KINERJA PEMPROV DKI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP: MASIH LEBIH RENDAH

I. PENGANTAR: Salah satu bidang urusan pemerintahan DKI Jakarta adalah lingkungan hidup. Pemprov DKI diamanatkan rakyat utk melaksanakan program2 bidang lingkungan hidup. Sebagaimana bidang2 lain seperti kebudayaan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dll. Pemprov DKI Periode 2013-2017 khususnya dibawah Gubernur Ahok tingkat pencapaian target tiap tahun masih lebih rendah. Kondisi kinerja tergolong lebih buruk, tak pernah mencapai target, apalagi melebihi target. Di fihak lain, terdapat proyek pembangunan lingkungan hidup mangkrak atau bermasalah. Juga belum ada kemajuan hingga kini, bahkan merosot dgn bukti tidak menerima penghargaan Adipura. Slogan "kerja..kerja...kerja nyata" didengung-dengungkan selama ini sungguh tak terbukti di bidang lingkungan hidup ini. Inilah data, fakta dan angka utk mematahkan slogan tsb. II. CAPAIAN TARGET: Pd tahun 2013 Pemprov DKI diamanatkan dan direncanakan utk mencapai target alokasi APBD di bidang lingkungan hidup sebesar Rp. 2.138.400.013.830, 00 (Rp. 2,1 triliun). Saat itu Pemprov DKI dibawah Gubernur Jokowi hanya mampu menyerap mencapai hanya Rp. 1.201.182.243.673,00 (Rp. 1, 2 triliun) atau 56,17 %. Data 56, 17 % ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI tahun 2013 di bidang lingkungan hidup tergolong "sangat buruk" karena kesenjangan antara apa seharusnya dan apa adanya sangat tinggi, sekitar 44 %. Pd tahun 2014 era Gubernur Ahok, rencana alokasi APBD sebanyak Rp. 3.673.474.019.855,00 (Rp. 3,7 triliun). Sedangkan total penyerapan hanya Rp. 1.116.449.794.870,00 (Rp. 1,1 triliun) atau 30,39 %. Data capaian Gubernur Ahok ini merosot drastis, terdapat kesenjangan sekitar 70 %. Kondisi kinerja Gubernur Ahok saat ini sangat...sangat buruk. Tentu saja data ini mematahkan, kampanye Ahok "kerja...kerja...kerja nyata". Pd tahun 2015, rencana alokasi APBD sebesar Rp.6.188.035.122.779,00 (Rp. 6,2 triliun). Total penyerapan mampu dicapai Gubernur Ahok hanya Rp. 3.850. 713.472.340,00 (Rp. 3,8 triliun) atau 62,23 %. Data tahun 2015 ini memang meningkat dibandingkan tahun 2014, namun masih tergolong " lebih buruk" karena kesenjangan penyerapan anggaran masih di atas 20 %. Rata2 kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran alokasi APBD bidang urusan lingkungan hidup yaitu sekitar 48 %, tergolong sangat...sangat buruk! Pemprov DKI tidak kerja nyata di bidang lingkungan hidup. III. PROYEK MANGKRAK DAN BERMASALAH: Persoalan sampah terbesar di DKI adalah banyaknya sampah dengan keterbatasan tempat pembuangan sampah (TPS). Oleh karena itu, perlu terobosan untuk membangun TPS yang mampu mengatasi persoalan tersebut dengan membangun TPS berbasis teknologi yang mampu merubah sampah menjadi hal bermanfaat. Di masa Gubernur Ahok, proyek pembangunan Intermediate Technology Facility (ITF) untuk pengolahan sampah mangkrak. Padahal tinggal melanjutkan tender era Fauzi Bowo tertunda karena transisi pemilihan Gubernur (2012). Capaian tersebut tentunya lebih rendah dari era Gubernur Fauzi mampu menyelesaikan proyek TPST Bantar Gebang dan mampu mengubah sampah menjadi listrik & diberikan penghargaan Anugerah Dharma Karya Energi dari Kementerian ESDM & membangun ITF Cakung Cilincing dengan teknologi mechanical biological treatment, mengubah sampah jadi kompos. Lebih tragis lagi, dgn anggaran APBD sekitar Rp. 70 triliun tambah 100 % dibanding era Gubernur Fauzi Bowo, Gubernur Ahok tak mampu membangun seperti TPST Hanyar Gebang. Hingga kini Pemprov DKI tidak punya sama sekali tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) seperti di Bantar Gebang. Aneh sekali !!! IV. TAK DAPAT ADIPURA Untuk menilai kinerja sektor kebersihan, pencemaran udara dan air di DKI, dapat digunakan capaian atau peraihan penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura menggunakan dua parameter penilaian: 1. Non fisik, dan 2. Pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara. Dalam konteks ini, kinerja Gubernur Ahok juga sangat buruk mengingat sepanjang 2014-2016 era Gubernur Ahok, Hanya 1 Kotamadya meraih penghargaan Adipura, yaitu Jakpus. Capaian ini lebih rendah rendah dari Gubernur Fauzi Bowo sebelumnya. Pd tahun 2012 saja Guvernur Fauzi berhasil mengantar 4 Kotamadya meraih penghargaan Adipura & 1 Kotamadya sertifikat Adipura serta meraih penghargaan Adipura terbanyak, termasuk penghargaan Pasar terbaik, Taman Kota terbaik, & status lingkungan hidup terbaik. VI.KESIMPULAN: Data, fakta dan angka diatas membuktikan kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok "masih lebih rendah". Dapat disimpulkan, kondisi kinerja merosot tanpa kerja nyata. Untuk ke depan, rakyat DKI membutuhkan Gubernur baru: pemimpin punya perhatian memecahkan masalah2 lingkungan hidup.