DAMPAK INDONESIA BERPALING KE CINA

Kecenderungan politik ekonomi Indonesia berpaling ke Cina era Rezim Jokowi ini tentu saja membawa dampak baik positif maupun negatif terhadap dinamika politik dalam negeri Indonesia. Dampak dimaksud dapat dikelompokkan menjadi: Dampak Jangka Pendek, Menengah dan Panjang. PERTAMA, Dampak Jangka Pendek mencakup: 1. Masuknya Tenaga Kerja Cina: Masuknya tenaga kerja Cina sebagai konsekuensi kesediaan Rezim Jokowi melaksanakan prinsip "turnkey project management", telah menjadi issue politik dalam negeri Indonesia. Turnkey Project ini mengatur bahwa Cina masuk investasi tetapi menggunakan produk, alat mesin, dan tenaga kerja dari Cina. Tudak boleh dihambat atau diganggu. Turnkey Project ini kemudian ditantadatangani oleh Rezim Jokowi dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi nasional. Akibatnya, tenaga kerja Cina berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Cina sudah dan terus akan mendatangkan dan migrasi secara massal tenaga kerja ke Indonesia. Hal ini menyebabkan hilangnya peluang lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dan bahkan bisa terjadi “konflik manifest” rakyat Indonesia dengan kelompok Tenaga Kerja Cina datang ke Indonesia. 2. Kebangkitan Komunisme: Dampak jangka pendek ini telah menimbulkan polemik dan persepsi publik adanya kebangitan Komunisme. Argumentasi utama adalah Cina (RRC) sebagai negara berideologi Komunisme tentu akan membantu bangkitnya kembali Komunisme di Indonesia. Hal ini menyebabkan meningkatnya keresahan dan kecaman rakyat Indonesia anti Komunisme, terutama kelompok Islam politik, mantan perwira dan TNI, serta kaum terpelajar didikan Barat terhadap kebijakan Rezim Jokowi terkait kerjasama ekonomi Indonesia-Cina dan pada gilirannya mengurangi legitimasi politik Rezim Jokowi. Rezim Jokowi perlu mengelola dan mengendalikan issue politik kebangkitan Komunisme ini agar tidak menjadi konflik manifest. 3. Proyek Pulau Palsu: Kini di teluk Jakarta sedang dibangun sejumlah Pulau Palsu/Reklamasi. Proyek ini dipayungi oleh Gubernur Ahok yang kini sudah jadi Terpidana Penista Islam. Pulau Palsu ini menjadi issue politik terkait dengan rencana permukiman orang asing dari Cina, termasuk tenaga kerja Cina. Terdapat klaim publik bahwa pembangunan sejumlah Pulau Palsu ini sebagai upaya untuk memindahkan rakyat Cina ke Indonesia dengan memberi permukiman dan perumahan. Gelombang rakyat Indonesia anti kebijakan pembangunan sejumlah Pulau Palsu ini semakin meningkat dan dinilai sebagai ancaman bagi kedaulatan dan kelanjutan NKRI. Rezim Jokowi perlu mengelola dan mengendalikan issue politik pulau palsu ini agar tidak menjadi konflik manifest. 4. Asing, Aseng dan Asong: Issue politik asing, aseng dan asong menguasai kehidupan ekonomi politik Indonesia telah menjadi perbincangan di publik baik melalui media sosial, media massa maupun diskusi publik.Konsep asing. aseng dan asong ini menunjukkan kritik dan kecaman atas realitas obyektif Indonesia sekarang bahwa kehidupan bernegara rakyat Indonesia telah dikuasai asing, aseng (ras Cina,) dan asong (penguasa pribumi menghamba terhadap asing dan asong). Issue politik asing, aseng dan asong ini semakin membesar dan meluas sesuai dengan berkembangnya issu berbondong-bondong tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia dan penguasaan sebagian besar sumberdaya Indonesia oleh kelompok konglomerat Cina (Taipan). Issue ini juga dapat meningkatkan kecaman dan penolakan terhadap kegiatan ekonomi Cina di Indonesia sebagai realisasi kerjasama ekonomi Indonesia-Cina. Rezim Jokowi perlu mengelola dan mengendalikan issue politik asing, aseng dan asong ini agar tidak menjadi konflik manifest dan tercipta kondisi rakyat dan negara Indonesia sesuai Pancasila dan konstitusi negara. 5. Penyelundupan Narkoba dan PSK: Issue politik penyeludupan narkoba dan masuknya PSK (Pelacur) dari Cina telah menjadi polemik dan perbincangan publik akhir-akhir ini. Telah muncul issue di kalangan rakyat dan publik Indonesia, ditingkatkannya hubungan kerjasama ekonomi dengan Cina menyebabkan meningkatnya pemasokan barang haram narkoba ke Indonesia dari Cina. Selanjutnya, muncul issue meningkatnya jumlah PSK (Pelacur) masuk ke Indonesia dari Cina.6. Kemunculan Gerakan Identitas Pribumi: Selama era Orde Baru dan awal era Reformasi, labeling atau identitas " pribumi" untuk menunjukkan suatu kelompok politik di Indonesia sangat langka. Bahkan, dapat disimpulkan, tidak ada kemunculan gerakan identitas pribumi. Namun, seiring semakin meningkatnya kerjasama Rezim Jokowi dengan Cina, dan perbincangan publik beragam dampak Indonesia berpaling ke Cina, mulai bermunculan kelompok2 masyarakat madani atas identitas dan nama pribumi. Kelompok2 pribumi dimaksud dapat ditemukan pada WA Group dan juga organisasi masyarakat. Kelompok2 ini pada umumnya mengkritik dan memprotes ketidakadilan terhadap rakyat pribumi dan dominasi non pribumi khususnya ras Cina atas sumberdaya ekonomi Indonesia. Kritik dan kecaman bermunculan di WA Group dan pernyataan2 publik yang secara langsung maupun tidak berupaya membela kepentingan pribumi. Telah juga beredar dasar2 ideologis mengapa pribumi harus dibela, dan menolak dominasi non pribumi, bahkan hak2 non pribumi terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemunculan gerakan identitas pribumi ini pada perjalanannya kelak dapat membantu timbulnya konflik manifest (terbuka) antara rakyat pribumi dan ras Cina. Karena itu, Rezim Jokowi harus paham dan mampu mengendalikan gerakan identitas pribumi ini dengan kebijakan kekuasaan negara yang bertujuan meminimalkan ketidakadilan dominasi ras Cina atas sumberdaya ekonomi Indonesia.Salah satu pertimbangannya, PSK dari Cina ini untuk melayani kebutuhan biologis kalangan tenaga kerja Cina di Indonesia. Rezim Jokowi perlu mengelola dan mengendalikan issue politik penyeludupan narkoba dan PSK (Pelacur) dari Cina ini agar tidak menjadi konflik manifest. 6. Kemunculan Gerakan Identitas Pribumi: Selama era Orde Baru dan awal era Reformasi, labeling atau identitas " pribumi" untuk menunjukkan suatu kelompok politik di Indonesia sangat langka. Bahkan, dapat disimpulkan, tidak ada kemunculan gerakan identitas pribumi. Namun, seiring semakin meningkatnya kerjasama Rezim Jokowi dengan Cina, dan perbincangan publik beragam dampak Indonesia berpaling ke Cina, mulai bermunculan kelompok2 masyarakat madani atas identitas dan nama pribumi. Kelompok2 pribumi dimaksud dapat ditemukan pada WA Group dan juga organisasi masyarakat. Kelompok2 ini pada umumnya mengkritik dan memprotes ketidakadilan terhadap rakyat pribumi dan dominasi non pribumi khususnya ras Cina atas sumberdaya ekonomi Indonesia. Kritik dan kecaman bermunculan di WA Group dan pernyataan2 publik yang secara langsung maupun tidak berupaya membela kepentingan pribumi. Telah juga beredar dasar2 ideologis mengapa pribumi harus dibela, dan menolak dominasi non pribumi, bahkan hak2 non pribumi terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemunculan gerakan identitas pribumi ini pada perjalanannya kelak dapat membantu timbulnya konflik manifest (terbuka) antara rakyat pribumi dan ras Cina. Karena itu, Rezim Jokowi harus paham dan mampu mengendalikan gerakan identitas pribumi ini dengan kebijakan kekuasaan negara yang bertujuan meminimalkan ketidakadilan dominasi ras Cina atas sumberdaya ekonomi Indonesia. KEDUA, Dampak Jangka Menengah: Yakni Indonesia niscaya dibanjiri berbagai produk konsumen dan sejenis dari Cina dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan (hidup) kalangan pekerja asal Cina dimaksud. Bagaimanapun juga, membanjirnya produk konsumen dan sejenis dari Cina akan membawa dampak negatif terhadap kondisi kehidupan usaha industri produk konsumen dan sejenis dalam negeri. Ada perkiraan, satu dua tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara konsumen produk Cina dengan harga lebih murah ketimbang produk lokal. Dikhawatirkan, para investor asing akan mengalihkan investasi dan dana dari Indonesia ke Cina dan Vietnam. Akibatnya, terjadi pengangguran besar-besaran tenaga kerja/buruh lokal. KETIGA, Dampak Jangka Panjang: Yakni Cina akan memperoleh hak mengelola pelabuhan minimum 30-an tahun atau bahkan lebih. Artinya, bahwa sistem pengelolaan baik di pelabuhan laut maupun (bandara) udara akan dikendalikan Cina. Hal ini dapat membawa dampak negatif terhadap kondisi kedaulatan dan peran negara dalam pengelolaan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat madani di Indonesia. Jika pada prakteknya keputusan mendasari Rezim Jokowi berpaling ke Cina semata-mata atas dasar pertimbangan “keuntungan ekonomi”, maka Indonesia berpotensi untuk “tergadai” melalui “skema investasi asing” Cina dan semakin kehilangan “martabat” dan “kedaulatan” sebagai negara bangsa dalam politik internasional. Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS: Network for South East Asian Studies)