummat Islam klas menengah perkotaan.Sebagai klas menengah baru, mereka lebih mandiri dan cenderung tidak bergantung pada negara dalam perolehan sumber pencaharian/pendapatan, bahkan tidak suka masuk ke dalam dunia kepartaian juga sebagai anggota legislatif. Agar kekuatan Islam ini melemah dan tidak menjadi ancaman pads Pileg dan Pilpres 2019 mendatang, maka kelompok anti Islam politik yang sedang berkuasa kini menggunakan "lembaga negara" dan media massa seperti Majalah Berita Nasional dan TV tertentu pendukung Rezim kekuasaan untuk mengkriminalisasi tokoh2 Islam nonformal ini. Sedangkan Tokoh2 Islam formal tidak perlu lagi di"kpk"an atau diperlemah karena sudah memang lemah dan "tersandera" secara politik. Itulah sebabnya permasalahan rakyat dan ummat menjadi tidak sbg bahan kritis dan oposisional Parpol berbasis Islam di legislatif, khususnya DPR RI. Kriminalisasi ulama atau pemimpin Islam politik non formal adalah salah satu kegiatan strategis Rezim kekuasaan dapat memperlemah kekuatan Islam dalam perebutan kekuasaan negara khususnya pada Pilpres 2019. Para pemimpin Islam nonformal ini tidak bisa di"kpk"an karena memang bukan sebagai penyelenggara negara atau juga korporet penyogok penyelenggara negara. Apa harus dilakukan umat Islam menghadapi kriminalisasi Ulama ini ? Ummat Islam klas menengah perkotaan harus terus menerus mengkritisi dan mengecam tentang kriminalisasi ulama oleh rezim kekuasaan ini. Harus melakukan penekanan publik (public pressures) terhadap penguasa negara agar tidak lakukan kriminalisasi, bukan saja terhadap ulama, ustad dan habib, juga siapa saja aktor kritis dan oposisional terhadap penguasa negara. Sementara itu, perlu ada kampanye publik agar lembaga negara seperti Polri dan TNI tidak menjadi alat bagi penguasa negara untuk menekan rakyat yang tidak mendukung penguasa negara. Polri dan TNI harus didorong untuk kembali pada posisi sebenarnya, yakni alat negara bukan alat penguasa negara. Target aksi klas menengah perkotaan yakni terbentuknya opini publik penolakan kriminalisasi dgn berbagai argumentasi dan rasionalisasi berbasis hukum maupun non hukum. Tentu sebelumnya terbentuk opini publik bahwa Rezim kekuasaan sedang melakukan kriminalisasi ulama dan pemimpin politik Islam dalam rangka mempertahankan kekuasaan mereka pd pilpres 2019 mendatang. Tekanan publik adalah satu cara demokratis dan legal untuk mempengaruhi kebijakan penguasa sehingga tidak lakukan kriminalisasi. Kita ketahui, ummat Islam klas menengah perkotaan dominan tidak mendukung politik Rezim berkuasa, termasuk Ahok sebagai Gubernur DKI karena nista Islam. Umat Islam tidak perlu mencemaskan kondisi pribadi dan keluarga ulama yg diskriminalisasi krn sesungguhnya mereka memiliki kemampuan ideologis dan aluturistik Kekuatan anti Islam Politik ini sesungguhnya tidak takut sama Habib Rizieq. Mereka hanya takut dgn kebangkitan kekuatan Islam politik yang terbukti pada aksi bela Islam I, II dan III yang anti komunisme, sekularisme dan neo Nasakom. Fenomena kebangkitan Islam politik ini sangat potensial meminggirkan mereka dari struktur kekuasaan negara ke depan. Habib Rizieq hanya salah satu tokoh yg mereka rekayasa untuk melumpuhkan atau memperlemah kekuatan Islam. Kekuatan anti Islam politik tidak ada pilihan lain kecuali lakukan kriminalisasi politik ulama untuk memperlemah. Tetapi, pilihan strategis mereka tidak akan berhasil. Salah satu sebabnya, ummat Islam politik dlm perjalanan sejarah, semakin ditekanpaksa semakin menguat dan membesar. Kedua, peta politik nasional dan internasional kini membuat kekuatan Islam politik berkoalisi dengan perwira militer seperti SBY group, Prabowo Group atau Cendana Group dukungan AS untuk runtuhkan rezim kekuasaan kini via pilpres 2019. Apakah kriminalisasi ini kerjaan konspirasi asing? Sy sulit menjelaskan apakah kriminalisasi ulama sebagai kerjaan konspirasi asing. Teori konspirasi hanya terbatas dlm penyajian issue, bukan fakta. Bisa saja kita berpikir ada konspirasi asing. Tetapi, fakta kita jumpai ulama diadukan ke Polri, lalu Polri memeriksa ulama bisa hanya interview, bisa juga sudah masuk area ke status tersangka. Polri adalah pembantu Presiden. Krn itu, fakta menunjukkan lembaga bekerja adalah lembaga negara di bawah kekuasaan rezim kekuasaan. Bagaimana kasus menimpa Habib Rizieq? Dimata saya, Habib Rizieq bukan hanya sebagai Aktivis, Pengamat, Ilmuwan atau Cendikiawan, tetapi beliau sudah sebagai seorang " Ideolog Islam". Sebagai Ideolog, dia telah melakukan pengorganisasian ummat Islam di dalam FPI sebagai satu kekuatan politik. Tahap berikutnya, insysAllah Habib Rizieq meningkat menjadi Ulama umat Islam Indonesia, melewati FPI. Kasus Habib diperiksa Polri krn beragam aduan dari pihak lawan/kelompok masyarakat anti Habib, sungguhnya hal yang harus dihadapi Habib karena sikap permanennya menentang kezaliman dan aliran komunisme dan pemikiran sesat menurutnya. Kasus menimpa Habib Rizieq bagi pribadi Habib, sy percaya betul, siap dia hadapi apapun resikonya krn dia ideolog Islam dan punya konsep jelas tentang kehidupan kini dan esok dlm perspektif Islam, bukan sekulerisme. Kasus Habib Rizieq ini membawa resonansi percepatan kebangkitan umat Islam Indonesia berbasis klas menengah perkotaan, bukan klas bawah rural pertanian/perdesaan, untuk perebutan kekuasaan negara.

KLAIM TUJUH PRESTASI GUBERNUR AHOK TANPA DATA DAN FAKTA

CATATAN: Selama Ahok berkuasa sebagai Gubernur DKI Jakarta, media massa dan medsos paling sering beberkan prestasi Ahok gusur paksa rakyat miskin DKI, dan juga bela habis pembangunan pulau- pulau palsu/reklamasi. Publik tidak pernah disodorkan data, fakta dan angka prestasi Ahok bidang infrastruktur/konstruksi. Tatkala memasuki era kampanye Pilkada DKI 2017, kalangan pendukung buta Ahok kehabisan akal utk buktikan prestasi Ahok kecuali penggusuran dan pulau palsu. Jika prestasi konflik dgn pejabat negara lain, sudah tak perlu lagi dibeberkan, dari mulai konflik dgn Walikota Jakarta Utara hingga Menko Maritim dan Wapres. Untuk menutupi kelemahan prestasi Ahok, lalu pendukung buta Ahok mengangkat beberapa proyek/kegiatan infrastruktur, dan aspek kelembagaan diklaim sebagai prestasi Ahok. Ironisnya, pendukung buta Ahok juga angkat prilaku politik Ahok sbg Gubernur berprestasi jujur, bersih dan tak mau terima uang sogok. Tetapi, mereka menghindar dari sejumlah keputusan politik Ahok sbg Gubernur yg menguntungkan pengembang dan fihak lain, secara teoritis disebut sbg "korupsi sandera negara". Korupsi semacam ini bukan ambil uang APBN atau APBD, tetapi dari korporasi2 yg memperoleh keuntungan bisnis dari keputusan Ahok. Sebagai contoh keputusan Pembangunan pulau palsu. NSEAS menyoal klaim prestasi Ahok versi pendukung buta Ahok berdasarkan data, fakta dan angka disajikan portal http//: pendapat.id, 1 Desember 2016. Berikut ini sajian pendapat.id. tentang tujuh klaim prestasi Ahok dimaksud. Sebelumnya, bagi pendukung buta Ahok suka ngeles atau berkilah soal sumber data, silakan baca catatan kaki dibawah tulisan ini (MEH). Jakarta telah berada pada era “pencitraan” dimana terkadang persepsi terlalu jauh berbeda dengan realita yang ada. Di negeri menganut sistem pemilihan suara terbanyak, terkadang banyak opini dihembuskan untuk mengaburkan fakta sebenarnya. Inilah tujuh klaim prestasi Ahok penguasa Jakarta dapat dikelompokan sebagai kisah berbeda antara persepsi dan realita yang ada. 1. Hanya di masa sang penguasalah, program “pengerukan” sungai benar-benar berjalan. Faktanya, program “pengerukan” sungai merupakan bagian dari masterplan pengendalian banjir yang memang dijalankan sejak sebelum penguasa berkuasa. Lebih uniknya, program tersebut merupakan program Pemerintah Pusat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 6 Proyek Penanganan Banjir Jakarta yang sudah & akan dikerjakan oleh Kementerian PU selama 2011-2016, meliputi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter (2011-2014), Penambahan pintu air Manggarai dan pintu air Karet serta optimalisasi Kanal Banjir Barat (KBB) (2012-2014), Normalisasi Kali Ciliwung lama (2012-2014), Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) (2013-2015), yang mengeruk & menormalisasi 13 sungai, Normalisasi Kali Ciliwung (2013-2016), dan Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (2013-2015)[1] Mengatakan hanya di masa penguasa Jakarta saat ini, program “pengerukan” sungai benar-benar berjalan juga keliru mengingat Penguasa Jakarta sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, juga telah melakukan beberapa kontribusi terkait penanganan banjir di Jakarta, seperti menyelesaikan Proyek Kanal Banjir Timur sepanjang 23.6 Km yang membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 ha daerah rawan banjir dan juga melakukan normalisasi 10 sungai (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012). Lebih lanjut, kenyataan sesungguhnya, pada penguasa Jakarta saat ini, justru pelaksanaan proyek penanganan banjir di Jakarta agak tersendat. Proyek JEDI dibagi menjadi 7 Paket pekerjaan dimana Pemda DKI bertanggung jawab atas tiga paket pekerjaan. Dari 7 Paket pekerjaan, 3 paket pekerjaan telah diselesaikan oleh Pusat sedangkan DKI baru menyelesaikan 1 paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya[2]. Sementara itu, proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur, yang panjangnya tidak sampai 2,5 Km, justru mangkrak di masa penguasa karena kegagalan penguasa membebaskan lahan sesuai prinsip-prinsip penggusuran yang baik sehingga dikalahkan dalam PTUN sehingga Pemerintah Pusat belum dapat melanjutkan[3] Jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “hanya di masa penguasa sekaranglah, program “pengerukan” sungai benar-benar berjalan”. 2. Hanya di masa sang penguasalah, penggusuran memperoleh solusi Faktanya, sejak tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, menyepakati untuk menjalankan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK)[4]. KKPK ini merupakan adopsi praktek internasional terkait penggusuran yang baik yang telah disetujui oleh Bank Dunia. KKPK berisi intinya meminimalkan permukiman kembali, harus mengganti tidak hanya aspek bangunan (fisik) tetapi juga aspek kesejahteraan & ekonomi yang hilang baik yang berada pada lahan milik negara/pemerintah maupun tidak, komunikasi yang intensif (dua arah) & terdapat persetujuan antara warga terdampak & pemda terkait apa yang akan dilakukan untuk pergantian, & jika terpaksa dilakukan pemindahan harus dipastikan bahwa lokasi pemindahan itu telah tersedia sebelumnya baru dipindahkan. KKPK disepakati diterapkan untuk proyek JEDI & Total Solution for Ciliwung, yaitu proyek normalisasi & penataan Kali Ciliwung[5]. Dua proyek yang memang baru dikerjakan setelah 2012. Artinya, penggusuran dengan solusi memang program yang sudah dirancang oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono & Gubernur Fauzi Bowo. Sebelum penerapan KKPK, penggusuran dengan solusi juga bukanlah hal baru. Pembangunan rusun juga dilakukan oleh Penguasa Jakarta sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, untuk menampung korban penggusuran proyek Kanal Banjir Timur. Tahun 2008, Gubernur Fauzi Bowo meresmikan Rusunawa Pulogebang. Rusunawa ini diperuntukkan untuk warga tidak mampu, termasuk korban penggusuran kanal banjir timur[6]. Selama periode 2007-2011, Fauzi Bowo membangun 12.337 rusun, terdiri dari Rusunami 3.366 Unit dan Rusunawa 8.971 Unit, yang di dalamnya terdapat Rusun Marunda dan Muara Baru (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012). Lebih lanjut, kenyataan sesungguhnya, penguasa Jakarta saat ini justru pernah berkeberatan memenuhi syarat KKPK minimal, yaitu membangun rusun sebelum menggusur warga, sehingga dikritik Bank Dunia[7]. Lebih lanjut, Studi LBH menunjukkan bahwa Tahun 2015, terdapat 113 penggusuran yang 8.145 KK & 6.283 unit usaha. Lebih dari 60% penggusuran tdk diberikan solusi apapun bagi warga. Lebih dari 80% dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah[8]. Lebih lanjut, mereka yang memperoleh rusun-pun, dikemudian hari ternyata ada kesulitan untuk membayar uang sewa[9] & memperoleh kondisi rusun yang tidak memadai[10]. Jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “hanya di masa penguasa sekaranglah, penggusuran memperoleh solusi”. 3. Penguasa sekarang memiliki kinerja yang baik Faktanya, parameter-parameter kunci kinerja penguasa sekarang justru buruk. Pada aspek ketimpangan ekonomi,  di masa Ahok selalu di atas 0.4 & di atas ketimpangan Nasional. Bahkan, BPS pernah sempat menyebut meningkat menjadi 0.46[11]. Hal ini lebih buruk dari Foke yg sempat membawa DKI mencapai ketimpangan ekonomi di bawah 0.4 meski pada 2012 mencapai 0.42. Ketimpangan ekonomi di masa Ahok selalu di atas 0.4 & di atas ketimpangan Nasional. Bahkan, BPS pernah sempat menyebut meningkat menjadi 0.46 (link). Hal ini lebih buruk dari Foke yg sempat membawa DKI mencapai ketimpangan ekonomi di bawah 0.4 meski pada 2012 mencapai 0.42. Pada aspek kemiskinan, Penguasa sekarang justru meningkatkan jumlah orang Miskin menjadi 384, 3 Ribu per Maret 2016[12] dari 363,2 Ribu per Maret 2012. Capaian ini lebih buruk dari capaian Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo) yang telah dicap gagal, dimana ia berhasil menurunkan kemisikinan dari dari 405, 700 jiwa (Maret 2007) menjadi 363,200 jiwa (Maret 2012)[13]. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, tahun 2015, Jakarta hanya tumbuh 5.88%. Pertumbuhan ini paling rendah sejak tiga tahun sebelumnya[14]. Capaian ini lebih buruk dari Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo) yang telah dicap gagal, yang rata-rata pertumbuhan 6.17% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012). Buruknya capaian ini diantaranya disebabkan serapan anggaran yang rendah (72.11%). Dan serapan yang rendah terjadi kembali pada tahun 2016[15]. Pada aspek kemacetan, kemacetan makin menjadi. Riset tempatkan Jakarta Kota paling macet di 178 Negara[16] Pada aspek banjir, penguasa sekarang masih gagal atasi banjir. Banjir saat ini bahkan telah menjangkau wilayah kerja sang Penguasa[17]. Pada aspek ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), Penguasa Jakarta saat ini gagal membuka RTH secara optimal. Tahun 2013-2015, Jakarta hanya mampu menambah RTH sebesar 73.43 Ha (24.28 Ha/Tahun). Lebih buruk dari Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, yang mampu menambah RTH 108.11 Ha sepanjang 2007-2011 (27.027 Ha/tahun) (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2013, 2014, & 2015). Pada aspek pengelolaan sampah & RTH dan pencemaran air & udara, Penguasa Jakarta saat ini juga gagal mengingat sepanjang 2014-2016, Hanya 1 kotamadya yang meraih Piala Adipura, yaitu Jakpus. Padahal Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura menggunakan dua parameter penilaian meliputi penilaian non fisik dan pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara. Hal ini lebih buruk dari capaian Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, dimana pada tahun 2012 saja berhasil mengantar 4 Kotamadya meraih piala Adipura & 1kotamadya sertifikat adipura serta meraih penghargaan adipura terbanyak, termasuk penghargaan pasar terbaik, taman kota terbaik, & status lingkungan hidup terbaik[18] Pada aspek kebakaran, Jakarta makin rawan kebakaran. Sampai tanggal 17 Oktober 2016, terjadi 949 Kejadian Kebakaran[19]. Capaian ini lebih buruk dari Foke, yang pada periode 2010-2011, terjadi kebakaran 1646 (823 Kejadian/tahun)[20]. Pada aspek keamanan, Hasil survei salah satu media terkemuka Inggris, The Economist, menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia[21]. Lebih lanjut, Lembaga Thomson Reuters Foundation merilis bahwa transportasi umum Jakarta tak aman untuk wanita. Jakarta menempati posisi kelima kota dengan angkutan umum paling tidak aman[22]. Selain dari parameter di atas, buruknya kinerja Penguasa Jakarta saat ini juga dilihat dari mangkraknya proyek-proyek strategis Pemda. Sebagai contoh dapat disebutkan 15 proyek yang mangkrak adalah sebagai berikut. Pertama, proyek monorail mangkrak & secara resmi dihentikan[23]. Kedua, proyek MRT tidak bisa selesai pada periode 2012-2017 & bahkan dipastikan tidak dapat beroperasi pada 2018. Capaian ini tentunya buruk mengingat Foke, yang telah dicap gagal, melakukan ground breaking 2012 dengan target operasi 2016, yang berarti Penguasa Jakarta saat ini harusnya dapat mencapai lebih baik[24] Ketiga, proyek ERP mangkrak dimana selama 4 tahun tidak kunjung berjalan[25]. Capaian ini tentunya buruk mengingat Foke, yang telah dicap gagal, sudah mempersiapkan master plan untuk dijalankan 2014[26]. Keempat, proyek penambahan koridor busway menjadi 15 koridor tidak terealisasi. Jokowi hanya mampu menambah sebuah koridor baru yaitu koridor 12 yang merupakan lanjutan pekerjaan Foke sedangkan Penguasa Jakarta saat ini belum menambah sebuah koridor pun. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menambah 4 koridor baru (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015) Kelima, proyek penambahan 1000 busway tidak terealisasi. Selama Penguasa Jakarta saat ini menjabat (2014-2015), hanya mampu menambah 72 bus dan mendapat 30 bus sumbangan pengusaha (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Keenam, proyek LRT setelah ground breaking mangkrak[27]. Ketujuh, proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur mangkrak[28]. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menyelesaikan Proyek Kanal Banjir Timur sepanjang 23.6 Km yang membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 ha daerah rawan banjir (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012). Kedelapan, proyek penataan pemukiman kumuh kampung deret mangkrak[29]. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, yang sukses merubah 274 RW kumuh dengan proyek MHT plus (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Kesembilan, proyek kampung susun yang pernah dijanjikan dalam kampanye Pilkada 2012 tidak pernah direalisasikan meskipun ide rancangan telah didiskusikan & diusulkan. Penguasa Jakarta dianggap ingkar janji[30] Kesepuluh, proyek pembangunan rusunawa senilai 2 Triliun sebanyak 3.000 unit batal[31]. Faktanya, sepanjang 2014-1015, Penguasa Jakarta saat ini hanya mampu membangun 3.587 unit Rusunawa (1.794/tahun) & hampir 28.9% Pusat yang membangun. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Fauzi Bowo, yang telah dicap gagal, dimana ia membangun 12.337 rusun (3.084/tahun), terdiri dari Rusunami (rumah susun milik sendiri) 3.366 Unit dan Rusunawa 8.971 Unit (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Kesebelas, Proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah mangkrak[32]. Padahal tinggal melanjutkan tender Foke yang tertunda karena transisi pemilihan Gubernur (2012)[33]. Capaian tersebut tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menyelesaikan proyek TPST Bantar Gebang yang mampu mengubah sampah menjadi listrik & diberikan penghargaan Anugerah Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM & membangun ITF Cakung Cilincing dengan teknologi mechanical biological treatment, yang mengubah sampah jadi kompos[34]. Kedua belas, proyek mall khusus untuk PKL mangkrak (LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Ketiga belas, proyek pemasangan 6000 CCTV jauh dari target (hingga Juni 2016, belum mencapai 56%) & juga CCTV dikeluhkan ada yang tidak berfungsi[35] Keempat belas, proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak[36] Kelima belas, proyek pembangunan waduk yang diwarisi dari masa Jokowi mangkrak[37] Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa sekarang memiliki kinerja yang baik”. 4. Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan pemerintahan yang transparan. Faktanya, standar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) & transparansi Pengelolaan Daerah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik & Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Hal ini berarti transparansi & keterbukaan publik adalah program yang memang diwajibkan & diinisiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih lanjut, Komisi Informasi Publik setiap tahun melakukan penilaian terhadap KIP berdasarkan standar UU Keterbukaan Informasi Publik. Fakta Tahun 2015 menunjukkan bahwa DKI tidak masuk 10 besar terkait hasil penilaian Komisi Informasi Publik[38]. Capaian ini lebih buruk dari Foke yang membawa DKI peringkat 2 KIP tahun 2012[39]. Sementara itu, terkait instruksi mendagri, kemendagri melakukan verifikasi setiap tahun terkait informasi anggaran yang harus dipublikasikan. Fakta menunjukkan bahwa hasil verifikasi Kemendagri pada Tahun 2015, DKI hanya memperoleh capaian 8.33% terkait informasi anggaran yang harus dipublikasikan[40]. Ini menunjukkan Jakarta masih belum transparan. Kondisi di atas berhubungan dengan APBD, selain itu salah satu yang tidak bisa dilepaskan adalah pengelolaan dana CSR Perusahaan. Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan dana CSR oleh Pemprov DKI tidak transparan[41]. Bahkan, salah satu partai pendukung Penguasa Jakarta tersebut secara terang-terangan pernah meminta agar penguasa Jakarta saat ini transparan dalam mengelola dana CSR (ttp://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/206881-pdip-dki-harus-transparan-terima-dana-csr). Ketidaktransparanan pengelolaan Dana CSR ini membuat penggunaan dana CSR sulit diketahui masyarakat. Sehingga kondisi akhirnya, ada yang mengagetkan saat penguasa mengatakan bahwa salah satu penggusuran dibiayai dengan dana CSR[42]. Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan pemerintahan yang transparan”. 5. Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan Pemerintahan yang bersih & anti korupsi Faktanya, Hasil audit TA 2015 membuahkan 50 temuan bermasalah senilai Rp30,15 triliun atau hampir 50% APBD DKI[43]. Kondisi ini membuat DKI Jakarta selama di bawah pemerintahan Penguasa saat ini selalu memperoleh status WDP, yang artinya lebih buruk dari status saat masih dijabat Fauzi Bowo (Foke). Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang sudah dicap gagal, dimana ia dapat membawa DKI berubah dari status Discleimer pada tahun 2007 menjadi WTP pada tahun 2011 & 2012[44]. Lebih lanjut, pada masa penguasa saat ini, muncul empat korupsi besar yang diduga mengkait pada Penguasa Jakarta saat ini. Sesuatu yang tidak terjadi pada saat Foke dalam Pilkada 2012, yang dengan kondisi tersebutpun ia tetap dianggap tidak bersih & korup. Keempat kasus tersebut adalah kasus UPS, kasus sumber waras, kasus rusun Cengkareng, & kasus reklamasi pantai. Pada kasus UPS, kasus ini berawal dari temuan BPK RI[45]. Penguasa Jakarta meski sempat mengelak terbukti ikut menanda tangani dokumen anggaran UPS[46]. Pada kasus sumber waras, kasus ini ditemukan oleh BPK RI bersamaan dengan kasus UPS. Penguasa Jakarta saat ini terlibat dalam proses pembelian sejak awal. Lahan yang dibeli ternyata masih dalam kondisi bersengketa[47]. BPK menyebutkan bahwa penyimpangan dalam kasus ini bersifat sempurna[48]. BPK juga menyebutkan bahwa hasil auditnya bersifat final & DKI harus mengembalikan kerugian negara[49]. Lebih lanjut, KPK yang disebut sudah menghentikan perkara ini ternyata mengatakan bahwa perkara ini masih terus berjalan[50]. Pada kasus rusun Cengkareng, kasus ini ditemukan oleh BPK RI & disebut Wakil Gubernur DKI sebagai kasus yang lebih besar dari kasus Sumber Waras[51]. Penguasa Jakarta saat ini memberikan disposisi terkait pembelian lahan secara langsung kepada BPKAD & Dinas Perumahan[52]. Uniknya, pembelian ini sebetulnya telah diingatkan tetapi tetap ngotot untuk membeli[53]. Saat ini, proses masih berlangsung di Bareskrim Polri[54]. Pada kasus Reklamasi, KPK menyebutnya sebagai grand corruption & kompleks sehingga butuh waktu untuk mengungkapnya[55]. Korupsi ini melibatkan Grup perusahaan Agung Podomoro, dimana Penguasa Jakarta saat ini sempat tidak berkeberatan disebut sebagai Gubernur Podomoro mengingat proyek-proyek yang dikerjakan untuk DKI[56]. Tetapi, setelah kasus terkuak, penguasa menjadi emosi jika disebut Gubernur Podomoro[57]. Kasus ini terkait raperda reklamasi dimana yang mengajukan raperda tersebut adalah Penguasa Jakarta saat ini[58]. Sunny (Staf Khusus Penguasa Jakarta saat ini) diduga menjadi perantara[59]. Lebih lanjut, disinyalir terdapat aliran dana ke Teman Ahok[60] Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan Pemerintahan yang bersih & anti korupsi”. 6. Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Jujur Faktanya, Dr. Ardi Wirda Mulia dalam dalam akunnya @awemany via twitter, Jumat 30 September 2016 telah menyebutkan tidak, hanya 1, 2, 3 atau 10 kebohongan yang dilakukan oleh Penguasa Jakarta saat ini tetapi 20 Kebohongan. Twit tersebut telah direkam dalam[61] Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Jujur”. 7. Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Berani terhadap siapa saja Faktanya, Penguasa Jakarta saat ini begitu berani terhadap rakyat kecil. Ia menggusuri rakyat kecil meskipun sudah diperintah PTUN hentikan tindakan[62] dan dikritik oleh Komnas HAM[63], Bank Dunia[64], dan  LBH[65]. Tetapi, kondisi ini berbeda ketika ia berhadapan dengan pengembang yang memang menurut penguasa banyak berkontribusi pada proyek DKI[66]. Sebagai contoh, meski diminta KPK menghentikan proyek reklamasi[67], Penguasa Jakarta saat ini tidak berani menghentikan proyek reklamasi karena takut dituntut Pengembang[68]. Ia juga tidak berani membongkar bangunan liar di pantai reklamasi meskipun tidak berIMB[69] Fakta juga menunjukkan bahwa Penguasa Jakarta saat ini memang belum menggusuri pemukiman elit yang disebut pengamat bermasalah[70]. Kondisi ini tentunya berbeda dengan Foke, yang sudah dicap sebagai Gubernur yang tidak berani terhadap pengembang, dimana ia terbukti tidak hanya melakukan penggusuran terhadap rakyat kecil, tetapi juga penggusuran terhadap pengusaha dalam hal ini berhasil merubah 27 SPBU menjadi Ruang Terbuka Hijau & memperoleh penghargaan dari MURI[71] dan Kementerian Lingkungan Hidup atas upaya tersebut[72]. Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Berani terhadap siapa saja” CATATAN NSEAS: Tulisan di atas hanya tujuh klaim Ahok berprestasi sbg Gubernur DKI tanpa data dan fakta, apalagi angka. Melalui media massa pendukung buta Ahok, selama ini kita temukan beragam klaim prestasi Ahok walaupun secara resmi sejumlah lembaga negara menilai kinerja Ahok buruk dan jelek, bahkan sangat buruk. Belum lagi sejumlah data, fakta, dan angka telah disajikan oleh beragam lembaga survei dan penelitian bahwa kinerja Ahok buruk, tetap saja pendukung buta Ahok mengkampanyekan Ahok berprestasi. Padahal mereka tidak pernah tunjukkan data, fakta dan angka pada urusan pemerintahan dan rakyat DKI apa Ahok berprestasi. Sampe saat tulisan ini dibuat, NSEAS masih menunggu satu saja urusan pemerintahan dan rakyat DKI benar2 Ahok berprestasi atau berhasil. Tentu ada argumentasi atau justifikasi dgn data, fakta dan angka yg relevan dgn urusan dimaksud. Selama ini cuma klaim2 tanpa data, fakta dan angka (MEH). Catatan Kaki: [1]http://m.tempo.co/read/news/2014/01/15/092544938/6-Proyek–Banjir-Ini-Bisa-Ringankan-Kerja-Jokowi [2] http://jufmp.com/#/progress [3]http://news.metrotvnews.com/metro/nbwd3xDk-pembangunan-sodetan-ciliwung-di-bidara-cina-mangkrak [4] Unduh di sini: https://konservasidasciliwung.files.wordpress.com/2012/06/3fbaa4ac7d88b011d1945c390e6c2b81.pdf [5]http://entertainment.kompas.com/read/2011/11/25/03014157/ciliwung.akan.ditata [6]https://m.tempo.co/read/news/2008/12/24/082152430/rusunawa-pulogebang-diresmikan-fauzi-bowo [7]https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-dunia-minta-ahok-lebih-manusiawi-saat-menggusur-warga [8]https://indonesiana.tempo.co/read/87991/2016/09/04/mgspalupi/penggusuran-paksa-itu-bukan-relokasi-guntur-romli [9]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/31/14311111/Warga.Kampung.Pulo.yang.Direlokasi.ke.Rusun.Kesulitan.Bayar.Sewa [10]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160413153531-20-123688/warga-pasar-ikan-bersesakan-di-rusun-rawa-bebek/ dan http://www.rappler.com/indonesia/129668-warga-marunda-relokasi-pasar-ikan [11]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/03/06380351/Ketimpangan.Ekonomi.di.Jakarta.Meningkat.Bank.DKI.Diminta.Beri.Keringanan.Pinjaman [12]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/07/19/65956/18/18/Era-Ahok-Jumlah-Orang-Miskin-Di-DKI-Meningkat [13]http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489 [14]http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/98 [15]http://jakarta.bisnis.com/read/20131206/77/190979/rendahnya-serapan-apbd-dki-hambat-pertumbuhan-ekonomi dan http://nasional.kompas.com/read/2016/08/04/11083771/ahok.yang.pertama.kali.ditegur.saat.jokowi.blakblakan.soal.serapan.anggaran.daerah [16]http://m.liputan6.com/bisnis/read/2323202/10-kota-termacet-di-dunia-jakarta-juaranya [17]http://news.liputan6.com/read/2605306/hujan-deras-kantor-ahok-kebanjiran [18]http://www.voaindonesia.com/a/dki-jakarta-raih-adipura-2012-terbanyak/1178619.html [19]http://www.jakartafire.net/home/index.php [20]http://www.beritasatu.com/megapolitan/89868-selama-2012-kasus-kebakaran-di-jakarta-meningkat-6-persen.html [21]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150129073701-20-28179/survei-jakarta-kota-paling-tak-aman-sejagat/ [22]http://www.rappler.com/indonesia/126624-transportasi-umum-jakarta-tak-aman-wanita [23]http://nasional.sindonews.com/read/957366/149/proyek-monorel-resmi-dihentikan-1422509062 [24]http://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/17071490/foke.resmikan.pencanangan.persiapan.pembangunan.mrt [25]http://metro.news.viva.co.id/news/read/740050-ahok-didesak-realisasikan-erp [26]http://www.beritasatu.com/megapolitan/65243-foke-erp-baru-bisa-diterapkan-dua-tahun-lagi.html [27]http://economy.okezone.com/read/2016/03/16/320/1337850/lrt-jakarta-mangkrak-jakpro-berencana-gendeng-adhi-karya [28]http://news.metrotvnews.com/metro/nbwd3xDk-pembangunan-sodetan-ciliwung-di-bidara-cina-mangkrak [29]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/05/14354331/Selama.2015.Tak.Akan.Ada.Pembangunan.Kampung.Deret.di.Jakarta [30]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/20/15454301/Komunitas.Ciliwung.Merdeka.Anggap.Ahok.Ingkar.Janji.soal.Warga.Kampung.Pulo [31]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/26/19353921/dki.batalkan.pembangunan.3.000.unit.rusun.tahun.ini.karena.dana.dari.pemerintah.pusat.dikurangi [32]http://www.beritasatu.com/megapolitan/391140-gagal-lelang-pembangunan-itf-sunter-dibatalkan.html [33]http://news.detik.com/berita/2081331/jokowi-akan-lanjutkan-proyek-pengolahan-sampah-itf-di-jakarta [34]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/10/18250785/pengolahan.sampah.cakung.sudah.berjalan dan http://m.viva.co.id/ramadan2016/read/46063-dki-resmikan-proyek-bantar-gebang [35]http://www.beritajakarta.com/read/32922/DKI_Perpanjang_Target_Pemasangan_6000_CCTV#.WEAqY-Z942x Dan http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/13/16362431/CCTV.Milik.Pemprov.DKI.untuk.Pantau.Jalan.Tak.Berfungsi [36]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/09/19/69170/18/18/-Rehab-45-Gedung-Sekolah-DKI-Batal [37]http://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/202079-pembangunan-19-waduk-di-jakarta-masih-mangkrak [38]http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/15/jakarta-tidak-masuk-10-provinsi-dengan-keterbukaan-informasi-yang-baik?page=2 [39]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2012/10/jamin-keterbukaan-informasi-dki-raih-penghargaan [40]http://keuda.kemendagri.go.id/transparansikeuangan/pages/8-hasil-verifikasi-b09-tpad-provinsi-tahun-2015 [41]http://poskotanews.com/2015/03/15/pemprov-dki-diminta-lebih-transparan-kelola-csr/ [42]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/05/12/o721bj365-ahok-sebut-penggusuran-kalijodo-terima-dana-csr-dari-pt-sinar-mas [43]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/06/04/63099/28/18/Kinerja-Ahok-Buruk-BPK-Temukan-Anggaran-Bermasalah-Rp30-Triliun [44] http://jakarta.bpk.go.id/?p=3173 dan http://jakarta.bpk.go.id/?p=1642 [45]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150821200711-12-73701/audit-bpk-soal-kasus-ups-jadi-acuan-baru-bareskrim/ [46]http://metro.sindonews.com/read/1082818/171/sidang-kasus-ups-ahok-tak-berkutik-ditunjukkan-bukti-ini-1454580078 [47]http://news.okezone.com/read/2016/07/14/337/1437632/sidang-perdana-sengketa-lahan-rs-sumber-waras-digelar-di-pn-jakbar [48]http://news.okezone.com/read/2016/06/20/337/1420241/bpk-penyimpangan-pembelian-lahan-rs-sumber-waras-sempurna [49]http://news.okezone.com/read/2016/06/22/337/1421905/rekomendasi-sumber-waras-mengikat-pemprov-dki-wajib-bayar-rp191-miliar [50]http://www.suara.com/news/2016/09/21/130956/kpk-blbi-century-dan-sumber-waras-belum-dihentikan [51]https://news.detik.com/berita/3243140/data-bpk-begini-kisah-pemprov-dki-beli-tanah-milik-sendiri-rp-668-m [52]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/21/11331221/menurut.sekda.ahok.disposisi.pembelian.lahan.cengkareng.barat.langsung.ke.bpkad.dan.dinas.perumahan [53]https://m.tempo.co/read/news/2016/06/27/063783308/sudah-diingatkan-dki-masih-ngotot-beli-lahan-cengkareng-rp-648-miliar [54]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160717132833-20-145202/bareskrim-periksa-15-saksi-kasus-korupsi-lahan-cengkareng/ [55]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/01/o4ymir361-kpk-korupsi-agung-podomoro-termasuk-grand-corruption [56]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/07/06290071/Ahok.dan.Sebutan.Gubernur.Agung.Podomoro [57]http://metro.sindonews.com/read/1099315/171/dulu-tak-marah-disebut-gubernur-podomoro-kini-ahok-emosi-1460087420 [58]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/26/07475601/Ahok.Ajukan.Raperda.Reklamasi.Pantai.Utara.Jakarta [59]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160411140608-20-123105/sunny-atur-pertemuan-ahok-dan-aguan-sebulan-sekali/ [60]https://m.tempo.co/read/news/2016/06/16/063780329/kpk-usut-rp-30-miliar-dari-pengembang-ke-teman-ahok [61] http://chirpstory.com/li/331024 [62]https://m.tempo.co/read/news/2016/08/02/083792667/gugatan-warga-bukit-duri-sah-ahok-tetap-gusur-tepi-ciliwung dan http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/28/19275581/Pemprov.DKI.Akan.Tetap.Gusur.Permukiman.di.Bidaracina.meski.Kalah.di.PTUN [63]http://news.okezone.com/read/2015/06/05/338/1160819/komnas-ham-sesalkan-ahok-ingkar-janji [64]https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-dunia-minta-ahok-lebih-manusiawi-saat-menggusur-warga [65]http://www.bantuanhukum.or.id/web/ahok-ingkar-janji-gusur-warga-tanpa-solusi/ [66]https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sebut-banyak-proyek-dki-dibiayai-hasil-kontribusi-pengembang.html [67]http://news.okezone.com/read/2016/04/01/337/1351873/buntut-ott-kpk-minta-reklamasi-teluk-jakarta-dihentikan [68]http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/17/takut-digugat-pengembang-ahok-tak-berani-hentikan-reklamasi-teluk-jakarta [69]http://news.okezone.com/read/2016/05/04/338/1380139/belum-ber-imb-ahok-enggak-berani-bongkar-bangunan-pulau-reklamasi [70]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150823101700-20-73876/pakar-perkotaan-rumah-ahok-harusnya-digusur-juga/ [71] http://muri.org/Refungsi-SPBU-menjadi-Ruang-Terbuka-Hijau-dengan-Jumlah-Terbanyak/ [72]http://metro.news.viva.co.id/news/read/168233-foke-spbu-saja-digusur-apalagi-taman-ria  

45 PROYEK STRATEGIS DKI JAKARTA MANGKRAK DI BAWAH GUBERNUR AHOK

CATATAN NSEAS: Kalangan pendukung buta Ahok suka klaim, Paslon Ahok berhasil dan sudah buktikan "kerja" di DKI. Sementara, dua Paslon pesaing lain belum bisa buktikan kerja mereka di DKI. Sesumbar pendukung buta Ahok ini mengesankan, Ahok telah terbukti membangun termasuk infrastruktur di DKI. Masalahnya, betulkah Gubernur Ahok telah kerja buktikan berprestasi khususnya pembangunan infrastruktur? Ternyata klaim pendukung buta Ahok ini hanya sesumbar dan memanipulasi data, fakta dan angka sesungguhnya. Di bawah Gubernur Ahok selama ini, ternyata DKI alami 45 proyek strategis "mangkrak/terhenti" alias gagal tidak tepat waktu. Data, fakta dan angka ttg mangkrak/terhenti proyek strategis ini bersumber yg telah NSEAS edit dari: pendapat.id, Desember 15, 2016. Bagi yg ragu, khusus pendukung buta Ahok suka soalkan hal prosedur, bukan substansi, bisa lanjut baca sumber data pada referensi/ catatan kaki di bawah tulisan ini (MEH). Tulisan ini menggunakan sudut pandang sama dalam memandang proyek/program strategis mangkrak atau bermasalah. Hasilnya ternyata proyek/program strategis mangkrak di masa Ahok cukup signifikan jumlahnya. Parahnya, beberapa proyek/program strategis mangkrak ternyata proyek/program merupakan lanjutan dari proyek/program Foke, saat kampanye Pilkada DKI 2012 dijanjikan Foke akan bisa diselesaikan pada periode 2012-2017 jika ia terpilih kembali. Inilah 45 proyek/program strategis Pemerintahan DKI mangkrak atau bermasalah di masa Gubernur Ahok. 1. Proyek Monorail: Proyek monorail mangkrak & secara resmi dihentikan oleh Ahok [6]. Pada masa Foke, proyek ini juga dihentikan karena investor tidak dapat menambah modal sedangkan pemda DKI tidak memiliki anggaran untuk memberikan tambahan investasi [7, 8]. Capaian Ahok ini tentunya buruk mengingat anggaran di masa Ahok jauh lebih besar dari Foke. Pada Tahun anggaran 2015 saja, Ahok memiliki anggaran senilai Rp.69,28 T [9]. Jumlah ini hampir dua kali lipat anggaran Foke pada tahun 2012 senilai Rp. 36,02 T [10]. 2. Proyek ERP: Proyek ERP mangkrak dimana selama 4 tahun tidak kunjung berjalan [11]. Capaian Ahok ini tentunya buruk mengingat Foke sudah mempersiapkan rencana implementasi & dapat dijalankan pada 2014 apabila Peraturan Pemerintah terkait pemungutan jalan berbayar dari Kementerian Keuangan diterbitkan [12, 13]. Ternyata persoalan ini tidak dapat diselesaikan juga oleh Jokowi & Ahok [14]. 3. Proyek 15 Koridor Busway: Proyek penambahan koridor baru Busway agar menjadi 15 koridor merupakan proyek penting mengingat busway mengadopsi konsep Bus Rapid Transit yang memiliki fitur utama adanya jalur khusus yang bebas dari kendaraan pribadi & menunjang pola transportasi makro. Lebih lanjut, hal itu merupakan janji Pilkada 2012 [15]. Proyek penambahan koridor busway menjadi 15 koridor tidak terealisasi. Jokowi hanya mampu menambah sebuah koridor baru yaitu koridor 12 yang merupakan lanjutan pekerjaan Foke sedangkan Ahok belum menambah sebuah koridor pun [1, 16, 17, 18, & 19]. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menambah 4 koridor baru [1]. 4. Proyek Penambahan 1000 Busway: Proyek ini merupakan janji pilkada 2012 [15]. Proyek penambahan 1000 busway tidak terealisasi. Selama Ahok menjabat (2014-2015), hanya mampu menambah 72 bus dan mendapat 30 bus sumbangan pengusaha [18, 19]. Lebih lanjut, proyek ini bahkan membuat masalah disebabkan adanya kasus korupsi pada pengadaan bus Trans Jakarta [20]. Selain itu, ternyata bus-bus baru diadakan juga ada yang dalam kondisi rusak [21]. 5. Proyek Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur: Proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur mangkrak [22]. Hal ini diakibatkan pembebasan lahan yang gagal dijalankan dengan baik sehingga dikalahkan pada PTUN [22]. Capaian ini tentunya buruk mengingat pada masa Jokowi maupun Ahok, pemerintah Pusat (Presiden SBY & Jokowi) telah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan proyek ini [23, 24]. Kondisi ini berbeda pada masa Foke, yang mengusulkan proyek ini dimana Pusat melalui Wapres meskipun menyatakan menyetujui tetapi hanya prioritas kesepuluh [25]. 6. Proyek Kampung Deret: Proyek penataan pemukiman kumuh ini merupakan proyek yang dijanjikan dalam Pilkada 2012 [15, 26]. Pada masa Jokowi, proyek ini sempat dijalankan tetapi pada masa Ahok proyek tersebut mangkrak [27]. Kondisi ini tentunya sangat buruk mengingat Foke sukses merubah 274 RW kumuh dengan proyek MHT plus [1]. 7. Proyek Kampung Susun: Proyek kampung susun merupakan proyek yang dijanjikan dalam kampanye Pilkada 2012 [26]. Proyek ini tidak pernah direalisasikan meskipun ide rancangan telah didiskusikan & diusulkan [28]. Ahok dianggap ingkar janji [28]. 8. Proyek Pembangunan Rusunawa: Proyek dengan sumber dana bagi hasil dari pemerintah pusat Rusunawa di DKI dapat dibangun selain dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dengan sumber anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau lainnya. Dalam kaitan ini, proyek pembangunan rusunawa di DKI yang terkait sumber dana bagi hasil dari pemerintah pusat senilai 2 Triliun sebanyak 3.000 unit batal yang tersebar di 22 lokasi [29]. Hal ini diindikasikan terkait dengan terlalu lamanya Pemprov DKI menyimpan uang di bank sehingga akhirnya dana tersebut dikurangi [30, 31]. Diantara 22 proyek rusunawa tersebut mungkin redundant dengan proyek yang disebutkan setelah ini. 9. Proyek Rusunawa Cengkareng Barat Jakarta Barat: Proyek pembangunan rusunawa ini Mangkrak [32]. Terdapat korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rusun tersebut [33]. Menurut keterangan Sekda, Ahok memberikan disposisi pembelian lahan Cengkareng Barat langsung kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta [34]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut akhirnya dicoret [32]. 10. Proyek Rusunawa Semper Barat: Proyek pembangunan rusunawa ini mangkrak [35]. Warga menyebut bahwa sudah 3-4 bulan tidak ada pekerja yang terlihat [36]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. 11. Proyek Rusunawa Jatinegara Kaum: Proyek pembangunan rusunawa jatinegara kaum mangkrak [37, 40]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37]. Saat dihentikan, proyek belum mencapai 50% [41]. Sumarsono, PLT Gubernur DKI, menyebut kontraktor proyek ini ternyata dimasukkan daftar hitam oleh Bogor [37]. Suatu hal yang tidak mencerminkan tata kelola pengadaan yang baik dimana instansi pemerintah menunjuk kontraktor yang masuk ke dalam daftar hitam sehingga dapat dimengerti mengapa akhirnya proyek ini mangkrak. 12. Proyek Rusunawa Pinus Elok: Proyek pembangunan rusunawa Pinus Elok mangkrak [37, 40]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37]. Saat dihentikan, proyek belum mencapai 50% [41]. Sumarsono, PLT Gubernur DKI, menyebut kontraktor proyek ini ternyata dimasukkan daftar hitam oleh Bogor [37]. Suatu hal yang tidak mencerminkan tata kelola pengadaan yang baik dimana instansi pemerintah menunjuk kontraktor yang masuk ke dalam daftar hitam sehingga dapat dimengerti mengapa akhirnya proyek ini mangkrak. 13. Proyek Rusunawa Cakung Barat: Proyek pembangunan Rusunawa Cakung Barat Mangkrak [37, 42]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. 14. Proyek Rusunawa Jalan Bekasi KM 2: Proyek pembangunan Rusunawa Jalan Bekasi KM 2 mangkrak [37, 42]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. 15. Proyek Rusunawa Marunda: Proyek pembangunan Rusunawa Marunda mangkrak [37, 42]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. 16. Proyek rusunawa Rawa Bebek: Proyek pembangunan Rusunawa Rawa Bebek mangkrak [37, 42]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini baru mencapai 67% [39]. 17. Proyek Revitalisasi Rusun Penjaringan: Proyek Revitalisasi Rusun Penjaringan mangkrak [43]. Kondisi ini membuat sejumlah barang milik warga yang ditinggalkan dalam rumah dijarah pencuri [43]. 18. Proyek Rusunawa di lahan sekitar Waduk Pluit dan Muara Baru, Jakarta Utara: Proyek pembangunan rusunawa di lahan sekitar Waduk Pluit dan Muara Baru, Jakarta Utara mangkrak [32]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang akhirnya dicoret [32]. 19. Proyek Rusunawa di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan: Proyek pembangunan rusunawa di Kelurahan Pondok Pinang mangkrak [32]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang akhirnya dicoret [32]. 20. Proyek Rusunawa di Lahan Eks Kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur: Proyek pembangunan rusunawa di lahan eks kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur mangkrak [32]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang akhirnya dicoret [32]. 21. Proyek Pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk Pengolahan Sampah: Proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah mangkrak [44]. Padahal tinggal melanjutkan tender Foke yang tertunda karena transisi pemilihan Gubernur (2012) [45]. Capaian tersebut tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menyelesaikan proyek TPST Bantar Gebang yang mampu mengubah sampah menjadi listrik & diberikan penghargaan Anugerah Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM & membangun ITF Cakung Cilincing dengan teknologi mechanical biological treatment, yang mengubah sampah jadi kompos [1, 46, 47]. 22. Proyek Mall Khusus untuk PKL: Proyek ini merupakan janji pilkada 2012 [48]. Akan tetapi, janji tersebut tidak pernah terealisasi. Tahun 2013, sempat akan dibangun tapi terbentur pembebasan lahan [17]. Dan ini tidak pernah lagi terwujud pada tahun-tahun berikutnya. 23. Proyek Pemasangan 6000 CCTV: Proyek ini masih jauh dari target, dimana hingga Juni 2016 belum mencapai 56% [49]. Padahal seharusnya ditargetkan selesai pada Juni 2016 [49]. 24. Proyek Rehabilitasi Sekolah: Tahun 2016, proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak [50, 51]. Tahun 2013-2015, proyek ini diduga dikorupsi & saat ini masih dalam proses penyelidikan [52]. 25. Program Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk Sekolah Swasta: Program BOP untuk Sekolah Swasta dihentikan [53, 54]. Penghentian ini membuat nasib sekolah swasta terlunta-lunta dan dikeluhkan [53, 55]. Lebih lanjut, penghentian BOP untuk sekolah swasta membuat filosofi sekolah gratis hilang. Prinsip ini sesuai dengan apa yang diucapkan Ahok saat masih menjadi Wakil Gubernur [56]. 26. Proyek Waduk Marunda: Proyek waduk marunda mangkrak [32, 57, 58]. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres [57, 58]. Bahkan warga menyebut tidak hanya mangkrak, proyek ini dapat disebut berhenti total [57]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang pembebasan lahannya akhirnya dicoret [32]. 27. Proyek Waduk Brigif: Proyek Waduk Brigif mangkrak [32, 58, 59]. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres [58]. Warga menyebut sudah sekitar empat bulan tidak ada aktivitas [59]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang akhirnya dicoret [32]. 28. Proyek Waduk Jagakarsa: Proyek Waduk Jagakarsa mangkrak [60]. Warga menyebut hampir setahun tidak ada aktivitas sehingga akhirnya ditanami pohon jati [60]. Menurut keterangan Kepala Dinas terkait, proyek ini terkendala alat berat yang dimiliki [60]. Alasan ini sebetulnya kurang masuk akal mengingat besarnya APBD DKI Jakarta. 29. Proyek waduk di Pondok Ranggon: Proyek waduk di Pondok Ranggon mangkrak [32, 58, 61]. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres [58]. Ketua RT di Pondok Rangon menyebut sudah dua tahun tidak ada tanda-tanda kelanjutan pembangunan waduk [61]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang pembebasan lahannya akhirnya dicoret [32]. 30. Proyek waduk di Kampung Rambutan di Jakarta Timur: Proyek waduk di Kampung Rambutan di Jakarta Timur mangkrak [32, 58]. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres [58]. Hingga September 2016, proyek tersebut belum mencapai 50% [62]. Lalu, berhenti lagi karena terkendala alat berat [63]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang pembebasan lahannya akhirnya dicoret [32]. 31. Proyek Waduk Rawa Kendal: Proyek Waduk Rawa Kendal mangkrak [32, 57]. Padahal, proyek ini sudah ada sejak Jokowi dan sebenarnya ditargetkan selesai pada 2014 [64]. Pada 2015 lalu, sempat diberitakan proyek telah mangkrak selama setahun [65]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang akhirnya dicoret [32]. 32. Proyek Waduk Rorotan: Proyek waduk rorotan mangkrak [58]. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres [58]. Mangkraknya proyek ini tidak terlepas dari persoalan yang melibatkan pihak pengembang, PT. Mitra Sindo Makmur [66]. 33. Proyek Waduk Cengkareng: Proyek waduk ini sebenarnya berada di Kalideres, bukan Cengkareng [67]. Proyek ini sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat Jokowi dan diberitakan termasuk waduk yang mangkrak [58]. 34. Proyek Waduk Giri Kencana Cilangkap: Proyek waduk cilangkap ini mangkrak [58, 68]. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres [58]. Pada September 2015, diberitakan bahwa sudah setahun mangkrak karena persoalan pembebasan lahan [69]. Pada Juli 2016, juga diberitakan bahwa pembangunan masih mangkrak hingga dimanfaatkan warga untuk memancing dan berdiri bangunan liar [68]. 35. Proyek Waduk Cimanggis: Proyek waduk Cimanggis mangkrak [70]. Mangkraknya proyek ini disebabkan hilangnya central processing unit (CPU) pengendali alat berat [70]. 36. Proyek Revitalisasi Waduk Rawa Lindung: Proyek revitalisasi ini mangkrak [71, 72]. Padahal proyek ini sudah ada sejak Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta dan belum kunjung beres [71]. Kondisi ini menyebabkan saat hujan membuat Jalan M Saidi Raya selebar enam meter menjadi kali dengan kedalaman hingga 40 cm [71]. 37. Proyek Pintu Air Waduk Rawa Babon: Proyek pintu air waduk rawa babon mangkrak [73]. Diberitakan bahwa warga mengeluhkan proyek pintu air yang telah mangkrak selama tiga bulan dan membuat saat debit air waduk tinggi, air meluber hingga ke Jalan Raya PKP setinggi 30 cm [74]. Parahnya, pada akhir Agustus 2016, terjadi longsor pada lokasi proyek [75]. 38. Proyek SWRO: Proyek pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di delapan Pulau Pemukiman Kepulauan Seribu mangkrak [76]. Hal ini karena Pihak kontraktor mengaku tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena masalah finansial [76]. Kondisi ini tentu menunjukkan buruknya tata kelola pengadaan. PLT Gubernur DKI berencana akan menganggarkan kembali pada APBD 2017 dan melakukan pemilihan ulang kontraktor [77]. 39. Stadion baru Persija (BMW): Proyek stadion baru Persija di Taman BMW (Stadion BMW) merupakan janji Pilkada 2012 [78]. Pada masa Gubernur Jokowi, proyek pembangunan Stadion BMW ini diresmikan pada 28 Mei 2014 [79, 80] dan ditargetkan rampung dua tahun kemudian [80]. Selain itu, direncanakan akan digunakan untuk Asian Games [81]. Akan tetapi, proyek ini kemudian terhambat persoalan gugat menggugat lahan [82]. Pada masa Ahok, akhirnya diputuskan stadion tidak dapat digunakan untuk Asian Games [83] dan akhirnya diakui tidak bisa diselesaikan [84]. Dengan kata lain, dihentikan pembangunannya. 40. Proyek Pembangunan Trotoar Jaksel: Proyek senilai Rp. 13,5 M ini merupakan proyek APBD 2015 yang ditargetkan selesai pada Desember 2015 [85, 86]. Akan tetapi, hingga Desember 2015, ternyata proyek tersebut baru selesai 30% [85, 87]. Proyek ini bermasalah karena PT IM, selaku pemenang tender, mengalihkan pengerjaan proyek ke pihak lain, yakni pemborong N. Tak sampai di situ, N pun mengalihkan proyek ke pihak K [85]. Alhasil, proyek itu tak kunjung rampung hingga tenggat yang ditetapkan [85, 87]. Pada Bulan Juli 2016, Kejaksaan Negeri Jaksel menetapkan tiga tersangka terkait korupsi proyek ini yang diduga merugikan negara sebesar Rp. 3,5 M [87, 88] 41. Proyek Pembangunan Terowongan Santa di Jakarta Selatan: Proyek senilai Rp. 106 Miliar ini awalnya direncanakan akan dikerjakan pada 2016 setelah pada 2015 tidak ada pembangunan infrastruktur jalan karena molornya pengesahan APBD DKI 2015 [89]. Akan tetapi, pada APBD-P 2016, proyek ini akhirnya termasuk proyek yang dicoret [89, 90]. 42. Proyek Pembangunan Simpang di Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta Utara: Proyek senilai Rp. 70 Miliar ini awalnya direncanakan akan dikerjakan pada 2016 setelah pada 2015 tidak ada pembangunan infrastruktur jalan karena molornya pengesahan APBD DKI 2015 [89]. Akan tetapi, pada APBD-P 2016, proyek ini akhirnya termasuk proyek yang dicoret [89, 90]. 43. Proyek pembangunan Simpang Jalan Panjang di Jakarta Barat: Proyek senilai Rp. 154 Miliar ini awalnya direncanakan akan dikerjakan pada 2016 setelah pada 2015 tidak ada pembangunan infrastruktur jalan karena molornya pengesahan APBD DKI 2015 [89]. Akan tetapi, pada APBD-P 2016, proyek ini akhirnya termasuk proyek yang dicoret [89, 90]. 44. Proyek MRT: Proyek MRT tidak bisa selesai pada periode 2012-2017 & bahkan dipastikan tidak dapat beroperasi pada 2018 [91]. Terhambatnya proyek ini disebabkan masalah seperti pembebasan lahan [92, 93] dan juga masalah teknis seperti kesalahan dalam pemasangan box grider atau gelagar atau mengalami salah cetak sebanyak 57 buah [91]. Meskipun proyek ini dikerjakan, dengan menggunakan cara penilaian terhadap kinerja Foke pada pilkada 2012, proyek ini dikategorikan sebagai proyek bermasalah karena gagal mencapai target & tidak selesai dalam masa 1 periode. Pada masa Foke, April 2012 ia telah melakukan ground breaking & menyampaikan bahwa akan dioperasikan pada 2016 [5]. Tetapi tetap dianggap gagal. 45. Proyek LRT Jakarta: Proyek LRT Jakarta ini berbeda dengan proyek LRT Jobedetabek Pemerintah Pusat. Proyek ini hanya untuk rute dalam kota [94] dan berada pada kendali PT. Jakpro. Pada Januari 2015, Ahok memastikan bahwa dua rute akan dibangun pada tahun 2015 [95] tetapi hingga saat ini belum ada pembangunan. Pada Maret 2016, diberitakan proyek ini mangkrak & PT. Jakpro diminta menggandeng BUMN [97]. Mangkraknya ini karena keuangan PT. Jakpro yang tidak mencukupi [97]. Pada Juni 2016, akhirnya dilakukan ground breaking proyek [97] dan direncanakan akan mulai dikerjakan pada September 2016 [98]. Tapi, lagi-lagi proyek ini terhenti karena terganjal persoalan aturan yang tidak memungkinkan BUMD menunjuk pemenang lelang secara langsung. Meski Ahok menyebut 17 Oktober 2016 akan ditetapkan pemenang lelang [99], hingga saat ini belum ditetapkan dan proyekpun belum bisa dieksekusi pada tahun 2016 [100]. Dokumen AMDAL juga saat ini belum keluar meski tengah diproses [100]. Dengan demikian, hampir 2 tahun proyek LRT Jakarta gagal dieksekusi sesuai rencana awal. Dalam kaitan itu, jika menggunakan pola yang sama untuk menilai kinerja proyek Fauzi Bowo, maka dapat disebutkan proyek ini adalah proyek bermasalah. Catatan NSEAS: data, fakta dan angka tunjukkan mangkrak/terhenti alias gagal selesaikan proyek strategis tepat waktu walau Ahok empat tahun jadi penguasa tinggi Pemprov. Kampanye Ahok sudah buktikan kerja jadi Gubernur DKI, sungguh tidak salah. Tetapi, Ahok juga sudah buktikan nanti tak/terhenti alias gagal kerjakan 45 proyek strategis DKI. Untuk kalangan pendukung buta Ahok, berhentilah membangun kesadaran palsu ttg kinerja Ahok dimata publik DKI. (MEH). Referensi/catatan kaki: [1] LPPD DKI Jakarta 2007-2012 [2] http://www.jakartamrt.co.id/tentang-mrt-jakarta/id [3] http://news.okezone.com/read/2011/03/09/338/433098/foke-pastikan-pembangunan-mrt-dimulai-2012 [4] http://nasional.kompas.com/amp/read/2011/09/29/22514729/mrt.tak.akan.timbulkan.macet [5] http://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/17071490/foke.resmikan.pencanangan.persiapan.pembangunan.mrt [6] http://nasional.sindonews.com/read/957366/149/proyek-monorel-resmi-dihentikan-1422509062 [7] https://www.merdeka.com/uang/foke-belum-izinkan-adhi-karya-lanjutkan-proyek-monorail.html [8] http://www.tribunnews.com/metropolitan/2011/06/17/foke-sedih-dki-tak-punya-duit-buat-monorail [9] http://news.liputan6.com/read/2212645/apbd-dki-2015-disepakati-rp-6928-triliun [10] https://m.tempo.co/read/news/2011/12/19/083372521/apbd-dki-jakarta-rp-36-triliun-disahkan [11] http://metro.news.viva.co.id/news/read/740050-ahok-didesak-realisasikan-erp [12] http://www.tribunnews.com/metropolitan/2012/09/04/foke-jelaskan-rencana-implementasi-erp [13] http://www.beritasatu.com/megapolitan/65243-foke-erp-baru-bisa-diterapkan-dua-tahun-lagi.html [14] http://www.viva.co.id/prancis2016/read/753547-ini-penyebab-penerapan-erp-di-jakarta-terhambat [15] http://metro.news.viva.co.id/news/read/353460-daftar-janji-janji-jokowi-ahok [16] LKPJ Gubernur DKI 2012 [17] LKPJ Gubernur DKI 2013 [18] LKPJ Gubernur DKI 2014 [19] LKPJ Gubernur DKI 2015 [20] http://news.liputan6.com/read/2052742/udar-pristono-jokowi-tahu-soal-pengadaan-bus-transjakarta [21] https://m.tempo.co/read/news/2014/02/10/083552639/bus-transjakarta-baru-jokowi-onderdil-rusak-mesin-berkarat [22] http://news.metrotvnews.com/metro/nbwd3xDk-pembangunan-sodetan-ciliwung-di-bidara-cina-mangkrak [23] http://metro.news.viva.co.id/news/read/383871-sby-sodetan-ciliwung-kanal-banjir-timur-selesai-2014 [24] http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/02/18/resmikan-proyek-sodetan-kali-ciliwung-jokowi-tahun-ini-harus-kelar [25] Nota Keuangan dan APBN-P 2010 (http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/10-08-16,%20NK%20APBN-P%202010.pdf ). [26] http://www.antaranews.com/berita/333085/jokowi-janji-bangun-perkampungan-jakarta [27] http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/05/14354331/Selama.2015.Tak.Akan.Ada.Pembangunan.Kampung.Deret.di.Jakarta [28] http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/20/15454301/Komunitas.Ciliwung.Merdeka.Anggap.Ahok.Ingkar.Janji.soal.Warga.Kampung.Pulo [29] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/26/19353921/dki.batalkan.pembangunan.3.000.unit.rusun.tahun.ini.karena.dana.dari.pemerintah.pusat.dikurangi. [30] https://news.detik.com/berita/3268357/jokowi-tegur-ahok-lantaran-apbd-dki-rp-139-t-masih-disimpan-di-bank [31] http://economy.okezone.com/read/2016/05/19/20/1392354/dana-mengendap-di-daerah-capai-rp238-8-triliun [32] https://m.tempo.co/read/news/2016/10/06/083810103/apbd-2016-dki-bekurang-banyak-proyek-vital-tertunda [33] https://news.detik.com/berita/3243140/data-bpk-begini-kisah-pemprov-dki-beli-tanah-milik-sendiri-rp-668-m [34] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/21/11331221/menurut.sekda.ahok.disposisi.pembelian.lahan.cengkareng.barat.langsung.ke.bpkad.dan.dinas.perumahan [35] http://wartakota.tribunnews.com/2016/11/16/pembangunan-proyek-rusun-semper-barat-mangkrak-pejabat-terkait-bilang-begini [36] http://wartakota.tribunnews.com/2016/11/16/warga-sebut-proyek-pembangunan-di-rusun-semper-barat-mangkrak [37] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/07/07391421/menyoal.pembangunan.rusun.yang.distop. [38] http://nasional.kompas.com/read/2016/11/11/17190311/sumarsono.buka.kemungkinan.lanjutkan.5.proyek.rusun.yang.dihentikan.ahok [39] http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/403019-audit-selesai-pemprov-dki-lanjutkan-pembangunan-lima-rusun.html [40] https://metro.tempo.co/read/news/2016/11/05/083818003/bangun-rusun-mangkrak-dki-gandeng-kementerian-pupr [41] http://poskotanews.com/2016/11/07/pemborong-masuk-black-list-delapan-proyek-rusun-dihentikan/ [42] https://metro.tempo.co/read/news/2016/11/05/083817965/kunjungi-rusun-plt-gubernur-dki-tegur-project-manager [43] http://www.beritasatu.com/galeri-foto/5912-revitalisasi-rusun-penjaringan-mangkrak.html [44] http://www.beritasatu.com/megapolitan/391140-gagal-lelang-pembangunan-itf-sunter-dibatalkan.html [45] http://news.detik.com/berita/2081331/jokowi-akan-lanjutkan-proyek-pengolahan-sampah-itf-di-jakarta [46] http://m.viva.co.id/ramadan2016/read/46063-dki-resmikan-proyek-bantar-gebang [47] http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/10/18250785/pengolahan.sampah.cakung.sudah.berjalan [48] http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/15/n2h8sz-ingat-inilah-19-janji-jokowi-saat-pilgub-dki-2012 [49] http://www.beritajakarta.com/read/32922/DKI_Perpanjang_Target_Pemasangan_6000_CCTV#.WAWNu_TTPmo [50] http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/09/19/69170/18/18/-Rehab-45-Gedung-Sekolah-DKI-Batal [51] http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/11/22/oh1hsl320-proyek-45-sekolah-mangkrak-pemprov-dki-jakarta-dinilai-tidak-serius [52] http://indopos.co.id/rehab-gedung-sekolah-terindikasi-korupsi/ [53] http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/01/17/niaqio-dana-bop-disetop-sekolah-swasta-terluntalunta [54] http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/13/370883/mulai-2015-sekolah-swasta-tidak-lagi-dapat-bantuan-operasional-pendidikan [55] http://wartakota.tribunnews.com/2014/10/21/siswa-sekolah-swasta-keluhkan-pencabutan-dana-bop-swasta [56] http://www.beritasatu.com/megapolitan/102766-ahok-prinsipnya-tidak-ada-lagi-sekolah-gratis.html [57] http://poskotanews.com/2016/09/25/di-tangan-ahok-proyek-warisan-jokowi-mangkrak/ [58] http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/01/20/53921/18/18/Proyek-Pembangunan-Sembilan-Waduk-Warisan-Jokowi-Mangkrak [59] http://news.metrotvnews.com/metro/8koXG8DK-proyek-waduk-brigif-mangkrak [60] http://news.metrotvnews.com/metro/ObzBGyeb-terkendala-alat-berat-proyek-waduk-jagakarsa-mangkrak [61] http://poskotanews.com/2016/01/11/pak-ahok-masa-sudah-dua-tahun-waduk-pondok-ranggon-mangkrak/ [62] http://wartakota.tribunnews.com/2016/09/23/pengerjaan-proyek-waduk-rambutan-1-belum-mencapai-50-persen [63] http://www.beritajakarta.com/read/37755/alat-berat-di-waduk-rambutan-1-berhenti-beroperasi#.WE6CnX0bLAA [64] http://news.liputan6.com/read/2034141/jokowi-minta-pembangunan-waduk-rawa-kendal-rampung-tahun-ini [65] http://wartakota.tribunnews.com/2015/02/16/proyek-pengerukan-waduk-rawa-kendal-mangkrak-setahun [66] http://www.beritaasatu.com/2016/12/09/kasus-pembangunan-waduk-rawa-rorotan-pemda-dki-diminta-panggil-pt-mitra-sindo-makmur/ [67] http://wartakota.tribunnews.com/2014/01/29/lokasi-waduk-bukan-di-cengkareng [68] http://www.beritajakarta.com/read/34302/Pembangunan_Waduk_Cilangkap_Mangkrak#.WE6vwn0bLAA [69] http://poskotanews.com/2015/09/27/diresmikan-jokowi-pembangunan-waduk-di-cilangkap-mangkrak/ [70] http://wartakota.tribunnews.com/2016/10/27/cpu-backhoe-hilang-pembuatan-waduk-cimanggis-tertunda [71] http://wartakota.tribunnews.com/2016/09/29/waduk-rawa-lindung-masih-terbengkalai [72] https://www.lapor.go.id/id/1429803/pembangunan-waduk-terbengkalai-padahal-sangat-berguna-untuk-menanggulangi-banjir.html [73] http://www.beritajakarta.com/read/34177/Proyek_Pintu_Air_di_Waduk_Rawa_Babon_Mangkrak#.WEFABbnTPmo [74] http://wartakota.tribunnews.com/2016/07/27/warga-kelapa-dua-wetan-keluhkan-proyek-pintu-air-waduk-rawa-babon-mangkrak [75] http://news.okezone.com/read/2016/08/30/338/1476591/waduk-meluap-petugas-jebol-jembatan-rawa-bambon [76] http://beritapulauseribu.com/bpsc/berita-swro-mangkrak-bupati-akan-bersurat-ke-plt-gubernur-dki-.html#.WEE_F7nTPmo [77] http://jakarta.bisnis.com/read/20161121/77/604879/dki-kembali-anggarkan-proyek-swro-kepulauan-seribu-di-apbd-2017 [78] http://www.tribunnews.com/superball/2012/11/16/jakmania-tagih-janji-jokowi-bangun-stadion-untuk-persija [79] http://news.detik.com/berita/2593653/sudah-tak-ada-masalah-jokowi-resmikan-stadion-taman-bmw-untuk-persija [80] https://m.tempo.co/read/news/2014/05/28/083580822/jokowi-targetkan-stadion-bmw-rampung-dua-tahun [81] http://www.beritajakarta.com/read/5118/Proyek-Pembangunan-Stadion-BMW-Dikebut#.WE9UbrnTPmp [82] http://metro.news.viva.co.id/news/read/639943-gugat-menggugat-lahan-pembangunan-stadion-bmw-tertunda [83] http://metro.news.viva.co.id/news/read/676733-dki-batal-gelar-asian-games-di-stadion-bmw [84] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/19/15120091/terbentur.permendagri.ahok.tak.bisa.selesaikan.pembangunan.stadion.bmw. [85] https://m.tempo.co/read/news/2016/05/23/064773448/berbau-korupsi-proyek-trotoar-di-jakarta-selatan-berlanjut [86] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/03/14561031/Proyek.Pembangunan.Trotoar.di.Jaksel.Terindikasi.Korupsi.Rp.3.5.Miliar [87] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/08/14021641/kejaksaan.tetapkan.3.tersangka.proyek.trotoar.1.telah.ditahan [88] http://www.kejari-jaksel.go.id/read/news/2016/07/15/710/kejari-jaksel-menetapkan-3-tersangka–kasus-trotoar-dan-saluran-tepi–di-wilayah-kecamatan-cilandak [89] http://koran.bisnis.com/read/20160829/436/579193/3-paket-pembangunan-jalan-dibatalkan [90] https://m.tempo.co/read/news/2016/10/06/083810103/apbd-2016-dki-bekurang-banyak-proyek-vital-tertunda [91] http://ekbis.sindonews.com/read/1095508/34/mrt-dipastikan-ahok-gagal-beroperasi-di-2018-1458810625 [92] http://news.metrotvnews.com/metro/0Kvm34Gk-proyek-mrt-masih-terkendala-pembebasan-lahan [93] https://www.merdeka.com/jakarta/proyek-mrt-terhambat-dki-desak-pusat-bikin-aturan-pembebasan-lahan.html [94] http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/15/21252481/Ahok.Tetap.Akan.Bangun.LRT.Berikut.Tujuh.Rute.yang.Disiapkan [95] http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/22/20453981/Ahok.Pastikan.Dua.Rute.LRT.Dibangun.Tahun.Ini?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktswp [96] http://economy.okezone.com/read/2016/03/16/320/1337850/lrt-jakarta-mangkrak-jakpro-berencana-gendeng-adhi-karya [97] http://www.koran-jakarta.com/pengerjaan-proyek-lrt-dki-sesuai-jadwal/ [98] http://www.jakarta-propertindo.com/id/id/september-jakpro-mulai-bangun-lrt/ [99] https://news.detik.com/berita/d-3310490/ahok-pemenang-lelang-proyek-lrt-akan-teken-kontrak-17-oktober [100] http://metro.sindonews.com/read/1161645/171/pembangunan-fisik-lrt-jakarta-dimulai-januari-2017