PEMPROV DKI JUGA TAK MAMPU DAN GAGAL RAIH TARGET INVESTASI DAERAH

I. PENGANTAR Di samping beragam bidang urusan pemerintahan dan rakyat, urusan investasi daerah ternyata Pemprov DKI Jakarta tiap tahun juga tak mampu dan gagal raih target capaian tiap tahun urusan investasi daerah. Ukuran penilaian kritis urusan investasi daerah ini adalah target capaian investasi daerah tiap tahun seharusnya diraih. Investasi tentu penting bagi kemajuan ekonomi makro, pendapatan daerah juga penyerapan tenaga kerja. Semakin meningkat investasi daerah semakin berkurang jumlah rakyat nganggur, idealnya ! Tulisan ini ditujukan kepada rakyat DKI yg menghendaki tampilnya Gubernur baru sebagai salah satu indikator argumentasi atau rasionalisasi dasar berpikir agar rakyat DKI tidak merugi lagi di hari esok. Perlu diketahui para pendukung buta Ahok, data, fakta dan angka di bawah ini justru bersumber dari Pemprov DKI itu sendiri.Yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta untuk Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015. Jadi, data, fakta dan angka digunakan penilaian kritis kinerja Pemprov dalam berbagai bidang urusan Pemprov DKI Jakarta syarat tak mampu dan gagal, sesungguhnya bersumber dari Pemprov DKI Jakarta. Tulisan ini fokus pada investasi daerah, tetapi juga memuat urusan keamanan dan lalu lintas darat krn keamanan dan lalu lintas darat ini syarat atau berkorelasi untuk peningkatan investasi daerah. Maka, kondisi tak aman dan macet menjadi kendala. DKI Jakarta sebagai Ibukota dan multifungsi membutuhkan infrastruktur guna menghadapi persaingan global agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga dalam mewujudkan kota Jakarta berdaya saing global. Transportasi merupakan infrastruktur perekonomian sangat penting. Ketersediaan transportasi aman, lancar, nyaman, tepat waktu dan terjangkau akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang dan manusia, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan investasi daerah. Untuk mewujudkan peningkatan investasi daerah juga diperlukan sistem transportasi lancar, maju, handal, moderen, dalam arti terintegrasi antar dan inter moda. II. INVESTASI PMDN DAN PMA: PMDN singkatan Penanaman Modal Dalam Negeri. PMA singkatan Penanaman Modal Asing. Target capaian setiap tahun nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perda No. 2 Tahun 2012) DKI Jakarta tahun 2013-2017. Pada 2013, target capaian investasi PMDN sebesar Rp.10,59 triliun, sedangkan PMA sebesar Rp. 48,48 triliun (2013). Pada 2014 PMDN sebesar Rp. 11,38 triliun; PMA sebesar Rp. 52,09 triliun. Pada 2015 PMDN sebesar Rp. 12,15 triliun; PMA sebesar Rp. 55,62 triliun. Pada 2016, PMDN sebesar Rp. 13,02 triliun; PMA sebesar Rp. 59,57 triliun . Pada 2017. PMDN sebesar Rp.13,97 triliun; PMA sebesar Rp. 63,94 triliun. Untuk urusan investor dan proyek, tercatat bahwa target capaian jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yakni: 1. Pada 2913, PMDN 89 proyek dan PMA 1.148 proyek. 2. Pada 2914, PMDN 91 proyek dan PMA 1.215 proyek. 3.Pada 2025, PMDN 96 proyek dan PMA 1.350 proyek. 4. Pada 2016, PMDN 98 proyek dan PMA 1.425 . 5. Pada 3017, PMDN 100 proyek dan PMA 1.500 proyek. Hasilnya? Dari ukuran realusasi target kecapaian investasi masing2 sbb: 1. Pada 2013, realisasi investasi PMA di Provinsi DKI Jakarta sebesar US$ 2.590 juta atau sekitar Rp. 31,09 triliun, kurs Rp. 12.000. Sedangkan realisasi investasi PMDN di Provinsi DKI Jakarta pada 2013 sebesar Rp. 5,75 triliun. Realisasi investasi di Provinsi DKI Jakarta 2013 tidak mencapai target ditetapkan. Realisasi PMA dan PMDN tahun 2013 sebesar Rp. 36,84 triliun dengan target ditetapkan sebesar Rp. 59,07 triliun. Target tercapai 62 %. Data ini menunjukan, kinerja Pemprov DKI tahun 2013 dibawah Gubernur Jokowi ini buruk krn jauh dari capaian 100 %. 2. Pada 2014, realisasi PMA di Provinsi DKI Jakarta 2014 sebesar Rp. 37,65 Triliun. Sedangkan realisasi investasi PMDN tahun 2014 sebesar Rp. 10,54 trilun. Target tercapai 28 %. Data ini menunjukan, kinerja Pemprov DKI tahun 2014 di bawah Gubernur Ahok ini semakin menurun drastis, tergolong sangat-sangat buruk krn hanya mampu mencapai jauh di bawah 50 %. 3. Pada tahun 2015, realisasi investasi PMA di Provinsi DKI Jakarta sebasar Rp. 45,24 triliun. Sedangkan realisasi investasi PMDN 2015 sebesar Rp. 15,51 triliun. Target tercapai hanya 34 %. Data ini menunjukan, kinerja Pemprov DKI tahun 2015 dibawah Gubernur Ahok ini sungguh semakin buruk karena hanya mampu mencapai di bawah 50 %. Berdasarkan pengalaman 3 tahun di atas, Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 pada dasarnya tidak mampu dan gagal memenuhi target capaian investasi PMA dan PMDN tiap tahun. Untuk tahun 2016, tentu tidak jauh dari realitas obyektif tahun2 sebelumnya. Bahkan, ada tahun-tahun tergolong sangat buruk karena mampunya mencapai hanya di bawah 50 %. Dapat dinilai, Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok tidak bekerja untuk urusan investasi daerah. Mengapa Gubernur Ahok tidak mampu dan gagal raih target capaian, bahkan sangat buruk? Silakan pembaca cari jawab !!! III. KEAMANAN DAERAH: Kondisi keamanan daerah Jakarta, termasuk ketertiban masyarakat, merupakan salah satu faktor mendukung peningkatan investasi di Provinsi DKI Jakarta. Namun, dalam kenyataannya, Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 tidak mampu menciptakan kondisi keamanan daerah sesuai dengan persyaratan bagi masuknya dan meningkatnya investasi. DKI Jakarta adalah kota paling tidak aman di dunia. Juga transportasi umum Jakarta tidak aman untuk kaum perempuan. DKI Jakarta menempati posisi kelima kota dengan angkutan umum paling tidak aman. V. LALU LINTAS DARAT DAERAH: Kondisi kelancaran lalu lintas daerah Jakarta sangat tidak mendukung peningkatan investasi karena kemacetan tak terselesaikan sampe sekarang. DKI Jakarta di bawah Gubernur Ahok, justru kemacetan kian meningkat bahkan kota terkaget nomor wahid di dunia. VI. KESIMPULAN: Sangat mudah tentunya untuk menarik kesimpulan dari uraian di atas. Silakan pembaca menyimpulkan sendiri apa kondisi kinerja Gubernur Ahok urus investasi daerah selama ini. Yang penting, tulisan ini bisa bantu rakyat DKI yg menghendaki Gubernur baru.