Kinerja Jokowi bidang Kelistrikan

Sebagai informasi, berikut tarif listrik di beberapa negara sebagai perbandingan : 1. Amerika Serikat (AS) USD3 cent per kwh. 2. Bangladesh USD3 cent per kwh. 3. Vietnam USD7 cent per kwh. 4. Malaysia USD6 cent per kwh. 5. Pakistan USD6 cent per kwh. 6. Korea Selatan USD6 cent per kwh. 7. Indonesia USD11 cent per kwh. (LH)``` http://kabarbangka.com/2017/04/tarif-listrik-indonesia-termahal-di-duna/ :: http://kedaipena.com/subsidi-listrik-dicabut-72-juta-rakyat-hidup-pra-sejahtera/ ______________________________________ KedaiPena.Com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hafizh Thohir menilai, pencabutan subsidi listrik 900 VA yang dilakukan oleh Pemerintah per 1 Mei kemarin sangatlah tidak tepat. “Kalau rakyat miskin sudah tidak ada lagi maka subsidi listrik tersebut seyogyanya bisa dicabut. Namun, saat ini rakyat miskin di Indonesia kan masih banyak,” jelas dia kepada KedaiPena.Com, ditulis Sabtu (10/6). “Sebab, 29 juta orang miskin ditambah 72 juta rakyat yang hidup di atas penghasilan Rp1,2 juta perbulan, yang mana dengan penghasilan minim seperti itu, masih membutuhkan subsidi tersebut,” tambah dia. Hafizh menjelaskan, dengan dicabutnya subsidi tersebut maka harga listrik akan sangat tinggi sehingga menjadi beban bagi rakyat rakyat miskin serta rakyat pra sejahtera. “Inilah PR besar pemerintah bagaimana harga listrik harus dapat tercapai oleh daya beli rakyat sekelas mereka,” ungkap Politikus PAN ini. “Sesuai UUD 45 maka rakyat tak mampu dipelihara oleh negara, maka itu subsidi merupakan implementasi tentang tanggung jawab pemrintah kepada rakyatnya. Dan perlu di ingat subsidi dapat dicabut jika rakyat sudah mampu membeli,” tandasnya. Teriak jg Harusnya kita2 nie Teriak2 _Proyek ini pernah di kepret oleh si Rajawali, Rizal Ramli sejak awal jadi Menko Kemaritiman, menyebabkan Jusuf Kalla "tersinggung" sempat heboh di media._ http://kedaipena.com/dpr-prediksi-proyek-listrik-35-ribu-mega-watt-mangkrak-dulu-rr-pernah-mengingatkan/ DPR Prediksi Proyek Listrik 35 Ribu Mega Watt Mangkrak, Dulu RR Pernah Mengingatkan KedaiPena.Com – Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih memperkirakan, bahwa proyek listrik 35 ribu mega watt yang saat ini sedang di genjot pembangunan nya oleh pemerintah akan mangkrak. Hal itu, kata Eni, disebabkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak stabil saat ini “Jangan harap, saya yakin kalau di genjot terus PLN akan rugi. Dan kemungkinan akan mangkrak kembali,” papar Eni kepada wartawan belum lama ini di Jakarta. Eni pun tak menampik, pencabutan subsidi listrik yang sedang dilakukan pemerintah saat ini, merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan mega proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2019 ini. “Karena, penerimaan negara terhadap pajak tidak terpenuhi penerimaan negara kurang. Makanya bagaimana pemerintah kita efisiensi,” beber legislator asal Gresik, Jawa Timur ini. “Dan ekonomi kita perlu stabil serta seimbang. Maka dari itu ini jadi masalah kita bersama, kita dari sisi anggota DPR akan terus melakukan pengawasan soal ini,” pungkas politisi Partai Golkar ini. Jauh sebelum Eni bicara, eks Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, menyatakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW) harus dievaluasi. Hal ini dikarenakan, dalam perjalanannya program ini dinilai mustahil akan tercapai dalam waktu lima tahun mendatang. Menurutnya, hingga 2019 kemungkinan hanya tercapai 16 ribu MW. Rizal mengatakan, sebagai gantinya, pihaknya akan menggulirkan proyek percepatan dan diversifikasi listrik (PPD-listrik) yang gunanya tetap sama, yaitu memenuhi kebutuhan listrik nasional. “Program ini bagian dari rencana pemerintah membangun listrik 35 ribu MW sampai 2019. Bedanya, PPD-listrik akan mengevaluasi mana saja yang realistis diwujudkan sekaligus melakukan percepatan dan diversifikasi sumber-sumber energinya,” ujar RR, sapaan Rizal Ramli. Laporan: Muhammad Hafidh Mengapa rakyat yang menderita disuruh cabut meteran listrik oleh pemerintah Jokowi? by: Salamuddin Daeng 1. Diseluruh dunia tidak ada satu negarapun yang pernah menaikan tarif untuk satu golongan pelanggan sebesar 125% kurang dari satu semester. Lebih konyol lagi kenaikan tarif dilakukan pada dengan alasan pencabutan subsidi. Padahal subsidi telah berkurang atau bahkan telah hilang sejak penurunan harga energi batubara, minyak dan gas sejak 2014 lalu. 2. Tarif listrik di Indonesia telah melebihi tarif rata rata listrik di Amerika Serikat. Tarif listrik di AS pada maret 2017 per kwh berkisar antara 6.74 cent dolar atau Rp. 780 untuk industri dan 10.48 cent dolar atau Rp. 1.362/kwh untuk komersial. (Mei 2017). Sementara Tarif listrik Indonesia PLN non subsidi pada Juni 2017 adalah Rp. 1467,28/kwh, tarif penyesuaian 900VA Rp. 1.352/KWH dan tarif subsidi untuk pelanggan miskin Rp. 415/kwh. hebat sekali indonesia kesejahteraan rakyatnya di Era Pemerintahan Jokowi lebih baik dari Amerika Serikat. Wah Donald Trump bisa tersinggung ini sama Jokowi. 3. Rata rata tarif listrik di China 7 cent dolar aatau Rp. 924/kwh dan India adalah 8 cent dolar per KWH atau seharga Rp. 1040 /kwh, jauh lebih rendah dibandingkan harga di Indonesia. Harga listrik subsidi di China 0.42 Yuan. Di India tarif listrik golongan rendah hanya 2 cen dolar atau Rp. 264/kwh atau separuh tarif orang miskin di Indonesia. 4. Jika mengancu pada data management consultants McKinsey mengatakan bahwa kelas menengah (middle class) di Indonesia sebanyak 45 juta jiwa. Dengan demikian jumlah rumah tangga yang tidak perlu mendapatkan subsidi adalah 11,25 juta rumah tangga. Sisanya adalah bukan kelas menengah dan rentan pada kemiskinan. 5. Listrik adalah pemicu inflasi nomor satu dibandingkan dengan faktor lainnya. dengan demikian maka kenaikan tarif listrik akan semakin memicu inflasi yang sudah sangat tinggi di Indonesia. sementara kenaikan inflasi kembali akan dijadikan indikator oleh pemerintah untuk menaikkan tarif listrik. Jadi tarif listrik ini akan dinaikkan sampai berapa ? Rupanya itu maksud rakyat disuruh cabut meteran? Ilustrasi Listrik Oleh : Salamuddin Daeng (AEPI) 1. Diseluruh dunia tidak ada satu negarapun yang pernah menaikan tarif untuk satu golongan pelanggan sebesar 125% kurang dari satu semester. Lebih konyol lagi kenaikan tarif dilakukan pada dengan alasan pencabutan subsidi. Padahal subsidi telah berkurang atau bahkan telah hilang sejak penurunan harga energi batubara, minyak dan gas sejak 2014 lalu. 2. Tarif listrik di Indonesia telah melebihi tarif rata rata listrik di Amerika Serikat. Tarif listrik di AS pada maret 2017 per kwh berkisar antara 6.74 cent dolar atau Rp. 780 untuk industri dan 10.48 cent dolar atau Rp. 1.362/kwh untuk komersial. (Mei 2017). Sementara Tarif listrik Indonesia PLN non subsidi pada Juni 2017 adalah Rp. 1467,28/kwh, tarif penyesuaian 900VA Rp. 1.352/KWH dan tarif subsidi untuk pelanggan miskin Rp. 415/kwh. hebat sekali indonesia kesejahteraan rakyatnya di Era Pemerintahan Jokowi lebih baik dari Amerika Serikat. Wah Donald Trump bisa tersinggung ini sama Jokowi. 3. Rata rata tarif listrik di China 7 cent dolar aatau Rp. 924/kwh dan India adalah 8 cent dolar per KWH atau seharga Rp. 1040 /kwh, jauh lebih rendah dibandingkan harga di Indonesia. Harga listrik subsidi di China 0.42 Yuan. Di India tarif listrik golongan rendah hanya 2 cen dolar atau Rp. 264/kwh atau separuh tarif orang miskin di Indonesia. 4. Jika mengancu pada data management consultants McKinsey mengatakan bahwa kelas menengah (middle class) di Indonesia sebanyak 45 juta jiwa. Dengan demikian jumlah rumah tangga yang tidak perlu mendapatkan subsidi adalah 11,25 juta rumah tangga. Sisanya adalah bukan kelas menengah dan rentan pada kemiskinan. 5. Listrik adalah pemicu inflasi nomor satu dibandingkan dengan faktor lainnya. dengan demikian maka kenaikan tarif listrik akan semakin memicu inflasi yang sudah sangat tinggi di Indonesia. sementara kenaikan inflasi kembali akan dijadikan indikator oleh pemerintah untuk menaikkan tarif listrik. Jadi tarif listrik ini akan dinaikkan sampai berapa ? Rupanya itu maksud rakyat disuruh cabut meteran? Kemudian MEMBURUKNYA EKONOMI INDONESIA 2017 seperti disarikan dalam Data laporan World Bank (Juni 2017) 1. Kenaikan tarif dasar listrik dalam setengah tahun terakhir meningkatkan inflasi menjadi 4,9% dari rata-rata tahunan 3.2%. 2. Sektor perbankkan Indonesia memburuk yang ditandai dengan meningkatnya non-performing loans (NPL) perbakkan yang sudah berada diatas batas atas yang ditetapkan dalam Basel III threshold 3. Jakarta Composite Index (JCI) telah jatuh sekitar 8% tahun ini dan imbal hasil dari investasi asing dalam berbagai investasi di Indonesia telah jatuh. 4. Defisit transaski berjalan meningkat menjadi 1 % GDP lebih tinggi dibandingkan dengan kwartal 4 tahun 2016 sebesar 0,9% GDP. Untuk tahun 2017 defisit transaksi berjalan akan meningkat pada posisi 1.8% GDP. 5. Resiko keuangan pemerintah terjadi disebabkan pemotongan anggaran 2016 yang menimbulkan ketidakpastian karena penganggaran APBN yang tidak realistik. 6. Defisit Anggaran Pendapatan dan bealnja Negara 2017 akan meningkat dari 2.4% GDP pada tahun 2016 menjadi 2,6% GDP pada tahun 2017. Itupun dengan asumsi peenrimaan pajak tercapai. Jika tidak maka defisit bisa berada di atas 3 %. 7. Sampai dengan bulan Mei 2017 pemerintah telah mengambil 53% dari rencana utang untuk mengatasi defisit,penurunan penerimaan pendapatan negara, dan utang jatuh tempo. 8. Penjualan ritel yang merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi menurun tajam menjadi 4,6% sampai dengan Mei dibandingkan rata rata pertumbuhan kwartal II 2016 sebesar 9,5%. 9. Menurut Bank Dunia, tahapan pemilu yang akan dimulai pada tahun 2018 akan menghambat reformasi struktural, menimbulkan ketidakpastian dan akan menjadi pertimbangan utama bagi investor asing. Waspada waspada wasapadalah… http://www.repelita.com/terbongkar-ternyata-ini-alasan-kenapa-rakyat-disuruh-cabut-meteran-listrik-oleh-pemerintah-jokowi/ *INFO TARIF LISTRIK DI DUNIA, LISTRIK INDONESIA TERMAHAL DIDUNIA* Sebagai informasi, Berikut tarif listrik di beberapa negara Sebagai perbandingan : 1. Amerika (AS) : USD 3 cent per kwh. 2. Bangladesh : USD 3 cent per kwh. 3. Vietnam : USD 7 cent per kwh. 4. Malaysia : USD 6 cent per kwh. 5. Pakistan : USD 6,6 cent per kwh. 6. Korea Selatan : USD 6 cent per kwh. 7. #Indonesia : USD 11 cent per kwh. "Rakyat Indonesia huebat dan Sogéhh-Sogéhh..?!? dan Bodoh ?!?" Tarif listrik Indonesia, dinilai paling mahal di dunia, dibandingkan dengan Negara lainnya. Klo AS tarif listriknya lebih murah oke lah.. Tapi... BANGLADESH...!!! PT.PLN sangat tidak efisien. Beban inefiseinsi dikenakan dan dibebankan kepada konsumen PLN (pelanggan PLN). Kenaikan harga listrik memicu kenaikan semua produksi atas kebutuhan hidup masyarakat banyak. Harga pemasok listrik dari berbagai perusahaan kepada PT.PLN ditetapkan dengan harga Kartel (kesepakatan bersama antara PT.PLN dengan para PT. Pemasok Listrik). Perlu investigasi dari KPPU dan KPK. http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/01/07/341778/wow-tarif-listrik-indonesia-termahal-di-dunia   Home Opini Catatan Hitam Ketimpangan dan Kemiskinan OPINI Catatan Hitam Ketimpangan dan Kemiskinan Facebook  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan pendapatan indonesia belakangan ini cenderung memburuk yang ditandai dengan indeks gini mendekati 0,5 atau gini ratio pengeluaran tahun 2015 0,413 dan tahun 2017 sedikit menurun jadi 0,397. Sebaliknya angka kemiskinan 2017 meningkat jadi 27,77 juta orang dari tahun 2016 yang mencapai 27,76 juta. Terlepas dari angka-angka yang dilaporkan BPS, menurut saya ketimpangan dan kemiskinan patut jadi catatan hitam ekonomi Indonesia dalam 50 tahun terakhir dan sebagai refleksi saat Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-72. Selain trendnya yang cenderung statis atau jalan di tempat dan bahkan memburuk dalam jangka panjang, kebijakan yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan tidak berubah yaitu mengandalkan kebijakan neo liberal plus mekanisme trickle down effect.Kebijakan yang tidak berubah ini seolah menunjukkan kurang seriusnya The decision maker dalam memecahkan masalah tersebut.  Belum lama ini, dana moneter Internasional (IMF) sebagai mbahnya neoliberal mengakui bahwa mekanisme trickle down effect atau efek menetes kebawah dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara tidak berjalan. Jadi tidak bisa dijadikan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan. Hal ini telah terbukti di Indonesia, ketika pertumbuhan ekonomi 7 persen rata-rata tiap tahun selama tiga dasa warsa orde baru namun ketimpangan pendapatan tidak menurun. Jadi terbukti tak ada efek menetes ke bawah, yang terjadi pertumbuhan selalu mengalir keatas membesarkan konglomerat. Ketimpangan Parah LSM Oxfam pada Febuari 2017 menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan paling parah di dunia. Oxfam mencatat, harta empat taipan terkaya di negara ini sama dengan harta yang dimiliki oleh 100 juta orang miskin. Harta empat orang terkaya di Indonesia mencapai US$ 25 miliar atau setara Rp 333,8 triliun. Sedangkan total kekayaan 100 juta penduduk miskin di Indonesia sebesar US$ 24 miliar ata sekitar Rp 320,3 triliun. Saking banyaknya harta orang kaya tersebut, bunga yang didapat dari kekayaan orang terkaya Indonesia mencapai 1000 kali jumlah uang yang dibelanjakan penduduk miskin selama setahun. Jumlah miliarder dollarman Indonesia juga bertambah, dari 1 pada 2002 menjadi 20 orang di 2016. Tumbuhnya jumlah jutawan dan miliarder ini menjadi lawan nyata bagi kemiskinan. Hal ini mengkonfirmasi, jika pertumbuhan ekonomi paling banyak dinikmati oleh golongan kaya. Di industri keuangan sesuai data OJK, 50 konglomerasi keuangan menguasai 70% aset industri keuangan Indonesia atau Rp6.300 triliun dari total aset Rp9.000 triliun. Bila melihat publikasi 10 orang terkaya di Indonesia atau 50 orang terkaya di Indonesia aset orang-orang tersebut meningkat terus jumlahnya tiap tahun. Sementara kelompok masyarakat yang nyaris miskin gampang sekali terhempas ke kelompok miskin hanya gara-gara kebijakan pemerintah yang inflatoir. Nyata sekali gap antara kelompok kaya dan kelompok miskin itu. Secara khusus Bank Dunia pada 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia paling tinggi di Asia Timur. Bahkan dalam distribusi asset lebih memprihatinkan. Yaitu rasio gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini lebih tinggi daripada rasio gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional bahkan mencatat 56 persen asset berupa tanah, properti dan perkebunan hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen penduduk. Nah, kondisi ketimpangan yang semakin parah ini kalau kita bedah merupakan akibat langsung model kebijakan pemerintah yang tidak berubah sejak orde baru sampai sekarang yang melibatkan enam presiden (1967-2017), Yaitu kebijakan neo liberal yang pro utang luar negeri, pro investor asing, pro Lembaga Internasional, pro pemodal, pro konglomerat dan diwarnai KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga kapitalisme yang dikembangkan cenderung capitalisme crony. Kisah parahnya ketimpangan ini bermula dari kebijakan pemerintah pro konglomerat yang dimulai sejak orde b Reporter : Novita Intan Sari Merdeka.com - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan, target 35.000 MW, hanya akan terealisasi 19.000 MW di 2019 mendatang. Hal ini merujuk pada proyek pembangkit dalam rencana 35.000 MW yang sudah financial closing tahun ini "Pembangkit finansial closing akhir 2016 berjumlah 19,7 gigawatt, 15.631 MW (belum selesai), 8.350 MW (yang bisa diselesaikan PLN)," jelas Anggota DEN Rinaldy Dalimi di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (14/11). DEN menyarankan pemerintah merevisi target 35.000 MW. Keputusan tersebut didapat setelah berdiskusi bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Program 35.000 MW ini tahun 2019 diperkirakan mencapai 19,7 giga watt, minimal. Dengan bermacam pertimbangan termasuk dari sisi pertumbuhan ekonomi 6 persen," ujar Rinaldy. Dia menambahkan, salah satu kendala pembangunan pembangkit listrik ialah belum adanya penetapan lokasi. Tercatat, saat ini ada 30.000 pembangkit yang belum ditetapkan lokasinya. "Lokasi belum ditetapkan maka tidak mungkin selesai 2019. Sektor kelistrikan dengan beban cukup menjaga realibitis 19,7 GW dengan tingkat ekonomi 6 persen tetap aman. Sehingga menganggap 19,7 GW angka yang masuk akal dengan mendukung pertumbuhan ekonomi, kalau lebih baik karena rasio elektrifikasi akan bertambah," jelas dia