PEMPROV DKI GAGAL ATASI MASALAH KEMISKINAN

I. PENGANTAR: Satu bidang urusan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok gagal atasi, yakni masalah penurunan tingkat kemiskinan atau pengentasan kemiskinan. Sebagai Gubernur, Ahok seharusnya bekerja untuk atasi masalah ini. Namun, dalam realitas obyektif, jumlah rakyat miskin di DKI juga tidak berkurang. Dapat dinilai, Pemprov DKI tak bekerja utk atasi masalah ini. Inilah data, fakta dan angka menunjukkan masalah kemiskinan ini tidak teratasi sejak tahun 2013 hingga akhir tahun 2016. Sesungguhnya ke depan Rakyat DKI butuh Gubernur baru utk atasi masalah ini. II. RAKYAT MISKIN ERA GUBERNUR FAUZI B0W0: Fauzi Bowo adalah Gubernur DKI tahunv2007-2012 (sebelum era Gubernur Jokowi dan Gubernur Ahok 2013-2017). Studi perbandingan dapat digunakan kondisi kinerja era Fauzi Bowo sebagai standar kriteria penilaian kondisi kinerja Gubernur Ahok. Kondisi kinerja era Fauzi dlm hal masalah kemiskinan rakyat DKI sbb: 1. Angka rakyat miskin DKI tahun 2007 adalah 4,48 persen. Selama kurun 3 tahun (2007-2010), Foke (Fauzi Bowo) mampu menurunkan jumlah rakyat miskin sebesar 0,44 % atau 0,15 % per tahun. 2. Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta September 2012 sebesar 366,77 ribu orang (3,70 persen). 3. Sejak awal era Foke, pendapatan orang Jakarta per kapita 6.400 USD, pada 2012 sudah mencapai 10.000 USD bahkan lebih. Meski masih ada warga miskin, tetapi terus menurun. Terhitung jumlah rakyat miskin di DKI “lebih rendah” ketimbang Provinsi di seluruh Indonesia. 4. September 2012, Garis Kemiskinan, yakni Rp 392.571 per kapita, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan 0,557 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,151. 5. Era Foke untuk memecahkan masalah rakyat miskin ini, menyediakan dana bergulir untuk usaha usaha mikro, dana kegiatan fisik dan dana kegiatan sosial di tiap Kelurahan dan RW. 6. Hasil survey sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2007-2010, presentase rakyat miskin DKI menurun. Pada 2007 jumlah rakyat miskin mencapai 405.700 jiwa (4,48 persen), dan 2010 menurun dan 2011 mencapai 355.200 jiwa (3,48 persen). III. RAKYAT MISKIN ERA GUBERNUR AHOK: 1. DPRD DKI Jakarta memberikan raport merah kepada Ahok. Salah satunya, kenaikan angka kemiskinan dari 371 ribu pada tahun 2013 meningkat menjadi 412 ribu pada tahun 2014. 2. Sumber resmi lain tunjukkan, jika jumlah rakyat miskin DKI tahun 2012 sebanyak 363.200 orang, tahun 2015 menjadi 398,920 orang atau meningkat 9,83 persen. 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat tajam antara 2014 ke 2015 dari 0,39 ke 0,52. 4. Sumber resmi lain juga tunjukkan, Jumlah rakyat miskin Maret 2014 sebesar 393,98 ribu orang, dibanding Maret 2015 (398,92 ribu orang), meningkat 4,94 ribu. 5. Garis kemiskinan (GK) Maret 2015 sebesar Rp. 487.388 per kapita, lebih tinggi dari garis Kemiskinan September 2014 sebesar Rp. 459,560 per kapita per bulan. 6. Paling parah adalah Indeks Keparahan Kemiskinan DKI meningkat dari 0,7 (2014) menjadi 0,10 (2015). Sumber lain sajikan, Indeks Keparahan kemiskinan naik sebesar 0,035 poin, yaitu dari 0,069 pada Maret 2014 menjadi 0,104 pada September 2015. 7. Jika dibandingkan dengan Maret 2014 Indeks Kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan kemiskinan DKI mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik sebesar 0,130 poin dari 0,387 pada Maret 2014 menjadi 0,517 pada Maret 2015. 8. Selama September 2012 – Maret 2013 – September 2013, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,60 persen dari Maret s/d September 2013 (dari Rp 407.437 per kapita per bulan menjadi Rp 434.322 per kapita per bulan) dan naik sebesar 10,64 persen dari September 2012 s/d September 2013 (dari Rp 392.571 per kapita per bulan menjadi Rp 434.322 per kapita per bulan). 9. Selama September 2013 - Maret 2014, Garis Kemiskinan naik 3,10 persen, yaitu dari Rp 434.322,- per kapita per bulan (September 2013) menjadi Rp 447.797,- per kapita per bulan (Maret 2014). Garis Kemiskinan Maret 2014 juga lebih tinggi jika dibandingkan Maret 2013 dengan Garis Kemiskinan sebesar Rp. 407.437,- 10. Selama Maret 2014–September 2014-Maret 2015, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,06 persen dari September 2014 s/d Maret 2015 (dari Rp 459.560 per kapita per bulan menjadi Rp 487.388 per kapita per bulan), dan naik sebesar 8,84 persen dari Maret 2014 s/d Maret 2015 (dari Rp 447.797 per kapita per bulan menjadi Rp 487.388 per kapita per bulan). 11. Maret 2014, jumlah rakyat miskin (rakyat dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di DKI mencapai 393,98 ribu orang (3,92 persen), meningkat sebesar 22,3 ribu orang (0,20 poin) dibandingkan dengan rakyat miskin (September 2013) sebesar 371,70 ribu orang (3,72 persen). Jika dibandingkan dengan Maret 2013, rakyat miskin meningkat sebesar 41,02 ribu orang (0,37 poin). IV. PEMPROV DKI DIBAWAH GUBERNUR AHOK TAK MAMPU DAN GAGAL URUS RAKYAT MISKIN: Guvernur Ahok gagal urus rakyat miskin DKI. Padahal Pemprov DKI diuntungkan dalam semua hal, peredaran uang tinggi, APBN banyak, APBD tinggi bahkan Rp. 67,1 triliun (dua kali lipat era Foke). Ahok harusnya bisa menyelesaikan permasalahan rakyat miskin DKI. Ini baru argumentasi data, fakta dan angka, belum lagi argumentasi pemaknaan atau perasaan manusiawi menjadi rakyat miskin. Bahkan, di Jakarta masih ada gizi buruk. V. KESIMPULAN:  Data, fakta dan angka di atas membuktikan Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok tak mampu dan gagal atasi masalah penurunan tingkat kemiskinan dan penghentasan kemiskinan. Gubernur Ahok tiada kerja nyata utk atasi masalah kemiskinan ini. Khusus bagi rakyat miskin DKI, tentu saja tak lagi berharap Gubernur lama busa bantu rubah kualitas kehidupan mereka lebih baik. Diperlukan alternatif Gubernur baru. NSEAS/MEH, Edisi 25 Februari 2017.