TRILOGI PRIBUMISME

TRILOGI PRIBUMI: PRIBUMI PENDIRI, PEMILIK DAN PENGUASA NKRI

Etnis Cina Indonesia (ECI) Sama Sekali Bukan Pribumi

Oleh

MUCHTAR EFFENDI HARAHAP

(NSEAS)

Dr. M.D. La Ode adalah seorang Ilmuwan Politik, Alumnus Program S3  Fisip UI (Universitas Indonesia). Ia selama ini menekuni studi prilaku politik Etnis Cina Indonesia (ECI), dan studi kasus di bebeberapa daerah, al. Kota Medan (Sumut), Pontianak dan Singkawang (Kalbar). Hasil studi dan pengembangan kerangka teoritis telah menelorkan suatu “teori” sangat mendasar tentang keberadaan ECI seharusnya dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Teori dimaksud adalah “Trilogi Pribumisme”,  dapat menjadi resolusi konflik Pribumi dengan Non Pribumi di Indonesia, juga di berbagai belahan dunia. 

Hasil studi dan pengembangan kerangka teoritis La Ode, telah  dituangkan di dalam Buku berjudul: Trilogi Pribumisme Resolusi Konflik Pribumi dengan Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia (Jakarta:Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia (KIPI): 2018, 492 Halaman).  Buku ini merujuk pada beberapa teori: (1) Asal usul mula terjadinya negara; (2)  Negara; (3)  Politik; (4)  Kedaulatan; (5)  Politik Etnisitas; (6)  Partisipasi Politik; (7)  Otonomi Demokrasi; dan, (8) Multikultural. Metode digunakan grounded theory atau grounded research (kualitatif).

Teori Trilogi Pribumisme berisikan: (1)  Pribumi Pendiri Negara; (2)  Pribumi Pemilik  Negara; (3) Pribumi Penguasa Negara. Dalam kasus NKRI, teori ini menjadi: (1)  Pribumi Pendiri NKRI; (2) Pribumi Pemilik NKRI; (3) Pribumi Peguasa NKRI.

Secara keseluruhan Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) BAB:  Bab I Pendahuluan; Bab II Istilah Tiongkok, Tionghoa, Cina, dan Tinjauan Sejarah Ekonomi Politik ECI di Indonesia; Bab III. Darwinisme Sosial dalam Kekuatan Politik ECI; Bab IV. Tinjauan Strategi Politik ECI untuk Menganeksasi NKRI; Bab V. Dampak Kekuasaan Ekonomi dan Kekuasaan Politik  ECI terhadap Pribumi; Bab VI. Resolusi Konflik Pribumi-ECI Akibat Dominasi Ekonomi dan Politik terhadap Pribumi; BAB VII. Trilogi Pribumisme Titik Temu NKRI Harga Mati.

La Ode mendeskripsikan jumlah  ECI (Etnis Cina Indonesia) hanya 1,2 % (Juli 2016) atau  3.099.792 jiwa dari keseluruhan rakyat Indonesia 258.316.051 jiwa.  ECI ini pasti keturunan imigran di Indonesia. Mereka telah berhasil menguasai ekonomi nasional, dan bahkan mulai melakukan ekspansi menguasai politik nasional. Ada kesenjangan sangat tajam antara Pribumi dan ECI. Warga ECI tidak dapat disangkal bukanlah bangsa Indonesia.  Mereka hanya sebagai WNI dalam perspektif politik entitas. ECI telah mendominasi ekonomi nasional dan menyusul akan mendominasi politik nasional. Indikator dominasi kekuatan ECI dalam politik tampak dari kasus diangkatnya ECI dalam politik seperti Ahok menjadi Gubernur DKI dan menjadi Presiden RI

Sangat tidak adil Pribumi lemah berdagang dan miskin ekonomi dibiarkan dan bahkan diperintahkan  penguasa bersaing di bidang ekonomi dengan  ECI. Padahal,  ECI sudah kuat, mendominasi 80 % ekonomi nasional dan menguasai 78 % lahan pertanian dan kehutanan nasional. ECI kuat karena hidup berdampingan dengan Pemerintah. Pribumi lemah, tidak mendapat perhatian dari Pemerintah.

Dosen Universitas Pertahanan, Jakarta,   ini kemudian mengupas masalah kerusuhan massa dan berbagai kasus 1946, Malari 1974, Mei 1998.  Mengapa ECI (Etnis Cina Indonesia)  menjadi sasaran kekecewaan masyarakat? Pertama, wacana ECI adalah pendatang, bukan bagian etnis yang ada di Indonesia,  dan binatang ekonomi. Kedua,  wacana ECI cenderung menutup diri dan bergaya ekslusif. Sifat eksklusifisme ECI ini masih ada. Studi Kasus Kalbar menunjukkan, sangat sulit terjadi hubungan ECI-Melayu-Dayak, mulai dari permukiman sesama  ECI, di sekolah mayoritas sesama ECI, di luar pelajaran mereka menggunakan bahasa Cina. Interaksi hanya terjadi saat jual beli barang dagangan di toko atau pasar. ECI merasa diri superior, Pribumi inferior. Tidak terdapat tekanan budaya bagi ECI untuk berbaur dengan Pribumi. Mereka dapat memenuhi sendiri semua keperluan budaya

Ketiga,  wacana ECI bidang ekonomi, berada dalam lapisan atas dalam struktur ekonomi karena kedekatan dengan kekuasaan dan menguasai perdagangan di Indonesia. Berkembang citra, kekayaan negeri ini berada ditangan ECI, menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi kian melebar.

La Ode juga membahas tujuan politik ECI,  yakni menguasai pemerintahan dalam rangka mengamankan aset ECI. Jika selama ini  ECI “mengeluarkan biaya khusus” dihitung dalam biaya produksi kemudian ditanggung konsumen melalui pembelian produk warga  ECI untuk para aparatus pemerintahan. Sejak awal reformasi “biaya khusus” itu diganti dengan  ECI menjadi aparatus pemerintahan. Penjajahan berlangsung kembali semula dijajah Belanda, Jepang, kini ECI dan Cina Komunis sebagai Penjajah Baru.

Di dalam BAB V, La Ode membahas: (1)  Hubungan ekonomi Eci-Pribumi dalam politik nasional; (2) Indikator ECI sukses bidang politik dan ekonomi; dan, (3) Motivasi ECI masuk dunia politik.  Apa motivasi ECI (Etnis Cina Indonesia) masuk dunia politik?  Menurut La Ode:  (1) Kesetaraan sesama warganagera Indonesia;  (2) Perbedaan dan Kerusuhan Mei 1998; (3) Berpolitik untuk  keadilan;  (4) Berpolitik untuk demokratisasi;  (5)  ECI ingin menghapus diskriminasi; (6) Pola Pendekatan  ECI kepada Pribumi.

Di dalam Bab VI. La Ode baru membahas “Trilogi Pribumisme”  sebagai metode resolusi konflik.  Prinsip pertama,  Pribumi Pendiri NKRI. Asumsi dasar, ECI sama sekali bukan Pribumi. ECI di Indonesia al. Tio Ciu, Khek, Hokkien, Hok Cia, Kanton, dan Hainan sebagai keturunan imigran dari Cina Daratan. Eci bukan Pribumi karena garis sejarah nenek moyang mereka di Cina Daratan. Sedang nenek moyang Pribumi semuanya di Nusantara.  Bagi La Ode, status sosial politik etnisitas  ECI di Indonesia dewasa  ini terbagi tiga bagian utama. Yakni (1) ECI total hidupnya eksklusivisme serta penampaknnya  superioritas atas  Pribumi; (2)  ECI guyub dengan lingku-ngan penghunian Pribumi; (3)  ECI peranakan Indonesia karena telah melalui proses  kawin dengan pria atau wanita Pribumi.

Prinsip kedua, Pribumi Pemilik NKRI. Prinsip ini dikokohkuatkan dgn Sumpah Palapa 1334 M dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 M. Secara de jure mendapat pengakuan 192 negara di dunia menjadi anggota resmi PBB. Status sosial  ECI tetap sebagai WNI Keturunan  Imigran Cina Komunis. Tidak ada sama sekali kaitan sosial politik etnisitas antara Pribumi dan ECI. La Ode lalu menegaskan, ECI berniat mengambil alih kepemilikan dan kekuasaan NKRI dari Pribumi.

Prinsip ketiga, Pribumi Penguasa NKRI. Prinsip ini bagian logika kausalitas, dimulai karena “Pribumi Pendiri NKRI” mengakibatkan “Pribumi Pemilik NKRI”. Karena NKRI dididirikan Pribumi, maka NKRI milik Pribumi. Pribumi sebagai Penguasa NKRI menjadi hak dasar pribumi sebagai pemegang kedaulatan NKRI. Tidak boleh dicabut dan dibagikan kepada bangsa lain. Trilogi Pribumisme menjadi tuntutan terbaru Pribumi dan Non Pribumi.

Buku ini sungguh memuat banyak hal, hampir 500 halaman. Bagi Peneliti dan Mahasiswa berkepentingan tentu tidak masalah. Tetapi, bagi bukan Peneliti dan Mahasiswa, sudah tentu sulit untuk membaca keseluruhan. Kami mengusulkan, mengingat cita2 Penulis di balik buku ini, maka perlu dibuat dua buku tersendiri dan lebih tipis, maksimal 125 halaman per buku. Pertama, buku memuat khusus menjelaskan wacana atau persepsi negatif masyarakat pribumi terhadap ECI. Kedua, buku memuat khusus menjelaskan secara fokus Teori Triologi Pribumisme sebagai metode resolusi konflik manifes (kerusuhan sosial) terhadap ECI. Tiga prinsip dasar (Pribumi Pendiri, Pemilik dan Penguasa NKRI) diuraikan lebih sistematis, detail dan mendalam. Perlu juga dimasukkan, saran atau usulan tentang “kebijakan politik” apa harus diambil Pemerintah RI untuk menggunakan teori Trilogi Pribumisme ini.

Penulis menggunakan konsep ECI (Etnis Cina Indonesia) untuk menjelaskan  etnis Cina. Namun, di beberapa Bab bermuncul konsep “Etnis Tionghoa”. Perlu dikoreksi ulang agar ada keseragaman konsep yakni ECI untuk Etnis Tionghoa. Tidak lagi menggunakan konsep Etnis Tionghoa. Ini tentu tugas “Korektor”!!!