PENANAMAN MODAL DKI DIBAWAH AHOK, HANYA OMDO

I. PENGANTAR: Penanaman modal di DKI Jakarta mempunyai fungsi sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi Jakarta. Pemprov DKI Jakarta 2013-2017 harus dapat meningkatkan dan memperbanyak penanaman modal di DKI. Penanaman Modal ini adalah salah satu urusan pemerintahan Pemprov DKI. Di media publik, Gubernur Ahok acapkali menyeimbangkan kesan atau citra bahwa terdapat peningkatan penanaman modal. Bahkan, dia telah merombak drastis aspek kelembagaan penanaman modal di Pemprov DKI. Betulkah Gubernur Ahok berprestasi urus penanaman modal? Tidak! Dia hanya Omdo,. alias "Omong Doang". II. GAGAL MENCAPAI TARGET: Pd tahun 2013, Pemprov DKI dibawah Gubernur Jokowi memiliki rencana alokasi APBD urusan penanaman modal sebesar Rp. 34.554.710.286,00 (Rp. 34,5 miliar). Sementara Pemprov DKI mampu menyerap anggaran tsb sebesar Rp. 23.044.841.327,00 (Rp. 24 miliar) atau hanya 66,69 % dari target capaian. Hal ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong "lebih buruk", dan telah gagal mencapai target penyerapan 100 %. Pd tahun 2014, Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok memiliki rencana alokasi APBD urusan penanaman modal sebesar Rp. 12.487.543.353,00. (Rp. 12,4 miliar). Adapun total penyerapan Hanya Rp. 7.500.192.311,00,(Rp.7,5 miliar) atau 60,06 %. Data ini menunjukkan Pemprov DKI semakin gagal dan semakin menurun kemampuan penyerapan anggaran alokasi APBD urusan penanaman modal. Selanjutnya, pd tahun 2015 Pemprov DKI masih dibawah Gubernur Ahok merencanakan alokasi APBD urusan penanaman modal sebesar Rp. 29.234.082.391,00 (Rp. 29,2 miliar). Namun, kemampuan total penyerapan sebanyak Rp. 26.148.992,00 (Rp. 36,2 miliar) atau 89,42 %. Hal ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk dan masih gagal mencapai target alokasi. Memang realisasai atau penyerapan anggaran tahun 2015 lebih besar ketimbang 2014. Kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran alokasi APBD urusan penanaman modal yakni sekitar 72 %. Angka membuktikan kondisi kinerja Pemprov, termasuk dibawah Gubernur Ahok sebagai "lebih buruk". Tak mampu mencapai target diharapkan tiap tahun. III. KASUS LRT: Di medsos beredar hoax pendukung buta Ahok mengklaim, Gubernur Fauzi Bowo nggak pernah membangun LRT (Light Rapid Transit). Pada hal, sambungnya, era Ahok - Djarot pakai APBD DKI bisa untuk membangun LRT. Betulkah Ahok bangun LRT pakai APBD DKI? Tidaklah sama sekali. Pembangunan LRT dibagi menjadi dua tahap. Pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Kedua meliputi lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol. Proyek LRT Jabodebek bernilai Rp 23 triliun ini ditargetkan selesai paling cepat akhir 2018. Meski sudah berjalan, namun skema pembiayaan untuk proyek ini belum jelas. Pemerintah menyatakan APBN tidak sanggup membiayainya. Padahal dalam Perpres, proyek ini akan dibiayai APBN. Bagaimana bisa pendukung buta Ahok klaim, proyek ini dibiayai APBD DKI? Jelas, ini hanya tipu2. IV. BUMD JAKPRO KEKURANGAN DANA: Gubernur Ahok omdo dan pendukung buta Ahok tipu2 kian terbukti kasus permodalan Jakpro utuk pelaksanaan penyediaan jasa konstruksi pd proyek LRT. Jakpro, salah satu pengembang, BUMD milik Pemprov DKI sendiri, ternyata kekurangan dana Rp 2 triliun. Dana tersebut, dari total Rp 6,1 triliun merupakan bagian Jakpro, dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian mereka di proyek LRT (Rp 5,2 triliun) serta renovasi kompleks Pacuan Kuda dan Velodrome di Jakarta Timur. Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok tak mampu pecahkan masalah permodalan Jakpro ini. Realitas menunjukkan, Jakpro berharap dapat bantuan Pemerintah (Pusat). V. KESIMPULAN: Data, fakta dan angka di atas membuktikan Gubernur Ahok tak mampu dan gagal urus penanaman modal. Tidak pernah satu tahun pun mencapai target diharapkan. Hanya omdo alias omong doang! Bahkan, kasus LRT mempertegas pendukung buta Ahok tipu-tipu, mengklaim pembangunan KRT gunakan dana APBD DKI. Padahal Gubernur Ahok untuk membantu kekurangan modal Jakpro membangun LRT saja tak mampu. Indikator Gubernur Ahok tak mampu dan gagal urus bidang penanaman modal dapat membantu rakyat DKI menyatakan. mereka membutuhkan Gubernur baru sebagai pengganti Gubernur Ahok.