KINERJA AHOK DIMATA KEMENDAGRI: KULONPROGO LEBIH UNGGUL

Kinerja Ahok dimata Kemendagri antara lain: Pertama, Penyerapan Anggaran Terendah Selanjutnya Kemendagri juga menilai kinerja Ahok dari sisi penyerapan anggaran DKI. Hal ini dapat dijadikan indikator rendahnya kinerja Ahok. Kemendagri mengevaluasi penggunaan anggaran daerah pada Semester I 2015. Hasilnya, DKI menjadi salah satu Provinsi dengan penyerapan anggaran terendah. Persentase serapan anggaran baru 22,86 persen dari total Rp. 69,2 triliun. Badan keuangan dan Aset Daerah DKI mencatat terdapat tiga Dinas yang serapan anggarannya rendah. Ketiganya adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran yang baru menyerap 2,08 persen dari total anggaran Rp. 900 miliar; Dinas Perumahan dan Gedung yang baru menyerap 3,25 persen anggaran dari total Rp. 2,1 triliun; serta Dinas Tata Air yang baru membelanjakan 3,49 persen dari Rp. 5,16 triliun. Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, penyerapan anggaran terendah di Indonesia terjadi di DKI. "DKI Jakarta yang terparah", tandas Mendagri. Sementara Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengungkapkan serapan anggaran pemerintah DKI justru terbesar hanya ada di belanja pegawai. "Seharusnya belanja jasa dan modal lebih besar dibandingkan pegawai", tegasnya (Harian TEMPO, 18 Agustus 2015). Kedua, Jakarta Kalah Jauh dari Kabupaten Kulonprogo Penilaian Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemda berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Penilaian tersebut didasarkan pada laporan kerja formal dan bukan didasarkan popularitas semata. Karenanya, kepala daerah yang populer tidak menjamin laporan penyelenggaraan pemerintah daerahnya bagus. Ada 12 Pemerintah Daerah yang memperoleh penghargaan pemerintahan terbaik, dari Pemerintah Pusat dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 yang jatuh pada hari ini, Senin 25 April 2016. Ke 12 pemerintah daerah tersebut antara lain, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemkab Pasaman, Pemkot Semarang, dan Pemkot Probolinggo. Keempat Daerah meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, yakni penghargaan tertinggi kepada Pemerintah Daerah selama tiga tahun berturut-turut berstatus kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, untuk kategori Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha diberikan kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati Tulung Agung, Bupati Nganjuk, Bupati Kudus, Bupati Bintan, Wali Kota Probolinggo, Wali Kota Malang dan Mojokerto. Di mana posisi DKI Jakarta? Tidak termasuk di dalam satu kategoripun. Pemprov Jakarta di bawah Ahok kalah dari Pemkab Kulon Progo. Di Kulon Progo rumah reot warga miskin ditata diperbaiki dengan semangat gotong royong. Di Jakarta rumah warga miskin digusur dengan semangat pro Konglomerat atau Pengembang. Soal ini Mendagri Tjahjo Kumolo berujar, ada satu progam unggulan tidak dimiliki daerah lain, yakni program pemugaran rumah dengan sistem gotong royong. Bahkan, pemugaran itu, tanpa menggunakan dana ABPD. “Semangatnya gotong royong, Bupati menggerakkan masyarakat. Mengorganisir masyarakat, untuk gotong royong, demi membantu sesama dan demi kemaslahatan umat,” ujar Tjahjo (25 April 2016). “Itu kenapa Kulon Progo unggul dibanding daerah lain. Kulon Progo ini semua ada inovasinya. Membangun rumah yang sudah kumuh, rusak untuk masyarakat,” kata dia. Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS, Network for South East Asian Studies)