URUS BUSWAY SAJA PEMPROV DKI TAK MAMPU

I. PENGANTAR: Proyek Pembangunan Busway acapkali kebanggaan Pemprov DKI Jakarta. Proyek ini dibesar-besarkan sbg salah satu solusi strategis pecahkan masalah tahunan kemacetan Ibukota. Proyek ini telah operasional era Gubernur Fauzi Bowo. Pemprov DKI 2013-2017 termasuk dibawah Gubernur Ahok tinggal meningkatkan. Tapi, faktanya Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok tak mampu urus peningkatan proyek ini sesuai target capaian tiap tahun. Disamping tak mampu, proyek busway ini juga mengalami kondisi buruk: 1. Terkena kasus korupsi diduga melibatkan Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Ahok. Ratusan miliyar rupiah negara dirugikan. 2. Penghancuran 180 armada diklaim sudah tidak laik oleh Gubernur Ahok. Namun, para pengamat politik penghancuran armada itu utk menghilangkan bukti korupsi. 3. Pergantian direksi krn dinilai tak mampu. Padahal kebijakan ini hanya untuk tutupi ketidakmampuan (kambing hitam) Ahok urus proyek busway. II. TARGET CAPAIAN: Proyek busway dimulai 2004. Di era Fauzi Bowo 2012 telah terbangun 12 koridor. Di era Jokowi-Ahok direncanakan terbangun 3 koridor baru, sehingga ada 15 koridor. Pd Maret 2014 Gubernur Jokowi janji selesaikan pembangunan tiga koridor busway baru. Faktanya? Hingga kini belum terbangun. Ada memang koridor Mampang-cileduk masih dlm tahap konstruksi. Dari sisi pembangunan koridor, sekalipun cuma 3 koridor (XIII, XIV dan XV) ternyata hingga awal 2017 ini Gubernur Ahok tak mampu kerjakan secara nyata. Memang Koridor Ciledug- Mampang dlm konstruksi, tetapi masih jauh utk operasional. Bahkan, Cagub Anis Baswedan kritik proyek koridor itu "tidak terpadu" dgn proyek MRT. Pd tahun 2012 telah tersedia 669 unit bus. Mengacu pd Perda No. 2 Tahun 2012 ttg RPUMD DKI Jakarta, target capaian armada busway tiap tahun sbb: 276 unit (2013); 275 unit (2014); 200 unit (2015); 200 unit (2016); dan, 180 unit (2017). Akhir periode Pemprov DKI 2013-2017 sebanyak 1.289 unit. Pd tahun 2013, jumlah armada busway menjadi 794 unit, bertambah dari 669 unit pd 2012. Bertambah 125 unit, jauh Di bawah target dapatkan 276 unit. Data ini menunjukan kondisi kinerja Pemprov DKI sangat...sangat buruk. Target capaian armada tahun 2014 yakni 275 unit. Pd tahun 2014, tidak ada data resmi Pemprov DKI menyatakan ada penambahan armada baru. Padahal target bus baru 275 unit. Kondisi kinerja Pemprov di bawah Gubernur Ahok sangat..sangat buruk. Target capaian armada busway tahun 2015 yaitu 200 unit. Ada penambahan armada baru sebanyak 72 unit, terdiri 20 unit PT.TransJakarta; 35 unit Kirana; dan, 17 unit Perum PPD. Jika dijumlahkan, maka 886 unit. Masih jauh dari target capaian 200 unit, tergolong masih sangat...sangat buruk. Bagaimana tahun 2016? Tragis, awal tahun 2016, Gubernur Ahok menghancurkan 180 unit busway atas alasan tidak laik. Akibatnya, ketersediaan armada berkurang menjadi sekitar 706 unit. Kondisi kinerja pengadaan armada busway tergolong masih sangat..sangat buruk. Padahal tahun 2016 Pemprov DKI harus tambah 180 unit, bukannya menghancurkan. Berdasarkan data dari PT Transjakarta Indonesia, jumlah bus operasi pada tahun 2016 mencapai 1.022, naik dari tahun 2015 yang hanya mencapai 605. Data ini menunjukkan, kondisi kinerja urus pengadaan bus masih dibawah target capaian sekitar 1. 289 unit. Masih ada kesenjangan sekitar 260 unit atau lebih 20 %. Tergolong buruk. Bagaimana parameter waktu tunggu? Mengacu Perda No.2 Tahun 2012, target capaian sbb: 15 menit (2013); 10 menit (2014); 7 menit (2015); 5 menit (2016); dan, 3 menit (2017). Pd tahun 2013, rata2 waktu tunggu (headway) busway 15,8 menit. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2012, yakni rata2 mencapai 20 menit. Namun, angka ini tetap tunjukkan kegagalan. Pd tahun 2014, dilaporkan Pemprov DKI juga rata2 headway busway 18,25 menit. Angka ini meningkat sekitar 3 menit. Tapi, tetap angka ini menunjukkan kegagalan. Sementara itu, pd 2015 tidak terdapat data resmi Pemprov DKI, namun pengakuan fihak tertentu, rata2 mencapai 30 menit masa tunggu busway. Bahkan, angka ini menunjukkan semakin besar kegagalan. Pd Juni 2015, Ahok sesumbar targetkan Waktu Tunggu Penumpang Transjakarta hanya 10 Menit. Faktanya, selain di Koridor 1, hampir sebagian besar koridor memiliki waktu tunggu yang lama. Contohnya, saat menunggu di Halte Kota menuju Tanjung Priok. Waktu tunggu bus bisa sampai tiga puluh menit (Koridor 12, Pluit – Tanjung Priok ). Begitu juga sering terlihat penumpukkan penumpang di halte seberang Mal Artha Gading, terutama jam pulang kantor (Koridor 10). Waktu tunggu juga sekitar 30 menit. Angka ini juga menunjukkan kegagalan. Pd tahun 2016, masih jauh dari 10 menit. Belum ada perubahan berarti antara kondisi 2015 dan 2016. Rata2 waktu tunggu sekitar 30 menit, kecuali koridor 1. Seharusnya waktu tempuh sudah tinggal 5 menit. Pemprov DKI tak mampu raih target capaian waktu tunggu. Mengacu Perda No.2 Tahun 2012, jumlah penumpang busway tahun 2012 sebanyak 304 798 pnp/hari. Target capaian sbb: 400.000 (2013); 550.000 (2014); 730.000 (2015); 850.000 (2016); dan, 1.000.000 (2017). Faktanya? Pd 2016, dilaporkan bahwa jumlah rata-rata penumpang per harin hanya sekitar 340.000 penumpang. Masih sangat jauh dari target capaian penumpang busway tahun 2016, yakni 850.000 pnp/hari. Ini satu contoh kondisi kinerja Gubernur Ahok sangat...sangat buruk. Mampu mencapai hanya di bawah 50 % target. III. KASUS KORUPSI: Terkuak skandal bus TransJakarta, sejumlah unit ditemukan dalam kondisi bekas. Publik mencium sejumlah daftar panjang kegagalan Pemprov DKI Jakarta. Ratusan bus TransJakarta dibeli dari Cina. Sebuah keputusan mengejutkan, ternyata lebih memilih kendaraan produk Cina ketimbang merek memang sudah terbukti kualitas, seperti Volvo, Mercedez Benz, Daewoo, atau Hyundai. Bahkan armada berkualitas dan bermerek terkenal itu, harga bisa jauh lebih murah dari armada dari Cina. Penandatanganan proyek busway terjadi ditengah kritisnya publik atas kasus KKN. Gubernur Jokowi menyetujui sekaligus menandatangai proyek ini. Hanya dalam jangka waktu 2 pekan, 4 unit armada ditemukan mogok. Ke 4 armada teronggok begitu saja di ruas koridor busway. Ternyata, semua bus baru dibeli dari Cina. Kasus korupsi pengadaan armada busway ini merugikan negara ratusan miliar rupiah. Telah umum dimata publik DKI, kasus ini melibatkan Jokowi sbg Gubernur. Pemprov DKI gagal mengelola pengadaan armada busway tanpa KKN. IV. PENGHANCURAN 180 UNIT ARMADA: Gubernur Ahok tiba2 tanpa persetujuan DPRD menghancurkan 180 unit armada busway, diklaim sudah tak laik. Bagi Pengamat Politik Muslim Arbi, hal ini sebagai upaya menghilangkan Barang Bukti Kasus korupsi BusTransJakarta. Masih ada beberapa pengamat politik menilai penghancuran 180 armada ini senada dgn Muslim Arbi. V. PERGANTIAN DIREKSI: Gubernur Ahok juga mengganti Direktur Utama secara sepihak menilai tak mampu meningkatkan pelayanan busway. Setelah pergantian Direktur Utama, tokh juga tak ada peningkatan pelayanan berarti, termasuk penambahan armada baru. Kebijakan Ahok ini sangat mungkin hanya utk menutupi diri tak mampu urus proyek busway, lalu kambing hitamkan org lain. Dibangun kesan publik, kegagalan proyek busway bukan krn dirinya, tetapi krn Direktur Utama PT TransJakarta. V. KESIMPULAN: Para pembaca tulisan ini tentu bisa menarik kesimpulan lanjut dari kesimpulan awal: Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok urus busway saja ngak mampu. Apalagi urus bidang lain jauh lebih rumit seperti pekerjaan umum, perumahan rakyat, lingkungan hidup, banjir, kemacetan dan kawasan kumuh. Sudah layak DKI membutuhkan Gubernur baru. Gubernur lama urus busway saja ngak mampu.