KEGAGALAN JOKOWI URUS ORANG MISKIN

KEGAGALAN JOKOWI URUS KEMISKINAN
Oleh
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP
(NSEAS)


Setiap Rezim di dunia ini harus mampu menurunkan tingkat kemiskinan atau jumlah orang miskin. Hal ini juga berlaku bagi Rezim2 Kekuasaan di Indonesia sejak Rezim Sukarno, Suharto, BJ Habibie, Megawati, SBY dan juga Rezim Jokowi.
Rezim Jokowi memanfaatkan data BPS, telah berhasil menurunkan jumlah orang miskin. Bahkan, Rezim Jokowi mengklaim, mampu menurunkan jumlah orang miskin ke tingjat paling rendah sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Bisa hanya satu digit. Namun, kritik dan kecaman atas klsim Rezim Jokowi bermunculan. Justru pengkritik menilai, setelah 4 tahun berkuasa, Jokowi gagal urus kemiskinan atau orang miskin di Indonesia. Beberapa pengkritik dimaksud sbb:

1. Kamis, 26 Jul 2018
Angka Kemiskinan Turun Drastis di Era Jokowi?
Sylke Febrina Laucereno - detikFinance

Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Foto: Rengga Sancaya
FOKUS BERITATingkat Kemiskinan RI Turun
Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia dan ini menjadi masalah bagi pemerintah. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018 jumlah orang miskin tercatat 25,95 juta. Jumlah ini terus menurun sejak periode 2002 lalu.

Tapi benarkah kemiskinan di Indonesia turun drastis di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

Menanggapi hal tersebut Mantan Staf Khusus Menakertrans yang juga Mantan Kepala Subbidang Statistik Ketenagakerjaan Kemenakertrans Natalius Pigai menjelaskan kemiskinan dalam suatu negara adalah masalah serius. Pasalnya kemiskinan menjadi patokan kemajuan sebuah negara.


Dia menjelaskan, bangsa di manapun tidak akan bisa mencapai cita-cita sejahtera jika jumlah orang miskinnya semakin tinggi. Menurut dia, untuk menentukan garis kemiskinan rakyat dilihat dari dua variabel, antara lain garis kemiskinan makanan (GKM) yang dilihat menurut konsumsi kalori maksimum, dalam hal ini kebutuhan kalori masyarakat Indonesia sebesar 2.100 per kapita per hari.

Kemudian dia menjelaskan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan kemampuan rakyat untuk memenuhi aspek sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

"Oleh karena itulah maka pengentasan kemiskinan menjadi amat penting bagi sebuah bangsa karena akan mengukur kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach)," kata Natalius dalam keterangannya, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Jumlah Orang Miskin di Perkotaan Turun Jadi 10,14 Juta

Dia menjelaskan dalam menentukan angka kemiskinan harus disandingkan dengan perbandingan yang pas. Misalnya persentase kemiskinan sejak orde baru masa Presiden Soeharto pada 1998 sampai Joko Widodo kurang lebih 20 tahun.

Menurut dia perbandingan ini penting karena gambaran periodik ini akan membuka tabir kemampuan (kapabilitas) seorang presiden, siapa presiden yang pro dan tulus terhadap orang miskin (pro poor) dan siapa presiden yang tidak peduli dengan orang miskin, siapa presiden yang lebih pro kepada sekelompok elit oligarki dan orang-orang kaya.

Dia menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan adalah wajar dan normal, tidak ada yang lebih hebat karena sejak zaman Soeharto, Habibie, Megawati, SBY sampai Jokowi angka kemiskinan mengalami penurunan.

Natalius mengungkapkan data penurunan angka kemiskinan sejak tahun 1998 dilihat menurut periode kepemimpinan Presiden:
1. Presiden Soeharto, pada tahun 1998 angka kemiskinan mencapai 24,43%
2. Presiden Habibie, pada tahun 1999 angka kemiskinan menurun menjadi 23,43%
3. Presiden Gus Dur tahun 2001 angka kemiskinan turun menjadi 18,41%
4. Presiden Megawati tahun 2003 angka kemiskinan juga turun menjadi 16,66%
5. Presiden SBY periode pertama tahun 2009 jumlah kemiskinan turun menjadi 14,15% dan Presiden SBY Periode kedua 2014 angka kemiskinan menurun juga yaitu 10,96%
6. Presiden Joko Widodo Pada Maret 2018 angka kemiskinan juga turun menjadi 9,86%

"Dari poin 1-6 dalam kurun waktu 20 tahun kemiskinan mengalami penurunan dari 24,43 menjadi 9,86 yaitu turun sebesar 14,57%, atau bila dilihat dari angka postulat maka jumlah penduduk miskin dari 49,50 juta tahun 1998 menjadi 25,96 juta pada tahun 2018," ujarnya.

Baca juga: Jumlah Orang Miskin di RI Sempat Naik di 2006

Menurut dia, jika soal reputasi terbaik sepanjang sejarah maka masing-masing presiden yang memimpin memiliki reputasi yang baik sepanjang mereka memimpin. Dia menyebut bukan hanya Jokowi yang berprestasi, pasalnya pada masa Habibie juga terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 23,42% dari sebelumnya 24,43%.


Demikian pula Gus Dur memecahkan rekor terbaik di zamannya menjadi 18,41%, dan seterusnya akhirnya  jaman Jokowi menjadi 9,86% juga terbaik sepanjang sejarah. Dan seterusnya jika siapapun terpilih menjadi Presiden akan memecahkan rekor karena kemiskinan di negeri ini juga seluruh dunia cenderung mengalami penurunan secara alamiah.

Natalius membeberkan data penurunan kemiskinan masing-masing presiden, mana yang terbaik?

1. Habibie hanya dalam setahun menurunkan angka kemiskinan 1,1% yaitu dari 24,43 menjadi 23,42%
2. Gus Dur hanya dalam dua tahun memimpin angka kemiskinan turun sebanyak 5,01% yaitu dari 23,42% menjadi 18,41%
3. Megawati mampu menurunkan angka kemiskinan dalam durasi waktu singkat 2,51% yaitu dari 18,41% menjadi 1,75%
4. SBY periode pertama mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 2,51% yaitu dari 16,66% menjadi 14,15%
5. SBY periode kedua kemiskinan turun sebanyak 3,46% yaitu dari 14,15% menjadi 10,96%
6. Joko Widodo menurunkan angka kemiskinan sebanyak 1,1% persen yaitu dari 10,96% menjadi 9,86%.

"Dengan demikian Presiden Jokowi dalam jangka waktu empat tahun, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 1,01% Sangat kecil sekali dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain. Lebih ironi lagi bahwa Jokowi empat tahun orang miskin turun 1%, sementara orang kaya naik 10%," jelas dia.

Hasil survei terbaru yang berjudul Global Wealth Report 2017 yang diterbitkan oleh Credit Suisse, Indonesia kini memiliki 868 orang super kaya atau yang masuk dalam kategori Ultra High Net Worth Individual (UNHWI). 111 ribu penduduk Indonesia juga digolongkan sebagai miliuner atau orang yang memiliki pendapatan di atas US$ 1 juta atau setara Rp 13,5 miliar (kurs US$ 1: Rp 13.505). Orang kaya meningkat lebih dari 10% hampir tiap tahun.


2. DetikNews / Berita
Jumat 27 Juli 2018, 23:21 WIB
Prabowo Bicara Kemiskinan Naik 50% hingga Garuda-PLN Bangkrut
Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews

Prabowo Subianto (Marlinda Octavia Erwanti/detikcom)
Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara tentang isu ekonomi di Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional yang diselenggarakan GNPF Ulama. Prabowo bicara sederet isu.

"Mata uang kita tambah, tambah rusak, tambah lemah. Apa yang terjadi adalah dalam 5 tahun terakhir kita tambah miskin, kurang-lebih 50% tambah miskin," tuding Prabowo di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018).

Baca juga: Prabowo: Saya Sahabat Habib Rizieq

Prabowo kemudian berbicara tentang keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri. Prabowo menyebut, setengah dari kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir orang. Prabowo lalu berbicara tentang kondisi BUMN.

"Hari terakhir ini BUMN kita dijual diam-diam tanpa transparansi. Pertamina sebagian dijual, Garuda bangkrut, PLN bangkrut, Perusahaan Gas Negara bangkrut," kata Prabowo.

Prabowo menyindir Menteri BUMN Rini Soemarno. Prabowo lalu bicara penerbitan obligasi sejumlah bank.

"BRI menerbitkan bond, berarti nggak ada uang di bank itu. Kita kan mau pinjem uang ke bank, Bank BRI. Dulu namanya petani dan nelayan Indonesia berani. Dulu kita semua punya Tabanas ada di BRI. Sekarang BRI terbitkan obligasi, pinjem uang. Mandiri artikel Global Bond 250000000 Global Bond. Utang itu, tapi diam-diam. Kalau yang terhormat Ibu Rini ditanya, bagaimana BUMN dijual? Saya lupa. Padahal ada dokumen beliau yang tanda tangani. Padahal ada dokumen beliau menyetujui," sebut Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Umat Islam Paling Rasakan Penghancuran Ekonomi RI

Eks Danjen Kopassus itu melanjutkan dengan berbicara tentang harga pangan. Prabowo menyindir pernyataan pejabat pemerintah soal beras.

"Kita harus bayar gaji, kita tidak bisa makan telur dan ayam. Kalau harga beras tinggi, rakyat disuruh diet dan puasa. Ada iktikad perbaikan, mau tidak mau kita untuk melakukan perbaikan, kita harus ubah melalui kekuasaan politik," ucap Prabowo.

Mengacu pada pernyataannya di atas, Prabowo ingin berusaha mengubah bangsa. Prabowo ingin, jika dirinya memimpin, aset-aset bangsa aman pada tempatnya.

"Karena itu, saya dengan jajaran saya Gerindra, kita terus berjuang untuk minta mandat dari rakyat untuk bisa mengembalikan kekayaan negara, mengembalikan aset-aset negara, dan menjaga kelangsungan hidup bangsa melalui pengamanan aset negara," ucap Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Ilmu Islam Saya Kurang, tapi...

Prabowo juga berbicara tentang penguasaan kebun kelapa sawit. Menurutnya, lahan kebun sawit hanya dikuasai segelintir orang.

"Kekayaan kita tidak ada di Indonesia kurang dari 1 persen. Menurut saya, itu sudah zalim, tirani. Masak 1 persen menguasai semua termasuk baru keluar data bahwa hanya 29 keluarga menguasai kebun kelapa sawit seluas setengah Pulau Jawa. Setengah luas Pulau Jawa adalah 128 ribu kilometer kuadrat (kilometer persegi). Berarti setengahnya ini dikuasai 29 keluarga," pungkas Prabowo. (gbr/imk)
2.