PEMPROV DKI JUGA GAGAL DI BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

I. PENGANTAR: Jelang memasuki masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017, Anis, Paslon pesaing Ahok telah berjanji, akan menyediakan perumahan kepada rakyat DKI tanpa DP (Down Payment) atau Uang Muka. Janji Anis ini diserang habis pendukung buta Ahok di medsos dgn manipulasi konsep dari tanpa DP menjadi DP 0 persen. Bagi Anis, tidak ada DP 0 persen. Yg ada tanpa DP. Hal ini tak melanggar regulasi. Polemik pun terjadi, para pendukung buta Ahok mengesankan janji Anis tidak rasional dan melanggar regulasi. Para pendukung Ahok rupanya bereaksi negatif. Bagi mereka, tentu saja janji Anis ini membuka mata publik bahwa selama ini Gubernur Ahok tidak punya program penyediaan rumah milik bagi rakyat DKI. Hal ini 100 % faktual !!! Pemprov DKI khususnya fi bawah Gubernur Ahok juga gagal urus bidang perumahan rakyat. Juga tidak pernah mencapai target tiap tahun. Tidak punya program penyediaan perumahan bagi rakyat DKI, termasuk Rusunami (Rumah Susun Milik). Bahkan, terdapat sejumlah proyek pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) mangkrak dan bermasalah. Juga terdapat beberapa proyek konstruksi mangkrak dan bermasalah di bawah Gubernur Ahok. II. GAGAL CAPAI TARGET TIAP TAHUN: Pd tahun 2013, era Gubernur Jokowi, rencana alokasi APBD urusan perumahan rakyat sebesar Rp. 1.051.963.319.914,00. Kemampuan menyerap anggaran tersebut hanya Rp. 714.743.778.832,00 atau 67, 94 %. Selisih target dan tercapai lebih 30 %. Data ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI tergolong "lebih buruk". Pd tahun 2014, era Gubernur Ahok, rencana alokasi APBD bidang perumahan rakyat sebanyak Rp.3.130.733.194.760, 00. Kondisi kinerja semakin buruk karena mampu menyerap sangat rendah yaitu Rp. 1.297.812.294.652,00 atau 41,45 %. Selisih target dan tercapai lebih lebar, mencapai hampir 60 %. Data ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI era Gubernur Ahok sangat...sangat buruk, tercapai dibawah 50 %. Pd tahun 2015, masih era Gubernur Ahok, rencana alokasi APBD bidang perumahan rakyat sebesar Rp.3.347.554.408.362, 00. Total penyerapan meningkat Rp.,1.991.869.723.424,00 atau 59,50 %. Meski meningkat ketimbang kondisi sebelumnya, data ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI tahun 2015 bidang perumahan rakyat tergolong "lebih buruk". Penyerapan anggaran alokasi APBD masih jauh dari capaian 100 %. Namun, capaian 2015 lebih besar ketimbang capaian tahun 2014 (41,45 %). Rata2 penyerapan anggaran bidang perumahan rakyat sekitar 57 %, tergolong sangat buruk. III. PROYEK PERUMAHAN RAKYAT MANGKRAK & BERMASALAH: Sebagai infomasi penting, baik Gubernur Jokowi maupun Ahok sesungguhnya tidak menyediakan perumahan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) karena tidak pernah membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), kecuali Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Sementara Gubernur Fauzi Bowo membangun Rusunami untuk MBR. Sebagai bukti Gubernur Ahok tak mampu dan gagal urus perumahan rakyat, data dan fakta berikut ini dapat bercerita tentunya. Kasus2 ini hanya beberapa. Berdasarkan sumber website: pendapat.id, beberapa kasus dimaksud sbb: 1. Proyek Kampung Deret sbg penataan pemukiman kumuh ini merupakan proyek dijanjikan dalam Pilkada 2012. Pada masa Jokowi, proyek ini sempat dijalankan tetapi pada masa Ahok proyek mangkrak. 2. Proyek Kampung Susun merupakan proyek dijanjikan dalam kampanye Pilkada 2012. Proyek ini tidak pernah direalisasikan meskipun gagasan rancangan telah didiskusikan & diusulkan. 3. Rusunawa di DKI dapat dibangun selain dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dengan sumber anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat atau lainnya. Dalam kaitan ini, proyek pembangunan Rusunawa di DKI terkait sumber dana bagi hasil dari Pemerintah (pusat) senilai 2 Triliun sebanyak 3.000 unit batal yang tersebar di 22 lokasi. Hal ini diindikasikan terkait dengan terlalu lamanya Pemprov DKI menyimpan uang di Bank sehingga akhirnya dana tersebut dikurangi. Diantara 22 proyek Rusunawa mungkin redundant dengan proyek disebutkan setelah ini. 4. Proyek Rusunawa Cengkareng Barat, Jakarta Barat Proyek pembangunan rusunawa ini Mangkrak. Terdapat korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan rusun tersebut . Menurut keterangan Sekda, Ahok memberikan disposisi pembelian lahan Cengkareng Barat langsung kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta . Pada APBD-P 2016, proyek tersebut akhirnya dicoret. 5. Proyek Rusunawa Semper Barat mangkrak. Proyek ini dihentikan Ahok sebelum kemajuan mencapai 50%. 6. Proyek Rusunawa Jatinegara Kaum Proyek pembangunan rusunawa jatinegara kaum mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok sebelum mencapai 50%. 7. Proyek Rusunawa Pinus Elok mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok sebelum mencapai 50%. 8. Proyek Rusunawa Cakung Barat mangkrak Proyek ini dihentikan oleh Ahok sebelum mencapai 50%. 9. Proyek Rusunawa Jalan Bekasi KM mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok juga sebelum mencapai 50%. 10. Proyek Rusunawa Marunda mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok juga sebelum mencapai 50% . 11. Proyek Rusunawa Rawa Bebek mangkrak. Proyek ini dihentikan oleh Ahok baru mencapai 67% . 12. Proyek Revitalisasi Rusun Penjaringan mangkal. 13.Proyek pembangunan rusunawa di lahan sekitar Waduk Pluit dan Muara Baru, Jakarta Utara mangkrak. Pada APBD-P 2016, proyek termasuk proyek akhirnya dicoret. 14. Proyek Rusunawa di Kelurahan Pondok Pinang, Jaksel mangkrak. Pada APBD-P 2016, proyek akhirnya dicoret . 15. Proyek Rusunawa di lahan eks kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur mangkrak. Pada APBD-P 2016, proyek akhirnya dicoret. IV. PROYEK KONSTRUKSI LAIN: Proyek konstruksi atau bangunan lain juga mangkrak dan bermasalah sbb: 1. Proyek mall khusus untuk PKL, merupakan janji pilkada 2012. Janji kampanye ini tidak pernah terealisasi. Pd tahun 2013, sempat akan dibangun tapi terbentur pembebasan lahan. Tidak pernah lagi terwujud pada tahun-tahun berikutnya. 2. Proyek rehabilitasi sekolah Tahun 2016, proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak. Tahun 2013-2015, proyek ini diduga dikorupsi & saat ini masih dalam proses penyelidikan. 3. Proyek monorail mangkrak, resmi dihentikan Ahok. Pada masa Foke, proyek ini juga dihentikan karena investor tidak dapat menambah modal sedangkan pemda DKI tidak memiliki anggaran untuk memberikan tambahan investasi. V. KESIMPULAN: Data, fakta dan angka di atas bisa jadi rasionalisasi Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok tidak pro rakyat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, rasional dan logis faktual rakyat DKI butuh Gubernur baru: Gubernur pro rakyat dgn program penyediaan perumahan sebagai kebutuhan dasar manusia (HAM).Slogan selama ini "Ahok bekerja untuk rakyat", ah..ah..hanya fiksi.