KINERJA JOKOWI URUS INFRASTRUKTUR PERKRETAAPIAN

Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
 (Tim Studi NSEAS)


Pembangunan infrastruktur  perkeretaapian  seperti Stasiun Kereta Api (KA), jalur rel KA, dll termasuk  urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan Presiden RI Jokowi.  Adanya Dirjen perkeretaapian di Kemenhub sebagai bukti betapa perkeretaapian itu urusan pemerintahan.
Apakah kinerja Jokowi baik dan berhasil urus infrastruktur perkeretaapian ? Data, fakta dan angka berikut ini akan membantu menjawab pertanyaan tsb.

Pd saat kampanye lisan  Pilpres, Jokowi tidak begitu menonjolkan janji pembangunan perkeretaapian.

Mulai menonjol saat kampanye tertulis,  Nawa Cita, Jokowi berjanji:
1. Pembangunan monorail atau underground menghubungkan Bandara dgn pusat kota, pelabuhan dgn   pusat kota, lingkar dalam kota dgn lingkar luar kota.
2. Pembangunan Rel KA baru utk menghubungkan antar kota.
3.Pembangunan Rel KA (Rel ganda) antar kota di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Setelah Jokowi jadi Presiden, Kemenhub menggelontorkan anggaran sekitar Rp. 234 triliun hingga 2019 utk sarana dan prasarana transportasi massal berbasis rel di luar Jawa.

Berikut ini janji dan rencana Jokowi bangun infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa. Sangat mengagumkan !

Rencana pembangunan. KA antar Kota/Trans Sumatera, yakni: jalur KA baru Bireun-Lhokseumawe-Langsa-Besitang; Rantau Prapat
Duri-Dumai; Duri-Pekanbaru; Pekanbaru-Muaro; Pekanbaru-Jambi-Palembang; Simpang-Tanjung Api2; Jalur ganda Prabumulih-Kertapati; Rajosari/Km3-Bakauni; Jalur ganda Baturaja- Martapura; Jalur ganda Muara Enim-Lahat; Jalur ganda Cempaka,-Tanjung Karang;Jalur ganda Sukamenanti-Tarahan Reaktivasi jalur KA Binjai-Besitang; Padang Panjang-Bukit Tinggi-Payakumbuh; Pariaman-Laras-Sungai Limau; Muaro Kalaban-Muaro.

Pembangunan KA perkotaan di Sumatera mencakup: Jalur ganda KA Medan-Araskabu-Kuala Namu; Padang-Bim dan Padang-Pariaman; Batam Centre-Handara -Hang Nadim;  Palembang Monorail.

Pembangunan KA akses Bandara: Peningkatan Kuala Namu, Medan; Minangkabau, Padang; Hang Nadim, Batam; Sultan Mahmud Badaruddin II.

Pembangunan KA akses Pelabuhan: Lhokseumawe, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Tanjung Api2, Panjang, Bakauhuni.

Selanjutnya Koridor Pulau Kalimantan mencakup al. pembangunan KA khusus batubara/akses pelabuhan Skema KPS: Muara Wahau-Muara Bungalon; Murung Raya-Kutai Barat-Paser-Panajam Paser Utara-Balikpapan; Puruk Cahu -Mangkatib.

Koridor Sulawesi mencakup: Jalur KA baru Menado-Bitung; Bitung-Gorontalo-Isimu; Pare-Pare-Mamuju; Makasar -Pare-Pare; Makasar-Sungguhminasa-Takalar-Bulukumba-Paranoid; Mamuju-Palu-Isimu. Utk pembangunan KA perkotaan:Makasar dan sekitarnya; Manado. Pembangunan KA akses Bandara/pelabuhan, mencakup Bandara Sultan Hasanudin; Pelabuhan Garonggong, Pelabuhan New Makassar, dan Bitung.

Koridor Papua terdiri dari satu jalur baru, yakni Sorong-Manokwari.

Daftar rencana pembangunan infrastruktur perkeretaapian di luar pulau Jawa ini mengesankan keberpihakan Jokowi terhadap pembangunan luar Jawa. Tetapi, itu hanya sekedar daftar utk pencitraan tanpa realisasi signifikan dalam realitas obyektif. Daftar rencana pembangunan ini hanya tercatat di dalam dokumen perencanaan, tanpa fakta atau tidak ada dalam realitas obyektif.

Bahkan, Jokowi diklaim memantau langsung 23 Proyek Perkeretaapian termasuk dlm PSN (Proyek Strategis Nasional) (04 September 2017). PSN dimaksud  terdiri atas 15 proyek pembangunan prasarana dan sarana KA Antarkota, dan 8 proyek lain utk KA Perkotaan.

Berdasarkan sumber pendanaan, dari 23 proyek tsb., 15 proyek bersumber APBN, 5 proyek dilaksanakan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 3 proyek bersumber investasi.

Kelima proyek PSN  menggunakan skema KPBU adalah pembangunan Jalur KA lintas Puruk Cahu-Bangkuang, Jalur KA Prov Kaltim, Jalur KA lintas Muara Enim-Pulau Baai, Jalur KA lintas Tanjung Enim-Tanjung Api-api, dan pembangunan LRT DKI Jakarta.

Sedangkan  tiga proyek PSN didanai oleh investasi yaitu pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung oleh PT KCIC, serta pembangunan KA Bandara menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan LRT Jabodetabek  investasi PT KAI (Persero).

Proyek PSN KA Cepat Jakarta-Bandung ternyata mengkrak. Konon BUMN kita dirugikan. Menteri BUMN Rini Soemarno sendiri mengakui,  pembebasan lahan baru mencapai 56,5 %. Akibatnya, proyek  molor dari target.  Tidak mungkin sesuai target  selesai 2019.  (Tempo.Co,  21 Maret 2018).

Pembangunan KA Bandara Soekarno Hatta sungguh dari perencanaan hingga konstruksi kerjaan era SBY. LRT Jabodatabek mangkrak kekurangan pembiayaan.

Setelah lebih 3 tahun Jokowi jadi Presiden, tercapaikah target  pembangunan infrastruktur perkeretaapian?

Pihak Pemerintah sendiri pesimis tercapai. Sebagai contoh, pengakuan
Menhub, Budi Karya, belum cukup optimistis. Ia menunjukkan,  target pembangunan jalur KA  baru  2015-2019 sepanjang 3.258 km, baru bisa teralisasi sejak 2015-2017 hanya 388,3 Km atau kurang 15 %. Seharusnya tahun ketiga ini sudah 60 %. Kinerja Jokowi urus perkeretaapian ini sangat buruk.

Pengakuan Menhub belum bisa tercapai target  maksimal karena selama ini  jalur KA cukup panjang itu di Kalimantan. Harga batubara belum pulih, sehingga investor  sudah mendapatkan izin (membangun rel) belum melaksanakan. (KONTAN.CO.ID - JAKARTA, 14/12).

Senada Menhub, Ditjen  Perkeretaapian, Kemenhub,  Zulfikri mengakui masih banyak pembangunan rel baru yang berproses untuk mencapai target. Ia lalu berjanji, pd 2018 pihaknya akan fokus dalam penyelesaian Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dengan target pembangunan 626 km jalur kereta baru dan 15 Km rehabilitasi rel.

Juga Media Tata Ruang (25 Des.2917) membeberkan pengakuan  Pemerintah,  masih mengejar target pembangunan jalur KA sekitar 2.869 Km  dua tahun mendatang.  Target pembangunan proyek jalur KA 2015-2019  sepanjang 3.258 Km, tetapi  baru terselesaikan  388,3 Km. Khusus untuk tahun 2017, Pemerintah klaim, telah membangun jalur kereta baru 175 Km, terfokus pada jalur Trans Sumatera,  beberapa secara parsial di  Sumut, dan Sumsel.

Intinya setelah 3 tahun Jokowi jadi Presiden, tidak berhasil mencapai target pembangunan perkeretaapian.

Jika dibandingkan prestasi era  SBY (2010-2014) ternyata jauh lebih tinggi dan baik.  Sesuai data, fakta dan angka dari Renstra Kemenhub 2015-2019, prestasi era SBY  al.:
1. Pembangunan jalur KA baru, termasuk jalur ganda, 922 Km'sp.
2. Rehabilitasi jalur KA 73 Km'sp.
3. Peningkatan jalur KA termasuk reaktivasi 923 Km'sp.
4. Pengadaan Rel 1.296  Km'sp.
5. Pembangunan/peningkatan jembatan KA 501 unit.
6.pembangunan/rehabilitasi bangunan stasiun/operasional 80 paket.
7.Pengadaan prasarana perkeretaapian 38 paket.

Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 3 tahun, baru berhasil membangun 388 Km jalur KA, sementara era SBY utk 5 tahun 922 KM. Bagaimanapun, 5 tahun era Jokowi capaian pembangunan jalur KA ini mustahil mencapai 922 Km seperti capaian era SBY.

Tim Studi NSEAS tidaklah berlebih-lebihan jika berkesimpulan: kinerja Jokowi urus infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target diharapkan khususnya pembangunan baru jalur KA.


Sumber
Data Baru:

2.Biaya Pembangunan LRT Palembang Termahal di Dunia?
Senin, 25 Juni 2018
Ketua Umum dan juga Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam pidatonya  pada acara halal Bihalal Kader Partai Gerindra di Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa biaya proyek Light Rapid Train (LRT) di Palembang merupakan yang termahal di dunia. Prabowo juga menyebutkan biaya proyek LRT di kota tersebut mencapai Rp 12,5 triliun setara US$ 534 miliar untuk rute sepanjang 24 km atau sekitar US$ 40 juta/km. Sementara indeks biaya pembangunan proyek LRT dunia hanya US$ 8 juta/km, jadi ada penggelembungan 500%.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan dalam rilisnya yang bertajuk “Perbandingan Biaya Investasi Kereta Ringan (LRT) di Indonesia dan Negara Lain” belanja modal (Capital Expenditur/Capex) pembangunan LRT Palembang sebesar US$ 37 juta/km. Jumlah tersebut untuk rute sepanjang 23,4 km dengan 13 unit stasiun, 24 unit kereta dengan konstruksi 100% elevated (melayang). Sebagai informasi, awalnya biaya LRT Palembang memang sebesar Rp 12,5 triliun, tapi kemudian direvisi turun menjadi Rp 10,9 triliun.

Sebagai pembanding, Capex pembangunan LRT Kelana Jaya Line mencapai US$ 63 juta/km dengan panjang jalur 34,7 km, 25 unit stasiun, 120 unit kereta dan konstruksi 80% elevated. Sedangkan Capex LRT Manila Line 1 sebesar US$ 70 juta/km dengan panjang 23 km, 14 unit stasiun dan konstruksi 100% elevated. Dari grafik di bawah ini, biaya LRT Palembang lebih murah dari dua proyek LRT yang ada di Malaysia dan Filipina.


Perbandingan Capex LRT Palembang, Kelana Jaya Line dan Manila Line 1
Manila Line 1(Ext)
Kelana JayaLine (Ext)
LRTPalembang

2.Pusat Angkat Tangan, Kereta Api Trans Sulawesi Diserahkan ke Asing
AAA
Kamis, 19 April 2018 15:28
RAKYATKU.COM, MAKASSAR  - Salah satu megaproyek di Sulsel, kereta api Trans Sulawesi, kini akan diserahkan kepada pihak asing untuk dilanjutkan pembangunannya.


Pasalnya, pemerintah tidak mampu lagi membiayai pembangunan kereta api Trans Sulawesi tersebut. Pemerintah pusat hanya mampu membiayai proyek kereta api tersebut hingga 2018 dengan penyelesaian 44 kilometer, dengan anggaran sekitar Rp3 triliun.

BACA JUGA
Peringati HUT Koperasi, NA Beberkan PAD Sulsel, Namun Sesalkan Ini
Berkas 884 Bacaleg DPRD Provinsi Masih Bermasalah
Kereta Api Trans Sulawesi Beroperasi 2019, Kemenhub Buka Lelang Operator
Untuk 2018 saja, pemerintah menganggarkan Rp1,3 triliun. Anggaran ini terbagi untuk segmen Barru-Palanro sebanyak Rp681 miliar (lanjutan pekerjaan tahun 2017), sedangkan untuk segmen Barru-Maros Rp583 miliar.

Anggaran Rp1,3 triliun tersebut merupakan anggaran yang terakhir dikucurkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, saat ini pemerintah membuka lelang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Kereta api Trans Sulawesi akan selesai 44 kilometer, dan saat ini kita sedang melakukan lelang KPBU itu dimungkinkan untuk investor yang bukan pengusaha Indonesia atau asing," ujar Menhub, Budi Karya.

Seteleh ada pemenang lelang KPBU, Budi Karya berharap investor asing tersebut dapat bekerja sama dengan perusahaan lokal, untuk sama-sama membangun proyek kereta api Trans Sulawesi tersebut.

"Tapi saya sarankan untuk kerjasama dengan perusahaan lokal dan ini bisa mendatangkan suatu manfaat bagi masyarakat. Sudah ada 16 investor asing yang sudah mendaftar," tutupnya.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Perkeretaapian Sulawesi Selatan, Imam Azikin Wijayanto mengatakan, Oktober mendatang kereta api siap beroperasi sejauh 44 kilometer dari Barru-Palanro. Hanya saja saat ini, kereta yang bakal beroperasi masih untuk jenis kereta inspeksi, dan belum dikomersilkan untuk masyarakat umum.

Untuk keperluan operasional secara komersial, kata dia, masih akan menunggu penunjukan operator kereta oleh pemerintah. Pihaknya pun masih sementara menggodok untuk menunjuk operator yang dikerjasamakan antara pemerintah dengan badan usaha tertentu.

Untuk kendala saat ini, kata dia, pihaknya masih fokus untuk penyelesaian pembebasan lahan di pekuburan. Namun, ia mengaku sudah membangun komunikasi dengan pihak terkait untuk menuntaskan masalah ini.

"Kami sudah lakukan komunikasi dengan instansi terkait dengan para ahli waris. Kendalanya ada beberapa keberatan dengan ahli waris saja, tetapi pasti bisa selesai. Kalau anggaran (pemebabasan lahan) sudah siap," tutupnya.