KINERJA JOKOWI URUS INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN LAUT

Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(Ketua Tim Studi NSEAS)



Saat kampanye Pilpres 2014 Jokowi sangat antusias mengkampanyekan prakarsa Tol Laut dan Indonesia  Poros Maritim Dunia. Sampe2 ada seorang tokoh nasional terpelajar menyoal kemampuan akademis Jokowi yg Ilmu Kehutanan memprakarsai Tol Laut. Dinilai tidak punya semacam  kompetensi.

Setahun kemudian Jokowi mulai berpindah kampanye ke infrastruktur jalan dan jembatan, khusus nya jalan tol. Promosi dan kampanye Tol Laut dan Poros Maritim Dunia diabaikan. Sangat mungkin Jokowi dasar akan gagal realisasi target Tol Laut.

Sedangkan infrastruktur perhubungan laut  tidak prioritas bahan kampanye. Jokowi lisan berjanji, akan meningkatkan pembangunan pelabuhan di Indonesia Bagian Timur (IBT).
Saat Rizal Ramli lagi  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, ia menegaskan, Pemerintah membangun pelabuhan kecil dan menengah lebih dari 150 di wilayah Indonesia Timur (30 Juni 2016).

Jika memang akan dibangun 150 pelabuhan, maka setiap tahun minimal terbangun 30 pelabuhan. Jika Jokowi jadi Presiden lebih 3 tahun, maka minimal Jokowi telah membangun 90 pelabuhan (Akhir 2017).

Setelah 3,5 tahun jadi Presiden, betulkah Jokowi telah meningkatkan pembangunan pelabuhan di IBT sebanyak minimal 90 lokasi ? Sudah berapa pelabuhan dibangun di IBT? Dua pertanyaan ini masih belum terjawab, karena data, fakta dan angka realisasi janji belum terpenuhi.

Studi NSEAS mencoba menilai kritis kinerja Jokowi selaku Presiden RI urus infrastruktur perhubungan laut sebagai salah satu kewajiban Jokowi selenggarakan. Dalam kajian perhubungan laut terdapat komponen al. Kepelabuhan  dan keselamatan pelayaran. Kajian ini memfokuskan komponen kepelabuhan.
Di dlm dokumen Nawacita Jokowi berjanji khusus bidang kepelabuhan:
1. Revitalisasi pelabuhan laut yg sudah ada terutama pengembangan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Bitung sebagai Hub Port berkelas internasional, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makasar dan Sorong.
2. Peningkatan jumlah pelabuhan kontainer  (10 unit).

Janji Jokowi bidang kepelabuhan lebih mendetail dan membanyak tertuang di dlm RPJMN 2015-2019. Rencana pembangunan kepelabuhan al.:
1.Meningkatkan kapasitas 24 pelabuhan, terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder. Pelabuhan hub yakni Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok. Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. Pelabuhan feeder yakni Malahayati, Batam, Jambi, Palembang, Panjang, Teluk Bayur,Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Balikpapan/Kerjangau, Samarinda/Palaran, Tenau/Kupang, Pantoloan, Ternate, Kendari, Sorong, Ambon, Jayapura. Semua kegiatan ini utk mendukung Tol Laut.
2. Pembangunan dan pengembangan 163 pelabuhan non komersial sebagai sub feeder Tol Laut.
3. Pembangunan dan pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan.

Rencana Jokowi bangun pelabuhan ditindaklanjuti Kemenhub melalui Renstra Kemenhub 2015-2019, khusus bidang kepelabuhan dan pengerukan, yakni:
1. Pembangunan pelabuhan non komersial lebih kurang 100 lokasi setiap tahun.
2. Pengerukan alur pelayaran 2015 sebanyak 13 lokas (2015) 24 lokasi (2016), 32 lokasi (2017), 33 lokasi (2018), dan 26 lokasi (2019).

Pd 18/9/ 2017 dilaporkan,  pengerukan alur Benoa, Bali. Utk Pelabuhan Belawan masih belum ada laporan, bahkan masih kendala kesalahan kolam pelabuhan tidak bisa melayani Kapal Tol Laut.

Jokowi di hadapan peserta Marine Environment Protection Committee (MEPC),  April 2016,  Gedung International Maritime Organi zation (IMO) London, mengklaim, sejak 2015, telah menyelesaikan 27 pelabuhan baru.  Juga sedang membangun 68 pelabuhan lagi,  tersebar di Maluku, Papua, NTT, dan Sulawesi.

Sumber KONTAN.CO.ID  (14 Desember 2017) menyajikan klaim Menhub, Budi Karya Sumadi, sejak   2015 Kemenhub telah membangun sejumlah infrastruktur perhubungan jangka panjang. Namun masih ada sejumlah pencapaian yang masih belum bisa dilakukan.

Menurut Menhub ini,  utk rencana  2015-2019, Kemhub menargetkan pembangunan 306 pelabuhan. Pd 2017, Kemhub telah/ membangun 37 pelabuhan baru. Sementara, sepanjang 3 tahun ini (2015-2017), Kemhub  telah membangun  105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Pemerintah selama tiga tahun baru mampu merealisasikan target (306 pelabuhan)  sekitar 50 %.  Ke depan masih 50 % lagi harus terbangun.

Pemerintah juga mempromosikan sejumlah pembangunan pelabuhan sebagai PSN (Pembangunan Strategis Nasional). Tapi, setelah 3,5 tahun jadi Presiden, Jokowi belum mampu merealisasikan satupun pelabuhan dimaksud. Hal ini diakui bahkan oleh Menko Perekonomian.

Hingga akhir November 2017, capaian pembangunan infrastruktur yang masuk dalam daftar PSN, yaitu sebanyak 4 proyek telah selesai, 147 proyek dalam tahap konstruksi, 9 proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek dalam tahap penyiapan (14/12/17).

Kembali mau bangun 150 pelabuhan di IBT, hanya janji semata dan buat warga rakyat IBT simpati dan positif terhadap kepemimpinan Jokowi. Faktanya setelah 3,5 tahun Jokowi berkuasa.

Era SBY 2010-2014, capaian urusan perhubungan laut al.:
1 Pembangunan kapal perintis 54 Kapal di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
2. Pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan 289 paket.
3. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 2.269 unit, menara suar 282 unit, rambu suar 1.339 unit, tanda siang 135 unit, anak pelampung 38 unit, pelampung suar 415 unit, stasiun vessel traffic services (VIS) 34 unit, kapal patroli KPLP 315 unit, pelayanan angkutan laut perintis utk 84 trayek.

 Era Jokowi bisa lebih unggul dgn Pelabuhan Kuala Tanjung Sumut, satu pembangunan kebanggaan Rezim Jokowi. Pembangunan dibiayai tiga BUMN ini diklaim telah berhasil sekitar 90 %. Menhub Budi Karya Sumadi menargetkan Maret 2018 sudah bisa dilakukan "soft launching",  agar bisa segera digunakan sebagai lokasi persinggahan kapal di
 jalur internasional dan menjadi pemasukan bagi devisa nasional. Namun, target Pemerintah tidak tercapai. Maret 2018 telah berlalu, acara "soft launching" belum jua terealisir.


UPDATING DATA:

Jumat, 27 Apr 2018 18:35 WIB
Total Investasi 33 Pelabuhan yang Diduga Mangkrak Capai Rp 2,8 T
Danang Sugianto - detikFinance

Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan pemeriksaan terhadap 33 pelabuhan yang berstatus Kondisi Dalam Pengerjaan (KDP). Pelabuhan-pelabuhan itu diperiksa lantaraan tak kunjung dioperasikan
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo mengatakan, pihaknya tidak bisa memeriksa potensi kerugian negara. Namun dia mencatat total kebutuhan dana untuk pembangunan 33 pelabuhan itu sekitar Rp 2,8 triliun.

"Kalau kerugian saya tidak bisa, tapi dana yang sudah keluar dari itu sekitar Rp 2,8 triliun," tuturnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).
Baca juga: Irjen Kemenhub Periksa 33 Proyek Pelabuhan, Karena Mangkrak?
Namun Wahju menegaskan bahwa dari 33 pelabuhan berstatus KDP tidak semuanya dalam kondisi terbengkalai. Ada sebagian yang sudah selesai namun belum dioperasikan.
"Tidak seluruhnya dalam kondisi belum selesai, ada yang sudah selesai, tapi belum dioperasikan, masih diteliti kelayakannya," tambahnya.
Pelabuhan yang sudah selesai dibangun namun belum beroperasi lantaran beberapa alasan. Ada yang sudah selesai dibangun tapi belum mendapatkan izin operasi. Ada pula pelabuhannya tidak ditunjang dengan akses jalan yang memadai.
Meskipun dia mengakui ada beberapa proyek pelabuhan KDP yang terkendala pembangunannya dengan beberapa alasan. Seperti adanya sengketa lahan dalam proyek.
Baca juga: Rini Tunjuk Bintang Perbowo Jadi Dirut Hutama Karya
Selain itu ada pula pelabuhan yang tidak bisa dioperasikan lantaran fungsinya tidak sesuai. Untuk itu pihaknya merekomendasikan agar pelabuhan-pelabuhan seperti itu dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.
"Ada sekitar 4-5 pelabuhan yang akan dialih fungsikan. Mungkin awalnya pelabuhan biasa menjadi pelabuhan wisata atau menjadi wisata kuliner, apapun yang penting dimanfaatkan," tutupnya.
(dna/dna)
pelabuhan kementerian perhubungan kemenhub proyek mangkrak infrastruktur



SUMBER DATA BARU;

1. 33 Pelabuhan Mangkrak

Jumat, 27 Apr 2018 18:35 WIB
Total Investasi 33 Pelabuhan yang Diduga Mangkrak Capai Rp 2,8 T
Danang Sugianto - detikFinance

Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan pemeriksaan terhadap 33 pelabuhan yang berstatus Kondisi Dalam Pengerjaan (KDP). Pelabuhan-pelabuhan itu diperiksa lantaraan tak kunjung dioperasikan

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo mengatakan, pihaknya tidak bisa memeriksa potensi kerugian negara. Namun dia mencatat total kebutuhan dana untuk pembangunan 33 pelabuhan itu sekitar Rp 2,8 triliun.

"Kalau kerugian saya tidak bisa, tapi dana yang sudah keluar dari itu sekitar Rp 2,8 triliun," tuturnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).


Baca juga: Irjen Kemenhub Periksa 33 Proyek Pelabuhan, Karena Mangkrak?

Namun Wahju menegaskan bahwa dari 33 pelabuhan berstatus KDP tidak semuanya dalam kondisi terbengkalai. Ada sebagian yang sudah selesai namun belum dioperasikan.

"Tidak seluruhnya dalam kondisi belum selesai, ada yang sudah selesai, tapi belum dioperasikan, masih diteliti kelayakannya," tambahnya.

Pelabuhan yang sudah selesai dibangun namun belum beroperasi lantaran beberapa alasan. Ada yang sudah selesai dibangun tapi belum mendapatkan izin operasi. Ada pula pelabuhannya tidak ditunjang dengan akses jalan yang memadai.

Meskipun dia mengakui ada beberapa proyek pelabuhan KDP yang terkendala pembangunannya dengan beberapa alasan. Seperti adanya sengketa lahan dalam proyek.

Baca juga: Rini Tunjuk Bintang Perbowo Jadi Dirut Hutama Karya

Selain itu ada pula pelabuhan yang tidak bisa dioperasikan lantaran fungsinya tidak sesuai. Untuk itu pihaknya merekomendasikan agar pelabuhan-pelabuhan seperti itu dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

"Ada sekitar 4-5 pelabuhan yang akan dialih fungsikan. Mungkin awalnya pelabuhan biasa menjadi pelabuhan wisata atau menjadi wisata kuliner, apapun yang penting dimanfaatkan," tutupnya.


SUMBER DATA BARU:
1.Jokowi Bakal Tunda Proyek Infrastruktur Demi Jaga Rupiah
Agustiyanti, CNN Indonesia
Kamis, 26/07/2018 09:33
Bagikan :

Ilustrasi proyek infrastruktur. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo disebut bakal menunda pembangunan sejumlah proyek infrastruktur besar guna menekan impor. Pada akhirnya, hal itu menjadi salah satu upaya menjaga nilai tukar rupiah yang belakangan terus melemah.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengakui pembangunan infrastruktur memang turut berkontribusi pada kenaikan impor. Kenaikan impor pun berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar rupiah.

"Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem impor," ujar Erani saat berkunjung ke kantor Transmedia, Rabu (25/7).


Lihat juga: Jokowi Bakal Keluarkan Jurus Baru Selamatkan Rupiah

Erani belum bisa merinci proyek-proyek mana saja yang bakal ditunda Jokowi. Namun, ia memastikan rencana tersebut tak bakal membuat proyek-proyek tersebut mangkrak.

Sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri menilai pelemahan rupiah tak hanya didorong faktor eksternal, tetapi juga didorong ambisi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur.

Ia menyebut pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah melampaui kemampuannya sendiri. Karenanya, pemerintah dinilai jor-joran membangun infrastruktur. Padahal, pembangunan proyek infrastruktur mendongkrak kenaikan impor bahan baku dan barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Bengkaknya impor membuat neraca perdagangan pada sepanjang semester pertama tahun ini mencatatkan defisit sebesar US$1,02 miliar. Angka ini sebenarnya sudah turun dari defisit pada Januari-Mei yang mencapai US$2,83 miliar.

Lihat juga: Bank Indonesia Sebut Pelemahan Yuan Bikin Rupiah Keok

Adapun, defisit perdagangan disebut sebagai salah satu biang keladi pelemahan nilai tukar rupiah. Sejak beberapa bulan terakhir, rupiah melemah hingga sempat menyentuh level Rp14.564 per dolar AS di awal pekan ini. (lav