KINERJA AHOK DIMATA BURUH: PONTEN MERAH DAN BAPAK UPAH MURAH

Kemerosotan dan bobroknya kinerja Gubernur Ahok selama beberapa tahun memimpin DKI Jakarta terus menjadi sorotan. Ahok juga mendapatkan “ponten merah” dari kalangan buruh. Kepemimpinan Ahok dirasa masih banyak borok dan cenderung kurang menyejahterakan warga Jakarta (RMOL, 8 Mei 2016). Menurut Wakil Ketua PC FSPMI DKI Jakarta, Hilman Firmansyah, berbagai sektor juga mengalami penurunan. Sebagai misal bidang ekonomi: 1. Pertumbuhan turun sekitar 0, 16 persen, sementara inflasi meningkat sekitar 0,95 persen. 2. Gini rasio juga meningkat hingga 7,20 persen. 3. Jumlah penduduk miskin meningkat hingga 3, 72 persen sejak dipimpin Ahok. 4. "Akuntabilitas Kinerja Provinsi: 58,57 (hanya urutan 18 dari 34 Provinsi). 5. ‎Realisasi Pendapatan Daerah: hanya 66,8% (urutan buncit dari semua provinsi).‎ 6. Penyerapan Anggaran: hanya 59,32 % (terburuk se Indonesia). 7. ‎Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): hanya 0,31 (nomor 1 dari bawah dari 34 provinsi se Indonesia). Banyak kasus korupsi terjadi, setidaknya ada 5 kasus korupsi besar menjadi polemik dan bikin resah masyarakat. Pertama, kasus korupsi Pengadaan Bus Trans Jakarta. Kedua, kasus korupsi ‎Pengadaan UPS‎. Ketiga, kasus korupsi Pembelian Tanah Sumber Waras. Keempat, kasus korupsi ‎Tukar Guling Lahan Taman BMW. Kelima, kasus korupsi Reklamasi Pulau‎. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjuluki Gubernur DKI Jakarta Ahok sebagai "Bapak Upah Murah" (Kompas.com, 29 September 2016). Hal itu berkaitan dengan penilaiannya soal upah minimum provinsi (UMP) di DKI, kalah dari Bekasi dan Karawang. Said menyerukan ke masyarakat Jakarta khususnya buruh Jakarta, jangan pilih Gubernur “Bapak Upah Murah”. Selama kepemimpinan Gubernur DKI sekarang ini, Ahok, upah DKI selalu di bawah Bekasi dan Kerawang. Tidak masuk akal ! UMP di DKI sebesar Rp 3.100.000. Jumlah ini rendah dibanding UMP Bekasi Rp 3.200.000. Said menuding, Ahok memberlakukan barter kebijakan dengan CSR perusahaan. "Ini karena Ahok membarter antara CSR dan kebijakan. Kebijakan upah murah adalah barter CSR," ujar Said. Buruh menuntut kenaikan upah seluruh Indonesia Rp 650.000. Said menegaskan, hasil survei KSPI dan Aspek Indonesia menunjukkan kebutuhan hidup layak (KHL) di DKI dengan inflasi 2017 adalah Rp 3.750.000. "Sekarang masih Rp 3,1 juta, berarti naiknya sekitar Rp 600.000-Rp 700.000," ujar Said. Namun, Said pesimistis Ahok mau mendengarkan tuntutan buruh soal kenaikan upah ini. "Pak Ahok mana mau dengar, orang merasa selalu pinter sendiri, maka jangan dipilih. Sangat susah untuk meminta Pak Ahok mengabulkan buruh, tiga kali kita minta malah dia marah-marah," ujar Said. Padahal, bagi Said, Ahok pernah menjanjikan upah buruh di DKI Rp 7.000.000, sama seperti gaji sopir transjakarta. "Namun, hari ini Rp 3,1 juta, kalah sama Bekasi dan Karawang. Oleh karena itu, kami meminta jangan pilih Ahok," tutupnya. Di lain fihak, Buruh kembali bergerak untuk menyampaikan pesan dan menyuarakan tuntutan. Pada 15-16 Agustus 2016, sebanyak 200 buruh dan masyarakat Jakarta melakukan “long march” berjalan kaki dari lima penjuru kota untuk membagikan petisi kepada masyarakat. Buruh menilai ada “10 kegagalan” Ahok memimpin Jakarta (Beritasatu.com, 15 Agustus 2016). Karena itu, bagi buruh, Ahok tidak layak memimpin kembali DKI Jakarta. Di dalam petisi buruh ini ditegaskan, Jakarta harus memiliki Gubernur baru. 10 kegagalan Ahok dimaksud: Pertama, meski DKI Jakarta memiliki anggaran cukup besar, yakni Rp. 67,1 triliun, tetapi Ahok gagal memanfaatkan anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta. Kedua, Angka gini rasio (kesenjangan ekonomi) meningkat menjadi 0,46 sehingga jauh di atas gini ratio sebelumnya, hanya 0,41. Orang kaya di DKI Jakarta semakin kaya, sementara orang miskin semakin miskin. Ketiga, angka kemiskinan di DKI bertambah menjadi 15.630 orang. Keempat, kenaikan harga sembako tidak terkendali. Kelima, kenaikan harga sembako ini diikuti dengan semakin langka dan mahalnya air bersih. Keenam, Ahok gagal menyiapkan perumahan murah bagi warga DKI sehingga tingkat kepemilikan rumah di DKI hanya sekitar 50 persen. Ini jauh di bawah angka nasional sebesar 80 persen. Ketujuh, Ahok gagal menyiapkan sistem transportasi kota dan mengatasi kemacetan sehingga banyak masyarakat akhirnya memilih menggunakan kendaraan pribadi dan justru memperparah kemacetan. Kedelapan, Upah Minimum DKI Jakarat sebesar 3,1 juta lebih rendah dari upah minimum di Bekasi dan Karawang. Apalagi jika dibandingkan dengan Manila, Bangkok, Kuala Lumpur dan Singapura. Kesembilan, Ahok kerap melakukan penggusuran secara semena-mena seperti terjadi di Pasar Ikan, Kampung Pulo, dsb. Kesepuluh, Ahok diduga telah melakukan reklamasi atas dorongan pengembang merugikan nelayan dan merusak ekosistem. Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS, Network for South East Asian Studies)