ISSUE STRATEGIS KEMACETAN DKI: GUBERNUR LAMA GAGAL, GUBERNUR BARU HARUS BERHASIL

Sebagaimana banjir dan kawasan kumuh, kemacetan lalu lintas darat juga sebagai issue strategis tahunan di DKI. Hingga kini Gubernur Ahok tak mampu dan gagal urus kemacetan ini. Data, fakta dan angka berikut ini dapat membuktikan asumsi dasar ttg Gubernur lama ini. Gubernur baru DKI mendatang harus berhasil memecahkan issue strategis ini. Gubernur Ahok ternyata tak mampu dan gagal memecahkan issue strategis ttg kemacetan lalu lintas darat. Bahkan, seminggu terakhir ini semakin dahsyat kemacetan. Pekerjaan konstruksi jalan di beberapa tempat tanpa pengelolaan lingkungan, dibiarkan begitu saja menimbulkan dampak negatif berat terhadap kelancaran lalu lintas. Contoh konkretnya, di lalu lintas di sekitar Pancoran, Jaksel. Secara umum hampir semua ruas jalan arteri mengalami kemacetan. Sebelumnya Jakarta mendapat predikat buruk “Kota Paling Berbahaya”, kini mendapat predikat buruk lain: “Jakarta menjadi Kota paling macet se Dunia. Menurut indeks Stop-Start Magnatec Castrol, rata2 sebanyak 33.240 kali proses berhenti-jalan per hari diJakarta. Perhatikanlah penilaian beberapa orang di bawah ini: 1. Kemacetan lalu lintas saat ini semakin bertambah parah. Ini bukti kegagalan Ahok tidak mampu mengatasi kemacetan. Rahman, warga Kramat Jati, Jaktim (2/6-2016) mengakui, perjalanan dari rumah ke kantor di bilangan Jl.Sudirman bisa mencapai tiga jam. Sebelumnya paling lama satu setengah jam. (porosjakarta. com). 2. Gagal menyiapkan sistem transportasi kota dan mengatasi kemacetan. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya memilih menggunakan kendaraan pribadi dan justru memperparah kemacetan (www.koeranpoerjoeangan) 3. Pendukung buta Shok merilis video, Kemacetan bertambah parah dengan karena pembangunan transportasi jangka panjang dikerjakan sekaligus: a. MRT Jakarta Koridor I (lebak Bulus - HI) selesai 2018; b. LRT Kebayoran lama- kelapa gading dan Tanah abang Pulomas selesai tahun 2018; c. Transjakarta Koridor layang (Ciledug-Tendean) selesai 2016. Sikap ngeles pendukung buta Ahok ini mari diuji, apa benar Ahok membodohi rakyat Jakarta terkait cuci tangannya dalam kegagalan mengatasi kemacetan ? Mari buat pertanyaan sederhana : 1. Apa benar Jakarta macet hanya karena ketiga proyek itu ? 2. Apa benar kemacetan hanya terjadi disekitar pelaksanaan ketiga proyek tersebut ? 3. Apakah daerah lain selain wilayah pembangunan tersebut tidak terjadi kemacetan ? Beragam program di buat dan dilaksanakan semata utk pecahkan masalah kemacetan. Pertama, pembangunan busway. Pemprov DKIternyata tidak mampu mencapai target pengadaan busway. Pd 2013 direncanakan 310 unit gagal, terealisir hanya 125 unit (89 unit articulated bus dan 36 unit singgle bus). Pd 2014, penambahan busway hanya dari hibah 30 unit sehingga jumlah busway menjadi 822 unit. Pd 2015, pengadaan busway 75 unit. Target Ahok 725 unit busway (2013-2015), tercapai hanya 227 unit. Kinerja Ahok sangat buruk (kurang 50 %). Pd 2017 total busway tersedia ditargetkan sekitar 1.300 unit. Pd 2015 baru ada total 996 unit. Sementara pada 2015 telah dihancurkan 180 unit dinilai sudah tidak laik. Maka tinggal sekitar 816 unit. Pembangunan 3 Koridor juga gagal. 1 koridor masih tahap konstruksi, telat waktu operasional. 2 koridor lain bahkan tidak ada kegiatan pra konstruksi sama sekali. Dari waktu tunggu Busway, target rata2 3 menit. Masih jauh amat tercapai. Kini rata2 masih 10-30 menit. Kedua, program peremajaan 1.000 bus angkutan umum per tahun. Pd akhir 2017, telah teremajakan 5.000 unit. Faktanya? Kini hanya mampu remajakan di bawah 400 unit. Di lapangan, kendaraan umum tidak laik masih banyak berseweran di jalanan. Ahok tak mampu dan gagal laksanakan program ini. Ketiga, Program ganjil-genap pengfanti kawasan 3 in 1 yg sudah 12 tahun. Program ini justru menambah kemacetan sekitar 25%. Rakyat Jakarta seperti menjadi kelinci percobaan. Keempat, program penertiban parkir liar kendaraan dgn cabut pentil. Faktanya? Hanya sesaat, tidak lanjut, bahkan dijadikan parkir resmi bayar Rp.5000/jam. Mau bukti? Jalan2 ke Kampus Al Azhar berhadapan kantor Kemenpupr di Jaksel. Dulu kendaraan parkir dikempesi bannya.Kini malah dilegalkan parkir liar itu. Kelima, program LRT (KA ringan). Faktanya, proyek ini diambilalih Pemerintah (Pusat) alias mengkrak. MRT bukanlah proyek milik Pemprov DKI, tetapi Pemerintah (Pusat). Itupun urusan pembebasan lahan belum tuntas oleh Gubernur Ahok, terutama di sepanjang Jl. Fatmawati. Ke enam, program Denda parkir dan tilang yang mahal sampai Rp.500 ribuan. Juga program Gusur Pedagang dan Jakarta Smart City. Kemacetan bahkan semakin meningkat. Intinya, Ahok tak mampu dan gagal pecahkan masalah kemacetan. Padahal kemacetan disadari sbg issue strategis pembangunan DKI. Gubernur baru DKI harus berhasil. Perlu kerja terfokus dan selalu konsekuen dgn program atasi kemacetan telah disepakati dgn DPRD. Ini tantangan berat bagi Gubernur baru. Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS)