PEMPROV DKI GAGAL URUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

I. PENGANTAR: Infrastruktur publik biasanya dibangun oleh pemerintahan dari hasil uang rakyat dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Lazimnya Infrastruktur dimaksud tergolong Infrastruktur Keras (Physical Hard Infrastructure), memiliki bentuk fisik nyata dan kegunaan berasal dari bentuk fisik dimiliki. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Beberapa contoh infrastruktur keras yaitu jalan dan jembatan, perumahan rakyat, SDA (sumberdaya air), kereta api, pelabuhan, dermaga, dll. Tulisan ini akan gunakan beberapa contoh infrastruktur keras tsb. Di dalam bahasa perencanaan pembangunan, infrastruktur menjadi urusan institusi sektor pekerjaan umum. Pembangunan infrastruktur publik sangat penting utk kemajuan kondisi sosial ekonomi rakyat. Infrastruktur memang tak langsung; berpengaruh, umumnya dinilai sbg multiplier effect. Jika slogan kerja...kerja...kerja nyata, bermakna kerja urusan pembangunan infrastruktur. Tetapi, betulkah Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok sungguh2 kerja nyata pembangunan bidang infrastruktur? Marilah kita lihat data. fakta dan angka berikut. II. GAGAL CAPAI TARGET PEKERJAAN UMUM: Rencana alokasi APBD 2013 pekerjaan umum Rp. 5.862.468.331.741. total penyerapan Rp. 4.535.320.926.028. atau 77,36 %. Pemprov DKI 2013 gagal mencapai target 100 % . Rencana alokasi APBD 2014 Rp.11.849.040.947.599. total penyerapan Rp.4.661.715.486.301 atau 39 %. Pemprov DKI 2014 semakin gagal capai target 100 %. Rencana alokasi APBD 2015 Rp. 9.697.960.178.858. total penyerapan Rp.5.346.638.598.165 atau 55,13 %. Pemprov DKI 2015 juga gagal, jauh dari target 100 %. Di bawah Gubernur Ahok, sekitar 40 proyek infrastruktur (sarana dan prasarana) mangkrak, terhenti atau bahkan dicoret dari APBD-P. Contoh: proyek Waduk, SWRO (Sea Water Reverse Osmosis), stadion olahraga, trotoar, terowongan, pembangunan simpang, MRT, LRT, Sodetan Kali, kampung deret, kampung susun, dll. Beberapa sebab: (1) Perhitungan alokasi resiko tak matang; (2) Pembangunan infrastruktur lebih banyak dilakukan Pemerintah melalui BUMD. Intinya, di bawah Gubernur Ahok, pembangunan infrastruktur keras stagnan atau terhenti. Kalaupun ada kemajuan, hal itu kerjaan Pemerintah (Pusat). III. GAGAL CAPAI TARGET PERUMAHAN RAKYAT: Rencana alokasi APBD tahun 2013 urusan perumahan rakyat Rp. 1.051.963.319.914,00, total penyerapan Rp. 714.743.778.832,00 atau 67, 94 %. Data ini menunjukkan, kinerja PemprovDKI Jakarta tergolong buruk karena hanya mampu menyerap 67, 94 % anggaran alokasi APBD. Rencana alokasi APBD tahun 2014 Rp.3.130.733.194.760, 00, total penyerapan Rp.,1.297.812.294.652,00 atau 41,45 %. Data ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI 2014 sangat buruk karena penyerapan anggaran alokasi APBD tak sampai 50 %. Rencana alokasi APBD 2015 Rp.3.347.554.408.362. Total penyerapan sebesar Rp.,1.991.869.723.424,00 atau 59,50 %. Kinerja Pemprov DKI 2015 di bawah Gubernur Ahok tergolong buruk karena penyerapan anggaran APBD jauh dari capaian 100 %. Namun, capaian 2015 lebih besar ketimbang capaian 2014 (41,45 %). Sebagai infomasi penting, baik Gubernur Jokowi maupun Ahok sesungguhnya tidak menyediakan rumah bagi rakyat DKI karena tidak pernah membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Mereka hanya membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).Sebaliknya, Gubernur Fauzi Bowo membangun Rusunami untuk rakyat DKI MBR. Dari kebutuhan dadar atas rumah, jelas Gubernur Fauzi jauh lebih pro rakyat. Gubernur Ahok justru anti rakyatdgn penggusuran paksa rakyat di kawasan kumuh. IV. KESIMPULAN: Slogan Gubernur Ahok dan pendukung buta Ahok, kerja...kerja...kerja nyata, hanyalah fiksi belaka. Hanya ada dalam kampanye pilkada, tapi tidak dlm realitas obyektif dan implementasi. Data, fakta dan angka membuktikan, Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok tak mampu dan gagal urus pembangunan infrastruktur. Adalah sangat rasional jika Rakyat DKI membutuhkan Gubernur baru utk kondisi masa depan lebih baik.