Jumat, 30 Desember 2016

RAKYAT DKI “MERUGI” DI BAWAH KEPEMIMPINAN GUBERNUR AHOK

I. PENGANTAR: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu bekerja untuk membangun kondisi kehidupan rakyat DKI lebih baik dan beruntung dibandingkan kondisi sebelumnya. Untuk mencapai keberuntungan dalam kehidupan rakyat DKI, salah satu syaratnya adalah terciptanya suatu kondisi di mana orang-orang mendapatkan kemudahan dalam berbuat baik dan memperoleh kehidupan lebih baik. Sementara itu, bentuk-bentuk kezaliman menjadi musuh bersama bagi rakyat DKI. Jika, kondisi sebelumnya mendapatkan kemudahan lebih baik ketimbang kondisi sekarang, maka rakyat tersebut dalam kondisi kehidupan “merugi”. Bagaimana kondisi rakyat DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Ahok dibandingkan dengan kondisi sebelum Ahok, yakni era kepemimpinan Gubernur Fauzie Bowo alias Foke? Data, fakta dan angka berikut ini menunjukkan kondisi kehidupan rakyat DKI “merugi” di bawah kepemimpinan Gubernur Ahok !!! II. PERBANDINGAN KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH KEPEMIMPINAN GUBERNUR AHOK: 1. Pengangguran: Sebelum Ahok, Di bawah rata2 nasional (12-14 %): 12,15 % (2009), 11,05 % (2010), 10,80 % (2011) dan 9,87 % (2012). Sesudah Ahok, menurun tetapi masih atas rata2 nasional: 9,02 % (2013, rata2 nasional 7,4 %), 8,47 % (2014, rata2 nasional 7,2%), 8,36 % (Februari 2015, rata2 nasional 7,6 %), 7,13 % (Agustus 2015, rata2 nasional 7,5 %). Menurut BPS Jakarta: 9,84 % (2014, rata2 nasional 7,2%), 8,36 % (2015, rata2 nasional 7,6%). Pengangguran DKI Jakarta dan Provinsi Banten terbesar di Indonesia. 2. Kesmikinan: Sebelum Ahok, jumlah rakyat miskin 363,2 ribu org (2012). Sesudah Ahok, 384,3 ribu org (2016). 3. Kesenjangan Sosial: Sebelum Ahok, Gini Ratio: 0,4 (sebelum 2012) dan 0,42 (2012). Sesudah Ahok, 0,46 (BPS) di atas ketimpangan nasional.Ada menilai sudah 0,50 (2016). 4. Upah Minumun Propinsi (UMP): Sebelum Ahok, Naikkan UMP 2012 sebesar 18,54 %; UMP 2012 di atas UMP Kota & Kabupaten Bekasi; Di atas KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Sesudah Ahok, Ahok dijuluki “Bapak Upah Murah”; Menaikkan UMP 2017 hanya 8,25 %. Sesudah Ahok, UMP 2017 di bawah UMP Kota & Kabupaten Bekasi; Di bawah KHL 5. Pertumbuhan ekonomi: Sebelum Ahok, Relatif tinggi: 6, 44 % (2007), 6,22 % (2008), 5,1 % (2009), 6, 59 % (2010), 6, 77 % (2011), 6,53 % (2012).; Rata2 6,17 %. Sesudah Ahok; Relatif rendah: 6,11 % (2013), 5,9 % (2014), 5, 88 % (2015) 5,62 (2016); Rata2 di bawah 6 %, gagal mencapai target dijanjikan dalam Pilkada (7 %). 6. Inflasi: Sesudah Ahok, Inflasi 2012 hanya 4,52 %. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 8,38 %. Sesudah Ahok, Inflasi 2013 capai 8 %; . Laju inflasi tahun ke tahun (y on y) 7,59%, masih di atas rata2 nasional (7,26%).. 7. Perumahan Rakyat: Sebelum Ahok, Membangun 3,366 unit Rusunami (Rumah Susun Milik) dan 8.971 unit Rusunawa (Rumah Susun Sewa). Sesudah Ahok, Proyek Rumah Deret dijanjikan Pilkada 2012. Jokowi sempat menjalankan, tapi era Ahok proyek tsb mangkrak; Proyek Kampung Susun dijanjikan Pilkada 2012, sama sekali tidak dilaksanakan; Tidak membangun Rusunami, kecuali Rusunawa; 2014-2015 membangun 3.587 unit Rusunawa (1.794/tahun), hampir 28,9 % dibangun Pusat. 8. Penataan Kawasan Kumuh: Sebelum Ahok, Merumuskan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK) disetujui Bank Dunia; KKPK dilaksanakan utk Proyek Normalisasi 13 Sungai (Proyek JEDI) dan Penataan Bantaran Kali Ciliwung, dijadwalkan 2012-2017; Sukses merubah 274 RW kumuh dgn Proyek MHT plus (2007-2012). Sesudah Ahok, Praktek penggusuran bertentangan dgn prinsip KKPK; Studi LBH Jakarta (2015), ada 113 penggusuran paksa 8.145 KK & 6.283 unit usaha; Lebih 60 % penggusuran tak diberikan solusi apapun bagi warga. Lebih 80 % dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah; Survei LBH Jakarta (2016), mereka ditempatlan di Rusunawa menjadi kian miskin. 9. Pendidikan: Sebelum Ahok, Mengembangkan konsep sekolah gratis dibackup bantuan sosial untuk siswa; Memperluas program BOP utk SMA /SMK Swasta dan Bea Siswa Murid Rawan Putus Sekolah (BMRPS); Membuat dan memperluas BRPS, bantuan sosial kepada individu siswa yang dapat digunakan mengcover biaya lain; Angka Partisipasi Kasar (APK): SMA 89,59 %; SMP 110,92 %; SD 109,63 % (2011). Sesudah Ahok, Menghilangkan program BOP Swasta, hanya jalankan Proram KJP model spt BRPS; Angka Partispasi Kasar (APK) menurun: SMA 89,33 %; SMP 99,97 %; SD 105,71 % (2015).; 47 % sekolah di DKI pernah dinilai kondisi rusak; Sekitar 823 gedung sekolah pernah dinilai tidak layak pakai; Program rehabilitasi gedung sekolah mangkrak; 26 sekolah pernah nuggak bayar listrik, ada pake lilin siwa belajar. 10. Kesehatan: Sebelum Ahok, Capaian Harapan Hidup (AHH) 76,3 tahun atau 73,35 tahun dalam rumus IPM (Indeks Pembangunan Manusia).Sesudah Ahok, 2015, AHH 72,20 tahun atau 72,43 dalam Rumus IPM. 11. IPM (Indeks Pembangunan Manusia): Sebelum Ahok, Sejak 2007 hingga 2010, IPM DKI meningkat terus dari 76,59 (2007) ke 77,03 (2008), 77,36 (2009). Sesudah Ahok, Target IPM DKI di era Ahok, yakni 78,55 (2014), 78,80 (2015), 79,10 (2016), 79,60 (2017); Ahok hanya mampu mencapai IPM 78, 39. Masih di bawah target; IPM DKI 2015, BPS dan Pemprov DKI belum mempublikasi.. 12. Keamanan: Sebelum Ahok, Tingkat keamanan Jakarta lebih baik ketimbang kota sejumlah negara berpenduduk sekitar 12 juta jiwa. Jakarta satu tingkat di atas Tokyo relatif nyaman dan kriminalitas rendah (Kriminolog UI Adrianus Meliala, Bisnis, 22/6/2012). Sesudah Ahok, Dibanding 50 Kota Besar di Dunia, tingkat keamanan DKI Jakarta paling rendah(Survei Economist Intelligence Unit, EIU, 2015). Ada 50 negara besar di dunia masuk dalam daftar. Kota teraman adalah Tokyo, Jepang, kemudian disusul Singapura, lalu Osaka juga dari Jepang. 13. Kebakaran: Sebelum Ahok, Periode 2010-2011, terjadi 1.646 kebakaran (823 kejadian/tahun). Sesudah Ahok, Hingga 17 Oktober 2016 terjadi 949 kebakaran. 14. Transportasi Darat: Sebelum Ahok, Tidak ada penilaian Kota Termacat sedunia. Sesdauah Ahok, Kota paling macet sedunia dari 178 negara. 15. Angkutan Umum: Sebelum Ahok, Melaksanakan kebijakan angkutan umum terintegrasi dengan daerah mitra (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Sesudah Ahok, Sesuai Perda DKI No.2 Tahun 2012, target diharapkan tercapai 2015 peremajaaan armada angkutan umum seperti metromini, mikrolet, dll. sebanyak 1.000 armada. Tapi, bukan saja tidak mencapai target, bahkan tidak direalisir sama sekali. Lembaga Thomson Reuters Foundation merilis: transportasi umum Jakarta tak aman bagi wanita, menempati posisi kelima atau angkutan umum paling tidak aman. 16. Busway: Sebelum Ahok, Mampu menambah 4 kooridor baru; Mampu menambah penumpang dari 61.446.336 orang (2007) menjadi 111.260.431 orang (2012); Sesudah Ahok, Berjanji Pilkada 2012 akan menambah koridor baru hingga menjadi 15 koridor, hanya mampu 1 koridor baru (Jokowi). Yakni koridor 12 lanjutan pekerjaan Foke. Belum menambah satu koridor pun (1, 16, 17, 18 dan 19).Janji Pilkada 1000 busway tidak terealisir, 2014-2015 hanya menambah 72 bus dan mendapat 30 bus sumbangan pengusaha (18, 19). Pengadaan bus2 baru tenyata syarat korupsi, juga dalam kondisi rusak. Mampu menambah jumlah penumpang dari 111.260.431 orang (2012) hanya menjadi 111.630.305 (2014). Jumlah penumpang 2016 mencapai 340.000/hari atau 122.400.000, masih jauh dari target seharusnya bisa mencapai 500.000/hari penumpang. Sesudah Ahok. 17. Adipura: Sebelum Ahok, Kotamadya meraih Piagam Adipura, 1 Kotamadya Sertifikat Adipura, penghargaan Adipura terbanyak, penghargaan pasar, taman kota, dan status lingkungan hidup terbaik (2012). Sesudah Ahok, Hanya Kotamadya Jakarta Pusat saja mendapat Piagam Adipura (2014-2016). 18. Ruang Terbuka Hijau (RTH): Sebelum Ahok, Tambah RTH 108,11 Ha (2007-2011) atau 27,027 Ha/tahun. Sesudah Ahok, Tambah RTH 73,43 Ha (2013-2015) atau 24,28 Ha/tahun; Pengelolaan Sampah: Sebelum Ahok, Mampu menyelesaikan Proyek TPST Bantar Gebang; Mampu mengubah sampah menjadi listrik dan diberi penghargaan Anugerah Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM; Membangun ITF Cakung Cilincing dengan teknologi mechanical biological treatment, mengubah sampah menjadi kompos. Sesuah Ahok, Proyek Pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) mangkrak; Konflik dengan fihak Pelaksana Pengelolaan Sampah Bantar Gebang; Konflik dengan fihak DPRD Kota Bekasi. 19. Banjir: Sebelum Ahok, Menyelesaikan Proyek Kanal Banjir Timur 23, 6 Km membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 Ha daerah rawan banjir. Sesudah Ahok, Sudah menjangkau wilayah kerja Penguasa negara. Tak perlu nunggu hujan 1 jam, banjir terjadi, dan rata2 semakin dalamm (ada hingga 5 meter). Program banjir Jakarta adalah program Pusat. Proyek Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur hanya 1,27 Km mangkrak.Terdapat sejumlah lokasi sebelumnya tidak pernah banjir menjadi banjir. 20. Penambahan Jalan: 6.543.997 M menjadi 6.995.842 M. Sesudah Ahok, Stagnan. 21. Pelayanan publik: Sebelum Ahok, Jumlah pengaduan antar Propinsi menurut Lembaga Ombusdman: DKI tertinggi di Indonesia; Belum pernah ada penelitian Kepatuhan thdp UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman. Sesuah Ahok, Jumlah pengaduan juga sama degan era Foke; Penelitian Kepatuhan thdp UU No.25 Tahun 2009 (2015), DKI hanya memperoleh peringkat 16 dgn nilai 61,20 atau berada pd zona kuning. 22. Inovasi Mendukung Pelayanan Publik: Sebelum Ahok, Mampu lebih produktif menghasilkan inovasi: e-monev, mobile-government, e-procurement, e-audit, 23. pajak online, gerai pajak, drive thru, parkir online, e-akta, KTP Mobile & Door to Door, Pelayanan Terpadu Malam Hari, Program Respon Opini Publik (ROP), Jakarta City Planning Gallery, Inteligent Transport System (ITS), Operasional Criss Centre dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); PTSP 2012 menginisiasi pengembangan sistem informasi PTSP (LKPJ Gubernur DKI 2012); Memperoleh penghargaan dari Warta Ekonomi e-Government Award and Smart City Award (2011); Predikat Kinerja B (KemenPAN&RB). Sesudah Ahok, Menghasilkan hanya Qlue yang direlease baru 2016; Masih bisa diperdebatkan mengingat program yg sama telah terakomodir dalam program LAPOR Pemerintah Pusat di mana Jakarta ikutserta; Kalangan RW/RT menolak penggunaan Qlue sehingga terbentuk “Forum RW/RT DKI Jakarta” oposisi terhadap Ahok lanjut sbg Gubernur DKI pada Pilkada 2017 mendatang; Predikat Kinerja 2015 CC (KemenPAN&RB) 24. Tata Kelola Keuangan: Sebelum Ahok, DKI Berubah dari status Disclaimer 2007 BPK menjadi WTP 2011 dan 2012; Temuan bermasalah Rp. 4,83 T (13,42 % APBD).Sesudah Ahok, 2015, 50 temuan bermasalah senilai Rp. 30,15 T (hampir 50 % APBD); Status WDP. 25. Keterbukaan Informai Publik: Sebelum Ahok, DKI peringkat 2 KIP (2012).. Sesudah Ahok, 2015, DKI tidak termasuk (di luar) 10 besar versi Kemendagri: mencapai hanya 8,33 % terkait informasi anggaran harus dipublikasikan. 26. Korupsi: Sebelum Ahok, Tidak ditemukan kasus korupsi besar. Sesudah Ahok, Ditemukan sejumlah kasus korupsi besar: kasus Tanah BMW, UPS, Tanah RSSW, Rusun Cengkareng, Reklamasi dll 27. HAM (Hak Azasi Manussia): Sebelum Ahok, 2011, menurut LBH Jakarta, 74 pengaduan dengan 2.130 korban.Sesudah Ahok, 2015, 103 pengaduan HAM dengan korban 20.784 korban. III. RAKYAT DKI “MERUGI” DI BAWAH KEPEMIMPINAN GUBERNUR AHOK: Data, fakta dan angka di atas menunjukkan semua kondisi bidang urusan pemerintahan DKI Jakarta “lebih baik” di era kepemimpinan Gubernur Foke ketimbang era kepemimpinan Gubernur Ahok. Hal ini masih bisa juga diperkuat dengan data, fakta dan angka bidang urusan pemerintahan lain. Dapat disimpulkan, di bawah kepemimpinan Gubernur Ahok, kondisi kehidupan rakyat DKI semakin menurun/memburuk dan “merugi”. Seharusnya kepemimpinan Gubernur Ahok dengan kepemilikan power dan kewenangan didukung sekitar Rp. 70 triliun APBD ( jumlah dua kali lipat dibandingkan era Foke) mampu meningkatkan atau membangun kondisi kehidupan rakyat DKI lebih baik dibandingkan kondisi era kepemimpinan Gubernur Foke. Karena itu, bukan saja dapat dinilai “tidak layak” menjadi Gubernur DKI, bahkan juga Ahok telah “gagal” meningkatkan kondisi kehidupan rakyat DKI “lebih baik”. Program pembangunan dilaksanakan kepemimpinan Gubernur Ahok selama ini ternyata tidak menghasilkan dampak positif atau “outcome” (manfaat) berarti bagi rakyat DKI. Kondisi kehidupan rakyat DKI “merugi”, salah satu argumentasi dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Ahok telah gagal dan tidak layak kembali sebagai Gubernur DKI pasca Pilkada DKI 2017 mendatang. Ke depan rakyat DKI harus memiliki kepemimpinan Gubernur DKI yang mampu membangun kondisi kehidupan lebih baik atau “beruntung”, bukan justru “merugi”. Hidup besok harus lebih baik ketimbang hari ini !!! CATATAN: Tulisan ini berasal dari Makalah Disajikan Muchtar Effendi Harahap pada Diskusi Akhir Tahun bertemakan “Evaluasi Kepemimpinan Pemda DKI Jakarta”, Jakarta, 29 Desember 2016,The Kemuning, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, diselenggarakan oleh Majelis Wilayah KAHMI (Korps Alumni HMI) DKI Jakarta Raya.

Rabu, 21 Desember 2016

PERBANDINGAN PRESTASI AHOK DAN FOKE GUBERNUR DKI: KUMPULAN TULISAN KEDUA

I. PENGANTAR: Untuk menilai kegagalan atau prestasi Ahok dapat digunakan berbagai metode. Antara lain: metode perbandingan antar era Gubernur se Provinsi atau antar Provinsi. Beberapa tulisan dibawah ini gunakan metode perbandingan antar era Gubernur se Provinsi. Tulisan2 di bawah ini bukan tulisan NSEAS, tetapi diambil dari WAG satu sumber portal medsos pd 20 Desember 2016. Tulisan ini tergolong rasional argumentatif syarat data, fakta dan angka. Dari tulisan2 ini membuktikan bahwa kinerja Ahok lebih buruk ketimbang kinerja Foke sbg Gubernur DKI. II. [21/12 12.10] Muchtar Effendi Harahap: II. RUSUN (RUMAH SUSUN): November 30, 2016 Selama ini, opini yang gencar disuarakan adalah soal prestasi rusun yang dibangun oleh Ahok. Realitanya sebetulnya prestasi Gubernur ahok terkait hal itu & pemukiman rakyat justru dipertanyakan. Berikut data-data seputar rusun ala ahok: Dari sisi penataan kampung kumuh, Ahok gagal melanjutkan proyek kampung Deret Jokowi[1] . Capaian ini lebih buruk dari Foke yang sukses merubah 274 RW kumuh dengan proyek MHT plus (LPPD DKI 2007-2012).Dari sisi pembangunan rusun, Ahok tidak membangun rusun yang dapat dimiliki warga (Rusunami) tetapi hanya membangun Rusun yang harus disewa (Rusunawa). Padahal Foke saja yang dianggap gagal membangun rusunami sebanyak 3.366 unit.Sepanjang 2014-1015, periode dimana Ahok berkuasa, DKI hanya mampu membangun 3.587 unit (1.794/tahun). Capaian ini lebih buruk dari Foke yang sepanjang 2007-2011 mampu membangun & 8.971 unit Rusunawa (2242/tahun) (LPPD DKI 2007-2012). Capaian AHok itupun sebetulnya hampir 28.9% dari jumlah Rusun adalah Pusat yang membangun (LKPJ Gub DKI 2014 & 2015)[2].Tahun 2016, DKI juga terpaksa membatalkan pembangunan 3000 unit rusun karena anggaran pemerintah pusat dibatalkan[3]Pola Rusun yang disewakan akan membuat dikemudian hari warga kesulitan untuk membayar uang sewa[4]Kondisi rusun-pun tidak seistimewa yang dibayangkan. Terdapat rusun dimana penghuninya harus bersesakan[5]Terdapat rusun yang dianggap tidak layak hingga akhirnya calon penghuninya memilih hidup di trotoar[6]Terdapat rusun yang penampilannya megah tetapi kualitasnya reyot[7]     [1]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/05/14354331/Selama.2015.Tak.Akan.Ada.Pembangunan.Kampung.Deret.di.Jakarta dan LKPJ Gub DKI 2014 & 2015 [2]http://m.viva.co.id/ramadan2016/read/386177-kemenpera-anggarkan-rp525-miliar-bangun-rusun-ciliwung Dan http://www.beritajakarta.com/read/27831/Kemenpupera_Serahkan_Rusun_Marunda_ke_Pemprov_DKI [3]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/26/19353921/dki.batalkan.pembangunan.3.000.unit.rusun.tahun.ini.karena.dana.dari.pemerintah.pusat.dikurangi [4]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/31/14311111/Warga.Kampung.Pulo.yang.Direlokasi.ke.Rusun.Kesulitan.Bayar.Sewa [5]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160413153531-20-123688/warga-pasar-ikan-bersesakan-di-rusun-rawa-bebek/ [6]http://news.okezone.com/read/2016/09/02/338/1479776/rusun-tak-layak-warga-rawajati-pilih-hidup-di-atas-trotoar [7]http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/10/20/ofcp56361-rusun-jatinegara-barat-penampilan-megah-kualitas-reyot dan http://indonesiana.tempo.co/read/94932/2016/10/17/evi.4/dapur-di-depan-dan-kakus-tanpa-keran-di-rusunawa III. PENDIDIKAN: November 29, 2016. Baru-baru ini masyarakat DKI Jakarta dikejutkan dengan berita SMAN 48 yang aliran listriknya diputus karena menunggak tagihan pln. Ternyata masalah tunggakan tagihan listrik ini tidak hanya terjadi di 1 sekolah saja, melainkan terjadi pada 26 sekolah. Padahal masyarakat sering kali terbuai dengan opini yang dibangun terkait KJP sehingga lupa bahwa sesungguhnya masalah pendidikan di DKI masih perlu dipertanyakan. Berikut ini data-data yang berhasil kami himpun: Pada tahun 2012, Fauzi Bowo mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk mendukung program tersebut dibuat tiga program pendamping untuk BOS, yaitu BOP yang diperluas untuk SMA/SMK Swasta, Bantuan Operasional Buku (BOB), dan Bea Siswa Rawan Putus Sekolah (BRPS)[1]BOP merupakan hibah yang diberikan kepada Sekolah dengan implikasi Sekolah harus menggratiskan Biaya untuk anak didik. Sementara BRPS merupakan bantuan sosial kepada individu siswa, yang dapat digunakan untuk mengcover biaya lain.Saat menjadi Wagub, Ahok berkeberatan dengan adanya sekolah gratis[2]Saat menjabat sebagai Gubernur, hal itu dilakukannya dengan menghilangkan program BOP Swasta. Ia hanya menjalankan program KJP yang memiliki model seperti BRPS[3].Kerugian konsep tersebut adalah: 1. siswa yang bersekolah dengan SPP di atas jumlah alokasi KJP harus menanggung biaya tambahannya sendiri. Siswa miskin hanya dapat sekolah di sekolah yang SPP-nya dapat dijangkau. 2. perbedaan kualitas sekolah. 3. terdapat kebutuhan siswa yang selain keperluan sekolah & harus membantu orang tuanya menjadi tidak terpenuhi. Ini berpotensi membuat siswa memilih tidak bersekolah sejak awal. 4. bantuan social yang diberikan ke Individu, juga rawan untuk dipolitisasi. Dulu, saat Foke memperbesar BRPS, dituduh sebagai bagian kampanye pilkadaDalam perjalanannya pun KJP tidak selalu mulus. Ahok sempat menuding maling seorang Ibu yang bertanya terkait KJP[4].Selain masalah itu, sebetulnya terdapat masalah lain di DKI yang masih jauh dari teratasi. 47 persen sekolah di DKI pernah disebut dalam kondisi rusak[5]Sekitar 823 gedung sekolah juga pernah disebut tidak layak pakai[6]Sayangnya program rehabilitasi gedung sekolah justru mangkrak[7]Lebih menyedihkan, program tersebut terindikasi dikorupsi[8]Persoalan korupsi di bidang pendidikan juga sebelumnya ada pada kasus UPS. Ahok meski sempat menyangkal dalam sidang tidak berkutik bahwa ia menanda tangani dokumen anggaran terkait UPS[9]Dalam hal PSB, DKI Jakarta juga sempat mengalami masalah[10]Dan yang terbaru, terdapat siswa yang harus belajar dengan lilin karena tunggakan pembayaran listrik[11]Ini terjadi tidak hanya di satu sekolah tetapi 26 Sekolah.[12]Persoalan-persoalan ini tentunya menyedihkan mengingat DKI Jakarta memiliki APBD yang besar dengan jumlah hampir dua kali di masa Fauzi Bowo tetapi pernah disebut paling banyak ditahan di Bank[13] Dengan semua permasalahan ini, jadi bagimana pendapatmu soal pendidikan di Jakarta? [1]http://www.antaranews.com/berita/325012/dki-luncurkan-kartu-gratis-wajib-belajar-12-tahun [2]http://www.beritasatu.com/megapolitan/102766-ahok-prinsipnya-tidak-ada-lagi-sekolah-gratis.html [3]http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/01/17/niaqio-dana-bop-disetop-sekolah-swasta-terluntalunta [4]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/15/15422981/Curahan.Hati.Ibu.Pengadu.KJP.yang.Dituding.Maling.oleh.Ahok [5]http://www.harnas.co/2016/05/04/47-persen-sekolah-di-jakarta-rusak [6]http://www.jpnn.com/read/2016/03/29/366601/Duh..823-Gedung-Sekolah-di-Jakarta-Tidak-Layak-Pakai- [7]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/09/19/69170/18/18/-Rehab-45-Gedung-Sekolah-DKI-Batal [8] http://indopos.co.id/rehab-gedung-sekolah-terindikasi-korupsi/ [9]http://metro.sindonews.com/read/1082818/171/sidang-kasus-ups-ahok-tak-berkutik-ditunjukkan-bukti-ini-1454580078 [10]http://news.liputan6.com/read/2533185/pendaftaran-online-sman-error-ratusan-orangtua-siswa-mengeluh [11]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/22/11474221/listrik.diputus.pln.murid.sman.48.belajar.pakai.lilin.dan.di.luar.kelas [12]https://www.merdeka.com/jakarta/dana-operasional-terhambat-26-sekolah-di-dki-tunggak-listrik-rp-3-m.html [13] http://ekbis.sindonews.com/read/1128670/33/dki-jakarta-paling-besar-tahan-dana-apbd-di-bank-1470286681 IV. PENGGUSURAN: November 25, 2016. Penggusuran merupakan cerita yang tidak terpisahkan dari masyarakat Jakarta. Pada masa Orde baru (orba), penggusuran dilakukan dengan alasan pembangunan. Terdapat karakteristik khas penggusuran masa itu, yaitu pelibatan aparat TNI/POLRI, yang saat itu masih bernama ABRI. Selain itu, posisi tawar warga tergusur juga lemah. Ganti rugi ditetapkan lebih mengikuti kemauan penguasa. Warga harus menerima apapun pilihan penguasa. Tapi, masa itu, setidaknya kepedihan warga saat itu masih nyaring terdengar lewat lagu semacam “Bongkar”. Masa reformasi datang, orba selesai, tapi penggusuran tetap terjadi. Banjir yang selalu menghajar Jakarta, menjadi primadona alasan penggusuran. Meski begitu, penggusuran “nampak” menuju ke arah praktek yang lebih baik disbanding masa orba.Tahun 2003, Gubernur Sutiyoso melakukan relokasi warga menuju Rusun Cinta Kasih Tzu Chi. Relokasi ini dilakukan untuk 500 KK bekas penghuni bantaran kali angke[1]Tahun 2008, Gubernur Fauzi Bowo meresmikan Rusunawa Pulogebang. Rusunawa ini diperuntukkan untuk warga tidak mampu, termasuk korban penggusuran kanal banjir timur[2] . Selama periode 2007-2011, Fauzi Bowo membangun 12.337 rusun, terdiri dari Rusunami 3.366 Unit dan Rusunawa 8.971 Unit, yang di dalamnya terdapat Rusun Marunda dan Muara Baru (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012).Tahun 2010, menjadi tahun dimana praktek-praktek penggusuran di Jakarta menuju ke arah yang jauh lebih baik dibandingkan masa Orba. Pada tahun tersebut, Pemda DKI & Pemerintah Pusat –Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- menerbitkan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK), yang disetujui oleh Bank Dunia, sebagai prasyarat pendanaan Proyek JEDI (proyek normalisasi 13 Sungai, Waduk & Saluran Air)[3]KKPK ini berisi intinya meminimalkan permukiman kembali, harus mengganti tidak hanya aspek bangunan (fisik) tetapi juga aspek kesejahteraan & ekonomi yang hilang baik yang berada pada lahan milik negara/pemerintah maupun tidak, komunikasi yang intensif (dua arah) & terdapat persetujuan antara warga terdampak & pemda terkait apa yang akan dilakukan untuk pergantian, & jika terpaksa dilakukan pemindahan harus dipastikan bahwa lokasi pemindahan itu telah tersedia sebelumnya baru dipindahkan. Artinya Pemindahan warga terdampak ke rusun adalah solusi pilihan terakhir apabila tidak ada solusi lainnya.Proyek JEDI sendiri akhirnya baru benar-benar siap dilaksanakan pada tahun 2012[4]. Hal ini disebabkan revisi dua peraturan yang menghambat pencairan pendanaan[5].KKPK kemudian juga diadopsi oleh Pemerintah untuk menata bantaran sungai Ciliwung. Hal ini terangkum dalam Program Total Solution for Ciliwung[6]. Hanya saja, memang Pemerintah cenderung menawarkan solusi relokasi ke Rusunawa. Meski demikian, berbeda dengan masa Orba, mulai terlihat komitmen untuk berdiskusi dengan warga terdampak.Penelitian INFID menyebutkan masyarakat berkeberatan karena harus membayar Rp. 3.000,- hingga Rp. 5.000,-/hari. Selain itu, masyarakat merasa dengan bentuk rumah susun, sebelumnya warga yang biasa menggunakan rumah bertingkat di mana lantai satu digunakan untuk kegiatan ekonomi dan lantai dua untuk tempat tinggal, tetapi dengan model Rusunawa penduduk harus merubah cara produksinya karena hal itu tidak memungkinkan dilakukan di rusunawa[7].Tahun 2012, tahun Pilkada, muncul 5 Calon pasangan peserta Pilkada. Salah satu pasangan Calon, Jokowi-Ahok, menjual jargon “memanusiakan manusia”. Kisah Jokowi yang memindahkan dengan mengajak makan bersama dijadikan tajuk dimana-mana, sebagai pendekatan manusiawi yang akan dijalankan. Pasangan ini berjanji akan meniadakan penggusuran[8]. Pasangan ini tidak setuju & mengkritik praktek-praktek penggusuran. Menurut mereka ada cara lain selain penggusuran. Untuk mengatasi masalah banjir tanpa menggusur, mereka menjanjikan pembangunan Kampung Susun[9]. Pasangan ini akhirnya terpilih.Tahun 2014, orde revolusi mental dimulai. Jokowi terpilih sebagai Presiden RI. Salah satu alasan Jokowi adalah akan lebih mudah membereskan masalah Jakarta jika Ia menjadi Presiden. Alasan tersebut sebetulnya bisa diterima mengingat pengendalian banjir di Jakarta memang sangat bergantung pada program & kebijakan Pemerintah Pusat. Dan tentu saja, kewenangan sebagai Presiden, akan memudahkannya untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya sebagai Gubernur DKI yang mungkin dulu tidak bisa diselesaikan karena keterbatasan kewenangan.Tahun 2015, riwayat penggusuran di Jakarta malah berjalan mundur. Ahok secara terang-terangan berkeberatan persyaratan KKPK yang mengharuskannya menyediakan rusun sebelum menggusur[10]. Uniknya, di kemudian hari, program rusun ini dijadikan alat kampanye bahwa “Ahok menggusur dengan Solusi”.Dalam KKPK, disebutkan upaya minimalisasi pemukiman kembali. Warga terdampak sebenarnya telah mengusulkan solusi kampung susun[11]. Sayangnya, solusi ini diabaikanLBH mengeluarkan kajian terkait penggusuran pada tahun 2015. sepanjang 2015 terdapat 113 kasus penggusuran paksa di Jakarta dengan korban 8.145 KK dan 6.283 unit usaha. Dari jumlah kasus tersebut, 72 kasus (63 persen) tidak ada solusi bagi warga korban. Kasus yang mendapat solusi pun tidak semua warga terdampak mendapatkannya. Seperti yang terjadi pada penggusuran Kampung Pulo, dari 1.041 KK korban gusuran, hanya 500 KK yang tertampung di rumah susun. Sebagian besar lainnya tidak jelas nasibnya[12]. Sebanyak 67 kasus melibatkan aparat Polri & 65 kasus melibatkan aparat TNI. Hanya 18 kasus yang diputuskan dengan musyawarah, sisanya secara sepihak.Warga yang dipindahkan ke rusun juga sebetulnya tidak mendapat pergantian yang layak[13].Tahun 2016, menjadi tahun paling menyedihkan, Bukit Duri menjadi korban penggusuran. Menyedihkan mengingat: 1. Lokasi ini pernah dikunjungi & dijanjikan saat Pilkada 2012 terkait peniadaan penggusuran. 2. Penggusuran di Bukit Duri dilakukan dalam kondisi warga Bukit Duri masih mengajukan class action di PTUN & Hakim sudah menyatakan agar “tergugat” untuk menahan diri dari melakukan tindakan apapun[14]. Tetapi, permintaan Hakim tersebut dilanggar. Ini menujukkan fenomena tata kelola yang mengkhawatirkan, saat hukum tidak lagi diindahkan. Sejarah memang biasanya berulang. Sejarah penggusuran di Jakarta nampaknya berjalan mundur. Jika sebelumnya sempat membaik tahun 2010 & terdapat janji “tidak ada lagi penggusuran”, sekarang malah mengikuti pola-pola yang dulu menyebabkan reformasi. Pola itu: pelibatan aparat, tanpa dialog, ganti rugi harus mengikuti kemauan penguasa & yang paling menyedihkan, hukum tidak lagi diindahkan. Perbedaannya, dengan masa dahulu, warga korban kisahnya masih disuarakan lewat lagu “BONGKAR”. Hari ini, entah kemana suara itu pergi. Lebih mengkhawatirkan lagi, di masa media sosial begitu gencar saat ini, semua aksi penggusuran yang tidak manusiawi & cenderung mengarah pada praktek kesewenang-wenang tertutupi oleh “cuitan” ataupun “status” dalam media sosial. Mungkin kita perlu sedikit bertanya, apakah para orang tua & para pendidik di sekolah atau perguran tinggi, telah lupa menagajarkan arti kata “EMPATI”? (EI) [1]http://news.liputan6.com/read/61089/presiden-megawati-meresmikan-rusun-cinta-kasih dan http://news.liputan6.com/read/58718/warga-kali-angke-ke-rusun-cinta-kasih [2]https://m.tempo.co/read/news/2008/12/24/082152430/rusunawa-pulogebang-diresmikan-fauzi-bowo [3] Unduh di sini: https://pendapat.id/wp-content/uploads/2016/11/Proyek-Darurat-Pengendalian-Banjir-Jakrta.pdf [4]http://health.kompas.com/read/2012/07/02/20533028/Foke.Proyek.JEDI.Kurangi.30.Persen.Banjir.Jakarta [5]https://news.detik.com/berita/1773816/foke-kecewa-jadwal-proyek-pengerukan-kali-mundur [6]http://entertainment.kompas.com/read/2011/11/25/03014157/ciliwung.akan.ditata [7] Unduh di situs INFID: http://infid.org/wp-content/uploads/2016/03/laporan-ciliwung-OKE.pdf [8]http://news.okezone.com/read/2012/10/15/505/704047/mari-kita-awasi-inilah-janji-janji-jokowi-ahok [9] http://www.beritasatu.com/pilgub-dki-2012/74025-kampung-susun-target-awal-realisasi-janji-jokowi.html [10]https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-dunia-minta-ahok-lebih-manusiawi-saat-menggusur-warga [11]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/20/15454301/Komunitas.Ciliwung.Merdeka.Anggap.Ahok.Ingkar.Janji.soal.Warga.Kampung.Pulo [12]https://indonesiana.tempo.co/read/87991/2016/09/04/mgspalupi/penggusuran-paksa-itu-bukan-relokasi-guntur-romli [13]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160413153531-20-123688/warga-pasar-ikan-bersesakan-di-rusun-rawa-bebek/ dan http://www.rappler.com/indonesia/129668-warga-marunda-relokasi-pasar-ikan [14]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/02/11424811/majelis.hakim.gugatan.class.action.warga.bukit.duri.sah dan http://news.okezone.com/read/2016/09/06/338/1482479/majelis-hakim-sidang-class-action-warga-bukit-duri-minta-tergugat-hentikan-kegiatan V.KEPENTINGAN UMAT ISLAM: 21 FAKTA KEBIJAKAN & PERILAKU AHOK YANG KURANG MENGAYOMI UMAT ISLAM & MEMBEDAH “PRESTASI”NYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UMAT ISLAM December 14, 2016   No Comments  21 Fakta Kebijakan & Perilaku Ahok yang Kurang Mengayomi Umat Islam & Membedah “Prestasi”nya yang berhubungan dengan Umat Islam Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang Kepala Daerah adalah aksepsibilitas kebijakan dan perilaku yang ditampilkan oleh sang pemimpin di mata warganya. Kepala Daerah harus bisa menampilkan kebijakan & perilaku yang dapat mengayomi warga yang dipimpinnya. Dalam konteks itu, Kepala Daerah harus bisa memahami nilai-nilai yang dianut oleh warganya & dapat mengeluarkan kebijakan & perilaku yang tidak dipandang merendahkan ataupun mengancam nilai-nilai tersebut. Tanpa itu, perwujudan sila Persatuan Indonesia akan menjadi terancam. Terkait hal ini, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dapat disebut gagal mengingat tidak sedikit kebijakan & perilaku Ahok yang justru terkesan merendahkan atau mengancam nilai yang dianut oleh mayoritas warga DKI yang beragama Islam. Inilah rapor merah berupa 21 Fakta Kebijakan & Perilaku Ahok yang kurang mengayomi Umat Islam. Ahok mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas yang berhubungan dengan ayat Al Qur’an. Parahnya, statement tersebut bertentangan dengan tafsir yang telah berlaku lama & diterapkan oleh Kaum Muslimin. Tafsiran yang juga dipraktekan para Sahabat & dinukilkan terdapat Ijma (konsensus) di dalamnya. MUI telah mengeluarkan pendapat & sikap keagaamaan bahwa Penguasa DKI telah melakukan penistaan terhadap Al Qur’an & para Ulama[1].Ahok mengeluarkan pernyataan yang tidak jujur terkait sekolahnya dimana ia mengatakan dirinya sekolah Islam 9 tahun[2]. Padahal, data menunjukkan kalau ia tidak pernah bersekolah di sekolah Islam[3].Ahok bersikeras menentang peraturan menteri perdagangan yang melarang penjualan minuman keras[4].Ahok mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas terkait minuman keras saat terjadi polemik tuntutan pelarangan miras. Ia mengatakan yang inti pesannya mempertanyakan salahnya bir & apakah ada orang yang mati karena bir[5].Ahok mengusulkan untuk melegalkan prostitusi[6].Ahok mengusulkan untuk membuat apartemen khusus untuk pelacuran[7].Ahok mengusulkan untuk membuat PSK bersertifikat[8].Ahok mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas saat terjadi polemik pelegalan prostitusi yaitu menyebut orang Indonesia munafik[9].Ahok mengeluarkan pernyataan tidak pantas bahwa ia akan meresmikan lokalisasi pelacuran kalijodoh jika berada dalam jalur hijau[10]. Pernyataan ini dikeluarkan untuk memperkuat bahwa alasan menggusur Kalijodoh tidak ada hubungannya dengan pelacuran tetapi semata-mata ketidaksesuian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.Ahok mengusulkan untuk menghapuskan cuti bersama di saat lebaran[11].Ahok mempersoalkan kewajiban berbusana muslim di Sekolah bagi Siswa-Siswi Muslim di Hari Jum’at[12].Ahok mengeluarkan pernyataan tidak pantas saat terjadi polemic jilbab, yaitu ia menyebut jilbab seperti serbet[13].Ahok mengeluarkan kebijakan untuk mengganti kewajiban seragam muslim di hari Jum’at (jilbab) dengan kebaya encim[14]. Kebijakan ini ditarik kembali setelah mendapat banyak protes.Ahok membuat kebijakan yang bersifat standar ganda terkait penggunaan monas sebagai tempat kegiatan ibadah. Ia melarang tabligh akbar[15] tetapi mengizinkan perayaan paskah[16].Ahok mengeluarkan pernyataan tidak pantas saat melarang tabligh akbar di Monas yang intinya mempertanyakan apakah Tuhan tidak mendengar jika tidak di monas[17].Ahok mengeluarkan kebijakan larangan pemotongan hewan Qurban di Sekolah[18]. Kebijakan ini diperlonggar setelah mendapat banyak protes.Ahok banyak melakukan penggusuran pemukiman warga & penggusuran ini juga memakan korban rumah ibadah[19].Ahok merencanakan untuk menjadikan Masjid Luar Batang sebagai tempat wisata & membangun plaza di depannya[20].Ahok merobohkan jembatan penghubung masjid Luar Batang & Warga Kampung Aquarium. Kebijakan penggusuran ala Ahok berpotensi membuat Masjid Luar Batang tanpa jamaah[21].Ahok tidak kunjung membangun Masjid bersejarah Taman Ismail Marzuki setelah dirubuhkan[22].Ahok mengusulkan penghapusan SKB 2 Menteri tentang pembangunan Rumah Ibadah[23]. SKB 2 Menteri mengharuskan pembangunan rumah Ibadah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. Lebih lanjut, SKB 2 menteri ini menjadi salah satu alat untuk mencegah terjadinya konflik horizontal akibat pembangunan rumah Ibadah[24]. 21 Fakta tersebut terlihat sangat dominan apabila dibandingkan dengan beberapa prestasi yang diklaim oleh pendukung Ahok mengingat prestasi-prestasi tersebut dapat diperdebatkan relevansinya. Berikut sekilah pembahasan mengenai prestasi-prestasi yang diklaim oleh pendukung Ahok. 1. Membangun masjid-masjid Pembangunan masjid-masjid merupakan program yang biasa dikerjakan oleh Gubernur DKI. Pada masa Sutiyoso, dibangun Jakarta Islamic Center[25]. Pada masa Foke setidaknya, terdapat dua masjid besar yang dipugar besar-besaran atau dibangun. Pertama, masjid Tangkuban Perahu[26]. Kedua, masjid Al Fauz yang terletak di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus)[27]. Sementara itu, pembangunan masjid pada rusun Marunda (Masjid Al Hijrah) dan rusun Pesakih (Masjid Al Muhajirin) merupakan konsekuensi atas penggusuran yang dilakukan Ahok. Hanya saja, tentu kondisi ini tidak sebanding jika kita mengingat bahwa penggusuran juga memakan korban rumah ibadah tidak hanya di satu tempat saja seperti pada no. 17. Oleh karena itu, “prestasi” ini sebetulnya bukanlah sebuah prestasi. 2. Memberikan bantuan ke masjid & pengurus masjid. Pemberian bantuan sosial ke masjid atau pengurus masjid juga tidak disebut sebagai sebuah prestasi. Hal ini mengingat Program-program bantuan sosial yang digelontorkan oleh Pemprov DKI mengingat pemberian bantuan dana sosial dan hibah merupakan program rutin Pemda DKI yang dilakukan siapapun Gubernurnya[28]. Besarannya tentu bergantung pada nilai APBD & tidak bisa dibandingkan mengingat anggaran di masa Ahok jauh lebih besar dari Foke. Pada Tahun anggaran 2015 saja, Ahok memiliki anggaran senilai Rp.69,28 T[29]. Jumlah ini hampir dua kali lipat anggaran Foke pada tahun 2012 senilai Rp. 36,02 T[30]. Pada masa lalu, bansos seperti ini biasa dicurigai untuk kepentingan Pilkada & rawan disalahgunakan[31]. Salah seorang peneliti ICW di masa lalu sempat membuat pernyataan, “Dana bansos rawan dipolitisasi untuk membiayai program-program populis jangka pendek untuk memenangkan pemilu”[32] . Oleh karena itu, “prestasi” ini sebetulnya bukanlah sebuah prestasi. 3. Memberikan KJP untuk Siswa-siswi Madrasah Menyebut pemberian KJP untuk madrasah sebagai sebuah prestasi yang berhubungan dengan kepedulian terhadap umat Islam tentunya tidak relevan. Hal ini karena sejak zaman Fauzi Bowo DKI mencanangkan program wajib belajar 12 tahun yang berimplikasi pada penggratisan sekolah[33]. Implikasi dari program ini adalah adanya dana bantuan operasional sekolah untuk madrasah, bantuan operasional buku untuk madrasah, dan termasuk bea siswa murid rawan putus sekolah untuk siswa/I madrasah yang sudah dijalankan sejak masa Foke[34].  Lebih lanjut, pada masa Ahok justru konsep bantuan pendidikannya lebih buruk di banding Foke seperti dijelaskan dalam tulisan kami sebelumnya[35]. 4. Perhatian menjelang hari lebaran dengan memberikan diskon bagi pemegang KJP Pemberian diskon seperti ini-pun bukanlah suatu hal yang layak disebut prestasi yang berhubungan dengan kepedulian terhadap umat Islam. Hal ini disebabkan memang sudah menjadi kewajiban rutin Gubernur DKI Jakarta untuk mengendalikan harga-harga saat menjelang Lebaran maupun Ramadhan, diantaranya dengan menggelar operasi pasar, pasar murah, dan pasar rakyat[36]. 5. Bonus untuk Peserta MTQ Pemberian bonus untuk peserta MTQ juga bukanlah suatu hal yang layak disebut prestasi yang berhubungan dengan kepedulian terhadap umat Islam. Hal ini karena pemberian bonus sudah biasa dilakukan oleh Gubernur DKI sebelum Ahok terhadap peserta MTQ[37]. 6. Memajukan jam kerja PNS Memajukan jam kerja PNS juga bukanlah suatu hal yang layak disebut prestasi yang berhubungan dengan kepedulian terhadap umat Islam. Hal ini karena untuk jam pulang PNS saja sudah sejak lama, pemerintah mengurangi jam pulang lebih cepat saat bulan Ramadan untuk Pemda maupun Pusat. Tahun 2016, dari 37,5 Jam menjadi 32,5 Jam per minggu[38]. Pemda mengatur agar terpenuhi kebutuhan jam tersebut. Lebih lanjut, sikap Ahok sendiri soal jam kerja sebenarnya layak dipertanyakan mengingat ia pernah melontarkan wacana untuk menghapuskan cuti bersama di saat lebaran[39]. 7. Rutin memberi ZIS & berqurban Pemberian ZIS & qurban seorang Gubernur bukanlah hal yang layak untuk dibanggakan. Hal ini mengingat biasa dilakukan oleh Gubernur-Gubernur sebelumnya[40].  Selain itu, besarnya dana operasional yang diberikan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sesuai dengan besaran APBD DKI, sebesar 0.15% dari APBD[41]. 8. Menutup tempat maksiat (Kalijodoh & Diskotek) Penutupan tempat maksiat yang dilakukan oleh Ahok juga bukanlah suatu hal hal yang layak disebut prestasi yang berhubungan dengan kepedulian terhadap umat Islam. Hal ini karena alasan yang melandasi penutupan bukanlah penutupan tempat maksiat. Pada kasus Kalijodoh, Ahok sendiri telah menegaskan bahwa menggusur Kalijodoh tidak ada hubungannya dengan pelacuran tetapi semata-mata ketidaksesuian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Ahok sendiri mengeluarkan pernyataan tidak pantas bahwa ia akan meresmikan lokalisasi pelacuran kalijodoh jika berada dalam jalur hijau[42]. Kalijodoh sendiri dapat digusur setelah dalam perubahan RDTR dimasukan ke dalam jalur hijau[43]. Sementara perubahan RDTR ini sendiri dapat terjadi setelah Perda RTRW disahkan oleh Gubernur Foke pada tahun 2011[44] & Perda terkait RTDR oleh Gubernur Jokowi[45]. Sementara itu, terkait diskotek Stadium, penutupan juga terjadi karena memang diskotek tersebut telah terbukti menjadi sarang pengedaran Narkoba & telah dilakukan lima kali operasi yang membuktikan hal tersebut[46]. Penutupan sendiri atas permintaan surat Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Fadil Imran yang meminta agar izin operasi diskotek tersebut dicabut akibat sering ditemukannya narkotika, bukan inisiatif Ahok[47]. Ahok sendiri malah mempersilakan manajemen Stadium membuka kembali usahanya tersebut asal ganti nama dan ganti lokasi setelah penutupan[48]. Lebih lanjut, secara umum bahkan Kepala BNN mempertanyakan komitmen Ahok untuk menutup diskotek mengingat Ahok menginginkan dua kali razia sedangkan Kepala BNN menyebut cukup satu kali terbukti seharusnya ditutup[49].  (EI) [1]http://wartakota.tribunnews.com/2016/10/11/mui-putuskan-ahok-lakukan-penistaan-agama [2] http://news.detik.com/berita/d-3315347/dituduh-nistakan-agama-usai-kutip-al-maidah-51-ahok-saya-sekolah-islam-9-tahun [3]http://profil.merdeka.com/indonesia/b/basuki-tjahaja-purnama/ [4]http://metro.news.viva.co.id/news/read/611534-ahok-miras-dilarang-obat-batuk-juga-harus-dilarang [5]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/06/14032141/Ahok.Salahnya.Bir.di.Mana.Ada.Enggak.Orang.Mati.karena.Minum.Bir [6]http://news.liputan6.com/read/2221285/ahok-usul-legalkan-prostitusi-dan-psk-bersertifikat-di-apartemen dan https://news.detik.com/berita/d-2899958/ini-4-ide-kontroversial-ahok-psk-bersertifikat-hingga-apartemen-prostitusi/3 [7]http://news.liputan6.com/read/2221285/ahok-usul-legalkan-prostitusi-dan-psk-bersertifikat-di-apartemen dan http://news.detik.com/berita/2899293/selain-apartemen-khusus-prostitusi-ahok-juga-usul-psk-bersertifikat [8]http://news.liputan6.com/read/2221285/ahok-usul-legalkan-prostitusi-dan-psk-bersertifikat-di-apartemen dan http://news.detik.com/berita/2899293/selain-apartemen-khusus-prostitusi-ahok-juga-usul-psk-bersertifikat [9]http://metro.sindonews.com/read/1084806/171/soal-lokalisasi-ahok-sebut-bangsa-ini-munafik-1455270448 [10]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/13/14593001/Ahok.Kalau.Kalijodo.Bukan.di.Jalur.Hijau.Saya.Resmiin [11]http://pekanbaru.tribunnews.com/2014/08/08/ahok-wacanakan-hapus-cuti-bersama-lebaran [12]http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/06/09/o8ht47384-ahok-larang-sekolah-wajibkan-jilbab-pgri-tak-usah-melaranglarang dan http://news.detik.com/berita/3230351/ahok-jilbab-bagian-dari-agama-bukan-seragam-sekolah [13]http://news.okezone.com/read/2016/06/09/338/1410134/sebut-jilbab-mirip-serbet-ahok-dinilai-tak-etis [14]http://news.detik.com/berita/2655237/tiap-jumat-siswi-sd-sma-di-jakarta-bakal-kenakan-kebaya-encim [15]https://m.tempo.co/read/news/2015/10/17/083710354/ahok-tuhan-nggak-dengar-kalau-pengajian-nggak-di-monas [16]http://news.okezone.com/read/2015/04/05/337/1129275/perayaan-paskah-di-monas-berlangsung-hikmat [17]https://m.tempo.co/read/news/2015/10/17/083710354/ahok-tuhan-nggak-dengar-kalau-pengajian-nggak-di-monas [18]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/09/08/nucmpq330-ahok-pemotongan-hewan-kurban-jangan-di-sekolah-tapi-di-rph [19]http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/12/akhirnya-mushola-al-jamil-di-tengah-lokasi-penggusuran-rata-dengan-tanah dan http://news.okezone.com/read/2015/05/29/338/1157254/musala-al-barkah-baru-bisa-roboh-setelah-kubah-diambil dan http://news.okezone.com/read/2016/10/03/338/1504701/rumah-ibadah-di-bukit-duri-juga-akan-digusur [20]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160331105716-20-120720/masjid-bersejarah-luar-batang-akan-disulap-jadi-tempat-wisata/ dan https://m.tempo.co/read/news/2016/05/04/083768296/yusril-ahok-mau-bikin-masjid-luar-batang-seperti-borobudur [21]https://m.tempo.co/read/news/2016/05/02/083767826/mui-kalau-warga-luar-batang-digusur-siapa-jemaah-masjid dan https://m.tempo.co/read/news/2016/07/16/083788135/warga-kampung-akuarium-terisolasi-seusai-jembatan-dirobohkan [22]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/04/03/59429/18/18/Gusur-Masjid-di-TIM-Pemprov-DKI-Didesak-Bangun-Masjid-Baru [23]https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-isi-skb-2-menteri-yang-diminta-ahok-dicabut-splitnews-2.html [24]https://nasional.tempo.co/read/news/2010/09/20/173279221/mui-pencabutan-skb-dua-menteri-bisa-picu-konflik [25]http://news.liputan6.com/read/50634/islamic-centre-jakarta-diresmikan-sutiyoso [26]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2012/10/fauzi-resmikan-rehab-masjid-era-kolonial#.WE9sgbnTPmp [27]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2011/01/Gubernur-DKI-Resmikan-Masjid-Al-Fauz#.WE9sY7nTPmo [28]http://www.beritasatu.com/megapolitan/58807-bantuan-mengalir-ke-masjid-gereja-dan-majelis-taklim.html [29]http://news.liputan6.com/read/2212645/apbd-dki-2015-disepakati-rp-6928-triliun [30]https://m.tempo.co/read/news/2011/12/19/083372521/apbd-dki-jakarta-rp-36-triliun-disahkan [31]http://properti.kompas.com/read/2012/09/18/19274253/bansos.dan.hibah.diduga.diselewengkan.untuk.pilkada.dki dan http://www.beritasatu.com/megapolitan/72408-disangkal-dana-bansos-dan-hibah-untuk-kampanye-foke.html [32]http://www.antikorupsi.org/id/content/waspada-bansos-jelang-pemilu [33]http://www.antaranews.com/berita/325012/dki-luncurkan-kartu-gratis-wajib-belajar-12-tahun [34]http://www.antarasumbar.com/berita/139/disdik-dki-alokasikan-dana-bop-sekolah-swasta.html [35] https://pendapat.id/menyoal-masalah-pendidikan-di-jakarta/ [36]http://nasional.news.viva.co.id/news/read/334322-ramadan-foke-minta-digelar-operasi-pasar dan http://www.antaranews.com/berita/271332/gubernur-dki-instruksikan-intensif-pantau-pergerakan-harga dan http://www.bulog.co.id/berita/37/2633/10/7/2011/Pasar-Rakyat-Digelar-Tekan-Kenaikan-Harga-Pangan.html [37]http://nasional.kompas.com/read/2012/06/18/17521039/foke.juara.umum.mtq.menjadi.hadiah.ulang.tahun.jakarta dan http://www.pelita.or.id/baca.php?id=76280 [38]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/06/06/o8c7e3365-jam-kerja-pns-berubah-selama-ramadhan [39]http://pekanbaru.tribunnews.com/2014/08/08/ahok-wacanakan-hapus-cuti-bersama-lebaran [40]http://metro.tempo.co/read/news/2012/08/19/083424452/foke-zakat-3-ton-beras-di-warakas dan http://poskotanews.com/2012/10/22/foke-berkorban-di-mesjid-islamic-center/ [41]http://wartakota.tribunnews.com/2015/10/21/gila-dana-operasional-gubernur-dki-dan-wagub-dki-rp-54-miliar dan http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/10/31/ini-perbedaan-pandangan-ahok-agus-dan-sandiaga-dalam-manfaatkan-dana-operasional-jabatan dan https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-biaya-blusukan-gubernur-masuk-dana-operasional.html [42]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/13/14593001/Ahok.Kalau.Kalijodo.Bukan.di.Jalur.Hijau.Saya.Resmiin [43]http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/17/485888/pengamat-kalijodo-masuk-zona-hijau-karena-perubahan-perda-rdtr [44]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2011/08/Perda-RTRW-2030-Disahkan#.WE985rnTPmo [45]http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/18/10211927/RDTR.DKI.2030.Segera.Disahkan.Menjadi.Perda [46]https://www.merdeka.com/peristiwa/siapa-di-balik-penutupan-stadium.html [47]https://www.merdeka.com/peristiwa/siapa-di-balik-penutupan-stadium.html [48]https://www.merdeka.com/peristiwa/ahok-stadium-boleh-buka-tapi-ganti-nama-dan-lokasi.html [49] http://news.detik.com/berit/d-3331694/ditantang-soal-razia-narkoba-buwas-ahok-konsekuen-dan-konsisten  

PERBANDINGAN PRESTASI AHOK DAN FOKE GUBERNUR DKI: KUMPULAN TULISAN PERTAMA

I. PENGANTAR: Untuk menilai kegagalan atau prestasi Ahok dapat digunakan berbagai metode. Antara lain: metode perbandingan antar era Gubernur se Provinsi atau antar Provinsi. Beberapa tulisan dibawah ini gunakan metode perbandingan antar era Gubernur se Provinsi. Tulisan2 di bawah ini bukan tulisan NSEAS, tetapi diambil dari WAG bersumber suatu portal medsos pd 20 Desember 2016. Tulisan ini tergolong rasional argumentatif syarat data, fakta dan angka. Dari tulisan2 ini membuktikan bahwa kinerja Ahok lebih buruk ketimbang kinerja Foke sbg Gubernur DKI. II.MEMBANDINGAKAN KINERHA AHOK DAN FOKE: BAGIAN 1, November 26, 2016: Selama ini, banyak diopinikan bahwa kinerja Ahok baik. Sayangnya, meski akses informasi demikian luas untuk melakukan analisis klaim tersebut, belum ada yang melakukan evaluasi secara komprehensif. Realitanya ternyata tidak sedikit indikator kinerja kunci Ahok yang lebih buruk dari Fauzi Bowo. Padahal Ahok memerintah DKI Jakarta dengan kondisi yang jauh sangat nyaman jika dibandingkan dengan Fauzi Bowo. Pada masa Ahok, APBD DKI memiliki nilai hampir 2X lebih lipat dari dari nilai APBD Fauzi Bowo. Selain itu, modal sosial dan dukungan buzzer yang dimiliki oleh Ahok juga jauh lebih besar ketimbang Fauzi Bowo. 1. Tata Kelola Keuangan Kinerja Ahok terkait Tata kelola keuangan sangat buruk. Hasil audit keuangan BPK menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2015 terdapat temuan bermasalah senilai Rp30,15 triliun atau hampir 50% APBD DKI & status hasil audit yang diberikan adalah WDP[1]. Capaian ini lebih buruk dari Fauzi Bowo yang mampu membawa DKI hanya memperoleh temuan bermasalah senilai Rp. 4,83 T atau 13,42% dari APBD & memperoleh status WTP, status terbaik dalam audit BPK[2] 2. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja pemerintahan DKI Jakarta di bawah Ahok sangat buruk. Hasil penilaian Kementerian PAN & RB nilai akuntabilitas kinerja DKI untuk Tahun 2015 hanya berpredikat CC dan berada pada peringkat 18[3]. Lebih lanjut, memang sejak Jokowi-Ahok Pemda DKI tidak pernah memperoleh nilai lebih tinggi dari CC[4]. Capaian ini lebih buruk dari Fauzi Bowo yang pernah membawa akuntabilitas kinerja DKI bernilai B. 3. Pertumbuhan ekonomi Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2015 hanya 5.88%. Pertumbuhan ini paling rendah sejak tiga tahun sebelumnya[5]. Pada Triwulan III 2016, angka ini kembali turun hanya mencapai 5.75%[6]. Capaian ini bahkan lebih buruk dari Fauzi Bowo yang rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6.17% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012). Buruknya capaian ini diantaranya disebabkan serapan anggaran yang rendah (72.11%). Dan serapan yang rendah terjadi kembali pada tahun 2016. Kondisi ini membuat Ahok ditegur Jokowi[7]. 4. Kemiskinan Data BPS menunjukkan terjadi peningkatan jumlah orang Miskin menjadi 384,3 Ribu (3.75%) per Maret 2016[8]. Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2016) dari 363,2 Ribu (3.69%) per Maret 2012. Capaian ini bahkan lebih buruk dari capaian Fauzi Bowo, dimana ia berhasil menurunkan kemiskinan dari dari 405, 700 jiwa (4.48%) (Maret 2007) menjadi 363,200 jiwa (3.69%) (Maret 2012)[9]. 5. Pemukiman/Perumahan Rakyat Kinerja Ahok terkait pemukiman/perumahan rakyat sangat buruk. Dari sisi penataan kampung kumuh, Ahok gagal melanjutkan proyek kampung Deret Jokowi[10] (LKPJ 2014 & 2015). Capaian ini lebih buruk dari Foke yang sukses merubah 274 RW kumuh dengan proyek MHT plus (LPPD DKI 2007-2012). Dari sisi pembangunan rusun, Ahok tidak membangun rusun yang dapat dimiliki warga (Rusunami) tetapi hanya membangun Rusun yang harus disewa (Rusunawa). Sepanjang 2014-1015, DKI hanya mampu membangun 3.587 unit (1.794/tahun) dengan hampir 28.9% Pusat yang membangun (LKPJ Gub DKI 2014 & 2015). Capaian ini lebih buruk dari Foke yang sepanjang 2007-2011 mampu membangun 3.366 unit Rusunami & 8.971 unit Rusunawa (2242/tahun) (LPPD DKI 2007-2012). 6. Kemacetan Kemacetan makin menjadi. Riset tempatkan Jakarta Kota paling macet di 178 Negara[11]. Capaian Ahok terkait hal ini dapat dinilai sangat buruk bila mengingat tiga indikator lain yang dapat mengurangi kemacetan. Pertama, dari sisi penambahan panjang Jalan, BPS juga menyebutkan bahwa Foke berhasil menambah panjang jalan di DKI dari 6.543.997 m menjadi 6. 995.842 m sedangkan Ahok stagnan dalam menambah panjang jalan (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010 & 2016 serta LKPJ Gub DKI 2015). Kedua dari sisi angkutan umum, Jokowi hanya mampu menambah 1 koridor busway yang merupakan lanjutan proyek Foke dan Ahok gagal menambah jumlah koridor busway sementara Foke mampu menambah menambah 4 koridor baru (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Dari sisi penumpang Busway, BPS menyebut bahwa Ahok hanya mampu menambah jumlah penumpang dari 111.260.431 (2012) menjadi 111.630.305 (2014) sedangkan Foke mampu menambah jumlah penumpang Busway dari 61.446.336 (2007) menjadi 114.783.000 (2011) (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010, 2013 & 2016). BPS belum mengumumkan data 2015 & 2016, tetapi berdasarkan keterangan Kepala Dinas, jumlah penumpang pada 2016 mencapai 340.000/hari atau 122.400.000 masih jauh dari target yang ditetapkan[12] 7. Banjir Banjir masih gagal diatasi. Banjir saat ini bahkan telah menjangkau wilayah kerja sang Penguasa[13]. Lebih ekstrim, tidak perlu menunggu hujan 1 Jam, banjir telah terjadi[14]. Selama ini diopinikan bahwa Banjir Jakarta berhasil diatasi karena Ahok. Faktanya, program banjir Jakarta yang selama ini berjalan adalah program pemerintah Pusat[15]. Jika pemerintah pusat tidak ingin mengeksekusinya, maka proyek tersebut tidak terlaksana. Oleh karena itu, untuk melihat buruknya kinerja Ahok terkait hal ini, tentunya perlu dibandingkan proyek pengendalian banjir sejenis. Dalam konteks itu, Ahok dapat disebutkan gagal karena proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang hanya sepanjang 1.27 KM mangkrak[16]. Sementara Foke mampu menyelesaikan Proyek Kanal Banjir Timur sepanjang 23.6 Km yang membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 ha daerah rawan banjir (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012). 8. Keterbukaan Informasi Publik (Transparansi) Standar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) & Transparansi Pengelolaan Daerah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik & Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Kinerja Pemerintahan DKI Jakarta di bawah Ahok terkait hal ini sangat buruk. Hasil verifikasi Kemendagri pada Tahun 2015, DKI hanya memperoleh capaian 8.33% terkait informasi anggaran yang harus dipublikasikan[17], Lebih lanjut, pada Tahun 2015, Hasil penilaian Komisi Informasi Publik DKI tidak masuk 10 besar[18]. Capaian ini lebih buruk dari Foke yang mampu membawa DKI peringkat 2 Keterbukaan Informasi Publik tahun 2012[19] (EI).   [1]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/06/04/63099/28/18/Kinerja-Ahok-Buruk-BPK-Temukan-Anggaran-Bermasalah-Rp30-Triliun [2]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2012/05/laporan-keuangan-dki-raih-wtp#.WCBD1PTTPmo [3]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/20/14030381/Ahok.Akui.Kinerja.Pemerintahan.DKI.Buruk dan http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4170-rapor-akuntabilitas-kinerja-k-l-dan-provinsi-meningkat [4]http://www.beritajakarta.com/read/19558/DKI_Didorong_Tingkatkan_Nilai_Akuntabilitas_Kinerja_Instansi [5]http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/98 [6]http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/163 [7]http://nasional.kompas.com/read/2016/08/04/11083771/ahok.yang.pertama.kali.ditegur.saat.jokowi.blakblakan.soal.serapan.anggaran.daerah [8]http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/169 [9]http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/07/17114647/Fauzi.Bowo.Klaim.Angka.Kemiskinan.Menurun [10]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/05/14354331/Selama.2015.Tak.Akan.Ada.Pembangunan.Kampung.Deret.di.Jakarta [11]http://m.liputan6.com/bisnis/read/2323202/10-kota-termacet-di-dunia-jakarta-juaranya [12]http://www.jawapos.com/read/2016/07/30/42052/target-penumpang-busway-meleset-segini-jumlahnya [13]http://news.liputan6.com/read/2605306/hujan-deras-kantor-ahok-kebanjiran [14] http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=23&date=2016-08-24 [15]http://m.tempo.co/read/news/2014/01/15/092544938/6-Proyek–Banjir-Ini-Bisa-Ringankan-Kerja-Jokowi [16]http://news.metrotvnews.com/metro/nbwd3xDk-pembangunan-sodetan-ciliwung-di-bidara-cina-mangkrak [17]http://keuda.kemendagri.go.id/transparansikeuangan/pages/8-hasil-verifikasi-b09-tpad-provinsi-tahun-2015 [18]http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/15/jakarta-tidak-masuk-10-provinsi-dengan-keterbukaan-informasi-yang-baik?page=2 [19]http://sp.beritasatu.com/home/foke-terima-penghargaan-dari-pemerintah/25230 BAGIAN 2,MEMBANDINGKAN KINERJA AHOK DENGAN FAUZI BOWO, SIAPA MENANG? (BAGIAN 2) December 1, 2016   1 Comment  Selama ini, banyak diopinikan bahwa kinerja Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Gubernur Jakarta non aktif yang juga tersangka penistaan agama, baik. Pada sisi lain, Fauzi Bowo (Foke), mantan Gubernur Jakarta 2007-2012, banyak diopinikan contoh pemimpin gagal & bahkan disebut “tidak bekerja”. Sayangnya, meski akses informasi demikian luas untuk melakukan analisis atas opini-opini tersebut, belum ada yang melakukan evaluasi secara komprehensif. Realitanya ternyata tidak sedikit indikator kinerja kunci Ahok yang lebih buruk dari Foke. Padahal Ahok memerintah DKI Jakarta dengan kondisi yang jauh sangat nyaman jika dibandingkan dengan Foke. Pada masa Ahok, APBD DKI memiliki nilai hampir 2X lebih lipat dari dari nilai APBD Foke. Selain itu, modal sosial dan dukungan buzzer yang dimiliki oleh Ahok juga jauh lebih besar ketimbang Foke.  Tulisan ini merupakan tulisan lanjutan atas tulisan kami sebelumnya yang telah membahas beberapa indikator kinerja dimana Foke lebih baik dari Ahok (https://pendapat.id/8-indikator-kegagalan-ahok-dibandingkan-fauzi-bowo/) 9. Penambahan ruang terbuka hijau (RTH) Meski banyak melakukan penggusuran, kinerja Pemprov DKI dalam menambah RTH sangat buruk[1]. Tahun 2013-2015, Jakarta hanya mampu menambah RTH sebesar 73.43 Ha (24.28 Ha/Tahun) (LKPJ Gubernur DKI 2013, 2014, & 2015). Capaian ini lebih rendah dari Pemprov DKI di bawah Foke yang mampu menambah RTH 108.11 Ha sepanjang 2007-2011 (27.027 Ha/tahun) (LPPD DKI Jakarta 2007-2012[2]. 10. Pengelolaan sampah Persoalan sampah terbesar di DKI adalah banyaknya sampah dengan keterbatasan tempat pembuangan sampah (TPS). Oleh karena itu, perlu terobosan untuk membangun TPS yang mampu mengatasi persoalan tersebut dengan membangun TPS berbasis teknologi yang mampu merubah sampah menjadi hal bermanfaat. Dalam kaitan itu, kinerja Ahok sangat buruk. Di masa Ahok, proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah mangkrak[3]. Padahal tinggal melanjutkan tender Foke yang tertunda karena transisi pemilihan Gubernur (2012)[4]. Capaian tersebut tentunya lebih rendah dari Foke yang mampu menyelesaikan proyek TPST Bantar Gebang yang mampu mengubah sampah menjadi listrik & diberikan penghargaan Anugerah Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM & membangun ITF Cakung Cilincing dengan teknologi mechanical biological treatment, yang mengubah sampah jadi kompos[5]. 11. Kebersihan dan pencemaran air & udara Untuk menilai kinerja ini digunakan indikator peraihan Adipura. Hal ini karena Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura menggunakan dua parameter penilaian meliputi penilaian non fisik dan pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara. Dalam konteks ini, kinerja Ahok juga sangat buruk mengingat sepanjang 2014-2016, Hanya 1 kotamadya yang meraih Piala Adipura, yaitu Jakpus. Capaian ini lebih rendah rendah dari Foke yang pada tahun 2012 saja berhasil mengantar 4 Kotamadya meraih piala Adipura & 1kotamadya sertifikat adipura serta meraih penghargaan adipura terbanyak, termasuk penghargaan pasar terbaik, taman kota terbaik, & status lingkungan hidup terbaik[6]. 12. Hak Asasi manusia Kinerja Ahok terkait Hak Asasi manusia sangat buruk. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merilis bahwa pada 2015 terdapat 103 pengaduan HAM dengan korban sebanyak 20.784 korban. Jumlah ini jauh lebih banyak dari Foke yang pada 2011 terdapat 74 pengaduan dengan 2.130 korban[7]. 13. Solusi Penggusuran Salah satu problem di Jakarta adalah praktek-praktek penggusuran yang dianggap tidak manusiawi. Dalam kaitan itu, kinerja Ahok juga dapat dikatakan cukup buruk. Terkait indikator kinerja ini, Foke berhasil merumuskan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK) yang disetujui oleh Bank Dunia[8]. Dalam KKPK tersebut disebutkan intinya penggusuran harus dilakukan dengan upaya meminimalkan pemindahan, harus mengganti tidak hanya aspek bangunan (fisik) tetapi juga aspek kesejahteraan & ekonomi yang hilang baik yang berada pada lahan milik negara/pemerintah maupun tidak, komunikasi yang intensif & terdapat persetujuan antara warga terdampak & pemda terkait apa yang akan dilakukan untuk pergantian, & jika terpaksa dilakukan pemindahan harus dipastikan bahwa lokasi pemindahan itu telah tersedia sebelumnya baru dipindahkan. Mengacu pada KKPK maka pembangunan rusun adalah solusi minimal. KKPK ini disepakati antara Pemerintah Daerah dan Pusat serta disepakati untuk dilaksanakan dalam proyek normalisasi 13 sungai (Proyek JEDI) & proyek penataan bantaran kali Ciliwung (total solution for Ciliwung[9]. Kedua proyek tersebut dijadwalkan pada periode 2012-2017. Sementara Ahok praktek penggusurannya dikritik agar lebih manusiawi oleh Bank Dunia sebagai penyandang dana proyek JEDI & ternyata ia berkeberatan dengan permintaan bank Dunia terkait praktek penggusuran, yang sebetulnya sudah disepakati dalam KKPK – Foke ([10]). Faktanya, Laporan Studi LBH Jakarta menunjukkan bahwa Tahun 2015, terdapat 113 penggusuran yang memakan korban 8.145 KK & 6.283 unit usaha. Lebih dari 60% penggusuran tersebut tdk diberikan solusi apapun bagi warga. Lebih dari 80% dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah[11] (&).  Lebih lanjut, Komisioner Komnas HAM bahkan menyebut Ahok tidak menganggap warganya manusia[12] 14. Kebakaran Jakarta makin rawan kebakaran. Sampai tanggal 17 Oktober 2016, terjadi 949 Kejadian Kebakaran[13].  Capaian ini lebih buruk dari Foke, yang pada periode 2010-2011, terjadi kebakaran 1646 (823 Kejadian/tahun)[14]. 15. Kenaikan Upah Minimum Propinsi Penetapan upah minimum propinsi berhubungan dengan besaran penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Meski PP Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan memungkinkan upah tidak mempertimbangkan KHL tetapi keberpihakan kepemimpinan dapat dinilai berdasarkan hal itu. Dalam kaitan ini, kinerja Ahok juga dapat dikatakan buruk. Bahkan Ahok sempat dijuluki Bapak Upah murah[15]. Dari sisi tingkat kenaikan, UMP tahun 2017, Ahok hanya menaikan sebesar 8.25%[16]. Hal ini lebih rendah dari Foke yang pada 2011, menaikan UMP 2012 sebesar 18.54%[17]. Dari sisi pemenuhan terhadap KHL, UMP tahun 2017 yang ditetapkan Ahok di bawah KHL[18]. Hal ini berbeda dengan Foke yang menetapkan UMP di atas KHL[19]. Selain itu, secara relatif dibandingkan daerah penyangga Ibu Kota, UMP yang ditetapkan Ahok di bawah UMP Kota & Kabupaten Bekasi[20]. Hal ini berbeda dengan Foke yang menetapkan UMP di atas UMP kota & Kabupaten Bekasi[21] . 16. Penerimaan Daerah Penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, & Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah. PAD sendiri terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain PAD. Dua yang terkadang menjadi indikator terkait tata kelola pemerintahan yang baik adalah penerimaan terkait pajak & retribusi daerah. Pemerintah Daerah memiliki kendali penuh terkait Retribusi Daerah. Oleh karena itu, nilai & persentase capaian target retribusi daerah dapat menjadi indikator. Sementara itu, untuk pajak daerah, terdapat pajak yang variabelnya dikendalikan Pusat seperti Pajak Bahan Bakar. Selain itu, juga terdapat pajak yang awalnya dikelola Pusat lalu diserahkan ke Daerah seperti PBB yang baru diserahkan ke daerah pada masa Jokowi. Oleh karena itu, agar setara, untuk indikator tersebut yang dipilih adalah persentase capaian target pajak daerah. Dalam kaitan ini, kinerja Ahok juga lebih buruk dari Foke. Dari sisi penerimaan & persentase pencapaian target Retribusi, pada tahun anggaran 2011, Foke berhasil memperoleh Rp. 609.350.051.004 dengan capaian target sebesar 133.56% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012). Sementara pada tahun anggaran 2015, Ahok hanya memperoleh Rp. 467.609.828.031 dengan capaian target hanya sebesar 76.66% (LKPJ Gubernur DKI Jakarta 2015). Dari sisi pencapaian target pajak Daerah, pada tahun anggaran 2011, Foke berhasil mencapai 109% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012). Sedangkan Ahok, pada tahun anggaran 2015 hanya mencapai target 89.24% (LKPJ Gubernur DKI Jakarta 2015). Lebih lanjut, secara keseluruhan, Foke pada 2011 berhasil mencapai 105.41% pendapatan daerah  (LPPD DKI 2007-2012). Sementara itu, Ahok pada tahun anggaran 2015, hanya mencapai 78.52% (LKPJ Gubernur DKI Jakarta 2015). 17. Belanja Daerah Salah satu fungsi utama belanja daerah adalah untuk menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi[22]. Dalam konteks ini, belanja modal memegang peranan yang penting. Sayangnya, kinerja Ahok juga buruk. Pada tahun 2015, realisasi belanja modal Ahok hanya 55.60% (LKPJ Gub DKI 2016). Capaian ini jauh lebih buruk dari Foke yang pada 2011 mampu merealisisasikan belanja Modal sebesar 75.37% (LKPJ Gub DKI 2011). Kondisi ini terindikasi terulang kembali pada tahun 2016[23]. 18. Kesehatan Kinerja Ahok terkait sektor kesehatan juga tidak terlalu baik. Hal ini bisa dilihat dari capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH pada masa Ahok untuk tahun 2015 adalah 72.20 tahun atau 72.43 dalam rumus IPM (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2016). AHH ini menurun jika dibandingkan masa Foke yang pada 2011  yang AHH-nya 76.3 tahun atau 73.35 tahun dalam rumus IPM (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012[24]. 19. Pendidikan Kinerja Ahok terkait sektor kesehatan juga tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan Fauzi Bowo. Pertama, Fauzi Bowo mengembangkan konsep sekolah gratis yang diback up dengan bantuan sosial untuk siswa. Hal ini dilakukan dengan memperluas program BOP Pendidikan untuk sekolah swasta selain program BOB dan Bea Siswa Murid Rawan Putus Sekolah (BMRPS)[25]. Sementara itu, Ahok memiliki kebijakan yang orientasinya bukan sekolah gratis tetapi lebih pada bantuan kepada individu dengan menghilangkan BOP untuk sekolah swasta. Hal ini bisa lebih lengkap dilihat dalam tulisan kami di web ini: https://pendapat.id/menyoal-masalah-pendidikan-di-jakarta/ Kedua, angka partisipasi kasar (APK) DKI Jakarta mengalami penurunan di masa Ahok. Pada masa Fauzi Bowo, APK untuk SMA 89,59%, SMP110.92%, dan SD 109.63% (2011) sedangkan Ahok SMA 89,33%, SMP 99,97%, dan SD 105,71% (2015) (LKPJ Gubernur DKI 2011 & 2015). Pemilihan APK sebagai indikator kinerja disebabkan fungsi sekolah secara ideal adalah memberikan pendidikan pada semua warga negara tanpa harus memperhatikan usia. Selain itu, kenyataannya memang terdapat siswa ynag bersekolah dengan usia di atas usia sekolah pada umumnya sehingga indikator ini lebih represntatif. 20. Pelayanan Publik Kinerja pelayanan publik bergantung pada banyak faktor yang sulit dikendalikan oleh Pemerintah Daerah seperti regulasi sebagai dasar hukum dan program Pemerintahan Pusat yang mendukung & kemajuan teknologi informasi yang membuat biaya untuk memperoleh teknologi yang dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi murah. Sebagai contoh, pada masa Jokowi-Ahok, Pemerintahan SBY mengeluarkan regulasi yang menetapkan bahwa lama pelayanan PTSP paling lama 7 hari kerja[26],  persoalan diskresi[27], Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah[28], dan lelang jabatan[29]. Sementara pada masa Foke, hal itu belum ada. Mengingat hal itu, agar terjadi perbandingan yang setara, indikator kinerja pelayanan publik yang dipilih adalah peringkat terkait jumlah pengaduan antar propinsi menurut lembaga Ombusdman. Dalam kaitan itu, kinerja Ahok dapat dikatakan buruk mengingat Jakarta masih menduduki propinsi dengan pengaduan tertinggi di Indonesia (Dokumen Statistik Laporan/Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI). Capaian ini sama dengan capaian Foke (Laporan Tahunan 2011  Ombudsman RI[30]). Lebih lanjut, hal ini juga terkonfirmasi dari penelitian kepatuhan terhadap  UU No.  25 Tahun 2009 yang dilakukan Ombudsman RI pada tahun 2015. DKI Jakarta hanya memperoleh peringkat 16 dengan nilai 61.20 atau berada pada zona kuning (Dokumen Ringkasan Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Uu No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ombudsman RI Tahun 2015). Penelitian semacam ini sendiri baru dijalankan Ombudsman RI sejak 2013 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Foke hasilnya. Meski indikator di atas memberikan penilaian yang sama, buruknya kinerja Ahok dapat dinilai berdasarkan inisiasi inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Tulisan ini memandang inovasi jika hal itu merupakan hal yang baru ada & bukan melanjutkan pengembangan atau melakukan perbaikan atas bagian tertentu saja dari sebuah komponen sistem yang besar. Sebagai contoh, musrembang & penganggaran adalah bagian dari perencanaan. Inovasi terkait musrembang & penganggaran tidak dipandang sebagai inovasi baru jika sebelumnya telah ada inovasi yang mengatur perencanaan. Lebih lanjut, inovasi yang dilakukan Foke terkait e-planning pun tidak dimasukan ke dalam perhitungan. Dalam kaitan ini, dengan jumlah anggaran yang jauh lebih sedikit & fasilitas teknologi informasi yang lebih terbatas, Foke mampu lebih produktif menghasilkan inovasi yang mendukung pelayanan publik. Inovasi-inovasi tersebut meliputi e-monev, mobile-government[31], e-procurement[32], e-audit[33], pajak online[34] , gerai pajak[35], drive thru[36],  parkir online[37], e-akta[38], KTP Mobile & door to door[39] , Pelayanan Terpadu Malam Hari[40], Program Respon Opini Publik (ROP)[41] , Jakarta City Planning Gallery[42] , Inteligent Transport System (ITS)[43], Operasional Crisis Center[44], & Pelayanan Terpadu Satu Pintu[45] . Terkait PTSP, pada tahun 2012, Foke juga menginisiasi pengembangan sistem informasi PTSP (LKPJ Gubernur DKI 2012). Lebih lanjut, Foke memperoleh penghargaan dari WartaEkonomi eGovernment Award dan Smart City Award 2011[46]. Sementara pada sisi lain, sesuai kriteria pada paragraf sebelumnya, inovasi pelayanan publik yang dihasilkan Ahok adalah Qlue yang direlease baru pada 2016[47]. Inipun masih dapat diperdebatkan mengingat program yang sama sebetulnya telah terakomodir dalam program LAPOR Pemerintah Pusat dimana Jakarta telah ikut[48]. [1]http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/29713/pemprov-dki-lambat-bangun-rth/2016-02-20 [2]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2012/06/dki-tambah-rth-10811-hektar [3]http://www.beritasatu.com/megapolitan/391140-gagal-lelang-pembangunan-itf-sunter-dibatalkan.html [4]http://news.detik.com/berita/2081331/jokowi-akan-lanjutkan-proyek-pengolahan-sampah-itf-di-jakarta [5]http://m.viva.co.id/ramadan2016/read/46063-dki-resmikan-proyek-bantar-gebang dan http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/10/18250785/pengolahan.sampah.cakung.sudah.berjalan [6] http://www.voaindonesia.com/a/dki-jakarta-raih-adipura-2012-terbanyak/1178619.html dan https://alamendah.org/2016/07/22/daftar-kota-penerima-adipura-tahun-2016/ dan https://alamendah.org/2015/11/25/daftar-kota-dan-kabupaten-peraih-adipura-tahun-2015/ dan https://alamendah.org/2014/06/06/daftar-kota-peraih-adipura-tahun-2014/ [7]http://www.ylbhi.or.id/2015/12/refleksi-akhir-tahun-lbh-jakarta-sebut-ibu-kota-tak-ramah-ham/ [8] Unduh di sini: https://konservasidasciliwung.files.wordpress.com/2012/06/3fbaa4ac7d88b011d1945c390e6c2b81.pdf [9]http://entertainment.kompas.com/read/2011/11/25/03014157/ciliwung.akan.ditata [10]https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-dunia-minta-ahok-lebih-manusiawi-saat-menggusur-warga [11] Unduh di sini: http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/02/Laporan-Penggusuran-2015_LBHJ_web.pdf dan baca https://indonesiana.tempo.co/read/87991/2016/09/04/mgspalupi/penggusuran-paksa-itu-bukan-relokasi-guntur-romli [12]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/28/oe7b4n-komnas-ham-pemerintahan-ahok-tak-menganggap-warganya-manusia [13] (http://www.jakartafire.net/home/index.php# [14]http://www.beritasatu.com/megapolitan/89868-selama-2012-kasus-kebakaran-di-jakarta-meningkat-6-persen.html [15]http://metro.sindonews.com/read/1143289/170/umk-dki-kecil-buruh-juluki-ahok-bapak-upah-murah-1475144347 [16] http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3331328/ahok-teken-ump-dki-jakarta-2017-rp-33-juta [17]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed3a6a761805/upah-minimum-jakarta-2012-rp1529150 [18] http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3331328/ahok-teken-ump-dki-jakarta-2017-rp-33-juta [19]http://news.detik.com/berita/1777623/foke-sepakat-ump-jakarta-tahun-2012-rp-15-juta [20]http://jakarta.bisnis.com/read/20161130/384/607682/upah-dki-terlalu-rendah-plt.-sumarsono-kami-akan-revisi [21]http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/243 dan http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed3a6a761805/upah-minimum-jakarta-2012-rp1529150 [22]http://jakarta.bisnis.com/read/20131206/77/190979/rendahnya-serapan-apbd-dki-hambat-pertumbuhan-ekonomi [23]http://metro.sindonews.com/read/1129169/171/penyerapan-anggaran-pembangunan-fisik-dki-jakarta-masih-rendah-1470438335 [24]http://www.tribunnews.com/metropolitan/2012/09/14/foke-angka-harapan-hidup-penduduk-dki-tertinggi [25]http://www.antarasumbar.com/berita/139/disdik-dki-alokasikan-dana-bop-sekolah-swasta.html dan http://www.antaranews.com/berita/325012/dki-luncurkan-kartu-gratis-wajib-belajar-12-tahun [26] http://setkab.go.id/sederhanakan-perizinan-sby-teken-perpres-ptsp-dan-iumk/ [27] http://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/ [28]http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/permenpan-rb/file/3420-permenpan-2012-no-060?start=80 [29]http://www.kemendagri.go.id/news/2013/09/02/lelang-jabatan-amanat-surat-edaran-menpan [30]http://www.antaranews.com/berita/349325/ombudsman-ri-terima-2024-laporan [31]http://www.tribunnews.com/metropolitan/2011/06/22/penerapan-good-governance-pemprov-dki-berbasis-internet [32] http://arsip.gatra.com/2007-08-19/artikel.php?id=106900 [33]http://nasional.kompas.com/read/2012/10/11/09465449/pemprov.dki.jakarta.pertama.terapkan.e-audit [34]http://www.jakarta.go.id/v2/news/1970/01/1-januari-2010-800-wp-terapkan-pajak-online [35]http://lipsus.kompas.com/jalanjalan/read/2009/08/21/10234143/Bayar.Pajak..ke.Mal.Aja [36]https://m.tempo.co/read/news/2011/12/19/083372475/uji-kendaraan-bisa-lewat-drive-thru [37] http://news.detik.com/foto-news/1588016/foke-resmikan-sistem-parkir-elektronik [38]http://metro.news.viva.co.id/news/read/181776-ini-klaim-reformasi-birokrasi-fauzi-bowo [39]http://metro.news.viva.co.id/news/read/116475-jakarta-luncurkan-layanan-ktp-mobile [40]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2011/06/Gubernur-Minta-Pelayanan-Malam-Hari-Ditingkatkan [41]http://prov.jakarta.go.id/opinipublik/aspirasi/kanal/1/page/1740 [42]http://dpk.jakarta.go.id/beranda/berita-21-jakarta-city-planning-gallery.html [43]http://www.tribunnews.com/metropolitan/2011/08/23/dishub-dki-soft-launching-intelligent-transport-system [44]http://www.republika.co.id/berita/shortlink/52626 [45]http://megapolitan.kompas.com/read/2011/12/23/10190758/Hari.Ini.Fauzi.Bowo.Akan.Resmikan.PTSP [46]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2011/09/Pemprov-DKI-Raih-Peringkat-2-Pada-Warta-Ekonomi-eGovernment-Award-dan-Smart-City-Award-2011 [47]http://news.detik.com/berita/3141139/ahok-luncurkan-qlue-aplikasi-untuk-warga-laporkan-masalah-di-dki [48]http://www.beritasatu.com/megapolitan/108715-ukp4-gandeng-pemprov-dki-kembangkan-pengaduan-online. III. MEMBEDAH 7 KLAIM PRESTASI AHOK: MEMBEDAH 7 KLAIM “PRESTASI” AHOK YANG SERING DISEBUT PENDUKUNGNYA December 1, 2016   40 Comments  Jakarta telah berada pada era “pencitraan” dimana terkadang persepsi terlalu jauh berbeda dengan realita yang ada. Di negeri yang menganut sistem pemilihan suara terbanyak, terkadang banyak opini yang dihembuskan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Inilah 7 klaim tentang Penguasa Jakarta yang dapat dikelompokan sebagai kisah yang berbeda antara persepsi dan realita yang ada. 1. Hanya di masa sang penguasalah, program “pengerukan” sungai benar-benar berjalan. Faktanya, program “pengerukan” sungai merupakan bagian dari masterplan pengendalian banjir yang memang dijalankan sejak sebelum penguasa berkuasa. Lebih uniknya, program tersebut merupakan program Pemerintah Pusat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 6 Proyek Penanganan Banjir Jakarta yang sudah & akan dikerjakan oleh Kementerian PU selama 2011-2016, meliputi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter (2011-2014), Penambahan pintu air Manggarai dan pintu air Karet serta optimalisasi Kanal Banjir Barat (KBB) (2012-2014), Normalisasi Kali Ciliwung lama (2012-2014), Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) (2013-2015), yang mengeruk & menormalisasi 13 sungai, Normalisasi Kali Ciliwung (2013-2016), dan Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (2013-2015)[1] Mengatakan hanya di masa penguasa Jakarta saat ini, program “pengerukan” sungai benar-benar berjalan juga keliru mengingat Penguasa Jakarta sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, juga telah melakukan beberapa kontribusi terkait penanganan banjir di Jakarta, seperti menyelesaikan Proyek Kanal Banjir Timur sepanjang 23.6 Km yang membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 ha daerah rawan banjir dan juga melakukan normalisasi 10 sungai (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012). Lebih lanjut, kenyataan sesungguhnya, pada penguasa Jakarta saat ini, justru pelaksanaan proyek penanganan banjir di Jakarta agak tersendat. Proyek JEDI dibagi menjadi 7 Paket pekerjaan dimana Pemda DKI bertanggung jawab atas tiga paket pekerjaan. Dari 7 Paket pekerjaan, 3 paket pekerjaan telah diselesaikan oleh Pusat sedangkan DKI baru menyelesaikan 1 paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya[2]. Sementara itu, proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur, yang panjangnya tidak sampai 2,5 Km, justru mangkrak di masa penguasa karena kegagalan penguasa membebaskan lahan sesuai prinsip-prinsip penggusuran yang baik sehingga dikalahkan dalam PTUN sehingga Pemerintah Pusat belum dapat melanjutkan[3] Jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “hanya di masa penguasa sekaranglah, program “pengerukan” sungai benar-benar berjalan”. 2. Hanya di masa sang penguasalah, penggusuran memperoleh solusi Faktanya, sejak tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, menyepakati untuk menjalankan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK)[4]. KKPK ini merupakan adopsi praktek internasional terkait penggusuran yang baik yang telah disetujui oleh Bank Dunia. KKPK berisi intinya meminimalkan permukiman kembali, harus mengganti tidak hanya aspek bangunan (fisik) tetapi juga aspek kesejahteraan & ekonomi yang hilang baik yang berada pada lahan milik negara/pemerintah maupun tidak, komunikasi yang intensif (dua arah) & terdapat persetujuan antara warga terdampak & pemda terkait apa yang akan dilakukan untuk pergantian, & jika terpaksa dilakukan pemindahan harus dipastikan bahwa lokasi pemindahan itu telah tersedia sebelumnya baru dipindahkan. KKPK disepakati diterapkan untuk proyek JEDI & Total Solution for Ciliwung, yaitu proyek normalisasi & penataan Kali Ciliwung[5]. Dua proyek yang memang baru dikerjakan setelah 2012. Artinya, penggusuran dengan solusi memang program yang sudah dirancang oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono & Gubernur Fauzi Bowo. Sebelum penerapan KKPK, penggusuran dengan solusi juga bukanlah hal baru. Pembangunan rusun juga dilakukan oleh Penguasa Jakarta sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, untuk menampung korban penggusuran proyek Kanal Banjir Timur. Tahun 2008, Gubernur Fauzi Bowo meresmikan Rusunawa Pulogebang. Rusunawa ini diperuntukkan untuk warga tidak mampu, termasuk korban penggusuran kanal banjir timur[6]. Selama periode 2007-2011, Fauzi Bowo membangun 12.337 rusun, terdiri dari Rusunami 3.366 Unit dan Rusunawa 8.971 Unit, yang di dalamnya terdapat Rusun Marunda dan Muara Baru (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012). Lebih lanjut, kenyataan sesungguhnya, penguasa Jakarta saat ini justru pernah berkeberatan memenuhi syarat KKPK minimal, yaitu membangun rusun sebelum menggusur warga, sehingga dikritik Bank Dunia[7]. Lebih lanjut, Studi LBH menunjukkan bahwa Tahun 2015, terdapat 113 penggusuran yang 8.145 KK & 6.283 unit usaha. Lebih dari 60% penggusuran tdk diberikan solusi apapun bagi warga. Lebih dari 80% dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah[8]. Lebih lanjut, mereka yang memperoleh rusun-pun, dikemudian hari ternyata ada kesulitan untuk membayar uang sewa[9] & memperoleh kondisi rusun yang tidak memadai[10]. Jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “hanya di masa penguasa sekaranglah, penggusuran memperoleh solusi”. 3. Penguasa sekarang memiliki kinerja yang baik Faktanya, parameter-parameter kunci kinerja penguasa sekarang justru buruk. Pada aspek ketimpangan ekonomi,  di masa Ahok selalu di atas 0.4 & di atas ketimpangan Nasional. Bahkan, BPS pernah sempat menyebut meningkat menjadi 0.46[11]. Hal ini lebih buruk dari Foke yg sempat membawa DKI mencapai ketimpangan ekonomi di bawah 0.4 meski pada 2012 mencapai 0.42. Ketimpangan ekonomi di masa Ahok selalu di atas 0.4 & di atas ketimpangan Nasional. Bahkan, BPS pernah sempat menyebut meningkat menjadi 0.46 (link). Hal ini lebih buruk dari Foke yg sempat membawa DKI mencapai ketimpangan ekonomi di bawah 0.4 meski pada 2012 mencapai 0.42. Pada aspek kemiskinan, Penguasa sekarang justru meningkatkan jumlah orang Miskin menjadi 384, 3 Ribu per Maret 2016[12] dari 363,2 Ribu per Maret 2012. Capaian ini lebih buruk dari capaian Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo) yang telah dicap gagal, dimana ia berhasil menurunkan kemisikinan dari dari 405, 700 jiwa (Maret 2007) menjadi 363,200 jiwa (Maret 2012)[13]. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, tahun 2015, Jakarta hanya tumbuh 5.88%. Pertumbuhan ini paling rendah sejak tiga tahun sebelumnya[14]. Capaian ini lebih buruk dari Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo) yang telah dicap gagal, yang rata-rata pertumbuhan 6.17% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012). Buruknya capaian ini diantaranya disebabkan serapan anggaran yang rendah (72.11%). Dan serapan yang rendah terjadi kembali pada tahun 2016[15]. Pada aspek kemacetan, kemacetan makin menjadi. Riset tempatkan Jakarta Kota paling macet di 178 Negara[16] Pada aspek banjir, penguasa sekarang masih gagal atasi banjir. Banjir saat ini bahkan telah menjangkau wilayah kerja sang Penguasa[17]. Pada aspek ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), Penguasa Jakarta saat ini gagal membuka RTH secara optimal. Tahun 2013-2015, Jakarta hanya mampu menambah RTH sebesar 73.43 Ha (24.28 Ha/Tahun). Lebih buruk dari Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, yang mampu menambah RTH 108.11 Ha sepanjang 2007-2011 (27.027 Ha/tahun) (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2013, 2014, & 2015). Pada aspek pengelolaan sampah & RTH dan pencemaran air & udara, Penguasa Jakarta saat ini juga gagal mengingat sepanjang 2014-2016, Hanya 1 kotamadya yang meraih Piala Adipura, yaitu Jakpus. Padahal Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura menggunakan dua parameter penilaian meliputi penilaian non fisik dan pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara. Hal ini lebih buruk dari capaian Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, dimana pada tahun 2012 saja berhasil mengantar 4 Kotamadya meraih piala Adipura & 1kotamadya sertifikat adipura serta meraih penghargaan adipura terbanyak, termasuk penghargaan pasar terbaik, taman kota terbaik, & status lingkungan hidup terbaik[18] Pada aspek kebakaran, Jakarta makin rawan kebakaran. Sampai tanggal 17 Oktober 2016, terjadi 949 Kejadian Kebakaran[19]. Capaian ini lebih buruk dari Foke, yang pada periode 2010-2011, terjadi kebakaran 1646 (823 Kejadian/tahun)[20]. Pada aspek keamanan, Hasil survei salah satu media terkemuka Inggris, The Economist, menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia[21]. Lebih lanjut, Lembaga Thomson Reuters Foundation merilis bahwa transportasi umum Jakarta tak aman untuk wanita. Jakarta menempati posisi kelima kota dengan angkutan umum paling tidak aman[22]. Selain dari parameter di atas, buruknya kinerja Penguasa Jakarta saat ini juga dilihat dari mangkraknya proyek-proyek strategis Pemda. Sebagai contoh dapat disebutkan 15 proyek yang mangkrak adalah sebagai berikut. Pertama, proyek monorail mangkrak & secara resmi dihentikan[23]. Kedua, proyek MRT tidak bisa selesai pada periode 2012-2017 & bahkan dipastikan tidak dapat beroperasi pada 2018. Capaian ini tentunya buruk mengingat Foke, yang telah dicap gagal, melakukan ground breaking 2012 dengan target operasi 2016, yang berarti Penguasa Jakarta saat ini harusnya dapat mencapai lebih baik[24] Ketiga, proyek ERP mangkrak dimana selama 4 tahun tidak kunjung berjalan[25]. Capaian ini tentunya buruk mengingat Foke, yang telah dicap gagal, sudah mempersiapkan master plan untuk dijalankan 2014[26]. Keempat, proyek penambahan koridor busway menjadi 15 koridor tidak terealisasi. Jokowi hanya mampu menambah sebuah koridor baru yaitu koridor 12 yang merupakan lanjutan pekerjaan Foke sedangkan Penguasa Jakarta saat ini belum menambah sebuah koridor pun. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menambah 4 koridor baru (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015) Kelima, proyek penambahan 1000 busway tidak terealisasi. Selama Penguasa Jakarta saat ini menjabat (2014-2015), hanya mampu menambah 72 bus dan mendapat 30 bus sumbangan pengusaha (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Keenam, proyek LRT setelah ground breaking mangkrak[27]. Ketujuh, proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur mangkrak[28]. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menyelesaikan Proyek Kanal Banjir Timur sepanjang 23.6 Km yang membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 ha daerah rawan banjir (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012). Kedelapan, proyek penataan pemukiman kumuh kampung deret mangkrak[29]. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, yang sukses merubah 274 RW kumuh dengan proyek MHT plus (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Kesembilan, proyek kampung susun yang pernah dijanjikan dalam kampanye Pilkada 2012 tidak pernah direalisasikan meskipun ide rancangan telah didiskusikan & diusulkan. Penguasa Jakarta dianggap ingkar janji[30] Kesepuluh, proyek pembangunan rusunawa senilai 2 Triliun sebanyak 3.000 unit batal[31]. Faktanya, sepanjang 2014-1015, Penguasa Jakarta saat ini hanya mampu membangun 3.587 unit Rusunawa (1.794/tahun) & hampir 28.9% Pusat yang membangun. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Fauzi Bowo, yang telah dicap gagal, dimana ia membangun 12.337 rusun (3.084/tahun), terdiri dari Rusunami (rumah susun milik sendiri) 3.366 Unit dan Rusunawa 8.971 Unit (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Kesebelas, Proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah mangkrak[32]. Padahal tinggal melanjutkan tender Foke yang tertunda karena transisi pemilihan Gubernur (2012)[33]. Capaian tersebut tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menyelesaikan proyek TPST Bantar Gebang yang mampu mengubah sampah menjadi listrik & diberikan penghargaan Anugerah Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM & membangun ITF Cakung Cilincing dengan teknologi mechanical biological treatment, yang mengubah sampah jadi kompos[34]. Kedua belas, proyek mall khusus untuk PKL mangkrak (LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Ketiga belas, proyek pemasangan 6000 CCTV jauh dari target (hingga Juni 2016, belum mencapai 56%) & juga CCTV dikeluhkan ada yang tidak berfungsi[35] Keempat belas, proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak[36] Kelima belas, proyek pembangunan waduk yang diwarisi dari masa Jokowi mangkrak[37] Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa sekarang memiliki kinerja yang baik”. 4. Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan pemerintahan yang transparan. Faktanya, standar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) & transparansi Pengelolaan Daerah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik & Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Hal ini berarti transparansi & keterbukaan publik adalah program yang memang diwajibkan & diinisiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih lanjut, Komisi Informasi Publik setiap tahun melakukan penilaian terhadap KIP berdasarkan standar UU Keterbukaan Informasi Publik. Fakta Tahun 2015 menunjukkan bahwa DKI tidak masuk 10 besar terkait hasil penilaian Komisi Informasi Publik[38]. Capaian ini lebih buruk dari Foke yang membawa DKI peringkat 2 KIP tahun 2012[39]. Sementara itu, terkait instruksi mendagri, kemendagri melakukan verifikasi setiap tahun terkait informasi anggaran yang harus dipublikasikan. Fakta menunjukkan bahwa hasil verifikasi Kemendagri pada Tahun 2015, DKI hanya memperoleh capaian 8.33% terkait informasi anggaran yang harus dipublikasikan[40]. Ini menunjukkan Jakarta masih belum transparan. Kondisi di atas berhubungan dengan APBD, selain itu salah satu yang tidak bisa dilepaskan adalah pengelolaan dana CSR Perusahaan. Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan dana CSR oleh Pemprov DKI tidak transparan[41]. Bahkan, salah satu partai pendukung Penguasa Jakarta tersebut secara terang-terangan pernah meminta agar penguasa Jakarta saat ini transparan dalam mengelola dana CSR (ttp://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/206881-pdip-dki-harus-transparan-terima-dana-csr). Ketidaktransparanan pengelolaan Dana CSR ini membuat penggunaan dana CSR sulit diketahui masyarakat. Sehingga kondisi akhirnya, ada yang mengagetkan saat penguasa mengatakan bahwa salah satu penggusuran dibiayai dengan dana CSR[42]. Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan pemerintahan yang transparan”. 5. Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan Pemerintahan yang bersih & anti korupsi Faktanya, Hasil audit TA 2015 membuahkan 50 temuan bermasalah senilai Rp30,15 triliun atau hampir 50% APBD DKI[43]. Kondisi ini membuat DKI Jakarta selama di bawah pemerintahan Penguasa saat ini selalu memperoleh status WDP, yang artinya lebih buruk dari status saat masih dijabat Fauzi Bowo (Foke). Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang sudah dicap gagal, dimana ia dapat membawa DKI berubah dari status Discleimer pada tahun 2007 menjadi WTP pada tahun 2011 & 2012[44]. Lebih lanjut, pada masa penguasa saat ini, muncul empat korupsi besar yang diduga mengkait pada Penguasa Jakarta saat ini. Sesuatu yang tidak terjadi pada saat Foke dalam Pilkada 2012, yang dengan kondisi tersebutpun ia tetap dianggap tidak bersih & korup. Keempat kasus tersebut adalah kasus UPS, kasus sumber waras, kasus rusun Cengkareng, & kasus reklamasi pantai. Pada kasus UPS, kasus ini berawal dari temuan BPK RI[45]. Penguasa Jakarta meski sempat mengelak terbukti ikut menanda tangani dokumen anggaran UPS[46]. Pada kasus sumber waras, kasus ini ditemukan oleh BPK RI bersamaan dengan kasus UPS. Penguasa Jakarta saat ini terlibat dalam proses pembelian sejak awal. Lahan yang dibeli ternyata masih dalam kondisi bersengketa[47]. BPK menyebutkan bahwa penyimpangan dalam kasus ini bersifat sempurna[48]. BPK juga menyebutkan bahwa hasil auditnya bersifat final & DKI harus mengembalikan kerugian negara[49]. Lebih lanjut, KPK yang disebut sudah menghentikan perkara ini ternyata mengatakan bahwa perkara ini masih terus berjalan[50]. Pada kasus rusun Cengkareng, kasus ini ditemukan oleh BPK RI & disebut Wakil Gubernur DKI sebagai kasus yang lebih besar dari kasus Sumber Waras[51]. Penguasa Jakarta saat ini memberikan disposisi terkait pembelian lahan secara langsung kepada BPKAD & Dinas Perumahan[52]. Uniknya, pembelian ini sebetulnya telah diingatkan tetapi tetap ngotot untuk membeli[53]. Saat ini, proses masih berlangsung di Bareskrim Polri[54]. Pada kasus Reklamasi, KPK menyebutnya sebagai grand corruption & kompleks sehingga butuh waktu untuk mengungkapnya[55]. Korupsi ini melibatkan Grup perusahaan Agung Podomoro, dimana Penguasa Jakarta saat ini sempat tidak berkeberatan disebut sebagai Gubernur Podomoro mengingat proyek-proyek yang dikerjakan untuk DKI[56]. Tetapi, setelah kasus terkuak, penguasa menjadi emosi jika disebut Gubernur Podomoro[57]. Kasus ini terkait raperda reklamasi dimana yang mengajukan raperda tersebut adalah Penguasa Jakarta saat ini[58]. Sunny (Staf Khusus Penguasa Jakarta saat ini) diduga menjadi perantara[59]. Lebih lanjut, disinyalir terdapat aliran dana ke Teman Ahok[60] Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan Pemerintahan yang bersih & anti korupsi”. 6. Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Jujur Faktanya, Dr. Ardi Wirda Mulia dalam dalam akunnya @awemany via twitter, Jumat 30 September 2016 telah menyebutkan tidak, hanya 1, 2, 3 atau 10 kebohongan yang dilakukan oleh Penguasa Jakarta saat ini tetapi 20 Kebohongan. Twit tersebut telah direkam dalam[61] Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Jujur”. 7. Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Berani terhadap siapa saja Faktanya, Penguasa Jakarta saat ini begitu berani terhadap rakyat kecil. Ia menggusuri rakyat kecil meskipun sudah diperintah PTUN hentikan tindakan[62] dan dikritik oleh Komnas HAM[63], Bank Dunia[64], dan  LBH[65]. Tetapi, kondisi ini berbeda ketika ia berhadapan dengan pengembang yang memang menurut penguasa banyak berkontribusi pada proyek DKI[66]. Sebagai contoh, meski diminta KPK menghentikan proyek reklamasi[67], Penguasa Jakarta saat ini tidak berani menghentikan proyek reklamasi karena takut dituntut Pengembang[68]. Ia juga tidak berani membongkar bangunan liar di pantai reklamasi meskipun tidak berIMB[69] Fakta juga menunjukkan bahwa Penguasa Jakarta saat ini memang belum menggusuri pemukiman elit yang disebut pengamat bermasalah[70]. Kondisi ini tentunya berbeda dengan Foke, yang sudah dicap sebagai Gubernur yang tidak berani terhadap pengembang, dimana ia terbukti tidak hanya melakukan penggusuran terhadap rakyat kecil, tetapi juga penggusuran terhadap pengusaha dalam hal ini berhasil merubah 27 SPBU menjadi Ruang Terbuka Hijau & memperoleh penghargaan dari MURI[71] dan Kementerian Lingkungan Hidup atas upaya tersebut[72]. Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Berani terhadap siapa saja” [1]http://m.tempo.co/read/news/2014/01/15/092544938/6-Proyek–Banjir-Ini-Bisa-Ringankan-Kerja-Jokowi [2] http://jufmp.com/#/progress [3]http://news.metrotvnews.com/metro/nbwd3xDk-pembangunan-sodetan-ciliwung-di-bidara-cina-mangkrak [4] Unduh di sini: https://konservasidasciliwung.files.wordpress.com/2012/06/3fbaa4ac7d88b011d1945c390e6c2b81.pdf [5]http://entertainment.kompas.com/read/2011/11/25/03014157/ciliwung.akan.ditata [6]https://m.tempo.co/read/news/2008/12/24/082152430/rusunawa-pulogebang-diresmikan-fauzi-bowo [7]https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-dunia-minta-ahok-lebih-manusiawi-saat-menggusur-warga [8]https://indonesiana.tempo.co/read/87991/2016/09/04/mgspalupi/penggusuran-paksa-itu-bukan-relokasi-guntur-romli [9]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/31/14311111/Warga.Kampung.Pulo.yang.Direlokasi.ke.Rusun.Kesulitan.Bayar.Sewa [10]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160413153531-20-123688/warga-pasar-ikan-bersesakan-di-rusun-rawa-bebek/ dan http://www.rappler.com/indonesia/129668-warga-marunda-relokasi-pasar-ikan [11]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/03/06380351/Ketimpangan.Ekonomi.di.Jakarta.Meningkat.Bank.DKI.Diminta.Beri.Keringanan.Pinjaman [12]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/07/19/65956/18/18/Era-Ahok-Jumlah-Orang-Miskin-Di-DKI-Meningkat [13]http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489 [14]http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/98 [15]http://jakarta.bisnis.com/read/20131206/77/190979/rendahnya-serapan-apbd-dki-hambat-pertumbuhan-ekonomi dan http://nasional.kompas.com/read/2016/08/04/11083771/ahok.yang.pertama.kali.ditegur.saat.jokowi.blakblakan.soal.serapan.anggaran.daerah [16]http://m.liputan6.com/bisnis/read/2323202/10-kota-termacet-di-dunia-jakarta-juaranya [17]http://news.liputan6.com/read/2605306/hujan-deras-kantor-ahok-kebanjiran [18]http://www.voaindonesia.com/a/dki-jakarta-raih-adipura-2012-terbanyak/1178619.html [19]http://www.jakartafire.net/home/index.php [20]http://www.beritasatu.com/megapolitan/89868-selama-2012-kasus-kebakaran-di-jakarta-meningkat-6-persen.html [21]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150129073701-20-28179/survei-jakarta-kota-paling-tak-aman-sejagat/ [22]http://www.rappler.com/indonesia/126624-transportasi-umum-jakarta-tak-aman-wanita [23]http://nasional.sindonews.com/read/957366/149/proyek-monorel-resmi-dihentikan-1422509062 [24]http://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/17071490/foke.resmikan.pencanangan.persiapan.pembangunan.mrt [25]http://metro.news.viva.co.id/news/read/740050-ahok-didesak-realisasikan-erp [26]http://www.beritasatu.com/megapolitan/65243-foke-erp-baru-bisa-diterapkan-dua-tahun-lagi.html [27]http://economy.okezone.com/read/2016/03/16/320/1337850/lrt-jakarta-mangkrak-jakpro-berencana-gendeng-adhi-karya [28]http://news.metrotvnews.com/metro/nbwd3xDk-pembangunan-sodetan-ciliwung-di-bidara-cina-mangkrak [29]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/05/14354331/Selama.2015.Tak.Akan.Ada.Pembangunan.Kampung.Deret.di.Jakarta [30]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/20/15454301/Komunitas.Ciliwung.Merdeka.Anggap.Ahok.Ingkar.Janji.soal.Warga.Kampung.Pulo [31]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/26/19353921/dki.batalkan.pembangunan.3.000.unit.rusun.tahun.ini.karena.dana.dari.pemerintah.pusat.dikurangi [32]http://www.beritasatu.com/megapolitan/391140-gagal-lelang-pembangunan-itf-sunter-dibatalkan.html [33]http://news.detik.com/berita/2081331/jokowi-akan-lanjutkan-proyek-pengolahan-sampah-itf-di-jakarta [34]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/10/18250785/pengolahan.sampah.cakung.sudah.berjalan dan http://m.viva.co.id/ramadan2016/read/46063-dki-resmikan-proyek-bantar-gebang [35]http://www.beritajakarta.com/read/32922/DKI_Perpanjang_Target_Pemasangan_6000_CCTV#.WEAqY-Z942x Dan http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/13/16362431/CCTV.Milik.Pemprov.DKI.untuk.Pantau.Jalan.Tak.Berfungsi [36]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/09/19/69170/18/18/-Rehab-45-Gedung-Sekolah-DKI-Batal [37]http://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/202079-pembangunan-19-waduk-di-jakarta-masih-mangkrak [38]http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/15/jakarta-tidak-masuk-10-provinsi-dengan-keterbukaan-informasi-yang-baik?page=2 [39]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2012/10/jamin-keterbukaan-informasi-dki-raih-penghargaan [40]http://keuda.kemendagri.go.id/transparansikeuangan/pages/8-hasil-verifikasi-b09-tpad-provinsi-tahun-2015 [41]http://poskotanews.com/2015/03/15/pemprov-dki-diminta-lebih-transparan-kelola-csr/ [42]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/05/12/o721bj365-ahok-sebut-penggusuran-kalijodo-terima-dana-csr-dari-pt-sinar-mas [43]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/06/04/63099/28/18/Kinerja-Ahok-Buruk-BPK-Temukan-Anggaran-Bermasalah-Rp30-Triliun [44] http://jakarta.bpk.go.id/?p=3173 dan http://jakarta.bpk.go.id/?p=1642 [45]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150821200711-12-73701/audit-bpk-soal-kasus-ups-jadi-acuan-baru-bareskrim/ [46]http://metro.sindonews.com/read/1082818/171/sidang-kasus-ups-ahok-tak-berkutik-ditunjukkan-bukti-ini-1454580078 [47]http://news.okezone.com/read/2016/07/14/337/1437632/sidang-perdana-sengketa-lahan-rs-sumber-waras-digelar-di-pn-jakbar [48]http://news.okezone.com/read/2016/06/20/337/1420241/bpk-penyimpangan-pembelian-lahan-rs-sumber-waras-sempurna [49]http://news.okezone.com/read/2016/06/22/337/1421905/rekomendasi-sumber-waras-mengikat-pemprov-dki-wajib-bayar-rp191-miliar [50]http://www.suara.com/news/2016/09/21/130956/kpk-blbi-century-dan-sumber-waras-belum-dihentikan [51]https://news.detik.com/berita/3243140/data-bpk-begini-kisah-pemprov-dki-beli-tanah-milik-sendiri-rp-668-m [52]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/21/11331221/menurut.sekda.ahok.disposisi.pembelian.lahan.cengkareng.barat.langsung.ke.bpkad.dan.dinas.perumahan [53]https://m.tempo.co/read/news/2016/06/27/063783308/sudah-diingatkan-dki-masih-ngotot-beli-lahan-cengkareng-rp-648-miliar [54]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160717132833-20-145202/bareskrim-periksa-15-saksi-kasus-korupsi-lahan-cengkareng/ [55]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/01/o4ymir361-kpk-korupsi-agung-podomoro-termasuk-grand-corruption [56]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/07/06290071/Ahok.dan.Sebutan.Gubernur.Agung.Podomoro [57]http://metro.sindonews.com/read/1099315/171/dulu-tak-marah-disebut-gubernur-podomoro-kini-ahok-emosi-1460087420 [58]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/26/07475601/Ahok.Ajukan.Raperda.Reklamasi.Pantai.Utara.Jakarta [59]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160411140608-20-123105/sunny-atur-pertemuan-ahok-dan-aguan-sebulan-sekali/ [60]https://m.tempo.co/read/news/2016/06/16/063780329/kpk-usut-rp-30-miliar-dari-pengembang-ke-teman-ahok [61] http://chirpstory.com/li/331024 [62]https://m.tempo.co/read/news/2016/08/02/083792667/gugatan-warga-bukit-duri-sah-ahok-tetap-gusur-tepi-ciliwung dan http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/28/19275581/Pemprov.DKI.Akan.Tetap.Gusur.Permukiman.di.Bidaracina.meski.Kalah.di.PTUN [63]http://news.okezone.com/read/2015/06/05/338/1160819/komnas-ham-sesalkan-ahok-ingkar-janji [64]https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-dunia-minta-ahok-lebih-manusiawi-saat-menggusur-warga [65]http://www.bantuanhukum.or.id/web/ahok-ingkar-janji-gusur-warga-tanpa-solusi/ [66]https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sebut-banyak-proyek-dki-dibiayai-hasil-kontribusi-pengembang.html [67]http://news.okezone.com/read/2016/04/01/337/1351873/buntut-ott-kpk-minta-reklamasi-teluk-jakarta-dihentikan [68]http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/17/takut-digugat-pengembang-ahok-tak-berani-hentikan-reklamasi-teluk-jakarta [69]http://news.okezone.com/read/2016/05/04/338/1380139/belum-ber-imb-ahok-enggak-berani-bongkar-bangunan-pulau-reklamasi [70]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150823101700-20-73876/pakar-perkotaan-rumah-ahok-harusnya-digusur-juga/ [71] http://muri.org/Refungsi-SPBU-menjadi-Ruang-Terbuka-Hijau-dengan-Jumlah-Terbanyak/ [72]http://metro.news.viva.co.id/news/read/168233-foke-spbu-saja-digusur-apalagi-taman-ria. IV. PROYEK MANGKRAK AHOK:  45 PROYEK MANGKRAK ATAU BERMASALAH PADA MASA AHOK December 15, 2016   No Comments  Dua tulisan kami sebelumnya, Membandingkan Kinerja Ahok dengan Foke Bagian 1  dan bagian 2  , Kami telah memaparkan 20 indikator kinerja kunci pemerintahan yang menunjukkan bahwa kinerja Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Gubernur Jakarta non aktif yang juga tersangka penistaan agama, ternyata lebih buruk dari Fauzi Bowo (Foke), mantan Gubernur Jakarta 2007-2012. Padahal selama ini, banyak diopinikan bahwa kinerja Ahok baik. Pada sisi lain, Foke banyak diopinikan contoh pemimpin gagal & bahkan disebut “tidak bekerja”. Pada masa kampanye Pilkada 2012, Foke juga banyak dikritik karena dianggap adanya proyek-proyek/program-program strategis mangkrak. Pada saat itu, proyek/program strategis dianggap mangkrak atau bermasalah tidak hanya proyek yang benar-benar secara resmi dihentikan tetapi juga proyek yang sudah ground breaking tetapi tidak bisa selesai pada periode Foke. Sebagai contoh, proyek MRT, Foke telah melakukan serangkaian pekerjaan persiapan seperti pembentukan PT. MRT Jakarta [1, 2], pembuatan desain engineering proyek [1, 3], kajian dampak lalu lintas [1, 4], dan pembebasan lahan [1], pada April 2012 telah melakukan ground breaking & menyampaikan bahwa akan dioperasikan pada 2016 [5].  Akan tetapi, proyek MRT tetap dianggap mangkrak. Tulisan ini menggunakan sudut pandang yang sama dalam memandang proyek/program strategis yang mangkrak atau bermasalah. Dan hasilnya ternyata proyek/program strategis yang mangkrak di masa Ahok cukup signifikan jumlahnya. Parahnya, beberapa proyek/program strategis yang mangkrak ternyata proyek/program yang merupakan lanjutan dari proyek/program Foke yang saat kampanye Pilkada 2012 dijanjikan Foke akan bisa diselesaikan pada periode 2012-2017 jika ia terpilih kembali. Inilah 45 proyek/program strategis Pemerintahan DKI yang mangkrak atau bermasalah di masa Ahok. Proyek monorail Proyek monorail mangkrak & secara resmi dihentikan oleh Ahok [6]. Pada masa Foke, proyek ini juga dihentikan karena investor tidak dapat menambah modal sedangkan pemda DKI tidak memiliki anggaran untuk memberikan tambahan investasi [7, 8]. Capaian Ahok ini tentunya buruk mengingat anggaran di masa Ahok jauh lebih besar dari Foke. Pada Tahun anggaran 2015 saja, Ahok memiliki anggaran senilai Rp.69,28 T [9]. Jumlah ini hampir dua kali lipat anggaran Foke pada tahun 2012 senilai Rp. 36,02 T [10]. Proyek ERP Proyek ERP mangkrak dimana selama 4 tahun tidak kunjung berjalan [11]. Capaian  Ahok ini tentunya buruk mengingat Foke sudah mempersiapkan rencana implementasi & dapat dijalankan pada 2014 apabila Peraturan Pemerintah terkait pemungutan jalan berbayar dari Kementerian Keuangan diterbitkan [12, 13]. Ternyata persoalan ini tidak dapat diselesaikan juga oleh Jokowi & Ahok [14]. Proyek 15 Koridor Busway Proyek penambahan koridor baru Busway agar menjadi 15 koridor merupakan proyek penting mengingat busway mengadopsi konsep Bus Rapid Transit yang memiliki fitur utama adanya jalur khusus yang bebas dari kendaraan pribadi & menunjang pola transportasi makro. Lebih lanjut, hal itu merupakan janji Pilkada 2012 [15]. Proyek penambahan koridor busway menjadi 15 koridor tidak terealisasi. Jokowi hanya mampu menambah sebuah koridor baru yaitu koridor 12 yang merupakan lanjutan pekerjaan Foke sedangkan Ahok belum menambah sebuah koridor pun [1, 16, 17, 18, & 19]. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menambah 4  koridor baru [1]. Proyek penambahan 1000 busway Proyek ini merupakan janji pilkada 2012 [15]. Proyek penambahan 1000 busway tidak terealisasi. Selama Ahok menjabat (2014-2015), hanya mampu menambah 72 bus dan mendapat 30 bus sumbangan pengusaha [18, 19]. Lebih lanjut, proyek ini bahkan membuat masalah disebabkan adanya kasus korupsi pada pengadaan bus Trans Jakarta [20]. Selain itu, ternyata bus-bus baru yang diadakan juga ada yang dalam kondisi rusak [21]. Proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur Proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur mangkrak [22]. Hal ini diakibatkan pembebasan lahan yang gagal dijalankan dengan baik sehingga dikalahkan pada PTUN [22]. Capaian ini tentunya buruk mengingat pada masa Jokowi maupun Ahok, pemerintah Pusat (Presiden SBY & Jokowi)  telah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan proyek ini [23, 24]. Kondisi ini berbeda pada masa Foke, yang mengusulkan proyek ini dimana Pusat melalui Wapres meskipun menyatakan menyetujui tetapi hanya prioritas kesepuluh [25]. Proyek Kampung Deret Proyek penataan pemukiman kumuh ini merupakan proyek yang dijanjikan dalam Pilkada 2012 [15, 26]. Pada masa Jokowi, proyek ini sempat dijalankan tetapi pada masa Ahok proyek tersebut mangkrak  [27]. Kondisi ini tentunya sangat buruk mengingat  Foke sukses merubah 274 RW kumuh dengan proyek MHT plus [1]. Proyek kampung susun Proyek kampung susun merupakan proyek yang dijanjikan dalam kampanye Pilkada 2012 [26]. Proyek ini tidak pernah direalisasikan meskipun ide rancangan telah didiskusikan & diusulkan [28]. Ahok dianggap ingkar janji [28]. Proyek pembangunan Rusunawa dengan sumber dana bagi hasil dari pemerintah pusat Rusunawa di DKI dapat dibangun selain dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dengan sumber anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau lainnya. Dalam kaitan ini, proyek pembangunan rusunawa di DKI yang terkait sumber dana bagi hasil dari pemerintah pusat senilai 2 Triliun sebanyak 3.000 unit batal yang tersebar di 22 lokasi [29]. Hal ini diindikasikan terkait dengan terlalu lamanya Pemprov DKI menyimpan uang di bank sehingga akhirnya dana tersebut dikurangi [30, 31]. Diantara 22 proyek rusunawa tersebut mungkin redundant dengan proyek yang disebutkan setelah ini. Proyek Rusunawa Cengkareng Barat, Jakarta Barat Proyek pembangunan rusunawa ini Mangkrak [32]. Terdapat korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rusun tersebut [33]. Menurut keterangan Sekda, Ahok memberikan disposisi pembelian lahan Cengkareng Barat langsung kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta [34]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut akhirnya dicoret [32]. Proyek Rusunawa Semper Barat Proyek pembangunan rusunawa ini mangkrak [35]. Warga menyebut bahwa sudah 3-4 bulan tidak ada pekerja yang terlihat [36]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. Proyek Rusunawa Jatinegara Kaum Proyek pembangunan rusunawa jatinegara kaum mangkrak [37, 40]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37]. Saat dihentikan, proyek belum mencapai 50% [41]. Sumarsono, PLT Gubernur DKI, menyebut kontraktor proyek ini ternyata dimasukkan daftar hitam oleh Bogor [37]. Suatu hal yang tidak mencerminkan tata kelola pengadaan yang baik dimana instansi pemerintah menunjuk kontraktor yang masuk ke dalam daftar hitam sehingga dapat dimengerti mengapa akhirnya proyek ini mangkrak. Proyek Rusunawa Pinus Elok Proyek pembangunan rusunawa Pinus Elok mangkrak [37, 40]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37]. Saat dihentikan, proyek belum mencapai 50% [41]. Sumarsono, PLT Gubernur DKI, menyebut kontraktor proyek ini ternyata dimasukkan daftar hitam oleh Bogor [37]. Suatu hal yang tidak mencerminkan tata kelola pengadaan yang baik dimana instansi pemerintah menunjuk kontraktor yang masuk ke dalam daftar hitam sehingga dapat dimengerti mengapa akhirnya proyek ini mangkrak. Proyek Rusunawa Cakung Barat Proyek pembangunan Rusunawa Cakung Barat Mangkrak [37, 42]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. Proyek Rusunawa Jalan Bekasi KM 2 Proyek pembangunan Rusunawa Jalan Bekasi KM 2 mangkrak [37, 42]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. Proyek Rusunawa Marunda Proyek pembangunan Rusunawa Marunda mangkrak [37, 42].  Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. Proyek rusunawa Rawa Bebek Proyek pembangunan Rusunawa Rawa Bebek mangkrak [37, 42]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini baru mencapai 67% [39]. Proyek Revitalisasi Rusun Penjaringan Proyek Revitalisasi Rusun Penjaringan mangkrak [43]. Kondisi ini membuat sejumlah barang milik warga yang ditinggalkan dalam rumah dijarah pencuri [43]. Proyek rusunawa di lahan sekitar Waduk Pluit dan Muara Baru, Jakarta Utara Proyek pembangunan rusunawa di lahan sekitar Waduk Pluit dan Muara Baru, Jakarta Utara mangkrak [32]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang akhirnya dicoret [32]. Proyek Rusunawa di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan Proyek pembangunan rusunawa di Kelurahan Pondok Pinang mangkrak [32]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang akhirnya dicoret [32]. Proyek Rusunawa di lahan eks kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur Proyek pembangunan rusunawa di lahan eks kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur mangkrak [32]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang akhirnya dicoret [32]. Proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah. Proyek pembangunan Interme