PEMBANGUNAN PULAU PALSU UNTUK PERMUKIMAN ORANG CINA

Di bawah kondisi politik ekonomi Rezim Jokowi kian intens ke Cina, merebak isu pembangunan sejumlah pulau palsu di teluk DKI Jakarta untuk permukiman orang Cina (RRC). Isu ini juga muncul bersamaan gelombang anti Ahok sebagai Gubernur dan penista agama Islam. Kini di teluk Jakarta sedang dibangun sejumlah Pulau Palsu/Reklamasi. Proyek ini dipayungi Gubernur Ahok kini sudah jadi Terpidana Penista Islam dan dinonaktifkan. Pulau Palsu/reklamasi ini menjadi isu politik terkait dengan rencana permukiman orang asing dari Cina, termasuk tenaga kerja Cina. Terdapat klaim publik, pembangunan sejumlah Pulau Palsu ini sebagai upaya untuk memindahkan rakyat Cina ke Indonesia dengan memberi permukiman dan perumahan. Gelombang rakyat Indonesia anti kebijakan pembangunan sejumlah Pulau Palsu ini semakin meningkat dan dinilai sebagai ancaman bagi kedaulatan dan kelanjutan NKRI. Pulau Palsu dibangun di Teluk Jakarta adalah pulau A-Q dengan 10 pengembang.Pulau Palsu untuk kelas atas, bukan semua kelas. Harga properti paling rendah Rp 3,77 miliar luas bangunan 128 meter persegi dan tanah 90 meter persegi. Dengan harga setinggi ini, siapa sanggup membelinya? Semua unit rumah di Proyek Reklamasi diiklankan di Singapura, Taiwan, Hongkong, Macau, Beijing, dan kota-kota lain di Cina. Infonya semua unit sudah habis terjual kepada China Asing. Issue Pulau Palsu kian hangat kembali sejak Paslon Anies-Sandi dlm kampanye Pilgub DKI berjanji akan menghentikan program tsb. Tapi, satu hari pemungutan suara dan Paslon Anies-Sandi menang, langsung Menko Maritim tegaskan akan ambilalih program itu dan ditetuskan. Bahkan, diklaim jangan karena satu orang (Anies) program itu dihentikan. Juga menantang adu data ke publik. Reaksi publik cukup kencang atas tawaran Menko Maritim ini. Pd 16 Mei 2017 IRESS dan MPR adakan Seminar : "Stop Program Reklamasi Teluk Jakarta" dgn Keynote speech M.Amien Rais (UGM). Pembicara al. Muslim Muin (ITB), Sri Bintang Pamungkas (UI), Irvan Pulungan, M Ramli, Marwan Batubara (IREES), dan Hanafi Rais (DPR). Pada prinsipnya, seminar ini dilaksanakan di Gedung MPR sepakat untuk menolak dan membatalkan program reklamasi/pulau palsu. Mereka bersedia melayani tantangan Menko Maritim untuk adu data pembangunan reklamasi ini. Sebagaimana Amien Rais tegaskan, jika data Tim Menko Maritim benar dan menang tanpa reklamasi DKI akan banjir, mereka terima dan ikuti. Tetapi, jika data Tim Amien Rais benar dan dengan reklamasi justru DKI akan banjir, maka pembangunan reklamasi itu harus dihentikan. Seminar juga sebagaimana pembicara Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, mengingatkan masalah reklamasi ini harus dilihat upaya penyerahan jalan laut ke Cina. Reklamasi ini adalah rekayasa politik, bukan semata rekayasa ekonomi. Langkah berikutnya, Cina akan menggunakan jalur maritim ini menjadi jalur militer Cina. Selanjutnya, Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia menegakan, reklamasi adalah "Makar dan penjajahan terhadap Rakyat Pribumi oleh Jokowi dan Para Konglomerat Taipan untuk Kolonisasi Cina (RRC)". Pd 17 Mei 2017 mereka rencanakan akan laporkan kasus ini Ke Komnas HAM. Rezim Jokowi perlu mengelola dan mengendalikan issue politik Pulau Palsu/reklamasi ini merembet ke isu tindak pidana korupsi reklamasi elite kekuasaan parpol penguasa. Jika isu korupsi merebak, maka dampak negatif besar akan melanda eksistensi kekuasaan Rezim Jokowi itu sendiri. Gelombang suara kritis ttg pembangunan Pulau Palsu ini, jika Rezim Jokowi tidak cepat2 hentikan, bagaimana pun akan bergeser issue korupsi mengaitkan elite kekuasaan. Persoalannya bukan lagi masalah Pulau Palsu, tetapi pertarungan kekuasaan negara. Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS: Network for South East Asian Studies)