MENGAPA RAKYAT JAKARTA BUTUH GUBERNUR BARU? (Jawaban Edisi Ketiga)

Mengapa rakyat Jakarta butuh Gubernur baru? Jawaban inti adalah karena Gubernur lama (Ahok) tak mampu dan gagal melaksanakan urusan pemerintahan. Pertanyaan berikutnya, urusan pemerintahan apa saja Gubernur lama tidak mampu dan gagal? Inilah jawaban edisi ketiga berdasarkan urusan pemerintahan: 1.Komunikasi dan informatika: Gagal raih target capaian penyerapan anggaran alokasi APBD. Hanya mampu 69 %. Kinerja Ahok tergolong lebih buruk. Jauh utk mencapai target. 2. Pertanian: urusan pertanian memang tak tergolong issue strategis di masyarakat urban dan metropolitan seperti Jakarta. Tetapi, tetap saja Pemprov DKI harus tangani urusan pertanian. Dari sisi penyerapan anggaran, Gubernur Ahok tak mampu dan gagal raih target tercapai. Hanya mampu meraih sekitar 68 %. Angka ini sungguh rendah dan tergolong kinerja lebih buruk. Terjadi penurunan 7,66 % keluarga rata2 per tahun. Absolut penurunan terbesar pd peternakan dan terendah pd kehutanan; masing2 turun 16.096 dan 568 keluarga. Perkebunan menurun terbesar 10 thn terakhir (97,29 %). Penurunan jasa pertanian terendah ( 57,87 %) . 3.Kehutanan: Urusan ini juga mirip urusan pertanian, tidak termasuk daftar issue strategis pembangunan DKI. Namun, Pemprov DKI harus menangani urusan kehutanan. Dari sisi penyerapan anggaran, Ahok cuma mampu raih 68 % atau tergolong lebih buruk. Sungguh tak mampu menambah luas hutan. Hutan mangrove berkurang. Hutan kota masih ada, tetapi sebagian tak diurus dan terlantar. 4.Enerji dan Sumber Daya Mineral: Urusan ESDM lebih fokus pd enerji listrik. Dari standar kriteria penerapan anggaran, Ahok hanya mampu raih 52 %. Angka ini bisa disebut sebagai sangat buruk. Pd 2014 berhasil membangun 2.675 sumur. Target capaian 5.000 sumur. Hanya mampu raih sekitar 50 %. Kinerja sangat buruk. Pd 2015, tidak ada data resmi.Padahal target capaian 5.000 sumur. Intinya, Ahok juga gagal urus bidang ini. 5.Pariwisata: Jakarta adalah tujuan wisata lokal. Parawisata penting bagi sumber pendapatan Pemprov DKI. Namun, dari sisi penyerapan anggara alokasi APBD, ternyata Ahok juga tak mampu dan gagal capai target. Hanya mampu raih 78 %. Tergolong kinerja lebih buruk. Gagal urus pariwisata.Padahal permasalahan dan tantangan pariwisata sangat ringan dibanding urusan tata air, perhubungan dan infrastruktur jalan dan jembatan. 6. Kelautan dan Perikanan: Kelautan dan perikanan diharapkan sumber strategis pendapatan daerah. Tetapi, sikap Pemprov DKI diskriminatif terhadap urusan ini. Bahkan, habitat ikan tangkap diperkecil akibat pembangunan pulau palsu/reklamasi. Juga dari sisi penyerapan anggaran tergolong sangat jelek. Kemampuan raih target tercapai hanya 78 %. Angka ini tergolong lebih buruk. Tak mampu dan gagal raih target capaian ikan tangkap dan ikan hias. Hanya mampu mencapai sekitar 50 % dan tergolong sangat buruk.Urusan ini terus merugi. 7.Perdagangan: khusus perdagangan UMKM dan PKL, sikap Ahok cuma tajam ke bawah (UMKM dan PKL) dan tumpul ke atas (pengembang dan pengusaha Mal). Penggusuran usaha mikro dan PKL terus berjalan. Ahok tak mampu dan gagal juga raih target tercapai utk penyerapan anggaran. Hanya mampu 51 % dan tergolong sangat buruk. Terjadi pelambatan perdagangan dan asingnisasi tempat dagang. 8. Perindustrian: Hanya mampu raih penyerapan anggaran sekitar 75 %. Tergolong kinerja lebih buruk.Berdasarkan standar kriteria penyerapan anggaran tergolong " lebih buruk". Jelas tak mampu dan gagal urus perindustrian dari standar kriteria penyerapan anggaran. Dari sisi pengadaan sentra industri, belum berhasil dicapai target tiap tahun, tergolong "buruk" dan merugi terus. 9. Manajemen Aset: Pemprov DKI memiliki aset berupa tanah, gedung dan benda bergerak senilai Rp. 4.000 triliun. Tercatat nilai asset bermasalah Rp.30 triliun. Mayoritas aset bermasalah berupa lahan berstatus “digugat”, dimanfaatkan atau secara sengaja diambil oleh oknum tertentu.Target capaian tiap penanganan asset 250 sengketa. Ahok utk 2014-2015 saja harus 250 sengketa ditangani. Berhasilkah Ahok ? Tidak! Gagal urus ! 10. Reformasi Birokrasi (RB): Ternyata tak mampu dan gagal urus reformasi birokrasi (RB). Tak terjadi perubahan mendasar pada area2 perubahan harus menjadi sasaran. KemenPAN & RB menilai, kinerja Gubernur Ahok hanya mampu meraih predikat CC =58. Provinsi urutan ke-18. Sama dan sederajat dengan Papua Barat. Bahkan, di bawah Kalimantan Tengah. Prestasi dalam urusan akuntabilitas penerapan program kerja, dokumentasi target tujuan, dan pencapaian organisasi tergolong rendah dan tidak sebanding dengan posisi sebagai Ibukota RI. Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS: Network for South East Asian Studies)