Jumat, 10 Februari 2017

MASALAH BANJIR, PENGADAAN BUSWAY, PEREMAJAAN KENDARAAN UMUM, RTH

1. BANJIR: Salah satu issue strategis pembangunan DKI Jakarta mendesak dipecahkan adalah masalah banjir. Ternyata masalah banjir masih harus dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017. Titik lokasi banjir masih melebihi target capaian lokasi banjir. Bahkan, pada medio 2016 masih terdapat belasan titik genangan air. Masih sangat jauh dari capaian target diharapkan. Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2107 ternyata tidak mampu dan gagal pecahkan masalah banjir Ibukota. Banjir jalan terus dan belum berkurang signifikan. Kasus banjir besar terakhir terjadi pd 22 Februari 2017. Sebelumnya, di sejumlah kesempatan, Ahok selalu berbangga dengan hasil kerjanya dianggap mampu mengatasi banjir Jakarta. Bahkan seperti dilansir Rakyat Merdeka (Jawa Pos Group), dalam beberapa waktu, Ahok dan pendukungnya sempat mengungkapkan keberhasilan itu dengan nada menantang. Kira-kira bunyinya: "ke mana banjir meski hujan turun terus". Fakta mematahkan kesombongan Ahok dan pendukungnya ini. Hujan lebat turun dari subuh hingga sekitar pukul 10 pagi kemarin, membuat sejumlah wilayah Jakarta terendam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, pada pukul 8 pagi, sudah ada 401 laporan mengenai banjir Jakarta. Total ada 54 titik lokasi banjir. Daerah terendam banjir umumnya di daerah pinggir Sungai Ciliwung, seperti Bukit Duri dan Kampung Pulo, Jakarta Selatan. Di Jakarta Timur, perumahan elite seperti Cipinang Indah turut kebagian banjir. Di Jakarta Utara air merendam dari Ancol sampai Tugu. Bahkan wilayah elite seperti Kelapa Gading ikut terendam. Sebanyak 35 pompa pun dikerahkan untuk membuang air ke sungai Sunter. Ketinggian air bervariasi mulai dari setinggi lutut hingga seleher orang dewasa. Di Cipinang Melayu dan Karet misalnya, ketinggian air mencapai 1,5 meter. kibat banjir ini, ribuan rumah terendam dan satu orang tewas di Kemang. 2.PENGADAAN BYSWAY: Pemprov DKI Jakarta ternyata tidak mampu mencapai target pengadaan busway. Pada tahun 2013 direncanakan 310 unit gagal, terealisir hanya 125 unit (89 unit articulated bus dan 36 unit singgle bus). Pada tahun 2014, penambahan busway hanya dari hibah 30 unit sehingga jumlah busway menjadi 822 unit. Pada tahun 2015, pengadaan busway 75 unit. Target era Gubernur Ahok 725 unit busway (2013-2015), tercapai hanya 227 unit. Sangat buruk pencapaian (kurang 50 %). Pada tahun 2017 total busway ditargetkan 5.000 unit. Pada tahun 2015 baru ada total 996 unit. Sementara pada tahun 2015 telah dihancurkan 180 unit dinilai sudah tidak laik. Maka tinggal sekitar 816 unit. Sangat jauh dari target diharapkan. Kecuali itu, dari waktu tunggu Busway, target rata-rata 3 menit masih jauh di bawah target capaian diharapkan tercapai. Bahkan, diperkirakan rata-rata antara 10-30 menit waktu tunggu. 3. PEREMAJAAN ARMADA ANGKUTAN UMUM: Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok ternyata tidak merealisasikan sama sekali peremajaan armada angkutan umum. Di lapangan, kendaraan umum tidak laik masih banyak berseweran di jalanan. Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 tidak melaksanakan dan gagal total mencapai target capaian setiap urusan peremajaan angkutan umum di DKI Jakarta. Padahal target capaian diharapkan urusan peremajaan armada angkuatan umum sebanyak 1.000 unit per tahun. 4.KEMACETAN: Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 telah gagal dalam memecahkan masalah kemacatan, bahkan semakin memburuk. Hampir semua ruas jalan arteri mengalami kemacetan. Sebelumnya Jakarta mendapat predikat buruk “Kota Paling Berbahaya”, kini mendapat predikat buruk lain: “Jakarta menjadi Kota paling macet se Dunia”, diikuti Istanbul (Turki), Meksiko (Meksiko), Surabaya (Indonesia), St Petersburg (Rusia), Moskow (Rusia), Roma (Italia), Bangkok (Thailand), Guadalajara (Meksiko), dan Buenos Aires (Argentina). Menurut indeks Stop-Start Magnatec Castrol, rata2 33.240 kali proses berhenti-jalan per di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 telah mengalami kegagalan dalam membuka RTH secara optimal. Selama tahun 2013-2015, Pemprov DKI Jakarta hanya mampu menambah RTH seluas 73.43 Ha (24.28 Ha/tahun). Jika dibandingkan dengan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya di bawah Gubernur Fauzi Bowo, capaian Pemprov DKI Jakarta tahun 2013- tahun 2014 tergolong lebih buruk. 5. PENAMBAHAN RTH: Gubernur Fauzi Bowo mampu mampu menambah RTH (ruang terbuka hijau) 108.11 Ha sepanjang 2007-2011 (27.027 Ha/tahun) (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2013, 2014, & 2015). Terdapat juga penilaian pada tahun 2016, program penambahan ruang terbuka hijau dengan melakukan pembelian lahan realisasinya nol. Ada beberapa RPTRA sudah diresmikan sebenarnya sudah merupakan lahan terbuka hijau/taman, hanya disulap dijadikan RPTRA. Ini juga dilakukan oleh CSR perusahaan. 6. PENGHARGAAN ADIPURA: Merosotnya kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam hal urusan lingkungan hidup dapat dibuktikan dari kegagalan Pemprov DKI Jakarta ini untuk meraih penghargaan Adipura. Sepanjang tahun 2014-2016,Pemprov DKI Jakarta hanya mampu meraih 1 (satu) Piagam Adipura, yaitu Kota Administarsi Jakarta Pusat. Padahal Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura menggunakan dua parameter penilaian meliputi penilaian non fisik dan pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara.

0 Komentar:

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda