PERBANDINGAN PRESTASI AHOK DAN FOKE GUBERNUR DKI: KUMPULAN TULISAN PERTAMA

I. PENGANTAR: Untuk menilai kegagalan atau prestasi Ahok dapat digunakan berbagai metode. Antara lain: metode perbandingan antar era Gubernur se Provinsi atau antar Provinsi. Beberapa tulisan dibawah ini gunakan metode perbandingan antar era Gubernur se Provinsi. Tulisan2 di bawah ini bukan tulisan NSEAS, tetapi diambil dari WAG bersumber suatu portal medsos pd 20 Desember 2016. Tulisan ini tergolong rasional argumentatif syarat data, fakta dan angka. Dari tulisan2 ini membuktikan bahwa kinerja Ahok lebih buruk ketimbang kinerja Foke sbg Gubernur DKI. II.MEMBANDINGAKAN KINERHA AHOK DAN FOKE: BAGIAN 1, November 26, 2016: Selama ini, banyak diopinikan bahwa kinerja Ahok baik. Sayangnya, meski akses informasi demikian luas untuk melakukan analisis klaim tersebut, belum ada yang melakukan evaluasi secara komprehensif. Realitanya ternyata tidak sedikit indikator kinerja kunci Ahok yang lebih buruk dari Fauzi Bowo. Padahal Ahok memerintah DKI Jakarta dengan kondisi yang jauh sangat nyaman jika dibandingkan dengan Fauzi Bowo. Pada masa Ahok, APBD DKI memiliki nilai hampir 2X lebih lipat dari dari nilai APBD Fauzi Bowo. Selain itu, modal sosial dan dukungan buzzer yang dimiliki oleh Ahok juga jauh lebih besar ketimbang Fauzi Bowo. 1. Tata Kelola Keuangan Kinerja Ahok terkait Tata kelola keuangan sangat buruk. Hasil audit keuangan BPK menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2015 terdapat temuan bermasalah senilai Rp30,15 triliun atau hampir 50% APBD DKI & status hasil audit yang diberikan adalah WDP[1]. Capaian ini lebih buruk dari Fauzi Bowo yang mampu membawa DKI hanya memperoleh temuan bermasalah senilai Rp. 4,83 T atau 13,42% dari APBD & memperoleh status WTP, status terbaik dalam audit BPK[2] 2. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja pemerintahan DKI Jakarta di bawah Ahok sangat buruk. Hasil penilaian Kementerian PAN & RB nilai akuntabilitas kinerja DKI untuk Tahun 2015 hanya berpredikat CC dan berada pada peringkat 18[3]. Lebih lanjut, memang sejak Jokowi-Ahok Pemda DKI tidak pernah memperoleh nilai lebih tinggi dari CC[4]. Capaian ini lebih buruk dari Fauzi Bowo yang pernah membawa akuntabilitas kinerja DKI bernilai B. 3. Pertumbuhan ekonomi Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2015 hanya 5.88%. Pertumbuhan ini paling rendah sejak tiga tahun sebelumnya[5]. Pada Triwulan III 2016, angka ini kembali turun hanya mencapai 5.75%[6]. Capaian ini bahkan lebih buruk dari Fauzi Bowo yang rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6.17% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012). Buruknya capaian ini diantaranya disebabkan serapan anggaran yang rendah (72.11%). Dan serapan yang rendah terjadi kembali pada tahun 2016. Kondisi ini membuat Ahok ditegur Jokowi[7]. 4. Kemiskinan Data BPS menunjukkan terjadi peningkatan jumlah orang Miskin menjadi 384,3 Ribu (3.75%) per Maret 2016[8]. Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2016) dari 363,2 Ribu (3.69%) per Maret 2012. Capaian ini bahkan lebih buruk dari capaian Fauzi Bowo, dimana ia berhasil menurunkan kemiskinan dari dari 405, 700 jiwa (4.48%) (Maret 2007) menjadi 363,200 jiwa (3.69%) (Maret 2012)[9]. 5. Pemukiman/Perumahan Rakyat Kinerja Ahok terkait pemukiman/perumahan rakyat sangat buruk. Dari sisi penataan kampung kumuh, Ahok gagal melanjutkan proyek kampung Deret Jokowi[10] (LKPJ 2014 & 2015). Capaian ini lebih buruk dari Foke yang sukses merubah 274 RW kumuh dengan proyek MHT plus (LPPD DKI 2007-2012). Dari sisi pembangunan rusun, Ahok tidak membangun rusun yang dapat dimiliki warga (Rusunami) tetapi hanya membangun Rusun yang harus disewa (Rusunawa). Sepanjang 2014-1015, DKI hanya mampu membangun 3.587 unit (1.794/tahun) dengan hampir 28.9% Pusat yang membangun (LKPJ Gub DKI 2014 & 2015). Capaian ini lebih buruk dari Foke yang sepanjang 2007-2011 mampu membangun 3.366 unit Rusunami & 8.971 unit Rusunawa (2242/tahun) (LPPD DKI 2007-2012). 6. Kemacetan Kemacetan makin menjadi. Riset tempatkan Jakarta Kota paling macet di 178 Negara[11]. Capaian Ahok terkait hal ini dapat dinilai sangat buruk bila mengingat tiga indikator lain yang dapat mengurangi kemacetan. Pertama, dari sisi penambahan panjang Jalan, BPS juga menyebutkan bahwa Foke berhasil menambah panjang jalan di DKI dari 6.543.997 m menjadi 6. 995.842 m sedangkan Ahok stagnan dalam menambah panjang jalan (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010 & 2016 serta LKPJ Gub DKI 2015). Kedua dari sisi angkutan umum, Jokowi hanya mampu menambah 1 koridor busway yang merupakan lanjutan proyek Foke dan Ahok gagal menambah jumlah koridor busway sementara Foke mampu menambah menambah 4 koridor baru (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Dari sisi penumpang Busway, BPS menyebut bahwa Ahok hanya mampu menambah jumlah penumpang dari 111.260.431 (2012) menjadi 111.630.305 (2014) sedangkan Foke mampu menambah jumlah penumpang Busway dari 61.446.336 (2007) menjadi 114.783.000 (2011) (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010, 2013 & 2016). BPS belum mengumumkan data 2015 & 2016, tetapi berdasarkan keterangan Kepala Dinas, jumlah penumpang pada 2016 mencapai 340.000/hari atau 122.400.000 masih jauh dari target yang ditetapkan[12] 7. Banjir Banjir masih gagal diatasi. Banjir saat ini bahkan telah menjangkau wilayah kerja sang Penguasa[13]. Lebih ekstrim, tidak perlu menunggu hujan 1 Jam, banjir telah terjadi[14]. Selama ini diopinikan bahwa Banjir Jakarta berhasil diatasi karena Ahok. Faktanya, program banjir Jakarta yang selama ini berjalan adalah program pemerintah Pusat[15]. Jika pemerintah pusat tidak ingin mengeksekusinya, maka proyek tersebut tidak terlaksana. Oleh karena itu, untuk melihat buruknya kinerja Ahok terkait hal ini, tentunya perlu dibandingkan proyek pengendalian banjir sejenis. Dalam konteks itu, Ahok dapat disebutkan gagal karena proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang hanya sepanjang 1.27 KM mangkrak[16]. Sementara Foke mampu menyelesaikan Proyek Kanal Banjir Timur sepanjang 23.6 Km yang membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 ha daerah rawan banjir (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012). 8. Keterbukaan Informasi Publik (Transparansi) Standar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) & Transparansi Pengelolaan Daerah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik & Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Kinerja Pemerintahan DKI Jakarta di bawah Ahok terkait hal ini sangat buruk. Hasil verifikasi Kemendagri pada Tahun 2015, DKI hanya memperoleh capaian 8.33% terkait informasi anggaran yang harus dipublikasikan[17], Lebih lanjut, pada Tahun 2015, Hasil penilaian Komisi Informasi Publik DKI tidak masuk 10 besar[18]. Capaian ini lebih buruk dari Foke yang mampu membawa DKI peringkat 2 Keterbukaan Informasi Publik tahun 2012[19] (EI).   [1]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/06/04/63099/28/18/Kinerja-Ahok-Buruk-BPK-Temukan-Anggaran-Bermasalah-Rp30-Triliun [2]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2012/05/laporan-keuangan-dki-raih-wtp#.WCBD1PTTPmo [3]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/20/14030381/Ahok.Akui.Kinerja.Pemerintahan.DKI.Buruk dan http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4170-rapor-akuntabilitas-kinerja-k-l-dan-provinsi-meningkat [4]http://www.beritajakarta.com/read/19558/DKI_Didorong_Tingkatkan_Nilai_Akuntabilitas_Kinerja_Instansi [5]http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/98 [6]http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/163 [7]http://nasional.kompas.com/read/2016/08/04/11083771/ahok.yang.pertama.kali.ditegur.saat.jokowi.blakblakan.soal.serapan.anggaran.daerah [8]http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/169 [9]http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/07/17114647/Fauzi.Bowo.Klaim.Angka.Kemiskinan.Menurun [10]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/05/14354331/Selama.2015.Tak.Akan.Ada.Pembangunan.Kampung.Deret.di.Jakarta [11]http://m.liputan6.com/bisnis/read/2323202/10-kota-termacet-di-dunia-jakarta-juaranya [12]http://www.jawapos.com/read/2016/07/30/42052/target-penumpang-busway-meleset-segini-jumlahnya [13]http://news.liputan6.com/read/2605306/hujan-deras-kantor-ahok-kebanjiran [14] http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=23&date=2016-08-24 [15]http://m.tempo.co/read/news/2014/01/15/092544938/6-Proyek–Banjir-Ini-Bisa-Ringankan-Kerja-Jokowi [16]http://news.metrotvnews.com/metro/nbwd3xDk-pembangunan-sodetan-ciliwung-di-bidara-cina-mangkrak [17]http://keuda.kemendagri.go.id/transparansikeuangan/pages/8-hasil-verifikasi-b09-tpad-provinsi-tahun-2015 [18]http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/15/jakarta-tidak-masuk-10-provinsi-dengan-keterbukaan-informasi-yang-baik?page=2 [19]http://sp.beritasatu.com/home/foke-terima-penghargaan-dari-pemerintah/25230 BAGIAN 2,MEMBANDINGKAN KINERJA AHOK DENGAN FAUZI BOWO, SIAPA MENANG? (BAGIAN 2) December 1, 2016   1 Comment  Selama ini, banyak diopinikan bahwa kinerja Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Gubernur Jakarta non aktif yang juga tersangka penistaan agama, baik. Pada sisi lain, Fauzi Bowo (Foke), mantan Gubernur Jakarta 2007-2012, banyak diopinikan contoh pemimpin gagal & bahkan disebut “tidak bekerja”. Sayangnya, meski akses informasi demikian luas untuk melakukan analisis atas opini-opini tersebut, belum ada yang melakukan evaluasi secara komprehensif. Realitanya ternyata tidak sedikit indikator kinerja kunci Ahok yang lebih buruk dari Foke. Padahal Ahok memerintah DKI Jakarta dengan kondisi yang jauh sangat nyaman jika dibandingkan dengan Foke. Pada masa Ahok, APBD DKI memiliki nilai hampir 2X lebih lipat dari dari nilai APBD Foke. Selain itu, modal sosial dan dukungan buzzer yang dimiliki oleh Ahok juga jauh lebih besar ketimbang Foke.  Tulisan ini merupakan tulisan lanjutan atas tulisan kami sebelumnya yang telah membahas beberapa indikator kinerja dimana Foke lebih baik dari Ahok (https://pendapat.id/8-indikator-kegagalan-ahok-dibandingkan-fauzi-bowo/) 9. Penambahan ruang terbuka hijau (RTH) Meski banyak melakukan penggusuran, kinerja Pemprov DKI dalam menambah RTH sangat buruk[1]. Tahun 2013-2015, Jakarta hanya mampu menambah RTH sebesar 73.43 Ha (24.28 Ha/Tahun) (LKPJ Gubernur DKI 2013, 2014, & 2015). Capaian ini lebih rendah dari Pemprov DKI di bawah Foke yang mampu menambah RTH 108.11 Ha sepanjang 2007-2011 (27.027 Ha/tahun) (LPPD DKI Jakarta 2007-2012[2]. 10. Pengelolaan sampah Persoalan sampah terbesar di DKI adalah banyaknya sampah dengan keterbatasan tempat pembuangan sampah (TPS). Oleh karena itu, perlu terobosan untuk membangun TPS yang mampu mengatasi persoalan tersebut dengan membangun TPS berbasis teknologi yang mampu merubah sampah menjadi hal bermanfaat. Dalam kaitan itu, kinerja Ahok sangat buruk. Di masa Ahok, proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah mangkrak[3]. Padahal tinggal melanjutkan tender Foke yang tertunda karena transisi pemilihan Gubernur (2012)[4]. Capaian tersebut tentunya lebih rendah dari Foke yang mampu menyelesaikan proyek TPST Bantar Gebang yang mampu mengubah sampah menjadi listrik & diberikan penghargaan Anugerah Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM & membangun ITF Cakung Cilincing dengan teknologi mechanical biological treatment, yang mengubah sampah jadi kompos[5]. 11. Kebersihan dan pencemaran air & udara Untuk menilai kinerja ini digunakan indikator peraihan Adipura. Hal ini karena Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura menggunakan dua parameter penilaian meliputi penilaian non fisik dan pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara. Dalam konteks ini, kinerja Ahok juga sangat buruk mengingat sepanjang 2014-2016, Hanya 1 kotamadya yang meraih Piala Adipura, yaitu Jakpus. Capaian ini lebih rendah rendah dari Foke yang pada tahun 2012 saja berhasil mengantar 4 Kotamadya meraih piala Adipura & 1kotamadya sertifikat adipura serta meraih penghargaan adipura terbanyak, termasuk penghargaan pasar terbaik, taman kota terbaik, & status lingkungan hidup terbaik[6]. 12. Hak Asasi manusia Kinerja Ahok terkait Hak Asasi manusia sangat buruk. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merilis bahwa pada 2015 terdapat 103 pengaduan HAM dengan korban sebanyak 20.784 korban. Jumlah ini jauh lebih banyak dari Foke yang pada 2011 terdapat 74 pengaduan dengan 2.130 korban[7]. 13. Solusi Penggusuran Salah satu problem di Jakarta adalah praktek-praktek penggusuran yang dianggap tidak manusiawi. Dalam kaitan itu, kinerja Ahok juga dapat dikatakan cukup buruk. Terkait indikator kinerja ini, Foke berhasil merumuskan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK) yang disetujui oleh Bank Dunia[8]. Dalam KKPK tersebut disebutkan intinya penggusuran harus dilakukan dengan upaya meminimalkan pemindahan, harus mengganti tidak hanya aspek bangunan (fisik) tetapi juga aspek kesejahteraan & ekonomi yang hilang baik yang berada pada lahan milik negara/pemerintah maupun tidak, komunikasi yang intensif & terdapat persetujuan antara warga terdampak & pemda terkait apa yang akan dilakukan untuk pergantian, & jika terpaksa dilakukan pemindahan harus dipastikan bahwa lokasi pemindahan itu telah tersedia sebelumnya baru dipindahkan. Mengacu pada KKPK maka pembangunan rusun adalah solusi minimal. KKPK ini disepakati antara Pemerintah Daerah dan Pusat serta disepakati untuk dilaksanakan dalam proyek normalisasi 13 sungai (Proyek JEDI) & proyek penataan bantaran kali Ciliwung (total solution for Ciliwung[9]. Kedua proyek tersebut dijadwalkan pada periode 2012-2017. Sementara Ahok praktek penggusurannya dikritik agar lebih manusiawi oleh Bank Dunia sebagai penyandang dana proyek JEDI & ternyata ia berkeberatan dengan permintaan bank Dunia terkait praktek penggusuran, yang sebetulnya sudah disepakati dalam KKPK – Foke ([10]). Faktanya, Laporan Studi LBH Jakarta menunjukkan bahwa Tahun 2015, terdapat 113 penggusuran yang memakan korban 8.145 KK & 6.283 unit usaha. Lebih dari 60% penggusuran tersebut tdk diberikan solusi apapun bagi warga. Lebih dari 80% dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah[11] (&).  Lebih lanjut, Komisioner Komnas HAM bahkan menyebut Ahok tidak menganggap warganya manusia[12] 14. Kebakaran Jakarta makin rawan kebakaran. Sampai tanggal 17 Oktober 2016, terjadi 949 Kejadian Kebakaran[13].  Capaian ini lebih buruk dari Foke, yang pada periode 2010-2011, terjadi kebakaran 1646 (823 Kejadian/tahun)[14]. 15. Kenaikan Upah Minimum Propinsi Penetapan upah minimum propinsi berhubungan dengan besaran penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Meski PP Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan memungkinkan upah tidak mempertimbangkan KHL tetapi keberpihakan kepemimpinan dapat dinilai berdasarkan hal itu. Dalam kaitan ini, kinerja Ahok juga dapat dikatakan buruk. Bahkan Ahok sempat dijuluki Bapak Upah murah[15]. Dari sisi tingkat kenaikan, UMP tahun 2017, Ahok hanya menaikan sebesar 8.25%[16]. Hal ini lebih rendah dari Foke yang pada 2011, menaikan UMP 2012 sebesar 18.54%[17]. Dari sisi pemenuhan terhadap KHL, UMP tahun 2017 yang ditetapkan Ahok di bawah KHL[18]. Hal ini berbeda dengan Foke yang menetapkan UMP di atas KHL[19]. Selain itu, secara relatif dibandingkan daerah penyangga Ibu Kota, UMP yang ditetapkan Ahok di bawah UMP Kota & Kabupaten Bekasi[20]. Hal ini berbeda dengan Foke yang menetapkan UMP di atas UMP kota & Kabupaten Bekasi[21] . 16. Penerimaan Daerah Penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, & Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah. PAD sendiri terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain PAD. Dua yang terkadang menjadi indikator terkait tata kelola pemerintahan yang baik adalah penerimaan terkait pajak & retribusi daerah. Pemerintah Daerah memiliki kendali penuh terkait Retribusi Daerah. Oleh karena itu, nilai & persentase capaian target retribusi daerah dapat menjadi indikator. Sementara itu, untuk pajak daerah, terdapat pajak yang variabelnya dikendalikan Pusat seperti Pajak Bahan Bakar. Selain itu, juga terdapat pajak yang awalnya dikelola Pusat lalu diserahkan ke Daerah seperti PBB yang baru diserahkan ke daerah pada masa Jokowi. Oleh karena itu, agar setara, untuk indikator tersebut yang dipilih adalah persentase capaian target pajak daerah. Dalam kaitan ini, kinerja Ahok juga lebih buruk dari Foke. Dari sisi penerimaan & persentase pencapaian target Retribusi, pada tahun anggaran 2011, Foke berhasil memperoleh Rp. 609.350.051.004 dengan capaian target sebesar 133.56% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012). Sementara pada tahun anggaran 2015, Ahok hanya memperoleh Rp. 467.609.828.031 dengan capaian target hanya sebesar 76.66% (LKPJ Gubernur DKI Jakarta 2015). Dari sisi pencapaian target pajak Daerah, pada tahun anggaran 2011, Foke berhasil mencapai 109% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012). Sedangkan Ahok, pada tahun anggaran 2015 hanya mencapai target 89.24% (LKPJ Gubernur DKI Jakarta 2015). Lebih lanjut, secara keseluruhan, Foke pada 2011 berhasil mencapai 105.41% pendapatan daerah  (LPPD DKI 2007-2012). Sementara itu, Ahok pada tahun anggaran 2015, hanya mencapai 78.52% (LKPJ Gubernur DKI Jakarta 2015). 17. Belanja Daerah Salah satu fungsi utama belanja daerah adalah untuk menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi[22]. Dalam konteks ini, belanja modal memegang peranan yang penting. Sayangnya, kinerja Ahok juga buruk. Pada tahun 2015, realisasi belanja modal Ahok hanya 55.60% (LKPJ Gub DKI 2016). Capaian ini jauh lebih buruk dari Foke yang pada 2011 mampu merealisisasikan belanja Modal sebesar 75.37% (LKPJ Gub DKI 2011). Kondisi ini terindikasi terulang kembali pada tahun 2016[23]. 18. Kesehatan Kinerja Ahok terkait sektor kesehatan juga tidak terlalu baik. Hal ini bisa dilihat dari capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH pada masa Ahok untuk tahun 2015 adalah 72.20 tahun atau 72.43 dalam rumus IPM (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2016). AHH ini menurun jika dibandingkan masa Foke yang pada 2011  yang AHH-nya 76.3 tahun atau 73.35 tahun dalam rumus IPM (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012[24]. 19. Pendidikan Kinerja Ahok terkait sektor kesehatan juga tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan Fauzi Bowo. Pertama, Fauzi Bowo mengembangkan konsep sekolah gratis yang diback up dengan bantuan sosial untuk siswa. Hal ini dilakukan dengan memperluas program BOP Pendidikan untuk sekolah swasta selain program BOB dan Bea Siswa Murid Rawan Putus Sekolah (BMRPS)[25]. Sementara itu, Ahok memiliki kebijakan yang orientasinya bukan sekolah gratis tetapi lebih pada bantuan kepada individu dengan menghilangkan BOP untuk sekolah swasta. Hal ini bisa lebih lengkap dilihat dalam tulisan kami di web ini: https://pendapat.id/menyoal-masalah-pendidikan-di-jakarta/ Kedua, angka partisipasi kasar (APK) DKI Jakarta mengalami penurunan di masa Ahok. Pada masa Fauzi Bowo, APK untuk SMA 89,59%, SMP110.92%, dan SD 109.63% (2011) sedangkan Ahok SMA 89,33%, SMP 99,97%, dan SD 105,71% (2015) (LKPJ Gubernur DKI 2011 & 2015). Pemilihan APK sebagai indikator kinerja disebabkan fungsi sekolah secara ideal adalah memberikan pendidikan pada semua warga negara tanpa harus memperhatikan usia. Selain itu, kenyataannya memang terdapat siswa ynag bersekolah dengan usia di atas usia sekolah pada umumnya sehingga indikator ini lebih represntatif. 20. Pelayanan Publik Kinerja pelayanan publik bergantung pada banyak faktor yang sulit dikendalikan oleh Pemerintah Daerah seperti regulasi sebagai dasar hukum dan program Pemerintahan Pusat yang mendukung & kemajuan teknologi informasi yang membuat biaya untuk memperoleh teknologi yang dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan menjadi murah. Sebagai contoh, pada masa Jokowi-Ahok, Pemerintahan SBY mengeluarkan regulasi yang menetapkan bahwa lama pelayanan PTSP paling lama 7 hari kerja[26],  persoalan diskresi[27], Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah[28], dan lelang jabatan[29]. Sementara pada masa Foke, hal itu belum ada. Mengingat hal itu, agar terjadi perbandingan yang setara, indikator kinerja pelayanan publik yang dipilih adalah peringkat terkait jumlah pengaduan antar propinsi menurut lembaga Ombusdman. Dalam kaitan itu, kinerja Ahok dapat dikatakan buruk mengingat Jakarta masih menduduki propinsi dengan pengaduan tertinggi di Indonesia (Dokumen Statistik Laporan/Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI). Capaian ini sama dengan capaian Foke (Laporan Tahunan 2011  Ombudsman RI[30]). Lebih lanjut, hal ini juga terkonfirmasi dari penelitian kepatuhan terhadap  UU No.  25 Tahun 2009 yang dilakukan Ombudsman RI pada tahun 2015. DKI Jakarta hanya memperoleh peringkat 16 dengan nilai 61.20 atau berada pada zona kuning (Dokumen Ringkasan Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Uu No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ombudsman RI Tahun 2015). Penelitian semacam ini sendiri baru dijalankan Ombudsman RI sejak 2013 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Foke hasilnya. Meski indikator di atas memberikan penilaian yang sama, buruknya kinerja Ahok dapat dinilai berdasarkan inisiasi inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Tulisan ini memandang inovasi jika hal itu merupakan hal yang baru ada & bukan melanjutkan pengembangan atau melakukan perbaikan atas bagian tertentu saja dari sebuah komponen sistem yang besar. Sebagai contoh, musrembang & penganggaran adalah bagian dari perencanaan. Inovasi terkait musrembang & penganggaran tidak dipandang sebagai inovasi baru jika sebelumnya telah ada inovasi yang mengatur perencanaan. Lebih lanjut, inovasi yang dilakukan Foke terkait e-planning pun tidak dimasukan ke dalam perhitungan. Dalam kaitan ini, dengan jumlah anggaran yang jauh lebih sedikit & fasilitas teknologi informasi yang lebih terbatas, Foke mampu lebih produktif menghasilkan inovasi yang mendukung pelayanan publik. Inovasi-inovasi tersebut meliputi e-monev, mobile-government[31], e-procurement[32], e-audit[33], pajak online[34] , gerai pajak[35], drive thru[36],  parkir online[37], e-akta[38], KTP Mobile & door to door[39] , Pelayanan Terpadu Malam Hari[40], Program Respon Opini Publik (ROP)[41] , Jakarta City Planning Gallery[42] , Inteligent Transport System (ITS)[43], Operasional Crisis Center[44], & Pelayanan Terpadu Satu Pintu[45] . Terkait PTSP, pada tahun 2012, Foke juga menginisiasi pengembangan sistem informasi PTSP (LKPJ Gubernur DKI 2012). Lebih lanjut, Foke memperoleh penghargaan dari WartaEkonomi eGovernment Award dan Smart City Award 2011[46]. Sementara pada sisi lain, sesuai kriteria pada paragraf sebelumnya, inovasi pelayanan publik yang dihasilkan Ahok adalah Qlue yang direlease baru pada 2016[47]. Inipun masih dapat diperdebatkan mengingat program yang sama sebetulnya telah terakomodir dalam program LAPOR Pemerintah Pusat dimana Jakarta telah ikut[48]. [1]http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/29713/pemprov-dki-lambat-bangun-rth/2016-02-20 [2]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2012/06/dki-tambah-rth-10811-hektar [3]http://www.beritasatu.com/megapolitan/391140-gagal-lelang-pembangunan-itf-sunter-dibatalkan.html [4]http://news.detik.com/berita/2081331/jokowi-akan-lanjutkan-proyek-pengolahan-sampah-itf-di-jakarta [5]http://m.viva.co.id/ramadan2016/read/46063-dki-resmikan-proyek-bantar-gebang dan http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/10/18250785/pengolahan.sampah.cakung.sudah.berjalan [6] http://www.voaindonesia.com/a/dki-jakarta-raih-adipura-2012-terbanyak/1178619.html dan https://alamendah.org/2016/07/22/daftar-kota-penerima-adipura-tahun-2016/ dan https://alamendah.org/2015/11/25/daftar-kota-dan-kabupaten-peraih-adipura-tahun-2015/ dan https://alamendah.org/2014/06/06/daftar-kota-peraih-adipura-tahun-2014/ [7]http://www.ylbhi.or.id/2015/12/refleksi-akhir-tahun-lbh-jakarta-sebut-ibu-kota-tak-ramah-ham/ [8] Unduh di sini: https://konservasidasciliwung.files.wordpress.com/2012/06/3fbaa4ac7d88b011d1945c390e6c2b81.pdf [9]http://entertainment.kompas.com/read/2011/11/25/03014157/ciliwung.akan.ditata [10]https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-dunia-minta-ahok-lebih-manusiawi-saat-menggusur-warga [11] Unduh di sini: http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/02/Laporan-Penggusuran-2015_LBHJ_web.pdf dan baca https://indonesiana.tempo.co/read/87991/2016/09/04/mgspalupi/penggusuran-paksa-itu-bukan-relokasi-guntur-romli [12]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/09/28/oe7b4n-komnas-ham-pemerintahan-ahok-tak-menganggap-warganya-manusia [13] (http://www.jakartafire.net/home/index.php# [14]http://www.beritasatu.com/megapolitan/89868-selama-2012-kasus-kebakaran-di-jakarta-meningkat-6-persen.html [15]http://metro.sindonews.com/read/1143289/170/umk-dki-kecil-buruh-juluki-ahok-bapak-upah-murah-1475144347 [16] http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3331328/ahok-teken-ump-dki-jakarta-2017-rp-33-juta [17]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed3a6a761805/upah-minimum-jakarta-2012-rp1529150 [18] http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3331328/ahok-teken-ump-dki-jakarta-2017-rp-33-juta [19]http://news.detik.com/berita/1777623/foke-sepakat-ump-jakarta-tahun-2012-rp-15-juta [20]http://jakarta.bisnis.com/read/20161130/384/607682/upah-dki-terlalu-rendah-plt.-sumarsono-kami-akan-revisi [21]http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/243 dan http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed3a6a761805/upah-minimum-jakarta-2012-rp1529150 [22]http://jakarta.bisnis.com/read/20131206/77/190979/rendahnya-serapan-apbd-dki-hambat-pertumbuhan-ekonomi [23]http://metro.sindonews.com/read/1129169/171/penyerapan-anggaran-pembangunan-fisik-dki-jakarta-masih-rendah-1470438335 [24]http://www.tribunnews.com/metropolitan/2012/09/14/foke-angka-harapan-hidup-penduduk-dki-tertinggi [25]http://www.antarasumbar.com/berita/139/disdik-dki-alokasikan-dana-bop-sekolah-swasta.html dan http://www.antaranews.com/berita/325012/dki-luncurkan-kartu-gratis-wajib-belajar-12-tahun [26] http://setkab.go.id/sederhanakan-perizinan-sby-teken-perpres-ptsp-dan-iumk/ [27] http://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/ [28]http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/permenpan-rb/file/3420-permenpan-2012-no-060?start=80 [29]http://www.kemendagri.go.id/news/2013/09/02/lelang-jabatan-amanat-surat-edaran-menpan [30]http://www.antaranews.com/berita/349325/ombudsman-ri-terima-2024-laporan [31]http://www.tribunnews.com/metropolitan/2011/06/22/penerapan-good-governance-pemprov-dki-berbasis-internet [32] http://arsip.gatra.com/2007-08-19/artikel.php?id=106900 [33]http://nasional.kompas.com/read/2012/10/11/09465449/pemprov.dki.jakarta.pertama.terapkan.e-audit [34]http://www.jakarta.go.id/v2/news/1970/01/1-januari-2010-800-wp-terapkan-pajak-online [35]http://lipsus.kompas.com/jalanjalan/read/2009/08/21/10234143/Bayar.Pajak..ke.Mal.Aja [36]https://m.tempo.co/read/news/2011/12/19/083372475/uji-kendaraan-bisa-lewat-drive-thru [37] http://news.detik.com/foto-news/1588016/foke-resmikan-sistem-parkir-elektronik [38]http://metro.news.viva.co.id/news/read/181776-ini-klaim-reformasi-birokrasi-fauzi-bowo [39]http://metro.news.viva.co.id/news/read/116475-jakarta-luncurkan-layanan-ktp-mobile [40]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2011/06/Gubernur-Minta-Pelayanan-Malam-Hari-Ditingkatkan [41]http://prov.jakarta.go.id/opinipublik/aspirasi/kanal/1/page/1740 [42]http://dpk.jakarta.go.id/beranda/berita-21-jakarta-city-planning-gallery.html [43]http://www.tribunnews.com/metropolitan/2011/08/23/dishub-dki-soft-launching-intelligent-transport-system [44]http://www.republika.co.id/berita/shortlink/52626 [45]http://megapolitan.kompas.com/read/2011/12/23/10190758/Hari.Ini.Fauzi.Bowo.Akan.Resmikan.PTSP [46]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2011/09/Pemprov-DKI-Raih-Peringkat-2-Pada-Warta-Ekonomi-eGovernment-Award-dan-Smart-City-Award-2011 [47]http://news.detik.com/berita/3141139/ahok-luncurkan-qlue-aplikasi-untuk-warga-laporkan-masalah-di-dki [48]http://www.beritasatu.com/megapolitan/108715-ukp4-gandeng-pemprov-dki-kembangkan-pengaduan-online. III. MEMBEDAH 7 KLAIM PRESTASI AHOK: MEMBEDAH 7 KLAIM “PRESTASI” AHOK YANG SERING DISEBUT PENDUKUNGNYA December 1, 2016   40 Comments  Jakarta telah berada pada era “pencitraan” dimana terkadang persepsi terlalu jauh berbeda dengan realita yang ada. Di negeri yang menganut sistem pemilihan suara terbanyak, terkadang banyak opini yang dihembuskan untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Inilah 7 klaim tentang Penguasa Jakarta yang dapat dikelompokan sebagai kisah yang berbeda antara persepsi dan realita yang ada. 1. Hanya di masa sang penguasalah, program “pengerukan” sungai benar-benar berjalan. Faktanya, program “pengerukan” sungai merupakan bagian dari masterplan pengendalian banjir yang memang dijalankan sejak sebelum penguasa berkuasa. Lebih uniknya, program tersebut merupakan program Pemerintah Pusat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 6 Proyek Penanganan Banjir Jakarta yang sudah & akan dikerjakan oleh Kementerian PU selama 2011-2016, meliputi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter (2011-2014), Penambahan pintu air Manggarai dan pintu air Karet serta optimalisasi Kanal Banjir Barat (KBB) (2012-2014), Normalisasi Kali Ciliwung lama (2012-2014), Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) (2013-2015), yang mengeruk & menormalisasi 13 sungai, Normalisasi Kali Ciliwung (2013-2016), dan Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (2013-2015)[1] Mengatakan hanya di masa penguasa Jakarta saat ini, program “pengerukan” sungai benar-benar berjalan juga keliru mengingat Penguasa Jakarta sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, juga telah melakukan beberapa kontribusi terkait penanganan banjir di Jakarta, seperti menyelesaikan Proyek Kanal Banjir Timur sepanjang 23.6 Km yang membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 ha daerah rawan banjir dan juga melakukan normalisasi 10 sungai (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012). Lebih lanjut, kenyataan sesungguhnya, pada penguasa Jakarta saat ini, justru pelaksanaan proyek penanganan banjir di Jakarta agak tersendat. Proyek JEDI dibagi menjadi 7 Paket pekerjaan dimana Pemda DKI bertanggung jawab atas tiga paket pekerjaan. Dari 7 Paket pekerjaan, 3 paket pekerjaan telah diselesaikan oleh Pusat sedangkan DKI baru menyelesaikan 1 paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya[2]. Sementara itu, proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur, yang panjangnya tidak sampai 2,5 Km, justru mangkrak di masa penguasa karena kegagalan penguasa membebaskan lahan sesuai prinsip-prinsip penggusuran yang baik sehingga dikalahkan dalam PTUN sehingga Pemerintah Pusat belum dapat melanjutkan[3] Jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “hanya di masa penguasa sekaranglah, program “pengerukan” sungai benar-benar berjalan”. 2. Hanya di masa sang penguasalah, penggusuran memperoleh solusi Faktanya, sejak tahun 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama Gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, menyepakati untuk menjalankan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK)[4]. KKPK ini merupakan adopsi praktek internasional terkait penggusuran yang baik yang telah disetujui oleh Bank Dunia. KKPK berisi intinya meminimalkan permukiman kembali, harus mengganti tidak hanya aspek bangunan (fisik) tetapi juga aspek kesejahteraan & ekonomi yang hilang baik yang berada pada lahan milik negara/pemerintah maupun tidak, komunikasi yang intensif (dua arah) & terdapat persetujuan antara warga terdampak & pemda terkait apa yang akan dilakukan untuk pergantian, & jika terpaksa dilakukan pemindahan harus dipastikan bahwa lokasi pemindahan itu telah tersedia sebelumnya baru dipindahkan. KKPK disepakati diterapkan untuk proyek JEDI & Total Solution for Ciliwung, yaitu proyek normalisasi & penataan Kali Ciliwung[5]. Dua proyek yang memang baru dikerjakan setelah 2012. Artinya, penggusuran dengan solusi memang program yang sudah dirancang oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono & Gubernur Fauzi Bowo. Sebelum penerapan KKPK, penggusuran dengan solusi juga bukanlah hal baru. Pembangunan rusun juga dilakukan oleh Penguasa Jakarta sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, untuk menampung korban penggusuran proyek Kanal Banjir Timur. Tahun 2008, Gubernur Fauzi Bowo meresmikan Rusunawa Pulogebang. Rusunawa ini diperuntukkan untuk warga tidak mampu, termasuk korban penggusuran kanal banjir timur[6]. Selama periode 2007-2011, Fauzi Bowo membangun 12.337 rusun, terdiri dari Rusunami 3.366 Unit dan Rusunawa 8.971 Unit, yang di dalamnya terdapat Rusun Marunda dan Muara Baru (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012). Lebih lanjut, kenyataan sesungguhnya, penguasa Jakarta saat ini justru pernah berkeberatan memenuhi syarat KKPK minimal, yaitu membangun rusun sebelum menggusur warga, sehingga dikritik Bank Dunia[7]. Lebih lanjut, Studi LBH menunjukkan bahwa Tahun 2015, terdapat 113 penggusuran yang 8.145 KK & 6.283 unit usaha. Lebih dari 60% penggusuran tdk diberikan solusi apapun bagi warga. Lebih dari 80% dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah[8]. Lebih lanjut, mereka yang memperoleh rusun-pun, dikemudian hari ternyata ada kesulitan untuk membayar uang sewa[9] & memperoleh kondisi rusun yang tidak memadai[10]. Jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “hanya di masa penguasa sekaranglah, penggusuran memperoleh solusi”. 3. Penguasa sekarang memiliki kinerja yang baik Faktanya, parameter-parameter kunci kinerja penguasa sekarang justru buruk. Pada aspek ketimpangan ekonomi,  di masa Ahok selalu di atas 0.4 & di atas ketimpangan Nasional. Bahkan, BPS pernah sempat menyebut meningkat menjadi 0.46[11]. Hal ini lebih buruk dari Foke yg sempat membawa DKI mencapai ketimpangan ekonomi di bawah 0.4 meski pada 2012 mencapai 0.42. Ketimpangan ekonomi di masa Ahok selalu di atas 0.4 & di atas ketimpangan Nasional. Bahkan, BPS pernah sempat menyebut meningkat menjadi 0.46 (link). Hal ini lebih buruk dari Foke yg sempat membawa DKI mencapai ketimpangan ekonomi di bawah 0.4 meski pada 2012 mencapai 0.42. Pada aspek kemiskinan, Penguasa sekarang justru meningkatkan jumlah orang Miskin menjadi 384, 3 Ribu per Maret 2016[12] dari 363,2 Ribu per Maret 2012. Capaian ini lebih buruk dari capaian Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo) yang telah dicap gagal, dimana ia berhasil menurunkan kemisikinan dari dari 405, 700 jiwa (Maret 2007) menjadi 363,200 jiwa (Maret 2012)[13]. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, tahun 2015, Jakarta hanya tumbuh 5.88%. Pertumbuhan ini paling rendah sejak tiga tahun sebelumnya[14]. Capaian ini lebih buruk dari Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo) yang telah dicap gagal, yang rata-rata pertumbuhan 6.17% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012). Buruknya capaian ini diantaranya disebabkan serapan anggaran yang rendah (72.11%). Dan serapan yang rendah terjadi kembali pada tahun 2016[15]. Pada aspek kemacetan, kemacetan makin menjadi. Riset tempatkan Jakarta Kota paling macet di 178 Negara[16] Pada aspek banjir, penguasa sekarang masih gagal atasi banjir. Banjir saat ini bahkan telah menjangkau wilayah kerja sang Penguasa[17]. Pada aspek ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), Penguasa Jakarta saat ini gagal membuka RTH secara optimal. Tahun 2013-2015, Jakarta hanya mampu menambah RTH sebesar 73.43 Ha (24.28 Ha/Tahun). Lebih buruk dari Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, yang mampu menambah RTH 108.11 Ha sepanjang 2007-2011 (27.027 Ha/tahun) (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2013, 2014, & 2015). Pada aspek pengelolaan sampah & RTH dan pencemaran air & udara, Penguasa Jakarta saat ini juga gagal mengingat sepanjang 2014-2016, Hanya 1 kotamadya yang meraih Piala Adipura, yaitu Jakpus. Padahal Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura menggunakan dua parameter penilaian meliputi penilaian non fisik dan pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara. Hal ini lebih buruk dari capaian Penguasa sebelumnya (Fauzi Bowo), yang telah dicap gagal, dimana pada tahun 2012 saja berhasil mengantar 4 Kotamadya meraih piala Adipura & 1kotamadya sertifikat adipura serta meraih penghargaan adipura terbanyak, termasuk penghargaan pasar terbaik, taman kota terbaik, & status lingkungan hidup terbaik[18] Pada aspek kebakaran, Jakarta makin rawan kebakaran. Sampai tanggal 17 Oktober 2016, terjadi 949 Kejadian Kebakaran[19]. Capaian ini lebih buruk dari Foke, yang pada periode 2010-2011, terjadi kebakaran 1646 (823 Kejadian/tahun)[20]. Pada aspek keamanan, Hasil survei salah satu media terkemuka Inggris, The Economist, menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia[21]. Lebih lanjut, Lembaga Thomson Reuters Foundation merilis bahwa transportasi umum Jakarta tak aman untuk wanita. Jakarta menempati posisi kelima kota dengan angkutan umum paling tidak aman[22]. Selain dari parameter di atas, buruknya kinerja Penguasa Jakarta saat ini juga dilihat dari mangkraknya proyek-proyek strategis Pemda. Sebagai contoh dapat disebutkan 15 proyek yang mangkrak adalah sebagai berikut. Pertama, proyek monorail mangkrak & secara resmi dihentikan[23]. Kedua, proyek MRT tidak bisa selesai pada periode 2012-2017 & bahkan dipastikan tidak dapat beroperasi pada 2018. Capaian ini tentunya buruk mengingat Foke, yang telah dicap gagal, melakukan ground breaking 2012 dengan target operasi 2016, yang berarti Penguasa Jakarta saat ini harusnya dapat mencapai lebih baik[24] Ketiga, proyek ERP mangkrak dimana selama 4 tahun tidak kunjung berjalan[25]. Capaian ini tentunya buruk mengingat Foke, yang telah dicap gagal, sudah mempersiapkan master plan untuk dijalankan 2014[26]. Keempat, proyek penambahan koridor busway menjadi 15 koridor tidak terealisasi. Jokowi hanya mampu menambah sebuah koridor baru yaitu koridor 12 yang merupakan lanjutan pekerjaan Foke sedangkan Penguasa Jakarta saat ini belum menambah sebuah koridor pun. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menambah 4 koridor baru (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015) Kelima, proyek penambahan 1000 busway tidak terealisasi. Selama Penguasa Jakarta saat ini menjabat (2014-2015), hanya mampu menambah 72 bus dan mendapat 30 bus sumbangan pengusaha (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Keenam, proyek LRT setelah ground breaking mangkrak[27]. Ketujuh, proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur mangkrak[28]. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menyelesaikan Proyek Kanal Banjir Timur sepanjang 23.6 Km yang membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 ha daerah rawan banjir (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012). Kedelapan, proyek penataan pemukiman kumuh kampung deret mangkrak[29]. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, yang sukses merubah 274 RW kumuh dengan proyek MHT plus (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Kesembilan, proyek kampung susun yang pernah dijanjikan dalam kampanye Pilkada 2012 tidak pernah direalisasikan meskipun ide rancangan telah didiskusikan & diusulkan. Penguasa Jakarta dianggap ingkar janji[30] Kesepuluh, proyek pembangunan rusunawa senilai 2 Triliun sebanyak 3.000 unit batal[31]. Faktanya, sepanjang 2014-1015, Penguasa Jakarta saat ini hanya mampu membangun 3.587 unit Rusunawa (1.794/tahun) & hampir 28.9% Pusat yang membangun. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Fauzi Bowo, yang telah dicap gagal, dimana ia membangun 12.337 rusun (3.084/tahun), terdiri dari Rusunami (rumah susun milik sendiri) 3.366 Unit dan Rusunawa 8.971 Unit (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Kesebelas, Proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah mangkrak[32]. Padahal tinggal melanjutkan tender Foke yang tertunda karena transisi pemilihan Gubernur (2012)[33]. Capaian tersebut tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menyelesaikan proyek TPST Bantar Gebang yang mampu mengubah sampah menjadi listrik & diberikan penghargaan Anugerah Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM & membangun ITF Cakung Cilincing dengan teknologi mechanical biological treatment, yang mengubah sampah jadi kompos[34]. Kedua belas, proyek mall khusus untuk PKL mangkrak (LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015). Ketiga belas, proyek pemasangan 6000 CCTV jauh dari target (hingga Juni 2016, belum mencapai 56%) & juga CCTV dikeluhkan ada yang tidak berfungsi[35] Keempat belas, proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak[36] Kelima belas, proyek pembangunan waduk yang diwarisi dari masa Jokowi mangkrak[37] Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa sekarang memiliki kinerja yang baik”. 4. Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan pemerintahan yang transparan. Faktanya, standar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) & transparansi Pengelolaan Daerah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik & Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Hal ini berarti transparansi & keterbukaan publik adalah program yang memang diwajibkan & diinisiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih lanjut, Komisi Informasi Publik setiap tahun melakukan penilaian terhadap KIP berdasarkan standar UU Keterbukaan Informasi Publik. Fakta Tahun 2015 menunjukkan bahwa DKI tidak masuk 10 besar terkait hasil penilaian Komisi Informasi Publik[38]. Capaian ini lebih buruk dari Foke yang membawa DKI peringkat 2 KIP tahun 2012[39]. Sementara itu, terkait instruksi mendagri, kemendagri melakukan verifikasi setiap tahun terkait informasi anggaran yang harus dipublikasikan. Fakta menunjukkan bahwa hasil verifikasi Kemendagri pada Tahun 2015, DKI hanya memperoleh capaian 8.33% terkait informasi anggaran yang harus dipublikasikan[40]. Ini menunjukkan Jakarta masih belum transparan. Kondisi di atas berhubungan dengan APBD, selain itu salah satu yang tidak bisa dilepaskan adalah pengelolaan dana CSR Perusahaan. Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan dana CSR oleh Pemprov DKI tidak transparan[41]. Bahkan, salah satu partai pendukung Penguasa Jakarta tersebut secara terang-terangan pernah meminta agar penguasa Jakarta saat ini transparan dalam mengelola dana CSR (ttp://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/206881-pdip-dki-harus-transparan-terima-dana-csr). Ketidaktransparanan pengelolaan Dana CSR ini membuat penggunaan dana CSR sulit diketahui masyarakat. Sehingga kondisi akhirnya, ada yang mengagetkan saat penguasa mengatakan bahwa salah satu penggusuran dibiayai dengan dana CSR[42]. Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan pemerintahan yang transparan”. 5. Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan Pemerintahan yang bersih & anti korupsi Faktanya, Hasil audit TA 2015 membuahkan 50 temuan bermasalah senilai Rp30,15 triliun atau hampir 50% APBD DKI[43]. Kondisi ini membuat DKI Jakarta selama di bawah pemerintahan Penguasa saat ini selalu memperoleh status WDP, yang artinya lebih buruk dari status saat masih dijabat Fauzi Bowo (Foke). Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang sudah dicap gagal, dimana ia dapat membawa DKI berubah dari status Discleimer pada tahun 2007 menjadi WTP pada tahun 2011 & 2012[44]. Lebih lanjut, pada masa penguasa saat ini, muncul empat korupsi besar yang diduga mengkait pada Penguasa Jakarta saat ini. Sesuatu yang tidak terjadi pada saat Foke dalam Pilkada 2012, yang dengan kondisi tersebutpun ia tetap dianggap tidak bersih & korup. Keempat kasus tersebut adalah kasus UPS, kasus sumber waras, kasus rusun Cengkareng, & kasus reklamasi pantai. Pada kasus UPS, kasus ini berawal dari temuan BPK RI[45]. Penguasa Jakarta meski sempat mengelak terbukti ikut menanda tangani dokumen anggaran UPS[46]. Pada kasus sumber waras, kasus ini ditemukan oleh BPK RI bersamaan dengan kasus UPS. Penguasa Jakarta saat ini terlibat dalam proses pembelian sejak awal. Lahan yang dibeli ternyata masih dalam kondisi bersengketa[47]. BPK menyebutkan bahwa penyimpangan dalam kasus ini bersifat sempurna[48]. BPK juga menyebutkan bahwa hasil auditnya bersifat final & DKI harus mengembalikan kerugian negara[49]. Lebih lanjut, KPK yang disebut sudah menghentikan perkara ini ternyata mengatakan bahwa perkara ini masih terus berjalan[50]. Pada kasus rusun Cengkareng, kasus ini ditemukan oleh BPK RI & disebut Wakil Gubernur DKI sebagai kasus yang lebih besar dari kasus Sumber Waras[51]. Penguasa Jakarta saat ini memberikan disposisi terkait pembelian lahan secara langsung kepada BPKAD & Dinas Perumahan[52]. Uniknya, pembelian ini sebetulnya telah diingatkan tetapi tetap ngotot untuk membeli[53]. Saat ini, proses masih berlangsung di Bareskrim Polri[54]. Pada kasus Reklamasi, KPK menyebutnya sebagai grand corruption & kompleks sehingga butuh waktu untuk mengungkapnya[55]. Korupsi ini melibatkan Grup perusahaan Agung Podomoro, dimana Penguasa Jakarta saat ini sempat tidak berkeberatan disebut sebagai Gubernur Podomoro mengingat proyek-proyek yang dikerjakan untuk DKI[56]. Tetapi, setelah kasus terkuak, penguasa menjadi emosi jika disebut Gubernur Podomoro[57]. Kasus ini terkait raperda reklamasi dimana yang mengajukan raperda tersebut adalah Penguasa Jakarta saat ini[58]. Sunny (Staf Khusus Penguasa Jakarta saat ini) diduga menjadi perantara[59]. Lebih lanjut, disinyalir terdapat aliran dana ke Teman Ahok[60] Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini berhasil mewujudkan Pemerintahan yang bersih & anti korupsi”. 6. Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Jujur Faktanya, Dr. Ardi Wirda Mulia dalam dalam akunnya @awemany via twitter, Jumat 30 September 2016 telah menyebutkan tidak, hanya 1, 2, 3 atau 10 kebohongan yang dilakukan oleh Penguasa Jakarta saat ini tetapi 20 Kebohongan. Twit tersebut telah direkam dalam[61] Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Jujur”. 7. Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Berani terhadap siapa saja Faktanya, Penguasa Jakarta saat ini begitu berani terhadap rakyat kecil. Ia menggusuri rakyat kecil meskipun sudah diperintah PTUN hentikan tindakan[62] dan dikritik oleh Komnas HAM[63], Bank Dunia[64], dan  LBH[65]. Tetapi, kondisi ini berbeda ketika ia berhadapan dengan pengembang yang memang menurut penguasa banyak berkontribusi pada proyek DKI[66]. Sebagai contoh, meski diminta KPK menghentikan proyek reklamasi[67], Penguasa Jakarta saat ini tidak berani menghentikan proyek reklamasi karena takut dituntut Pengembang[68]. Ia juga tidak berani membongkar bangunan liar di pantai reklamasi meskipun tidak berIMB[69] Fakta juga menunjukkan bahwa Penguasa Jakarta saat ini memang belum menggusuri pemukiman elit yang disebut pengamat bermasalah[70]. Kondisi ini tentunya berbeda dengan Foke, yang sudah dicap sebagai Gubernur yang tidak berani terhadap pengembang, dimana ia terbukti tidak hanya melakukan penggusuran terhadap rakyat kecil, tetapi juga penggusuran terhadap pengusaha dalam hal ini berhasil merubah 27 SPBU menjadi Ruang Terbuka Hijau & memperoleh penghargaan dari MURI[71] dan Kementerian Lingkungan Hidup atas upaya tersebut[72]. Mengingat uraian sebelumnya, jadi sungguh aneh, ketika terdapat persepsi “Penguasa Jakarta saat ini adalah Gubernur yang Berani terhadap siapa saja” [1]http://m.tempo.co/read/news/2014/01/15/092544938/6-Proyek–Banjir-Ini-Bisa-Ringankan-Kerja-Jokowi [2] http://jufmp.com/#/progress [3]http://news.metrotvnews.com/metro/nbwd3xDk-pembangunan-sodetan-ciliwung-di-bidara-cina-mangkrak [4] Unduh di sini: https://konservasidasciliwung.files.wordpress.com/2012/06/3fbaa4ac7d88b011d1945c390e6c2b81.pdf [5]http://entertainment.kompas.com/read/2011/11/25/03014157/ciliwung.akan.ditata [6]https://m.tempo.co/read/news/2008/12/24/082152430/rusunawa-pulogebang-diresmikan-fauzi-bowo [7]https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-dunia-minta-ahok-lebih-manusiawi-saat-menggusur-warga [8]https://indonesiana.tempo.co/read/87991/2016/09/04/mgspalupi/penggusuran-paksa-itu-bukan-relokasi-guntur-romli [9]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/31/14311111/Warga.Kampung.Pulo.yang.Direlokasi.ke.Rusun.Kesulitan.Bayar.Sewa [10]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160413153531-20-123688/warga-pasar-ikan-bersesakan-di-rusun-rawa-bebek/ dan http://www.rappler.com/indonesia/129668-warga-marunda-relokasi-pasar-ikan [11]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/03/06380351/Ketimpangan.Ekonomi.di.Jakarta.Meningkat.Bank.DKI.Diminta.Beri.Keringanan.Pinjaman [12]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/07/19/65956/18/18/Era-Ahok-Jumlah-Orang-Miskin-Di-DKI-Meningkat [13]http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489 [14]http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/98 [15]http://jakarta.bisnis.com/read/20131206/77/190979/rendahnya-serapan-apbd-dki-hambat-pertumbuhan-ekonomi dan http://nasional.kompas.com/read/2016/08/04/11083771/ahok.yang.pertama.kali.ditegur.saat.jokowi.blakblakan.soal.serapan.anggaran.daerah [16]http://m.liputan6.com/bisnis/read/2323202/10-kota-termacet-di-dunia-jakarta-juaranya [17]http://news.liputan6.com/read/2605306/hujan-deras-kantor-ahok-kebanjiran [18]http://www.voaindonesia.com/a/dki-jakarta-raih-adipura-2012-terbanyak/1178619.html [19]http://www.jakartafire.net/home/index.php [20]http://www.beritasatu.com/megapolitan/89868-selama-2012-kasus-kebakaran-di-jakarta-meningkat-6-persen.html [21]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150129073701-20-28179/survei-jakarta-kota-paling-tak-aman-sejagat/ [22]http://www.rappler.com/indonesia/126624-transportasi-umum-jakarta-tak-aman-wanita [23]http://nasional.sindonews.com/read/957366/149/proyek-monorel-resmi-dihentikan-1422509062 [24]http://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/17071490/foke.resmikan.pencanangan.persiapan.pembangunan.mrt [25]http://metro.news.viva.co.id/news/read/740050-ahok-didesak-realisasikan-erp [26]http://www.beritasatu.com/megapolitan/65243-foke-erp-baru-bisa-diterapkan-dua-tahun-lagi.html [27]http://economy.okezone.com/read/2016/03/16/320/1337850/lrt-jakarta-mangkrak-jakpro-berencana-gendeng-adhi-karya [28]http://news.metrotvnews.com/metro/nbwd3xDk-pembangunan-sodetan-ciliwung-di-bidara-cina-mangkrak [29]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/05/14354331/Selama.2015.Tak.Akan.Ada.Pembangunan.Kampung.Deret.di.Jakarta [30]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/20/15454301/Komunitas.Ciliwung.Merdeka.Anggap.Ahok.Ingkar.Janji.soal.Warga.Kampung.Pulo [31]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/26/19353921/dki.batalkan.pembangunan.3.000.unit.rusun.tahun.ini.karena.dana.dari.pemerintah.pusat.dikurangi [32]http://www.beritasatu.com/megapolitan/391140-gagal-lelang-pembangunan-itf-sunter-dibatalkan.html [33]http://news.detik.com/berita/2081331/jokowi-akan-lanjutkan-proyek-pengolahan-sampah-itf-di-jakarta [34]http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/08/10/18250785/pengolahan.sampah.cakung.sudah.berjalan dan http://m.viva.co.id/ramadan2016/read/46063-dki-resmikan-proyek-bantar-gebang [35]http://www.beritajakarta.com/read/32922/DKI_Perpanjang_Target_Pemasangan_6000_CCTV#.WEAqY-Z942x Dan http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/13/16362431/CCTV.Milik.Pemprov.DKI.untuk.Pantau.Jalan.Tak.Berfungsi [36]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/09/19/69170/18/18/-Rehab-45-Gedung-Sekolah-DKI-Batal [37]http://www.gatra.com/nusantara/jabodetabek/202079-pembangunan-19-waduk-di-jakarta-masih-mangkrak [38]http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/15/jakarta-tidak-masuk-10-provinsi-dengan-keterbukaan-informasi-yang-baik?page=2 [39]http://www.jakarta.go.id/v2/news/2012/10/jamin-keterbukaan-informasi-dki-raih-penghargaan [40]http://keuda.kemendagri.go.id/transparansikeuangan/pages/8-hasil-verifikasi-b09-tpad-provinsi-tahun-2015 [41]http://poskotanews.com/2015/03/15/pemprov-dki-diminta-lebih-transparan-kelola-csr/ [42]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/05/12/o721bj365-ahok-sebut-penggusuran-kalijodo-terima-dana-csr-dari-pt-sinar-mas [43]http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/06/04/63099/28/18/Kinerja-Ahok-Buruk-BPK-Temukan-Anggaran-Bermasalah-Rp30-Triliun [44] http://jakarta.bpk.go.id/?p=3173 dan http://jakarta.bpk.go.id/?p=1642 [45]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150821200711-12-73701/audit-bpk-soal-kasus-ups-jadi-acuan-baru-bareskrim/ [46]http://metro.sindonews.com/read/1082818/171/sidang-kasus-ups-ahok-tak-berkutik-ditunjukkan-bukti-ini-1454580078 [47]http://news.okezone.com/read/2016/07/14/337/1437632/sidang-perdana-sengketa-lahan-rs-sumber-waras-digelar-di-pn-jakbar [48]http://news.okezone.com/read/2016/06/20/337/1420241/bpk-penyimpangan-pembelian-lahan-rs-sumber-waras-sempurna [49]http://news.okezone.com/read/2016/06/22/337/1421905/rekomendasi-sumber-waras-mengikat-pemprov-dki-wajib-bayar-rp191-miliar [50]http://www.suara.com/news/2016/09/21/130956/kpk-blbi-century-dan-sumber-waras-belum-dihentikan [51]https://news.detik.com/berita/3243140/data-bpk-begini-kisah-pemprov-dki-beli-tanah-milik-sendiri-rp-668-m [52]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/21/11331221/menurut.sekda.ahok.disposisi.pembelian.lahan.cengkareng.barat.langsung.ke.bpkad.dan.dinas.perumahan [53]https://m.tempo.co/read/news/2016/06/27/063783308/sudah-diingatkan-dki-masih-ngotot-beli-lahan-cengkareng-rp-648-miliar [54]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160717132833-20-145202/bareskrim-periksa-15-saksi-kasus-korupsi-lahan-cengkareng/ [55]http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/01/o4ymir361-kpk-korupsi-agung-podomoro-termasuk-grand-corruption [56]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/07/06290071/Ahok.dan.Sebutan.Gubernur.Agung.Podomoro [57]http://metro.sindonews.com/read/1099315/171/dulu-tak-marah-disebut-gubernur-podomoro-kini-ahok-emosi-1460087420 [58]http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/26/07475601/Ahok.Ajukan.Raperda.Reklamasi.Pantai.Utara.Jakarta [59]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160411140608-20-123105/sunny-atur-pertemuan-ahok-dan-aguan-sebulan-sekali/ [60]https://m.tempo.co/read/news/2016/06/16/063780329/kpk-usut-rp-30-miliar-dari-pengembang-ke-teman-ahok [61] http://chirpstory.com/li/331024 [62]https://m.tempo.co/read/news/2016/08/02/083792667/gugatan-warga-bukit-duri-sah-ahok-tetap-gusur-tepi-ciliwung dan http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/28/19275581/Pemprov.DKI.Akan.Tetap.Gusur.Permukiman.di.Bidaracina.meski.Kalah.di.PTUN [63]http://news.okezone.com/read/2015/06/05/338/1160819/komnas-ham-sesalkan-ahok-ingkar-janji [64]https://m.tempo.co/read/news/2015/06/10/214673671/bank-dunia-minta-ahok-lebih-manusiawi-saat-menggusur-warga [65]http://www.bantuanhukum.or.id/web/ahok-ingkar-janji-gusur-warga-tanpa-solusi/ [66]https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sebut-banyak-proyek-dki-dibiayai-hasil-kontribusi-pengembang.html [67]http://news.okezone.com/read/2016/04/01/337/1351873/buntut-ott-kpk-minta-reklamasi-teluk-jakarta-dihentikan [68]http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/17/takut-digugat-pengembang-ahok-tak-berani-hentikan-reklamasi-teluk-jakarta [69]http://news.okezone.com/read/2016/05/04/338/1380139/belum-ber-imb-ahok-enggak-berani-bongkar-bangunan-pulau-reklamasi [70]http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150823101700-20-73876/pakar-perkotaan-rumah-ahok-harusnya-digusur-juga/ [71] http://muri.org/Refungsi-SPBU-menjadi-Ruang-Terbuka-Hijau-dengan-Jumlah-Terbanyak/ [72]http://metro.news.viva.co.id/news/read/168233-foke-spbu-saja-digusur-apalagi-taman-ria. IV. PROYEK MANGKRAK AHOK:  45 PROYEK MANGKRAK ATAU BERMASALAH PADA MASA AHOK December 15, 2016   No Comments  Dua tulisan kami sebelumnya, Membandingkan Kinerja Ahok dengan Foke Bagian 1  dan bagian 2  , Kami telah memaparkan 20 indikator kinerja kunci pemerintahan yang menunjukkan bahwa kinerja Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Gubernur Jakarta non aktif yang juga tersangka penistaan agama, ternyata lebih buruk dari Fauzi Bowo (Foke), mantan Gubernur Jakarta 2007-2012. Padahal selama ini, banyak diopinikan bahwa kinerja Ahok baik. Pada sisi lain, Foke banyak diopinikan contoh pemimpin gagal & bahkan disebut “tidak bekerja”. Pada masa kampanye Pilkada 2012, Foke juga banyak dikritik karena dianggap adanya proyek-proyek/program-program strategis mangkrak. Pada saat itu, proyek/program strategis dianggap mangkrak atau bermasalah tidak hanya proyek yang benar-benar secara resmi dihentikan tetapi juga proyek yang sudah ground breaking tetapi tidak bisa selesai pada periode Foke. Sebagai contoh, proyek MRT, Foke telah melakukan serangkaian pekerjaan persiapan seperti pembentukan PT. MRT Jakarta [1, 2], pembuatan desain engineering proyek [1, 3], kajian dampak lalu lintas [1, 4], dan pembebasan lahan [1], pada April 2012 telah melakukan ground breaking & menyampaikan bahwa akan dioperasikan pada 2016 [5].  Akan tetapi, proyek MRT tetap dianggap mangkrak. Tulisan ini menggunakan sudut pandang yang sama dalam memandang proyek/program strategis yang mangkrak atau bermasalah. Dan hasilnya ternyata proyek/program strategis yang mangkrak di masa Ahok cukup signifikan jumlahnya. Parahnya, beberapa proyek/program strategis yang mangkrak ternyata proyek/program yang merupakan lanjutan dari proyek/program Foke yang saat kampanye Pilkada 2012 dijanjikan Foke akan bisa diselesaikan pada periode 2012-2017 jika ia terpilih kembali. Inilah 45 proyek/program strategis Pemerintahan DKI yang mangkrak atau bermasalah di masa Ahok. Proyek monorail Proyek monorail mangkrak & secara resmi dihentikan oleh Ahok [6]. Pada masa Foke, proyek ini juga dihentikan karena investor tidak dapat menambah modal sedangkan pemda DKI tidak memiliki anggaran untuk memberikan tambahan investasi [7, 8]. Capaian Ahok ini tentunya buruk mengingat anggaran di masa Ahok jauh lebih besar dari Foke. Pada Tahun anggaran 2015 saja, Ahok memiliki anggaran senilai Rp.69,28 T [9]. Jumlah ini hampir dua kali lipat anggaran Foke pada tahun 2012 senilai Rp. 36,02 T [10]. Proyek ERP Proyek ERP mangkrak dimana selama 4 tahun tidak kunjung berjalan [11]. Capaian  Ahok ini tentunya buruk mengingat Foke sudah mempersiapkan rencana implementasi & dapat dijalankan pada 2014 apabila Peraturan Pemerintah terkait pemungutan jalan berbayar dari Kementerian Keuangan diterbitkan [12, 13]. Ternyata persoalan ini tidak dapat diselesaikan juga oleh Jokowi & Ahok [14]. Proyek 15 Koridor Busway Proyek penambahan koridor baru Busway agar menjadi 15 koridor merupakan proyek penting mengingat busway mengadopsi konsep Bus Rapid Transit yang memiliki fitur utama adanya jalur khusus yang bebas dari kendaraan pribadi & menunjang pola transportasi makro. Lebih lanjut, hal itu merupakan janji Pilkada 2012 [15]. Proyek penambahan koridor busway menjadi 15 koridor tidak terealisasi. Jokowi hanya mampu menambah sebuah koridor baru yaitu koridor 12 yang merupakan lanjutan pekerjaan Foke sedangkan Ahok belum menambah sebuah koridor pun [1, 16, 17, 18, & 19]. Capaian ini tentunya lebih buruk dari Foke, yang telah dicap gagal, dimana ia mampu menambah 4  koridor baru [1]. Proyek penambahan 1000 busway Proyek ini merupakan janji pilkada 2012 [15]. Proyek penambahan 1000 busway tidak terealisasi. Selama Ahok menjabat (2014-2015), hanya mampu menambah 72 bus dan mendapat 30 bus sumbangan pengusaha [18, 19]. Lebih lanjut, proyek ini bahkan membuat masalah disebabkan adanya kasus korupsi pada pengadaan bus Trans Jakarta [20]. Selain itu, ternyata bus-bus baru yang diadakan juga ada yang dalam kondisi rusak [21]. Proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur Proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur mangkrak [22]. Hal ini diakibatkan pembebasan lahan yang gagal dijalankan dengan baik sehingga dikalahkan pada PTUN [22]. Capaian ini tentunya buruk mengingat pada masa Jokowi maupun Ahok, pemerintah Pusat (Presiden SBY & Jokowi)  telah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan proyek ini [23, 24]. Kondisi ini berbeda pada masa Foke, yang mengusulkan proyek ini dimana Pusat melalui Wapres meskipun menyatakan menyetujui tetapi hanya prioritas kesepuluh [25]. Proyek Kampung Deret Proyek penataan pemukiman kumuh ini merupakan proyek yang dijanjikan dalam Pilkada 2012 [15, 26]. Pada masa Jokowi, proyek ini sempat dijalankan tetapi pada masa Ahok proyek tersebut mangkrak  [27]. Kondisi ini tentunya sangat buruk mengingat  Foke sukses merubah 274 RW kumuh dengan proyek MHT plus [1]. Proyek kampung susun Proyek kampung susun merupakan proyek yang dijanjikan dalam kampanye Pilkada 2012 [26]. Proyek ini tidak pernah direalisasikan meskipun ide rancangan telah didiskusikan & diusulkan [28]. Ahok dianggap ingkar janji [28]. Proyek pembangunan Rusunawa dengan sumber dana bagi hasil dari pemerintah pusat Rusunawa di DKI dapat dibangun selain dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dengan sumber anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau lainnya. Dalam kaitan ini, proyek pembangunan rusunawa di DKI yang terkait sumber dana bagi hasil dari pemerintah pusat senilai 2 Triliun sebanyak 3.000 unit batal yang tersebar di 22 lokasi [29]. Hal ini diindikasikan terkait dengan terlalu lamanya Pemprov DKI menyimpan uang di bank sehingga akhirnya dana tersebut dikurangi [30, 31]. Diantara 22 proyek rusunawa tersebut mungkin redundant dengan proyek yang disebutkan setelah ini. Proyek Rusunawa Cengkareng Barat, Jakarta Barat Proyek pembangunan rusunawa ini Mangkrak [32]. Terdapat korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rusun tersebut [33]. Menurut keterangan Sekda, Ahok memberikan disposisi pembelian lahan Cengkareng Barat langsung kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta [34]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut akhirnya dicoret [32]. Proyek Rusunawa Semper Barat Proyek pembangunan rusunawa ini mangkrak [35]. Warga menyebut bahwa sudah 3-4 bulan tidak ada pekerja yang terlihat [36]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. Proyek Rusunawa Jatinegara Kaum Proyek pembangunan rusunawa jatinegara kaum mangkrak [37, 40]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37]. Saat dihentikan, proyek belum mencapai 50% [41]. Sumarsono, PLT Gubernur DKI, menyebut kontraktor proyek ini ternyata dimasukkan daftar hitam oleh Bogor [37]. Suatu hal yang tidak mencerminkan tata kelola pengadaan yang baik dimana instansi pemerintah menunjuk kontraktor yang masuk ke dalam daftar hitam sehingga dapat dimengerti mengapa akhirnya proyek ini mangkrak. Proyek Rusunawa Pinus Elok Proyek pembangunan rusunawa Pinus Elok mangkrak [37, 40]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37]. Saat dihentikan, proyek belum mencapai 50% [41]. Sumarsono, PLT Gubernur DKI, menyebut kontraktor proyek ini ternyata dimasukkan daftar hitam oleh Bogor [37]. Suatu hal yang tidak mencerminkan tata kelola pengadaan yang baik dimana instansi pemerintah menunjuk kontraktor yang masuk ke dalam daftar hitam sehingga dapat dimengerti mengapa akhirnya proyek ini mangkrak. Proyek Rusunawa Cakung Barat Proyek pembangunan Rusunawa Cakung Barat Mangkrak [37, 42]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. Proyek Rusunawa Jalan Bekasi KM 2 Proyek pembangunan Rusunawa Jalan Bekasi KM 2 mangkrak [37, 42]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. Proyek Rusunawa Marunda Proyek pembangunan Rusunawa Marunda mangkrak [37, 42].  Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini belum mencapai 50% [39]. Proyek rusunawa Rawa Bebek Proyek pembangunan Rusunawa Rawa Bebek mangkrak [37, 42]. Proyek ini dihentikan oleh Ahok [37, 38]. Saat dihentikan proyek ini baru mencapai 67% [39]. Proyek Revitalisasi Rusun Penjaringan Proyek Revitalisasi Rusun Penjaringan mangkrak [43]. Kondisi ini membuat sejumlah barang milik warga yang ditinggalkan dalam rumah dijarah pencuri [43]. Proyek rusunawa di lahan sekitar Waduk Pluit dan Muara Baru, Jakarta Utara Proyek pembangunan rusunawa di lahan sekitar Waduk Pluit dan Muara Baru, Jakarta Utara mangkrak [32]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang akhirnya dicoret [32]. Proyek Rusunawa di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan Proyek pembangunan rusunawa di Kelurahan Pondok Pinang mangkrak [32]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang akhirnya dicoret [32]. Proyek Rusunawa di lahan eks kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur Proyek pembangunan rusunawa di lahan eks kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur mangkrak [32]. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang akhirnya dicoret [32]. Proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah. Proyek pembangunan Interme