Rabu, 31 Mei 2017

KINERJA ANGGARAN JOKOWI

(Copas) PLAN B by SBP πŸ‘‡πŸΏπŸ‘‡πŸΏπŸ‘‡πŸΏ *Pasca Pak Harto...* Sampai akhir Pak Habibie, dana terkucur BLBI mebghadapi Krismon mencapai 210 T... Jatuhnya ke Mafia2 Cina. Siapa yg membisiki Pak Habibie untuk bikin Pemilu 99, tidak tahu... Sebab, mestinya dia bisa sampai 2003. Surat 15 Congressmen AS 22 Mei yg meminta Pak Habibie untuk menjadi Presiden yg reformis pun tidak mendesak perlunya Pemilu... Pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak, dan dia memilih mundur sbg Calon Presiden. Gus Dur didesak IMF untuk nengucurkan dana lagi. Krn tidak punya cash, maka diterbitkan Obligasi Rekapitalisasi (SUN) senilai 430 T, dengan masa laku 30 tahun. Ini juga jatuh ke tangan Mafia2 Cina di balik Bank2 yg collapse. Obligasi yg dimaksudkan sbg equity-asset swap itu...ternyata nilai asetnya berupa sampah yg hanya laku 15-20% saja. Aset2 itu akhirnya dibeli kembali oleh mantan pemiliknya dg harga murah, plus keuntungan dari memperoleh tanda utang negara. Dg Inpres Release & discharge, Megawati melepas Cina2 dari kewajibannya melunasi hutangnya, dan membebaskan mrk dari hukuman. Serta membayar bunga Obligasi sekitar 60-70 T tiap tahun dari APBN selama 30 tahun...! Dana2 itulah yg dipakai oleh para Mafia Cina untuk mengatrol Joko dan Ahok naik ke panggung politik NKRI. Sementara itu, Dunia Barat mengharuskan UUD45 diamandemen. Para Mafia Cina ikut melahirkan. Ada 4 hal yg penting: 1. MPR dimandulkan dg perubahan Pasal 1(2). 2. Presiden hrs Orang Indonesia Asli dihapuskan lewat perubahan Pasal 6(1). 3. Perekonomian menjadi Kapitalistik dan Neo-Liberalistik dg perubahan Pasal 33. 4. Dewan Pertimbangan Agung hilang dg perubahan pada Pasal 15. Sebagai akibatnya Joko-Ahok mulus naik panggung politik. Dan sementara itu SBY dg bebasnya menerbitkan UU PMA 2007 yg mengobral Bumi, Air dan Kekayaan Alam Indonesia dg harga murah kpd Swasta Asing dan Aseng. Juni 2014 Joko menang Pilpres. Prabowo mengadu ke MK. Juli Mega dan Jeka berangkat ke Washington, DC untuk meminta bantuan dg menyampaikan Proposal Referendum Papua oleh Jokowi. Senator John McCain dikirim ke Indonesia menemui tokoh2 MPR. September, tokoh Referendum Timor-Timur, Damian Kingsbury, di Melbourne menyatakan telah menerima Proposal Jokowi. Oktober Jokowi dilantik dg dihadiri John Kerry dll. November di Beijing Joko bicara ttg Poros Maritim dan Tol Laut. Sementara Xi Jinping mengumumkan Jalan Sutera Laut di Laut Cina Selatan, di samping Jalan Sutera Darat. Februari 2015, Liu Yandong, Waperdam RRC di Fisip-UI bicara ttg rencana Pertukaran 10 juta Pemuda Cina ke Indonesia. Disusul dg Indonesia ikut mendirikan Bank Pembangunan Infrastruktur Asia di Beijing. Selanjutnya berbagai Turn Key Projects dg RRC spt Tol Laut, infrastruktur, Kereta Cepat, kereta ringan, pembangkit listrik dll dirancang tanpa persetujuan DPR. ribuan orang Cina RRC mulai berdatangan. Dalam waktu singkat, kurang dari 2 tahun, utang baru dari RRC dibuat lebIh-kurang 30 milyar USD. Juga dibuat 17 pulau dlm Program Reklamasi Teluk Jakarta serta China Town Meikarta di Cikarang. Para Mafia Cina membutuhkan dana besar untuk misi mereka menguasai Bumi, Air dan Kekayaan Alam di dalamnya, serta dalam rangka menyambut 10 juta imigran RRC... Dan menggusur Rakyat, Bangsa, Agama dan NKRI. Mereka memutuskan untuk tidak membayar pajak kpd Negara. Pada 2015 terjadi defisit APBN sebesar 500 T... 2016 sebesar 430 T... 2017 diperkirakan sekitar 400-500 T. Itu semua adalah pajak yg seharusnya masuk ke kocek Negara.... Akibatnya, perekonomian menjadi sengsara Dana untuk menguasai NKRI sebesar itu pun diperkirakan masih kurang. Maka dibuatlah Program Tax Amnesty untuk menarik 1000-4000 T uang Negara yg dilarikan ke LN oleh para Mafia Cina Indonesia. Program ini gagal total... Kegagalan terjadi lagi dg tidak terpilihnya Ahok dlm Pilkada DKI. Gagal lagi ktk Ahok hrs masuk bui. Padahal Rezim sudah menyiapkan hampir semua personilnya, termasuk sisi keamanan dan pertahanan dalam Plan-A. Sekarang Rezim menyiapkan "perang melawan Islam" dg dalih masuknya ISIS... Sebuah Plan-B, menyusul gagalnya Plan-A. @SBP Selasa 30 May 2017 *Utang Pemerintah RI Naik Lagi Jadi Rp 3.667 Triliun* https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/3514771/utang-pemerintah-ri-naik-lagi-jadi-rp-3667-triliun Jakarta - Per akhir April 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.667,41 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 17 triliun, dibandingkan jumlah di Maret 2017 yang sebesar Rp 3.649,75 triliun. Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di April 2017 adalah US$ 275,19 miliar, naik dari posisi akhir Maret 2017 yang sebesar US$ 273,98 miliar. Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai April 2017, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.932,69 triliun, naik dari akhir Maret 2017 yang sebesar Rp 2.912,84 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 734,71 triliun, turun dari Maret 2017 sebesar Rp 738,2 triliun. Demikian dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (30/5/2017). Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000: 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%) 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%) 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%) 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%) 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%) 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%) 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%) 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%) 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%) 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%) 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%) 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%) 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%) 2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%) 2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%) 2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%) 2016: Rp 3.466,96 triliun (27,9%) (wdl/mkj) Copyright @ 2017 detikcom All right reserved

0 Komentar:

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda