URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMPROV DKI: MERUGI TERUS

I. PENGANTAR: Kelautan dan perikanan salah satu urusan pemerintahan harus dikerjakan Pemprov DKI Jakarta. Walau urusan kelautan dan perikanan bukan issue strategis pembangunan DKI, namun tetap menjadi penting karena banyak rumah tangga (RT) warga DKI sangat bergantung pd kelautan dan perikanan dan juga terkait peningkatan dan pertumbuhan ekonomi DKI. Bidang kelautan dan perikanan ini sungguh tragis dgn kasus terganggu dan hilangnya sumber mata pencaharian 16.000 nelayan. Mengapa? Karena Gubernur Ahok sepihak mengizinkan pembangunan pulau palsu/reklamasi di utara DKI sebagai area kegiatan tangkap ikan nelayan utk berstatus tahun lamanya. Diperkirakan, sekitar 200.000 jiwa terkena dampak negatif baik primer maupun sekunder. Kajian NSEAS ini membatasi ruang lingkup dua kelompok standar kriteria penilaian. Kelompok pertama, jumlah anggaran alokasi APBD urusan kelautan dan perikanan mampu diserap Pemprov DKI tahun 2013, 2014 dan 2015. Utk tahun 2016 belum bisa dinilai karena belum resmi ada laporan pertanggungjawaban Gubernur Ahok ke DPRD. Kelompok kedua, mencakup tiga parameter yakni 1. Jumlah produksi: perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan ikan hias; 2. Volume ekspor hasil perikanan? 3. Volume produk olahan hasil perikanan. Apa hasil penilaian NSEAS atas kondisi kinerja Pemprov DKI di bidang kelautan dan perikanan? Inilah data, fakta dan angka utk jawab pertanyaan tsb. II. PENYERAPAN ANGGARAN APBD: Untuk urusan kelautan dan perikanan Pemprov DKI pd tahun 2013 di bawah Gubernur Jokowi, anggaran dialokasikan di dalam APBD sekitar Rp. 423, 2 miliar. Kemampuan Gubernur Jokowi menyerap anggaran tsb. hanya Rp. 379,4 miliar atau 89, 67 %. Angka penyerapan anggaran 89, 67 % ini relatif tinggi, tetapi masih di bawah target capaian 100 % dan tergolong "buruk". Pd tahun 2014 Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok, alokasi anggaran APBD urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp. 237,4 miliar. Jumlah anggaran ini jauh dibawah 2013. Namun, Gubernur Ahok tak mampu dan gagal menyerap 100 % dari total anggaran ini. Gubernur Ahok hanya mampu menyerap Rp.191, 6 miliar atau 80,69 %. Angka 80,69 % ini menunjukkan, kondisi kinerja Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok lebih rendah ketimbang Gubernur Jokowi, tergolong "lebih buruk" Pd tahun 2015, Pemprov DKI masih dibawah Gubernur Ahok, alokasi anggaran APBD urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp.608,7 miliar.Jumlah ini jauh lebih besar ketimbang tahun sebelumnya, 2014. Kemampuan Gubernur Ahok menyerap anggaran tsb. sebesar Rp. 459, 1 miliar atau 75,41 %. Angka 75,41 % ini menunjukkan kondisi kinerja Gubernur Ahok tahun 2015 semakin merosot dan tergolong lebih buruk. Kian lama kian memburuk dan merugi di bawah Gubernur Ahok. Rata2 kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran APBD urusan kelautan dan perikanan ini tiap tahun sekitar mendekati 80 % lebih atau tergolong "lebih buruk", tak mampu dan gagal urus kelautan dan perikanan sebagai urusan pemerintahan. III. JUMLAH PRODUKSI : Dari parameter untuk mengukur prestasi atau kegagalan Pemprov DKI bidang kelautan dan perikanan yakni jumlah perikanan budidaya, perikanan tangkap, ikan hias. Pd 2012 era Gubernur Fauzi Bowo, kondisi kinerja parameter ini tercatat 226.004 ton dan 21.054.457 ekor ikan mas. Pd 2013 Pemprov DKI dibawah Gubernur Jokowi, target capaian jumlah produksi 232.784 ton dan 22.528.268 ekor ikan mas. Hasil pelaksanaan kegiatan urusan ini, produksi perikanan budidaya pd 2013 yakni 4.710.79 ton tercapai. Sementara, jumlah produksi perikanan tangkap tercapai 203.102,91 ton. Prinsipnya Pemprov DKI tak mampu dan gagal mencapai target. Hanya mampu mencapai sekitar 50 % dan tergolong sangat buruk. Pd 2014 Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok target capaian parameter ini 239.767 ton ikan tangkap dan 24.105.248 ekor ikan mas. Capaian Pemprov DKI dlm hal perikanan tangkap 258.025 ton. Jumlah ikan hias 17.661.943 ekor. Untuk ikan tangkap Pemprov DKI berhasil mencapai lebih banyak ketimbang target kecapaian, yakni di atas 100 %, tergolong lebih bagus. Tetapi, untuk ikan hias Pemprov DKI tidak mencapai target, hanya mampu sekitar 70 % dan tergolong lebih buruk. Pd 2015 masih dibawah Gubernur Ahok target capaian 246.960 ton dan 25.792.615 ekor ikan mas. Capaian kegiatan produksi perikanan budidaya tahun 2015 berupa ikan hasil tangkap 213.614,83 ton. Pemprov DKI tak mampu dan gagal mencapai target capaian. Hanya mampu sekitar 80 % dan tergolong buruk. Produksi ikan hasil budidaya 2015 sebesar 7. 959,32 ton. Sedangkan ikan hias mencapai 17.661.943 ekor. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI tak mampu dan gagal mencapai target. Hanya mampu sekitar 60 % dan kondisi kinerja lebih buruk. Sedangkan target kecapaian tahun2 berikutnya 254.369 ton dan 27.598.098 ekor ikan mas (2016) dan 262.000 ton dan 29.529.965 ekor ikan mas (2017). Namun, utk tahun2 tsb. belum bisa dinilai. Dari parameter jumlah produksi jelas kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong "buruk" jika tidak boleh dikatakan lebih buruk. Secara keseluruhan, tak mampu dan gagal mencapai target diharapkan. IV. VOLUME EKSPOR: Volume ekspor hasil perikanan pd 2012 era Gubernur Fauzi Bowo 60.518,7 ton. Untuk tahun 2013, ditargetkan capaian volume ekspor sebesar 66.619 ton. Pemprov DKI mampu mencapai volume ekspor sebesar 207.813,70 ton. Angka ini menunjukkan sangat..sangat bagus. Namun sangat berbeda saat Ahok selalu Gubernur pd 2014. Tahun ini target capaian parameter volume ekspor perikanan ini yakni 73.280 ton. Sedangkan Pemprov DKI mampu mengekspor hasil perikanan 58.000 ton. Pemprov DKI tak mampu dan gagal mencapai target 100 %, hanya sekitar 80 %. Kondisi kinerja tergolong lebih buruk. Utk tahun 2015 sebesar target capaian ekspor 80.306 ton. Namun, data atau informasi ttg ekspor ikan tidak terdapat di dalam LKPJ Gubernur DKI 2015. Diduga mengalami kegagalan berat sehingga Gubernur Ahok tidak melaporkan. Bisa dinilai, kondisi kinerja tergolong sangat buruk. Utk tahun 2016 sebesar 88.668. Utk tahun 2017 sebesar 97.534 ton. Data, fakta dan angka parameter volume ekspor hasil perikanan diatas menunjukan, Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok tergolong lebih buruk. Tak mampu dan gagal raih target capaian sesuai regulasi (Perda). V. VOLUME PRODUK OLAHAN: Parameter berikut: volume produk olahan hasil perikanan. Pd 2012 era Gubernur Fauzi Bowo, kondisi kinerja produk olahan hasil perikanan 6.907 ton. Di bawah Gubernur Jokowi, 2013, target capaian 6.976 ton. Namun, data atau informasi ttg produk olahan tidak tersedia di dalam LKPJ Gubernur DKI 2013. Diduga Gubernur Jokowi alami kegagalan berat sehingga tidak dilaporkan. Dapat dinilai, kondisi kinerja tergolong sangat buruk. Berikutnya, target capaian 2014 yakni 7.045 ton. Hasil kegiatan urusan kelautan dan perikanan tahun ini berhasil mencapai volume produk olahan hasil perikanan sesuai target. Tergolong bagus. Target capaian 2015 yakni 7.116 ton. Namun, data atau informasi ttg produk olahan tidak terdapat di dalam LKPJ Gubernur DKI 2015. Bisa dinilai tergolong sangat buruk. Selanjutnya utk 2016 dan 2017 target kecapaian masing-masing 7.187 ton dan 7.259 ton. Total capaian akhir periode Pemprov DKI 2013-2017 sebanyak 42.490 ton. NSEAS tidak lakukan penilaian utk tahun2 ini. Data, fakta dan angka produk hasil olahan menunjukan kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk. Tidak mampu dan gagal membuktikan telah mencapai 100 % target diharapkan sesuai regulasi. VI. KESIMPULAN: Rata2 kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran APBD urusan ini tiap tahun sekitar mendekati 80 % lebih atau tergolong "lebih buruk". Tak mampu dan gagal urus kelautan dan perikanan sebagai urusan pemerintahan. Dari parameter produksi, kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong "buruk" jika tidak boleh dikatakan lebih buruk. Dari parameter volume ekspor hasil perikanan diatas menunjukan, Pemprov DKI dibawah Gubernur Ahok tergolong lebih buruk. Tak mampu dan gagal raih target capaian sesuai regulasi (Perda). Dari parameter produk hasil olahan menunjukan, kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk. Tidak mampu dan gagal membuktikan telah mencapai 100 % target diharapkan sesuai regulasi. Secara keseluruhan dari urusan kelautan dan perikanan, Gubernur Ahok ternyata tak mampu dan gagal laksanakan amanah regulasi (Perda). Secara kualitatif dapat dinilai kondisi kinerja mendekati "lebih buruk". Kesempatan sebagai Gubernur DKI, Ahok terbukti tak mampu dan gagal bekerja nyata urus kelautan dan perikanan. Jika diteruskan, maka logis prediksi muncul: kondisi kelautan dan perikanan termasuk rakyat nelayan DKI "merugi terus". Kondisi kinerja Pemprov DKI secara empiris dan historis akan terus menurun. Adalah layak Gubernur alternatif dibutuhkan bagi rakyat DKI yg berpikir dan bertindak rasional demi kemajuan DKI. Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS: Network for South East Asian Studies)