KECUALI PENANAMAN MODAL, KINERJA JOKOWI MASIH BURUK DAN GAGAL URUS PERINDUSTRIAN HINGGA RISTEK

Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi  NSEAS)


Studi evaluasi kritis kondisi kinerja Jokowi urus pemerintahan setelah 3 tahun menunjukkan prestasi atau keberhasilan urus penanaman modal. Namun, untuk urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan  UKM  hingga Ristek masih gagal atau tidak berhasil meraih target capaian. Kondisi kinerja Jokowi tergolong buruk. Berikut ini kesimpulan Tim Studi NSEAS kondisi kinerja Jokowi urus bidang2 dimaksud:

1. Kondisi kinerja Jokowi urus "perindustrian" masih belum mampu menciptakan kondisi lebih baik, bahkan terus  merosot. Urusan industri garam saja Pemerintah masih gagal. Sudah 3,5 tahun Jokowi berkuasa, Indonesia masih saja impor garam. Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Rezim Jokowi untuk merealisir semua target capaian baik janji kampanye maupun  rencana terstruktur RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemenperin 2015-2019.

2. Kondisi kinerja Jokowi urus "perdagangan" dapat ditunjukkan beberapa parameter sebagai berikut.  Dari sisi peningkatan daya saing global, kinerja Jokowi buruk karena capaian  lebih rendah ketimbang era SBY. Dari sisi revitalisasi pasar rakyat, kinerja Jokowi tergolong lebih buruk karena cuma mampu meraih  sekitar 35 % dari total target dapatkan. Bahkan Jika dibandingkan target 5 tahun, Jokowi baru mampu merealisasikan sekitar 20 %. Sisa waktu tinggal 1,5 tahun lagi bagi Jokowi. Dari sisi ekspor, kinerja Jokowi juga buruk karena tidak berhasil menaikkan nilai ekspor. Dari sisi pengendalian harga kebutuhan pokok, juga kinerja Jokowi buruk  karena harga tetap menaik, tidak turun.

3. Kondisi kinerja Jokowi urus "Koperasi dan UKM" masih belum dapat dinilai betul2 gagal, juga berhasil.  Masih menunggu tersedianya data resmi Pemerintah. Diharapkan, setelah 4 (empat) tahun Jokowi jadi Presiden, Pemerintah dapat mempublisir data resmi dan akurat tentang realisasi masing2 target diharapkan tercapai bidang Koperasi dan UKM ini.

4. Kondisi kinerja Jokowi urus "Badan Usaha Milik Negara" (BUMN) belum menunjukkan kondisi baik, jika tak boleh diklaim buruk. Juga Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanye dan juga rencana kegiatan sesuai RPJMN. Sementara Kementerian BUMN belum juga mampu membuktikan kondisi BUMN era Jokowi lebih baik ketimbang era SBY. Bahkan, Pemerintah sendiri mengakui era Jokowi ini ada 21 BUMN merugi dan tak bisa setor dividen kas negara. Hal ini bukti, Kementerian BUMN tidak berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan  pembinaan  BUMN.

5. Kondisi kinerja Jokowi urus "penanaman modal" tergolong baik dan berhasil mencapai bahkan melebihi  target.  BKPM mencatat realisasi penanaman modal  2017 Rp 692,8 triliun, sudah   target investasi  Rp 678,8 triliun. Telah terlampaui target. Namun,  kenaikan penanaman modal ini tidak dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, ada penilaian, tokoh kebijakan Jokowi ini bela kepentingan ekonomi  Cina.

6. Kondisi kinerja Jokowi urus "enerji dan SDM"  (Sumber Daya Mineral)  tergolong buruk karena tidak mampu mencapai target. Bidang enerji dan SDM ini mengalami penurunan. Ranking Indonesia dalam investasi tambang menurun dari urutan 91 menjadi 99 dari 194 negara. Kontribusi sektor tambang terhadap  GDP menurun 6,14 % tahun 2011 menjadi 4,23 % tahun 2016.Kontribusi tambang  terhadap  total penerimaan ekspor menurun dari 17 % tahun 2013 menjadi 13 % tahun 2014-2017. Kontribusi minyak terhadap  penerimaan negara menurun 79% dari Rp. 216 triliun tahun  2014 menjadi Rp. 45 triliun tahun  2016.

7. Kondisi kinerja Jokowi urus " lingkungan hidup" sesungguhnya bukan tanpa kritik aktivis atau praktisi lingkungan. Kita menemukan sejumlah penilaian negatif tentang Jokowi urus lingkungan Masih ada waktu 1,5 tahun lagi bagi Jokowi membangun kinerja urus lingkungan hidup sesuai dengan kehendak para praktisi dan aktivis lingkungan ini. Kritik mereka dapat membangun citra negatif  Jokowi, gagal urus lingkungan.

8. Dari indikator "anggaran riset", kinerja Jokowi tergolong buruk. Tidak mampu  memenuhi anggaran riset untuk menjadi negara maju, atau minimal 1 % per GDP. Kebijakan Jokowi urus "Ristek" (riset dan teknologi), dari indikator anggaran riset, boleh dinilai tidak mempunyai visi strategis bagaimana memajukan suatu negara bangsa di dunia internasional. Jokowi sungguh miskin pengetahuan tentang hubungan riset dan teknologi, inovasi, industri, SDM (sumber daya manusia) dan pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan atau kemajuan suatu negara. Ia masih tingkat pengetahuan pentingnya infrastruktur sekali pun juga masih tergolong gagal mencapai target .