REZIM JOKOWI GAGAL DI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TAK LAYAK LANJUT

Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)

NSEAS (Network for South East Asian Studies) membentuk suatu TIM Studi (2017) melaksanakan kegiatan studi penilaian/evaluasi kritis "Kondisi Kinerja Jokowi Urus Pemerintahan". Kurun waktu studi  selama 4 (empat) tahun Jokowi sebagai Presiden RI.

Standar kriteria  evaluasi kritis digunakan dalam studi ini bersumber  antara lain:

1. Janji2 lisan kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014.
2. Janji2 tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres tahun  2014  tercatat di dalam dokumen NAWA CITA.
3. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)  tahun 2015-2019 yang diterbitkan Presiden Jokowi.
4. Renstra (Rencana Strategis) tahun 2015-2019 Kementerian atau lembaga terkait dengan  bidang urusan pemerintahan tertentu. Renstra ini diterbitkan masing2 Menteri atau Pemimpin institusi bersangkutan
5. Perbandingan kondisi era Presiden SBY sebelumnya dengan kondisi era Presiden Jokowi.

Tulisan ini  secara. ringkas memuat  hasil Tim Studi NSEAS   kondisi  kinerja Jokowi urus  "infrastruktur" nasional.  Hasilnya? Masih  Buruk dan gagal !

Pengertian " infrastruktur" di dalam studi ini adalah "bangunan" atau "fasilitas fisik" mencakup: 1. Tol Laut (pelabuhan  laut); 2. Perumahan rakyat terutama utk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3. Sumber Daya Air (SDA,) seperti waduk, jaringan irigasi dll"; 4. Jalan dan Jembatan, termasuk Jalan Tol; 5.Perkretaapian; 6. Perhubungan Udara seperti Bandara (Bandar Udara); dan, 7. Perhubungan Laut seperti pelabuhan laut internasional dan nasional.

Belakangan ini kalangan pendukung buta (data, fakta dan angka) Rezim Jokowi kebanyakan melalui Medsos   membangun opini publik dan semacam "kesadaran palsu", bahwa  pemerintahan Jokowi-JK telah  berhasil membangun infrastruktur. Bahkan, menggunakan Lembaga Survei Opini Publik tertentu  mereka simpulkan, sebagian besar responden
mengakui keberhasilan Jokowi membangun infrastruktur.
Bukan saja pendukung buta Jokowi, bahkan Menkeu Sri Mulyani klaim,  Indonesia sukses proyek2 infrasruktur walau dana APBN  terbatas. " Bisa jadi contoh negara2 lain," kilahnya (4/4/2017).

Betulkah Jokowi sukses  membangun proyek2 infrastruktur selama  ini? Data, fakta dan angka justru menunjukkan kegagalan-kegagalan.

Tim Studi NSEAS menyimpulkan secara ringkas kondisi kinerja Jokowi urus infrastruktur nasional sbb:

1. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "Tol Laut  "  bidang kemaritiman tergolong masih buruk dan gagal mencapai target terutama pembangunan 24 lokasi pelabuhan laut sesuai RPJMN 2015-2019. Sangat tidak mungkin bisa mengejar target hanya 1,5 tahun lagi. Juga target pengurangan atau penurunan  harga barang2  kebutuhan pokok di daerah2  terpencil Timur Indonesia dan  Indonesia Barat belum dapat dibuktikan Pemerintah. Tidak ada bahkan pengaruh kebijakan Tol Laut terhadap penurunan harga barang2 seperti di Maluku Utara.

2.   Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan  infrastruktur "perumahan rakyat" tergolong buruk,   gagal dan tidak mampu mencapai target sejuta unit rumah per tahun atau 5 (lima) juta unit rumah selama 2015-2019.

Sumber data KemenPUPR menunjukkan, per 22 Desember 2015, realisasi pembangunan rumah MBR   hanya 667.668 unit, terdiri dari 353.120 unit baru, 76.755 unit renovasi rumah. Rumah Non MBR tercapai 237.813 unit. Total realisasi meleset jauh dari target utk MBR 603.516 unit dan 396.484 unit utk Non MBR. Pd tahun kedua (2016), KemenPUPR mengklaim, telah merealisasikan  program sejuta rumah dgn capaian   805.169 unit. Artinya, gagal mencapai target sejuta rumah.Pd tahun ketiga, hingga awal Desember 2017, realisasi program sejuta rumah sebanyak 765.120 unit, didominasi 619.868 unit utk MBR (81%) dan 145.252 unit utk Non MBR (19%).

Di lain pihak, Dirjen Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Abdul Hamid, sebutkan capaian tahun  2015 hanya 699.770 unit; 2016 sebanyak 805.169 unit; 2017 sebanyak 906.169 unit. Tetapi, semua angka capaian masih di bawah target (1 juta unit per tahun).

3.  Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)   seperti Waduk, Jaringan Irigasi, Bendungan dll masih buruk dan belum mencapai target capaian. Sudah 3,5 tahun Pemerintahan Jokowi - JK, masih belum bisa membuktikan   prestasi atau keberhasilan meraih target capaian baik waduk, jaringan irigasi maupun bendungan. Sekalipun secara vokal, Pemerintahan Jokowi-JK bisa bilang optimis, akan berhasil, tetapi 3,5 tahun pengalaman selama ini membuat kita percaya, Rezim Jokowi takkan sukses dengan proyek2  infrastuktur SDA hingga berakhir tahun 2019.

4.  Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan  infrastruktur "jalan dan jembatan" nasional termasuk jalan Tol masih belum baik dan gagal mencapai target capaian sesuai janji dan rencana Jokowi. Bahkan, masih belum mampu mencapai target dan target capaian diharapkan. Hal ini akan berlaku juga pada akhir 2019.  Sementara finalisasi pembangunan Jalan Tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era SBY. Di Sumatera misalnya tidak ada Jalan Tol telah selesai tahap konstruksi (operasional)  hasil prakarsa era Jokowi. Hanya baru tahap kegiatan pra-konstruksi.   Sisa waktu Jokowi berkuasa hanya 1,5 tahun lagi takkan mungkin berhasil mencapai sasaran dan target.  Jika dibandingkan era SBY periode kedua, jelas kondisi kinerja Jokowi masih jauh di bawah SBY urus pembangunan  infrastruktur jalan dan jembatan nasional, termasuk Jalan Tol.

5. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "perkeretaapian" lebih buruk lagi. Sudah 3,5 tahun berkuasa, Jokowi belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 3,5 tahun baru membangun 388 Km jalur KA (Kereta Api), sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 KM.  Tidaklah berlebihan jika ada penilaian, kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target capaian. Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti  LRT. Di Palembang memang akan beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu.   Kampanye Rezim Jokowi membangun dari daerah pinggiran, tidak menjadi realitas obyektif.

6. .  Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "perhubungan udara" seperti Bandara
(Bandar Udara) juga masih buruk dan gagal mencapai target capaian.  Era SBY jauh lebih mampu membangun Bandara. Ada  28 Bandara dibangun era SBY. Target pembangunan Bandara era Jokowi selama 5 tahun    hanya 15 Bandara (sekitar  50% target era  SBY). Meskipun lebih sedikit target era Jokowi,  masih terseot-seot utk merealisasikan target tsb.  Kondisi kinerja SBY jauh lebih bagus dari kinerja  Jokowi urus pembangunan  infrastruktur perhubungan udara,

7..  Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur "perhubungan laut" seperti pelabuhan laut internasional dan nasional belum sukses  mencapai target capaian. Untuk rencana   pembangunan infrastruktur laut  tahun  2015-2019, Rezim Jokowi menargetkan pembangunan sebanyak 306 lokasi pelabuhan. Pada 2017, Rezim Jokowi baru mampu   membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, jangka 3 (tiga) tahun ini (2015-2017), telah membangun   105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Pemerintah selama 3 (tiga) tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau  hanya   sekitar 50%.   Ke depan, waktu tinggal 1,5 tahun lagi, masih 50% lokasi pelabuhan  harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi.

Dari uraian di atas, adalah berlebihan jika ada pendapat bahwa Rezim Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur nasional. Yang ada hanyalah  kegagalan-kegagalan.

Lebih tragis lagi, pd Juli 2018 Rezim Jokowi akhirnya  berencana menghentikan beberapa proyek infrastruktur. Langkah ini diambil karena pemerintah ingin mengurangi impor material. Selama ini neraca perdagangan Indonesia masih defisit karena nilai impor lebih besar dibandingkan ekspor. Rencana ini diperkuay realitas obyektif ketidakmampuan  memenuhi pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan.
Hal ini memperkuat penilaian,
pd tahun 2018 Jokowi juga gagal dan berkineeja buruk di bidang infrastruktur nasional. Tentu saja, dari sisi indikator urusan pembangunan infrastruktur nasional, kondisi kiberha buruk Jokowi dapat mendukung penilaian publik, Jokowi "tak layak"  lanjut  jadi Presiden RI lagi.