KEGAGALAN PEMPROV DKI DI BIDANG PEKERJAAN UMUM

I. PENGANTAR: Dlm suasana Pilkada DKI 2017 kita bisa temukan slogan: "kerja...kerja...kerja nyata". Slogan ini ditujukan dan dikesankan oleh pendukung buta Ahok utk mencitrakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seakan selama ini dlm urus pemerintahan, Ahok telah "berkerja nyata". Dilain pihak, mereka klaim, Paslon pesaing Ahok dlm Pilkada belum bisa buktikan "kerja nyata" ! Konsep kerja lazim dikaitkan dgn hasil berupa fisik terutama infrastruktur atau konstruksi. Dlm urusan pemerintahan, lebih dominan bidang pekerjaan umum. Tulisan ini mematahkan slogan: kerja...kerja...kerja nyata Ahok. Dalam realitas obyektif, Gubernur Ahok tidak bekerja, tidak ada bukti nyata telah kerja nyata, bahkan gagal. Indikatornya, bidang pekerjaan umum, mencakup al. jalan/ jembatan dan tata air. Tulisan ini juga bermaksud memberi pengatahuan dan pemahaman “alternatif” tentang prestasi dan kinerja Gubernur Ahok dalam urusan pemerintahan, terutama urusan pekerjaan umum. Prestasi dan kinerja dimaksud dinilai kritis berdasarkan realisasi atau penyerapan anggaran tertuang di dalam APBD. Di samping itu juga akan ditunjukkan sejumlah proyek pembangunan mangkrak dan bermasalah. II. TARGET TIAP TAHUN BIDANG PEKERJAAN UMUN: Pd tahun 2013 awal Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Ahok berkuasa, rencana alokasi APBD bidang pekerjaan umum sebesar Rp. 5.862.468.331.741,00. Sementara, total penyerapan hanya mampu mencapai Rp. 4.535.320.926.028,00 atau 77,36 %. Data ini menunjukkan, Pemprov DKI 2013 tergolong "lebih buruk" dan gagal mencapai target 100 % bidang pekerjaan umum. Pd tahun 2014 saat Ahok menjabat Gubernur ganti kan Jokowi krn jadi Presiden RI, rencana alokasi APBD sebesar Rp.11.849.040.947.599,00. Total penyerapan sangat merosot hanya Rp.4.661.715.486.301,00 atau 39 %. Data ini menunjukkan, Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok semakin buruk tergolong sangat..sangat buruk dan gagal berat mencapai target 100 %. Selisihnya lebih 60 %. Bisakah angka ini menjadi dasar slogan "kerja nyata" Ahok? Tentu tidaklah ! Selanjutnya, pd tahun 2015, rencana alokasi APBD bidang pekerjaan umum sebesar Rp. 9.697.960.178.858,00. Ternyata total penyerapan tetap sangat rendah, yakni Rp.5.346.638.598.165,,00 atau hanya 55,13 %. Data ini menunjukkan, Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok sangat buruk dan juga gagal berat urus bidang pekerjaan umum. Selisihnya dari target capaian lebih 40 %. Selama tiga tahun, rata2 penyerapan anggaran bidang pekerjaan umum hanya sekitar 57 % atau sangat buruk alias gagal berat. No work, only "omdo". III. PROYEK KONSTRUKSI MANGKRAK, TERHENTI DAN DICORET: Kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok dapat ditunjukkan data dan fakta ttg proyek pembangunan mangkrak, terhenti dan dicoret dari APBD. Data dan fakta diperoleh dari sumber website: pendapat.id. Disebutkan ada sekitar 45 proyek pembangunan mangkrak dan bermasalah. Proyek pembangunan dimaksud termasuk bidang pekerjaan umum. Berikut ini akan disajikan khusus beberapa proyek pekerjaan umum (jalan/ jembatan dan tata air), tidak termasuk proyek perumahan rakyat. Ini hanya beberapa kasus. 1. Proyek penambahan koridor baru Busway agar menjadi 15 koridor tidak terealisasi. Jokowi hanya mampu menambah 1 koridor baru yaitu koridor 12. Ahok belum menambah 1 koridor pun. 2. Proyek Waduk Marunda Proyek waduk marunda mangkrak. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Bahkan warga menyebut tidak hanya mangkrak, proyek ini dapat disebut berhenti total . Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek pembebasan lahan akhirnya dicoret. 3. Proyek Waduk Brigif Proyek Waduk Brigif mangkrak. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Pada APBD-P 2016, proyek ini akhirnya dicoret. 4. Proyek Waduk Jagakarsa mangkrak. Proyek ini terkendala alat berat dimiliki. 5. Proyek waduk di Pondok Ranggon mangkrak. Padahal proyek ini sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Pada APBD-P 2016, pembebasan lahannya akhirnya dicoret. 6. Proyek Waduk di Kampung Rambutan, Jakarta Timur mangkrak. Padahal proyek sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Hingga September 2016, proyek belum mencapai 50%. Lalu, berhenti lagi karena terkendala alat berat. Pada APBD-P 2016, pembebasan lahannya dicoret. 7. Proyek Waduk Rawa Kendal mangkrak. Padahal, proyek ini sudah ada sejak Jokowi dan ditargetkan selesai 2014. 8.Proyek SWRO Proyek pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di delapan Pulau Pemukiman Kepulauan Seribu mangkrak . Hal ini karena Pihak kontraktor mengaku tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena masalah finansial Kondisi ini tentu menunjukkan buruknya tata kelola pengadaan. 9. Dll. IV. KESIMPUlAN: Data, fakta dan angka di atas tentu dapat membuat pembaca semakin kritis dan terhindar dari pencitraan palsu seakan Gubernur Ahok telah kerja nyata dan berprestasi urus pemerintahan DKI. Slogan "kerja nyata" sesungguhnya hanya fiksi dan tipu-tipu, tak ada dalam realitas obyektif.Justru, realitas obyektif bidang pekerjaan umum menunjukkan Gubernur Ahok tanpa kerja nyata! Tidaklah berlebihan jika rakyat DKI membutuhkan Gubernur baru; Gubernur mampu bekerja nyata.