MENGAPA RAKYAT JAKARTA BUTUH GUBERNUR BARU? (Jawaban Edisi Kedua)

Mengapa rakyat Jakarta butuh Gubernur baru? Jawaban inti adalah karena Gubernur lama (Ahok) tak mampu dan gagal melaksanakan urusan pemerintahan. Pertanyaan berikutnya, urusan pemerintahan apa saja Gubernur lama tidak mampu dan gagal? Inilah jawaban edisi kedua berdasarkan urusan pemerintahan: 1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:Kemampuan menyerap anggaran alokasi APBD tahun 2014 hanya sekitar 65 %. Kinerja tergolong lebih buruk. Pd 2015 kinerja merosot drastis, sangat...sangat buruk. Hanya mampu menyerap anggaran 19,18 %. Angka ini sungguh membuktikan tak mampu dan gagal urus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. KB dan Keluarga Sejahtera (KS):Tidak mampu menyerap anggaran sesuai dengan target dialokasikan di dlm APBD. Kondisi kinerja semakin tidak mampu untuk menyerap anggaran sesuai dengan target dapatkan. Hanya mampu menyerap sekitar 72 %. Tergolong lebih buruk. 3. Sosial Keamanan: Jakarta kota paling tak aman se dunia. (hasil survei Economist Intelligence Unit, 2015). Selanjutnya, Thomson Reuters Fondation akhir 2014, dari 16 kota terbesar di dunia, Jakarta berada di peringkat "kelima soal" ketidakamanan perempuan saat menaiki angkutan umum. 4. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: Realisasi anggaran APBD hanya 75 %. Kinerja lebih buruk. Buruh kasih nilai "konten merah" dan "Bapak Upah Murah". Upah buruh DKI selalu di bawah Bekasi dan Karawang. UMP DKI hanya Rp. 3 100.000. Padahal UMP Bekasi saja sudah Rp. 3.200.000. Kebutuhan hidup layak (KLH) di DKI minimal Rp. 3 750.000. 5. Koperasi dan UKM: Pembangunan fisik Koperasi dan UKM terlambat. Bahkan, ingkar janji kampanye Pilkada 2012 mau bangun Mal UKM dan PKL. Kemampuan penyerapan anggaran alokasi APBD hanya 67%. Kinerja tergolong lebih buruk. 50 % Koperasi mati suri. Banyak pihak membuat Koperasi bukan kebutuhan, tetapi kepentingan. Pembiaran menjamurnya Mini Market sehingga mengancam usaha UKM, termasuk PKL. 6. Penanaman Modal: Kemampuan penyerapan anggaran alokasi APBD hanya sekitar 75 %. Kinerja tergolong lebih buruk. Jumlah pelaksanaan proyek PMDN/PMD semakin menurun dari tahun2 sebelumnya. 7.Kebudayaan: Pembangunan budaya multi-kultural terkendala pembangunan fisik mangkrak atau terlambat; dan, belum optimal pemanfaatan sarana prasarana. 8.Pemuda dan Olahraga:Tak terbangun fasilitas olahraga di Taman BMW sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus sudah dihancurkan. Juga, tidak dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi 4 Gedung Olahraga di 4 Kecamatan. Sedangkan bangunan lama sudah dibongkar. 9. Ketahanan Pangan: Kemampuan Pemprov DKI tiap tahun menyerap anggaran alokasi APBD urusan ketahanan pangan mencapai sekitar 65 % atau tergolong "lebih buruk". Belum mengambil langkah tegas, jelas, dan konkret dalam mengatasi persoalan pangan. Akibatnya. rakyat DKI terus direpotkan oleh masalah kenaikan harga bahan pangan. 10.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:Kemampuan menyerap anggaran alokasi APBD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sekitar 76 %/tahun atau tergolong "lebih buruk".Tak membawa dampak positif terhadap pengangguran dan kemiskinan. Hubungan tradisional dan sosial antara petugas RW dan RT terputus.(Bersambung...)A RAKYAT JAKARTA BUTUH GUBERNUR BARU? (Jawaban Edisi Kedua) Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS: Network for South East Asian Studies) Mengapa rakyat Jakarta butuh Gubernur baru? Jawaban inti adalah karena Gubernur lama (Ahok) tak mampu dan gagal melaksanakan urusan pemerintahan. Pertanyaan berikutnya, urusan pemerintahan apa saja Gubernur lama tidak mampu dan gagal? Inilah jawaban edisi kedua berdasarkan urusan pemerintahan: 1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:Kemampuan menyerap anggaran alokasi APBD tahun 2014 hanya sekitar 65 %. Kinerja tergolong lebih buruk. Pd 2015 kinerja merosot drastis, sangat...sangat buruk. Hanya mampu menyerap anggaran 19,18 %. Angka ini sungguh membuktikan tak mampu dan gagal urus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. KB dan Keluarga Sejahtera (KS):Tidak mampu menyerap anggaran sesuai dengan target dialokasikan di dlm APBD. Kondisi kinerja semakin tidak mampu untuk menyerap anggaran sesuai dengan target dapatkan. Hanya mampu menyerap sekitar 72 %. Tergolong lebih buruk. 3. Sosial Keamanan: Jakarta kota paling tak aman se dunia. (hasil survei Economist Intelligence Unit, 2015). Selanjutnya, Thomson Reuters Fondation akhir 2014, dari 16 kota terbesar di dunia, Jakarta berada di peringkat "kelima soal" ketidakamanan perempuan saat menaiki angkutan umum. 4. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: Realisasi anggaran APBD hanya 75 %. Kinerja lebih buruk. Buruh kasih nilai "konten merah" dan "Bapak Upah Murah". Upah buruh DKI selalu di bawah Bekasi dan Karawang. UMP DKI hanya Rp. 3 100.000. Padahal UMP Bekasi saja sudah Rp. 3.200.000. Kebutuhan hidup layak (KLH) di DKI minimal Rp. 3 750.000. 5. Koperasi dan UKM: Pembangunan fisik Koperasi dan UKM terlambat. Bahkan, ingkar janji kampanye Pilkada 2012 mau bangun Mal UKM dan PKL. Kemampuan penyerapan anggaran alokasi APBD hanya 67%. Kinerja tergolong lebih buruk. 50 % Koperasi mati suri. Banyak pihak membuat Koperasi bukan kebutuhan, tetapi kepentingan. Pembiaran menjamurnya Mini Market sehingga mengancam usaha UKM, termasuk PKL. 6. Penanaman Modal: Kemampuan penyerapan anggaran alokasi APBD hanya sekitar 75 %. Kinerja tergolong lebih buruk. Jumlah pelaksanaan proyek PMDN/PMD semakin menurun dari tahun2 sebelumnya. 7.Kebudayaan: Pembangunan budaya multi-kultural terkendala pembangunan fisik mangkrak atau terlambat; dan, belum optimal pemanfaatan sarana prasarana. 8.Pemuda dan Olahraga:Tak terbangun fasilitas olahraga di Taman BMW sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus sudah dihancurkan. Juga, tidak dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi 4 Gedung Olahraga di 4 Kecamatan. Sedangkan bangunan lama sudah dibongkar. 9. Ketahanan Pangan: Kemampuan Pemprov DKI tiap tahun menyerap anggaran alokasi APBD urusan ketahanan pangan mencapai sekitar 65 % atau tergolong "lebih buruk". Belum mengambil langkah tegas, jelas, dan konkret dalam mengatasi persoalan pangan. Akibatnya. rakyat DKI terus direpotkan oleh masalah kenaikan harga bahan pangan. 10.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:Kemampuan menyerap anggaran alokasi APBD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sekitar 76 %/tahun atau tergolong "lebih buruk".Tak membawa dampak positif terhadap pengangguran dan kemiskinan. Hubungan tradisional dan sosial antara petugas RW dan RT terputus.(Bersambung...) Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS: Network for South East Asian Studies)