URUSAN PARIWISATA, GUBERNUR AHOK JUGA TAK MAMPU DAN GAGAL

I. PENGANTAR: Pariwisata adalah salah satu urusan Pemprov DKI Jakarta. Meskipun bukan issue strategis, tetapi tetap menjadi penting terutama utk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi DKI. NSEAS menilai kondisi kinerja Pemprov DKI atas standar kriteria: pertama, jumlah anggaran alokasi APBD yang mampu diserap tahun 2013. 2014 dan 2015. Kedua, tiga parameter yakni 1. Jumlah SDM pariwisata; 2. Jumlah kunjungan Wisman dan Wisnus; dan, 3. Jumlah industri pariwisata terdaftar. Hasil studi penilaian NSEAS, Pemprov DKI termasuk dibawah Gubernur Ahok tak mampu dan gagal urus pariwisata. Diakui, ada beberapa parameter Pemprov DKI berhasil mencapai target, namun secara keseluruhan masih tergolong buruk, tak mampu dan gagal. Pada hal, dari jumlah anggaran relatif banyak mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Untuk itu, data, fakta dan angka dibawah ini bisa bantu pembaca. II. ALOKASI APBD DAN REALISASI: Untuk urusan pariwisata Pemprov DKI pd tahun 2013 di bawah Gubernur Jokowi, anggaran dialokasikan di dalam APBD sekitar Rp. 459, 5 miliar. Kemampuan Gubernur Jokowi menyerap anggaran tsb hanya Rp. 422,0 miliar atau 91, 85 %. Angka capaian penyerapan anggaran 91, 85 % ini relatif tinggi, tetapi masih di bawah target capaian 100 % dan tergolong "buruk". Pd tahun 2014 Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok, alokasi anggaran APBD urusan pariwisata sebesar Rp. 397,6 miliar. Kemampuan Gubernur Ahok menyerap anggaran tsb hanya Rp.321,4 miliar atau 80, 84 %. Angka 80,84 % ini menunjukkan, kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok "buruk" Pd tahun 2015, Pemprov DKI masih dibawah Gubernur Ahok, alokasi anggaran APBD urusan pariwisata sebesar Rp.216,4 miliar. Kemampuan Gubernur Ahok menyerap anggaran tsb. sebesar Rp. 161,5 miliar atau 74,64 %. Angka 74,64 % ini menunjukkan kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok tahun 2015 lebih buruk. Rata2 kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran APBD urusan pariwisata ini tiap tahun sekitar sekitar 80 % lebih atau tergolong "buruk". Dari parameter penyerapan anggaran urusan pariwisata, Gubernur Ahok tak mampu dan gagal. III. PARAMETER SDM : Dari parameter untuk mengukur prestasi atau kegagalan Pemprov DKI urus pariwisata yakni jumlah tenaga SDM pariwisata. Pd 2012 era Gubernur Fauzi Bowo, kondisi kinerja parameter ini 392 orang. Pd 2013 Pemprov DKI dibawah Gubernur Jokowi, target capaian tenaga SDM pariwisata 420 orang. Hasil pelaksanaan kegiatan urusan pariwisata 2013 yakni 438 tenaga SDM pariwisata tercapai. Angka ini melewati target capaian dan tergolong bagus. Pd 2014 Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok target capaian parameter ini 510 orang. Capaian Pemprov DKI melewati target yakni 822 orang. Kondisi kinerja sangat bagus. Pd 2015 masih dibawah Gubernur Ahok target capaian 600 orang. Capaian kegiatan parameter ini sebanyak 341 orang. Angka ini mencapai sekitar 50 % dari target capaian. Maka, dapat dinilai kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok sebagai sangat buruk. Sedangkan tahun2 berikutnya 690 orang (2016) dan 750 orang (2017). Dari parameter jumlah SDM pariwisata, kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong bagus. Pemprov DKI mampu mencapai target melampaui 100 % utk dua tahun dari tiga tahun penilaian. IV. PARAMETER WISMAN DAN WISNUS: Jumlah kunjungan Wisman (wisatawan manca negara) dan Wisnus (wisatawan nusantara) dapat dijadikan parameter penilaian urusan pariwisata.Pd 2012 era Gubernur Fauzi Bowo, kondisi kinerja parameter ini wisman 2.125.513 kunjungan; wisnus 28.880.000 kunjungan. Pd 2013 Pemprov DKI dibawah Gubernur Jokowi, target capaian kunjungan wisman 2.300.000 orang; wisnus 31.200.000. Hasil kegiatan adalah 2.313.742 kunjungan wisman dan 31.200.000 wisnus. Angka2 di atas menunjukkan telah tercapai target 100 % dan tergolong bagus. Pd 2014 Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok target capaian parameter kunjungan wisman . 2.500.000; wisnus 33.600.000. Hasil kegiatan mencapai 2.319.335 wisman. Hal ini menunjukkan tidak tercapai target dan kondisi kinerja buruk. Sementara capaian kegiatan utk wisnus yakni 41.871.178 orang. Hal ini menunjukkan kondisi kinerja bagus karena melewati batas minimal target capaian. Pd 2015 Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok target capaian parameter kunjungan wisman . 2.750.000; wisnus 36.000.000.Capaian kegiatan urusan pariwisata tahun ini sebanyak 2.372 396 wisman dan 29.713.103 wisnus. Kondisi kinerja utk kunjungan wisman tergolong buruk karena gagal mencapai target capaian 100 %. Dari sisi capaian kunjungan wisnus, kondisi kinerja Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok juga menunjukkan kegagalan mencapai target capaian 100 % dan tergolong lebih buruk. Sedangkan tahun2 berikutnya 3.000.000 kunjungan wisman dan 39.600.000 wisnus (2016); dan, 3.200.000 wisman dan 42.000.000 wisnus (2017). Dari parameter jumlah kunjungan wisman dan wisnus, kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk. Pemprov DKI hanya mampu mencapai target 100 % selama satu tahun. V.PARAMETER INDUSTRI: Parameter lain yaitu jumlah industri pariwisata terdaftar. Pd 2012 era Gubernur Fauzi Bowo, kondisi kinerja parameter ini 7.648 industri. Target capaian pd 2013 yakni 7.800 industri. Berhasil dicapai yakni 7.800 usaha industri pariwisata terdaftar. Angka ini juga menunjukkan kondisi kinerja bagus. Target capaian 2014 yakni 7.956. Namun, tidak ada data atau informasi resmi capaian kegiatan utk parameter ini di dalam LKPJ Gubernur DKI tahun 2014. Dapat dinilai kondisi kinerja buruk. Target capaian 2015 yakni 8.116. Hasil kegiatan urusan pariwisata telah mencapai 4. 819 industri pariwisata. Angka ini menunjukkan Gubernur Ahok tak mampu dan gagal mencapai target diharapkan dan tergolong sangat buruk. Selanjutnya utk 2016 dan 2017 masing-masing 8.278 dan 8 .442 industri. Total capaian akhir periode Pemprov DKI 2013-2017 sebanyak 8.442 industri. Dari parameter jumlah pariwisata terdaftar, kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk. Tak mampu dan gagal mencapai target. VI. KESIMPULAN: Dari sisi penyerapan anggaran untuk urusan pariwisata Pemprov DKI tak juga pernah raih target capaian 100 %. Kondisi kinerja Pemprov DKI, termasuk era Gubernur Ahok, masih tergolong " buruk". Gubernur Ahok juga tak mampu dan berhasil dari parameter penyerapan anggaran sekalipun masalah pariwisata ini tergolong sangat ringan. Dari tiga parameter target capaian walaupun ditemukan berhasil mencapai 100 % target capaian, secara komulatif tetap saja kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk. Intinya, baik dari penyerapan anggaran maupun tiga parameter target capaian, Gubernur Ahok tak mampu dan gagal urus pariwisata.Padahal permasalahan dan tantangan urus pariwisata tergolong sangat ringan dibandingkan urusan tata air, perhubungan dan infrastruktur jalan dan jembatan. Sungguh sangat layak utk pendapat menegaskan, diperlukan Gubernur alternatif agar urusan pariwisata ini dapat ditingkatkan dan dikembangkan untuk peningkatan ekonomi DKI.