APAKAH AHOK BERPRESTASI ASPEK PELAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEKERJAAN UMUM?

I. PENGANTAR: Debat terbuka Paslon kedua hari ini, Jumat 27 Januari 2017, KPU DKI akan mengusung Tema: 1. Pelayanan Umum/publik; 2. Pembangunan Kawasan Kota; dan 3. Reformasi Birokrasi. Khusus topik "Pelayanan Umum", mengacu Perda No.2 Thn 2012 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2013-2017, mencakup bidang: 1.Pendidikan;2.Kesehatan; 3.Pekerjaan Umum;4.Perumahan Rakyat; 5.Penataan Ruang; 6.Perhubungan;7.Lingkungan Hidup; 8.KB dan Keluarga Sejahtera; 9.Ketenagakerjaan;10.Koperasi dan UMKM; 11.Penanaman Modal; 12.Otonomi Daerah,dll; 13.Komunikasi dan Informatika; dan 14.Perdagangan. Baru aspek pelayanan umum, ada 14 bidang, cukup banyak !!!. Belum lagi aspek Pembangunan Kawasan Kota dan Reformasi Birokrasi. Paslon Ahok dan Djarot sbg "Incumbent" tentu akan berkilah, Kami bukan saja baru dan masih wacana, tetapi sudah "bekerja nyata"! Berkilah hak mereka, tetapi apakah mereka selama 4 tahun sebagai Gubernur/Wakil Gubernur DKI berprestasi atau berhasil selenggarakan urusan aspek pelayanan umum ? Inilah data, fakta dan angka utk jawab pertanyaan dasar ini. Untuk pertama kita bahas bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Tulisan ini dimaksudkan sebagai informasi alternatif bagi rakyat DKI dan menambah pemahaman kritis ttg kinerja Ahok urus pemerintahan DKI selama ini. Setidaknya, sebagai informasi pembanding bagi informasi dari pendukung buta Ahok bahwa Ahok sudah bekerja nyata dan berprestasi urus pelayanan umum. Sebagai informasi pembanding, tentu perlu mendapat kritikan substantif dari pendukung buta Ahok agar lebih berkualitas. NSEAS butuh kritikan substantif, bukan hanya soal prosedural sepele. II. PENDIDIKAN: Berdasar sumber pendapat.id, kondisi pendidikan Gubernur Ahok sbb: 1. Aliran listrik SMAN 48 diputus karena menunggak tagihan PLN. Hal ini terjadi pada 26 Sekolah. 2. 2012, Fauzi Bowo mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun. Didukung tiga program pendamping untuk BOS, yaitu BOP diperluas untuk SMA/SMK Swasta, Bantuan Operasional Buku (BOB), dan Bea Siswa Rawan Putus Sekolah (BRPS). BOP hibah diberikan kepada Sekolah harus menggratiskan biaya anak didik. BRPS bantuan sosial kepada individu siswa, dapat digunakan untuk mengcover biaya lain. Saat menjadi Wagub, Ahok berkeberatan dengan adanya sekolah gratis. Saat menjabat sebagai Gubernur, Ahok menghilangkan program BOP Swasta, hanya menjalankan program KJP memiliki model seperti BRPS. Nasib sekolah swasta terlunta-lunta dan dikeluhkan. Akibatnya: a. Siswa bersekolah dengan SPP di atas jumlah alokasi KJP harus menanggung biaya tambahannya sendiri. Siswa miskin hanya dapat sekolah di sekolah SPP terjangkau.b. Ada perbedaan kualitas sekolah. c. Terdapat kebutuhan siswa selain keperluan sekolah & harus membantu orang tua menjadi tidak terpenuhi. Ini berpotensi membuat siswa memilih tidak bersekolah sejak awal. d. Bantuan social diberikan ke Individu, juga rawan untuk dipolitisasi. Dalam perjalanan KJP, tidak selalu mulus. Ahok sempat menuding maling seorang Ibu bertanya terkait KJP. 3. 47 persen sekolah di DKI pernah disebut dalam kondisi rusak. 4. Sekitar 823 gedung sekolah juga pernah disebut tidak layak pakai. 5. Terdapat kasus UPS, Ahok sempat menyangkal dalam Sidang, tetapi ngaku juga menanda tangani dokumen anggaran terkait UPS. 6. Proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak. 2013-2015, proyek ini diduga dikorupsi. Kini masih dalam proses penyelidikan. 7. Penghentian BOP untuk sekolah swasta membuat filosofi sekolah gratis hilang. Kualitas pelayanan Pemprov DKI dari kriteria teknologi dan informatika utk memajukan pendidikan, ternyata gagal mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebanyak 12 daerah mendapat penghargaan Anugerah Kihajar 2016 (November 2016). DKI dibawah Gubernur Ahok tidak termasuk didalamnya. Anugerah tersebut menilai bagaimana pemerintah provinsi dan daerah menerapkan peranan teknologi dan informatika dalam memajukan pendidikan. Pada penghargaan yang kelima ini, empat provinsi peraih penghargaan tersebut yakni Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pada tingkat Kota juga tidak ada Kota di lingkungan DKI mendapatkan penghargaan. Ada tujuh kota mendapat penghargaan, yakni Gorontalo, Bontang, Balikpapan, Jambi, Pontianak, Ternate, dan Surabaya. Sedangkan Kerinci menjadi satu-satunya kabupaten meraih anugerah tersebut. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Ari Santoso menuturkan, Kihajar menjadi wadah tahunan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat mempublikasikan karya, inspirasi, dan memperoleh informasi terkini. Kihajar dapat memotivasi para Gubernur, Wali kota dan Bupati untuk membangun infrastruktur pendidikan berbasis komputer dan internet. Tahapan penganugerahan didahului dengan proses penilaian selama 2 bulan. Tim penilai berasal dari universitas, Pustekkom Kemendikbud, dan pakar teknologi informasi dan komunikasi Penilaian mencakup kebijakan, program, dan implementasi sudah berhasil direalisasikan. Melalui anugerah ini, siswa, guru, sekolah dan pemerintah daerah sudah bekerja dengan keras dalam mendayagunakan TIK untuk pendidikan sehingga pantas mendapat apresiasi tinggi. III. KESEHATAN: Kesehatan Kinerja Ahok terkait sektor kesehatan juga tidak terlalu baik. Berdasarkan RPJMD DKI Jakarta (2013-2017), Angka Usia Harapan Hidup (AHH) sebesar 76,40 tahun (2013), 76,50 tahun (2014), 76,60 tahun (2015), 76, 70 tahun (2016), dan 76,80 tahun (2017). Dari capaian AHH, berapa capaian Ahok tahun 2015? Hanya 72, 20 tahun !!!. Masih kurang 4,40 tahun. AHH pada masa Ahok tahun 2015 adalah 72.20 tahun atau 72.43 dalam rumus IPM (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2016). Bahkan capaian AHOk utk AHH ini menurun jika dibandingkan masa Foke (2011); AHH 76.3 tahun atau 73.35 tahun dalam rumus IPM (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012). Dari indikator AHH, Ahok ternyata tak berprestasi dan bahkan gagal. IV. PEKERJAAN UMUM 1. Di bawah Gubernur Ahok, pembangunan infrastruktur terhenti. Kondisi infrastruktur masih berantakan. Kalaupun terdapat kemajuan, hanya berkisar “taman terbuka”, sebagian besar dibiayai korporasi/swasta atas nama CSR. Belum ada pembangunan infrastruktur strategis benar-benar terealisir, kecuali sejumlah proyek faktual “mangkrak”, berhenti dan akhirnya dicoret dari RAPBD. 2. Proyek Waduk Marunda mangkrak, bahkan berhenti total. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres, akhirnya dicoret. 3. Proyek Waduk Brigif mangkrak. Proyek sudah ada sejak Gubernur Jokowi, tapi tak kunjung beres, akhirnya dicoret. Proyek Waduk Jagakarsa mangkrak. 4. Proyek waduk di Pondok Ranggon mangkrak. Padahal proyek sudah ada sejak Gubernur DKI Jokowi, tapi tidak kunjung beres, akhirnya dicoret. 5. Proyek waduk di Kampung Rambutan di Jakarta Timur mangkrak. Proyek sudah ada sejak Gubernur Jokowi, tapi tak kunjung beres. September 2016, proyek belum mencapai 50%, akhirnya dicoret. 6. Proyek Waduk Rawa Kendal mangkrak. Proyek sudah ada sejak Gubernur Jokowi, ditargetkan selesai 2014, akhirnya dicoret. Proyek Waduk Rorotan mangkrak. Proyek sudah ada sejak Gubernur Jokowi, tapi tak kunjung beres. 7. Proyek Waduk Cengkareng (Kalideres) mangkrak. Proyek sudah ada sejak Gubernur Jokowi. 8. Proyek Waduk Giri Kencana Cilangkap mangkrak. Proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur Jokowi, tapi tak kunjung beres. 9. Proyek Waduk Cimanggis mangkrak. Proyek Revitalisasi Waduk Rawa Lindung mangkrak. Proyek ini sudah ada sejak Gubernur Jokowi, belum kunjung beres. 10. Proyek Pintu Air Waduk Rawa Babon mangkrak. 11. Proyek SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) di delapan Pulau Pemukiman Kepulauan Seribu mangkrak. 12. Proyek Stadion baru Persija di Taman BMW (Jakut) sesuai janji Pilkada 2012 mangkrak, gugat menggugat lahan. Akhirnya Ahok mengakui tidak bisa diselesaikan. 13. Proyek Pembangunan Trotoar Jaksel ditargetkan selesai Desember 2015, ternyata Desember 2015 baru selesai 30%. Tak kunjung rampung hingga tenggat ditetapkan. Masuk kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Jaksel. 14. Proyek Pembangunan Terowongan Santa di Jakarta Selatan mangkrak, akhirnya dicoret. Proyek Pembangunan Simpang di Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta Utara mangkrak, akhirnya dicoret. 15. Proyek pembangunan Simpang Jalan Panjang di Jakarta Barat mankrak, akhirnya dicoret. Proyek MRT tidak bisa selesai pada 2012-2017 & bahkan dipastikan tidak dapat beroperasi pada 2018. 16. Proyek LRT Jakarta, pada Januari 2015, Ahok memastikan, dua rute akan dibangun pada tahun 2015, tapi hingga saat ini belum ada pembangunan. Pada Maret 2016, diberitakan proyek ini mangkrak & PT. Jakpro diminta menggandeng BUMN. Pada Juni 2016, akhirnya dilakukan ground breaking proyek dan direncanakan akan mulai dikerjakan pada September 2016. Tapi, lagi-lagi proyek ini terhenti karena terganjal persoalan aturan tidak memungkinkan BUMD menunjuk pemenang lelang secara langsung. Meski Ahok menyebut 17 Oktober 2016 akan ditetapkan pemenang lelang, hingga saat ini belum ditetapkan dan proyekpun belum bisa dieksekusi pada tahun 2016. Hampir 2 tahun proyek LRT Jakarta gagal dieksekusi sesuai rencana awal. 17. Proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur mangkrak. Pembebasan lahan gagal dijalankan, bahkan dikalahkan pada PTUN. 18. Proyek Kampung Deret sebagai penataan pemukiman kumuh sesuai janji kampanye Pilkada 2012, hanya jalan masa Jokowi, masa Ahok mangkrak. Proyek Kampung Susun sesuai janjin kampanye Pilkada 2012, tidak pernah direalisasikan. 19. Proyek menjadi 15 Koridor Busway sesuai janji Pilkada 2012 tidak terealisasi. Jokowi mampu menambah satu koridor baru (koridor 12), sedang Ahok tak satu koridor pun. 20. Proyek penambahan 1.000 Busway sesuai janji pilkada 2012, tidak terealisasi. Ahok menjabat (2014-2015), hanya mampu menambah 72 bus dan mendapat 30 bus sumbangan pengusaha. Malah bikin masalah, korupsi. Ternyata bus-bus baru dalam kondisi rusak. 21. Proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah mangkrak. Padahal tinggal melanjutkan tender Foke yang tertunda karena transisi pemilihan Gubernur (2012). 22. Proyek Mall Khusus untuk PKL: Proyek sesuai janji pilkada 2012, tidak pernah terealisasi. V. KESIMPULAN: Sesungguhnya data, fakta dan angka bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum aspek pelayanan umu/publik menunjukkan, sekalipun Ahok sudah diberi kesempatan menjadi Gubernur dengan Anggaran jauh lebih besar (dua kali lipat) ketimbang era Fauzi Bowo, Ahok tidak berprestasi bahkan dapat dinilai “gagal”. NSEAS berharap, melalui Debat Paslon Jumat 27 Januari 2017 ini, masing-masing Paslon dapat mencari sebab-sebab kegagalan Pemprov DKI urus bidang-bidang aspek pelayanan umum ini. Setelah itu, merumuskan solusi atau arahan program tidak mengalami kegagalan ini di masa mendatang. Tentu saja Paslon Ahok-Djarot secara jujur mau merima kenyataan kegagalan mereka selama ini urus bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.