PENYERAPAN APBD URUSAN KEBUDAYAAN, KB, & KS, DAN KETENAGAKERJAAN DKI JAKARTA ,

I.PENGANTAR: Secara keseluruhan Pemprov DKI Jakarta 2013-2017 terbukti nyata, tidak mampu dan gagal memenuhi target tiap tahun penyerapan alokasi APBD. Kelompok masyarakat menengah bawah paling terkena dampak negatif dari kondisi ini. Bagi kelompok/klas atas tentu tidak terkena dampak negatif berarti. Secara lebih detail, ketidakmampuan dan kegagalan Pemprov DKI ini baik era Gubernur Jokowi (2013) maupun Ahok (2014 s/d 2016) juga melanda urusan kebudayaan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera(KS) serta ketenagakerjaan. Inilah data, fakta dan angka utk membuktikan kegagalan atau ketidakmampuan dimaksud. II. URUSAN KEBUDAYAAN: Sebagaimana realisasi anggaran APBD urusan pemerintahan lainnya, urusan kebudayaan juga mengalami kegagalan dalam penyerapan meraih 100 % target capaian tiap tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2013, rencana alokasi APBD sebesar Rp. 653.878.053.180,00 utk urusan kebudayaan. Dari alokasi dana ini, Pemprov DKI menyerap total sebesar Rp. 611.846.089.057,00 atau 93,57%. Meskipun demikian, selisih antara realaisasi penyerapan dan target capaian tidak jauh berbeda, hanya sekitar 7 %. Untuk tahun 2024 dan 2015, penyerapan anggaran alokasi APBD juga tidak mencapai 100 % dan buruk. Urusan kebudayaan di DKI juga hadapi masalah antara lain: belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan lingkungan dan benda cagar budaya. III.URUSAN KB DAN KS: Rencana alokasi APBD urusan keluarga berencana (KB) dan keluarga sejahtera (KS) tahun 2013 Rp. 58.429.801.720,00. Pemprov hanya mampu menyerap total Rp. 55.247.826.948 atau 94,55 %. Data ini tunjukkan, tidak berhasil serap 100 %. Untuk tahun 2014, rencana alokasi APBD sebesar Rp. 96.233.422.722,00. Tetapi, Pemprov DKI hanya mampu menyerap total Rp. 5576.257.461.830,-atau 79,24 %. Kinerja urusan KB dan KD tahun 2014 kian buruk karena terjadi penurunan. Selanjutnya. Kondisi kinerja tahun 2015 juga kian buruk. Karena terus terjadi penurunan Alokasi tahun APBD 2015 urusan KB dan KS Rp. 23.418.773.511,00. Sementara. Pemprov DKI hanya mampu menyerap total Rp. 17.043.911.633,00 atau 72,78 %. Data ini menunjukkan Pemprov DKI di bawah Gubernur Ahok tidak mampu menyerap anggaran sesuai dengan target dialokasikan di dlm APBD. Inyinya, kondisi kinerja tahun 2015 semakin tidak mampu untuk menyerap anggaran sesuai dengan target dapatkan. IV. URUSAN KETENAGAKERJAAN: Rencana alokasi APBD tahun 2013 urusan ketenagkerjaan dan transmigrasi Rp. 266.476.614.416,00, total penyerapan Rp. 249.889.133.586,00 atau 93 %. Data ini bisa katakan, telah gagal memenuhi 100 % target capaian Rencana Alokasi APBD tahun 2014 urusan Rp. 258.629.561.493,00, total penyerapan Rp. 190.427.633.102,00- atau 73 %. Kondisi kinerja Pemprov DKI kian memburuk. Rencana alokasi APBD tahun 2015 Rp. 370.492.462.364,00, total penyerapan Rp. 282.845.990.445,00 - atau 76,34 %. Jika dibandingkan dgn anggaran 2013, prestasi penyerapan tahun 2014 (73 %) jauh lebih rendah ketimbang tahun 2013 (94,55%). Namun jika dibandingkan dgn tahun 2015 (76,34 %), tahun 2914 lebih lebih rendah. Pemprov DKI Jakarta tahun 2013-2017 tetap mengalami tidak mampu dan gagal memenuhi 100 % alokasi anggaran APBD setiap tahun. V.KESIMPULAN: Pemprov DKI Jakarta baik dibawah Gubernur Jokowi maupun Ahok, tidak mampu dan gagal memenuhi target tiap tahun penyerapan alokasi APBD urusan kebudayaan, Keluarga berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS). Data, fakta dan angka di atas bisa jadi salah satu argumentasi atau rasionalisasi untuk memiliki Gubernur Baru DKI Jakarta. Sebab Gubernur lama sudah terbukti nyata tidak mampu dan gagal menyerap alokasi APBD termasuk ketiga urusan di atas, yg sangat menyentuh kepentingan masyarakat menengah bawah di DKI ini. Lemahnya keberpihakan pd masyarakat menengah bawah terlihat dari prestasi penyerapan anggara mencakup antara lain ketiga urusan pemerintahan tsb. Ketidakmampuan dan kegagalan Pemprov DKI 2013-2017 juga berlaku pada urusan2 lain yg satu persatu akan diungkapkan NSEAS dalam minggu2 ini.