KEMISKINAN ERA REZIM JOKOWI

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/17/195907926/kemiskinan-makin-dalam-dan-kian-parah- JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan, indeks kemiskinan di Indonesia semakin dalam dan semakin parah selama periode September 2016 -  Maret 2017. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 mencapai 1,83, naik dari September tahun lalu yang hanya 1,74. "Kalau indeks kedalaman (kemiskinan) naik, maka tingkat kemiskinan semakin dalam," ujarnya di Jakarta, Senin (17/7/2017). Selain itu tuturnya, indeks itu juga menggambarkan jarak antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan akan semakin jauh sehingga kemiskinan akan semakin sulit untuk dientaskan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikkan dari 0,44 pada September 2016 menjadi 0,48 pada Maret 2017. Dibandingkan dengan Maret 2016, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami kenaikan di perkotaan, dan menurun di pedesaan. Pada Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan mencapai 1,25, naik dari Maret 2016 yang sebesar 1,19. Adapun indeks keparahan kemiskinan di perkotaan Maret 2017 0,31, naik dari Maret 2016 yang sebesar 0,27. Sejumlah faktor menjadi penyebab tingkat kemiskinan semakin dalam dan parah. Tingkat inflasi September 2016 - Maret 2017 mencapai 2,24 persen. Sementara inflasi Maret 2016 ke Maret 2017 sebesar 3,61 persen. Di sisi lain, upah riil petani dan buruh bangunan per hari yang tumbuh tidak tinggi tergerus oleh inflasi yang tinggi. Faktor lainnya yaitu terjadi keterlambatan dalam distribusi beras sejahtera pada Januari, Februari, dan Maret 2017. Total jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Angka ini naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016.

Prabowo: Orang Miskin Ada 26 Juta, Bakal Miskin 69 Juta

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto
Prabowo: Orang Miskin Ada 26 Juta, Bakal Miskin 69 Juta
  Jumat, 29 Juni 2018 09:09 WIB
Jakarta, HanTer — Kritik yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut saat ini jumlah orang miskin mencapai 27 juta, bakal miskin 60 juta. Prabowo  juga menyebut harta 4 orang kaya sama dengan 100 juta orang miskin.

Terkait kritik ini, Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan kritik yang disampaikan Prabowo hal wajar. “Kelemahan pemerintahan Jokowi adalah  kemiskinan dan lebarnya angka kesenjangan antara orang miskin dan orang super kaya," kata Syaroni kepada Harian Terbit, Rabu (27/6/2018).

Syaroni menegaskan, kritik Prabowo itu menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi. Buktinya selama kepimpinan Jokowi pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5 persen. Maka dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya 5 persen maka akan sulit mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia.

Dia juga menegaskan, tidak mungkin juga Prabowo yang sekelas ketua umum parpol berbicara dengan menggunakan data tidak valid dalam mengkritik Jokowi. Contoh terkait kemiskinan bahwa data yang disajikan oleh Prabowo sudah tepat. Angka orang miskin yang mencapai 27 juta orang itu merujuk data BPS tahun 2017. Sementara angka kemiskinan yang mencapai 60 juta itu merujuk pada perhitungan kemiskinan bila menggunakan standar Bank Dunia.

Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, berpendapat pemerintah tak perlu reaktif atas Prabowo. Kritik-kritik Gerindra disebut wajar sebagai pihak oposisi (non-pendukung pemerintah).

"Kritik yang disampaikan oleh Prabowo kepada pemerintah adalah sah dalam posisinya sebagai warga negara. Apa yang disampaikan oleh Prabowo ya wajar saja sebagai partai yang berada di luar pemerintahan atau yang sering disebut sebagai oposisi," ujar Ferdinand.

Dia meyakini Prabowo tak asal bicara soal kritik yang disampaikan dengan video pidato di Facebook itu. Ferdinand berharap Prabowo dan pemerintah bisa adu data.

Prabowo mengkritisi ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia. Menurut Prabowo, berdasarkan data rasio Gini yang merupakan indikator ketidakmerataan pendapatan penduduk, angka rasio Gini Indonesia ada di angka 45.

"Menurut lembaga-lembaga internasional, sekarang ini Gini ratio kita kurang lebih 45. Jadi, satu persen rakyat kita menguasai 45 persen kekayaan bangsa Indonesia. Ini dari bank internasional yang menilai itu," ujar Prabowo saat memberi pidato di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6).

Selain itu, Prabowo mengatakan indikator ketimpangan penduduk yang kaya dan miskin di Indonesia. Berdasarkan data bahwa ada empat individu yang kekayaannya jika ditotal lebih dari 100 juta rakyat Indonesia. Itu, kata Prabowo, menunjukkan ketimpangan yang tidak sehat di negara Indonesia.

Ia melanjutkan, dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga terungkap, selain 26 juta orang tergolong miskin, masih ada 69 juta orang lagi terancam miskin dengan garis kemiskinannya Rp 387 ribu per bulan. "Bayangkan, saudara-saudara, ada rakyat kita yang hidup dengan 387 ribu. Kalau yang hampir miskin adalah 580 ribu rupiah," ujarnya.

(Safari