URUSAN KOPERASI DAN UKM, PENANAMAN MODAL, PEMPROV DKI JUGA TAK MAMPU DAN GAGAL

I. PENGANTAR: Dunia usaha/bisnis harus menjadi sasaran strategis setiap Pemda agar tumbuh perekonomian dan pembangunan. Dunia usaha maju maka pendapatan daerah baku serta pengangguran bisa berkurang, pengentasan komiskinan juga tertolong. Bagaimana prestasi Pemprov di bawah Gubernur Ahok urusan bidang ini ? Sangat sayang, ia ternyata terkesan pintar dalam vokal tanpa aksi berarti. Sebagai misal, ia tak mampu dan gagal capai target 100 % penyerapan alokasi APBD urusan koperasi dan . Data, fakta dan angka untuk itu berikut ini. UKM. I. URUSAN KOPERASI DAN UKM : Rencana alokasi APBD tahun 2013 urusan Koperasi dan UKM Rp. 499.942.846.358,00, total penyerapan sebesar Rp. 186.882.912,00 atau hanya 37,31 %. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta tahun 2013 tidak berhasil mencapai target alokasi APBD. Untuk tahun 2015, rencana alokasi APBD sebesar Rp. 266.786.450,00, total penyerapan Rp. 181.348.842,00 atau 67 %. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta gagal mencapai target alokasi APBD tahun 2013 dan juga 2015. II. URUSAN PENANAMAN MODAL: Penanaman modal di DKI Jakarta mempunyai fungsi sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi. Kondisi kinerja tahun 2012: PMA Rp. 45 triliun; dan, PMDN Rp. 9,84 triliun. Rencana alokasi APBD tahun 2013 urusan penanaman modal Rp. 34.554.710.286,00, total penyerapan Rp. 23.044.841.327,00 atau 66,69 %. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta telah gagal mencapai target penyerapan 100 %. Rencana alokasi APBD 2014 sebesar Rp. 12.487.543.353,00, total penyerapan Rp. 7.500.192.311,00 atau 60,06 %. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta semakin gagal dan semakin menurun penyerapan anggaran dialokasi APBD. Rencana alokasi APBD tahun 2015 Rp. 29.234.082.391,00, total penyerapan Rp. 26.148.992,00 atau 89,42 %. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta masih gagal mencapai target alokasi tetapi lebih besar realisasai atau penyerapan anggaran tahun 2015 ketimbang - sebelumnya. III. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Urusan komunikasi dan informatika menjadi urusan penting dalam pembangunan di Jakarta. Rencana APBD tahun 2013 urusan komunikasi dana informatika Rp. 133.819.701.943,00, total penyerapan Rp. 111.628.095.091,00 atau 83,42 %. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta gagal mencapai target alokasi APBD. Rencana alokasi APBD tahun 2014 Rp. 267.496.297.449,00, dengan total penyerapan Rp. 185.017.153.275,00 atau 69,17%. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta semakin gagal mencapai target alokasi APBD tahun 2014 urusan komunikasi dan informatika. Capaian tahun 2014 lebih rendah ketimbang capaian tahun 2014. Rencana alokasi APBD 2015 Rp. 308.868.013.136,00, total penyerapan Rp. 215.356.028.450,,00 atau 69,72%. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta masih gagal mencapai target alokasi APBD 2015 urusan komunikasi dan informatika. Capaian 2015 tidak jauh berbeda dengan capaian tahun 2014. IV. URUSAN PERDAGANGAN: Pelayanan di bidang perdagangan dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, juga dapat dilakukan pembangunan fasilitas-fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan, dan penataan pasar tradisional. Rencana alokasi tahun 2013 APBD sebesar Rp. 175.838.794.521,00, total penyerapan Rp. 156.647.085.192,00 atau hanya 89,09 %. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta belum mampu mencapai target alokasi APBD tahun 2013 urusan perdagangan. Rencana alokasi APBD 2014 Rp.22.086.766.186,00, total penyerapan sebesar Rp.14.641.831.711 ,00 atau 66,29 %. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta semakin rendah kemampuan mencapai target alokasi APBD tahun 2014 urusan perdagangan dibandingkan capaian tahun 2013. Rencana alokasi 2015 APBD sebesar Rp.29.029.169.199,00, total penyerapan Rp.10.53.312.815,00 atau hanya 36 %. Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta semakin gagal mencapai target alokasi APBD tahun 2015 urusan perdagangan di bandingkan capaian sebelumnya. V. URUSAN PEDAGANG KAKI LIMA: Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 kurang pro rakyat dan strata bawah yakni penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pertumbuhan mini market sangat menjamur di wilayah DKI Jakarta telah mengancam usaha perekonomian masyarakat lapisan atau strata bawah. V. KEBERPIHAKAN: Salah satu ironi dlm pilkada adalah janji kampanye akan pro rakyat kebanyakan, terutama klas menengah bawah. Dalam dunia usaha setiap Paslon pasti memberi kesan maksimal keberpihakan pada Koperasi, UKM dan Pedang Kaki Lima. Takkan ada Paslon bilang, kami akan utama kan pengusaha besar atau konglomerat. Tapi, setelah berkuasa, tinggal janji. Kalau perlu Pedagang Kaki Lima digusur paksa karena bikin tidak nyaman klas atas. Ngak peduli mau mereka kaum perempuan atau lelaki. Lihatlah, pengalaman kaum perempuan jual makanan dan minuman di sekitar Tugu Monas. Satpol PP dikerahkan untuk gusur, bahkan kalau perlu Polisi dan Tentara. Begitulah deskripsi Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok. Adalah beralasan rakyat DKI membutuhkan Gubernur baru, tinggalkan yg lama karena tak mampu dan gagal penyerapan alokasi APBD urusan dunia usaha ini.