Kejahatan Sistematis di balik Bank Century

Kejahatan Sistematis di balik Bank Century

Pengantar Redaksi: Ketua Nasional Forum GEMA 77/78, Indro Tjahyono, telah mengeluarkan Pers Realease tentang Bank Century. Pers Release ini dikeluarkan bagi Forum GEMA 77/78 terkait semakin mendesaknya waktu bagi Pansus DPR-RI dalam menyelesaikan kasus Skandal Bank Century. Melalui press release dengan judul "Kejahatan Sistematis di Balik Bank Century" ini, Forum GEMA 77/78 ikut berpartisipasi dengan memberikan support. (Jakarta, 21 Desember 2009).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah adanya pengungkapan oleh BPK dan PPATK tentang skandal Bank Century, semakin terbukti adanya kejahatan sistematis di belakang skandal tersebut. Kejahatan sistematis ini merupakan pengaturan yang terintegrasi untuk memanipulasi fungsi lembaga-lembaga strategis (Presiden, Pemerintah, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Bank Indonesia, LPS, dan seterusnya). Operasionalisasi kejahatan sistematis ini menimbulkan tanda-tanya, inikah operasi atau revolusi senyap yang disebut-sebut oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan kunci kemenangan Partai Demokrat dalam PEMILU 2009 dan PILPRES 2009. Operasi ini diperkirakan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
1.Mencari uang dari bank yang bobrok untuk dijadikan lokasi dalam memanipulasi kebijakan bail-out, sehingga sejumlah dana bisa dirampok melalui kebijakan ini. Setelah gagal dengan Bank Indover, Bank Century kemudian dijadikan targetnya.
2.Menggunakan Polri dan Kejaksaan Agung serta menunjuk pejabat tertinggi di kedua lembaga ini untuk mengamankan segala sesuatunya, jika manipulasi tersebut pada akhirnya terbongkar.
3.Melakukan pembubaran atau sekurang-kurangnya pelemahan KPK sebagai lembaga yang potensial dapat mengendus kejahatan sistematis tersebut, karena KPK memiliki fasilitas penyadapan tercanggih seharga 28 miliar. Selain itu KPK beserta aparatnya terlalu independen dan sulit dikontrol oleh pihak eksekutif.
4.Membangun koalisi partai politik pendukung pemerintah yang berbasiskan pada pembagian dana yang direncanakan diambil dari hasil kejahatan sistematis tersebut (7 trilyun rupiah). Koalisi ini mengharapkan baik sebagai individu maupun anggota DPR mereka dapat mengamankan operasi ini (lewat Pansus DPR).
5.Menunjuk maestro pendanaan operasi senyap ini, dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia Boediono, sebagai Wakil Presiden. Dengan mensubordinasikan Wakil Presiden di bawahnya, maka semua manipulasi yang terjadi dapat diselimuti oleh Presiden secara langsung.
6.Mengatur kembali kewenangan penyadapan oleh KPK, karena kewenangan penyadapan ini berpotensi untuk digunakan secara ”liar” jika KPK tidak berhasil dilemahkan atau dibubarkan. Penyadapan bisa dilakukan justru pada epilog dari kejahatan sistematis ini. Ingat apa yang sedang dilakukan Menkominfo saat ini.
7.Menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai instrumen untuk mengamankan kejahatan di sektor perbankan termasuk melindungi dari tuntutan hukum bagi para operatornya. Kedua adalah Perppu untuk menghadapi KPK, jika kriminalisasi KPK mengalami kejanggalan.
8.Menugaskan Kejaksaan Agung untuk mentargetkan dan mendaftarkan para Kepala Daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi atau kriminal. Mereka akan dikeluarkan ijin penyelidikan dan penyidikannya jika tidak memenangkan partai politik tertentu pada PEMILU 2009 di daerahnya. Dari lebih 500 pengajuan ijin pemeriksaan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Agung, yang dikabulkan Presiden hanya 100 ijin.
9.Menggunakan BLT sebagai satu bentuk ”money politics” yang legal dan formal untuk melakukan pemenangan pemilu secara terstruktur.
10.Melakukan pemenangan dalam PEMILU 2009 dalam berbagai bentuk manipulasi seperti pada DPT, IT, PPK, sistem pencoblosan (tanda gambar dan nama), dan KPU.
Perkiraan keterkaitan skandal Bank Century dengan revolusi senyap (quite revolution) sudah selayaknya dibongkar, mengingat hal ini sudah dipersiapkan sejak 2005. Pembongkaran ini diharapkan dapat meretas secara permanen keterkaitan korupsi dengan politik publik dalam berbagai bentuk termasuk penggelapan pajak. Kampanye anti-korupsi ini perlu diperingati untuk menutup Akhir Tahun 2009 ini.