JANJI KAMPANYE JOKOWI LANJUTAN 1

JANJI JOKOWI-JK SAAT PILPRES.... Jokowi-JK Komitmen Turunkan Tarif Dasar Listrik [Senin , 30 Juni 2014] REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon Jokowi-JK berkomitmen akan menurunkan tarif dasar listrik (TDL) jika nanti mendapat amanah untuk memimpin negeri ini. Kenaikan yang terjadi selama ini dikarenakan tidak  berjalannya proses konversi BBM. Tim pemenangan Jokowi-JK, Arief Budimanta mengatakan, Pemerintah sekarang tidak berhasil menjalankan pengalihan pemakaian bahan bakar pembangkit untuk PLN. Pasangan calon yang diusung partainya itu punya prioritas terhadap konversi BBM ke migas. "Kalau nanti Jokowi-JK terpilih TDL akan kami turunkan dengan cara mengoptimalkan konversi BBM ke migas," kata Arief saat dihubungi Republika Online, Senin (30/6). Ia menyatakan, TDL yang akan turun bukan hanya untuk rumah tangga, melainkan semua golongan. Sebab, capres dan cawapresnya memang akan menerapkan energi murah. Artinya, dengan mengoptimalkan konversi bahan bakar ke sumber alternatif. Link: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/06/30/n7zmhr-jokowijk-komitmen-turunkan-taruif-dasar-listrik Catat janjinya: "TDL yang akan turun bukan hanya untuk rumah tangga, melainkan semua golongan". SEKARANG, JANGANKAN TURUN... LISTRIK MALAH NAIK MENCEKIK INI NAMANYA NGAPUSI !! Janji Kampanye Terus Diingkari, Jokowi Makin Jauhkan Indonesia dari Kata Makmur May 2, 2017 Netizen Indonesia  4 SHARES Share Tweet Jakarta – Ada kado pahit dalam peringatan Hari Buruh Tahun 2017 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dalam kampanyenya berjanji mensejahterakan masyarakat, namun pada kenyataannya justru semakin membuat hidup rakyat semakin susah dengan kembali menaikkan tarif dasar listrik. Per 1 Mei 2017, pemerintah resmi menaikkan tarif dasar listrik untuk pelanggan 900 va yang masuk golongan ‘mampu’ sebesar 30%. Dengan adanya kenaikan ini, pelanggan pada daya 900 va terus terkena kenaikan tarif dasar listrik secara bertahap. Kenaikan tarif pada besaran daya 900 va tercatat pernah dilakukan pemerintah pada 1 Januari 2017 dan 1 Maret 2017. Pada Januari 2017, tercatat kenaikan tarif dasar listrik dari dari Rp 605 menjadi Rp 791, sementara pada Maret 2017, harganya kembali berubah menjadi Rp 1.034 dan kali ini, harga tarif dasar listrik pada pelanggan 900 va menjadi Rp 1.352 per kwh. Selain itu, per 1 Juli 2017 akan terdapat 13 golongan nonsubsidi yang mengalami penyesuaian tarif setiap bulan. Pelanggan rumah tangga “mampu” yang sebelumnya tergabung dalam golongan rumah tangga 900 va menjadi golongan baru, sehingga total golongan pelanggan PLN menjadi 38 dari sebelumnya 37. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah sudah menetapkan skema kenaikan tarif listrik secara bertahap sebanyak 3 kali untuk 18,7 juta pelanggan 900 va, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 (Permen ESDM No 28/2016). Sesuai aturan itu pula, kenaikan tarif dasar listrik berlaku dua bulan sekali sejak 1 Januari 2017. Kebijakan ini bisa menjadi salah satu bukti Presiden Jokowi tak dapat menepati janji kampanyenya. Ada beberapa janji kampanye Jokowi yang tidak ditepatinya, seperti janji untuk tidak berhutang. Usai terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia, Jokowi sempat menegaskan janjinya untuk tidak akan menambah hutang negara. “Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang,” ujarnya kala itu. Namun pada kenyataannya, Jokowi malah menambah hutang Indonesia sebanyak Rp 31, 6 Triliun hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Parahnya, ketika disinggung mengenai pembayaran hutang yang semakin menumpuk, Jokowi menjawab dengan enteng. “Kalau utang ya dibayar,” jawab Jokowi. Contoh janji kampanye lainnya yang diingkari oleh Jokowi yaitu janji untuk tidak belanja berlebihan. “Pembekuan belanja, tidak perlu belanja terlalu over. Artinya, uang yang ada ini dibelanjakan, uang yang ada saja yang dibelanjakan,” ungkapnya beberapa waktu lalu di Balai Kota DKI Jakarta. Di sisa masa jabatannya, masih banyak janji-janji kampanye Jokowi yang belum terealisasi. Bahkan, sebagian janji-janji manis kampanye itu diingkarinya. Kendati demikian, janji tetaplah janji. Rakyat Indonesia tidak ingin Jokowi hanya memberikan harapan palsu. Berikut 10 janji kampanye Jokowi yang dirangkum dan diolah dari berbagai sumber: Jokowi janji membeli kembali Indosat dari tangan asing Jokowi janji tidak bagi-bagi kekuasaan Jokowi janji tidak menaikkan harga BBM Jokowi janji tidak akan ngutang lagi Jokowi janji ciptakan 10 juta lapangan kerja baru Jokowi janji persulit investasi asing Jokowi janji tidak akan hapus subsidi BBM Jokowi janji bangkitkan industri mobil nasional Jokowi janji jaksa agung bukan dari parpol B Jokowi janji tidak impor pangan  #dua tahun pemerintahan jokowi 2 Tahun Jokowi-JK Penuhi Janji Kampanye, Jokowi Diminta Selesaikan Kasus Intoleransi - 24 Oktober 2016 07:02 wib      Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Antara Foto Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta menegakkan perlindungan HAM yang tercabik-cabik oleh tindakan intoleran. Hal itu sekaligus untuk memenuhi janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2014. "Intoleransi, konflik, dan kekerasan atas nama agama, tidak ada satu pun yang diatasi oleh Jokowi," kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani saat memberikan keterangan tentang evaluasi dua tahun kepemimpinan Jokowi di kantor Setara Institute Jakarta, Minggu (23/10/2016). Baca Juga : Pemerintah Tidak Tarik Utang Besar Awal 2017 Menkeu Berharap Ada Pola Penerimaan Pajak yang Lebih Normal di 2017 Menkeu: Kinerja Penerimaan Pajak di Dua Kuartal Sangat Lemah BrandconnectIngin Menurunkan Berat Badan? Coba Deh, Makan Oat! Ismail mengingatkan selama dua tahun terakhir kasus tindakan intoleransi masih marak. Pada 2015 tercatat 197 peristiwa intoleransi dengan 236 tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. "Sementara itu, tercatat 91 peristiwa dengan 113 tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan pada Januari-September 2016," ungkapnya. Buruknya penanganan kasus HAM itu, menurut Ismail, diperparah dengan tidak adanya langkah terobosan pada paket kebijakan hukum yang pertama. Kebijakan pemerintah membersihkan layanan publik dari pungutan liar belum cukup mengompensasi rendahnya nilai penegakkan HAM. "Jika kado perayaan dua tahun di bidang hukum itu hanya soal pungli, itu tidak memuaskan." Ketua Setara Institute Hendardi menambahkan Pemerintahan Jokowi-JK juga belum menunjukkan kemajuan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Berdasarkan catatan Setara Isntitut, terdapat tujuh kasus pelanggaran tersebut, yakni peristiwa 1965, peristiwa Trisakti 1998, Semanggi I (1998), dan Semanggi II (1999), penembakan misterius (1982/1985), serta Wasior (2001), dan Wamena (2003). "Menkopolhukam sudah usulkan pembentukan lembaga nonyudisial (penyelesaikan kasus HAM berat masa lalu), tetapi konsepnya belum jelas," cetus Hendardi. (Media Indonesia EWS  MENU   News Nasional Sumarsih Akan Terus Menagih Janji Kampanye Jokowi... Jumat, 10 Februari 2017 | 16:47 WIB  JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis hak asasi manusia Maria Katarina Sumarsih menagih janji Presiden Joko Widodo soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sumarsih menilai rencana pemerintah yang akan menempuh jalur rekonsiliasi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, bertentangan dengan janji kampanye Jokowi. Padahal, Sumarsih menekankan, janji tersebut sudah jelas tercatat dalam visi, misi, dan program aksi atau Nawacita. Dalam Nawacita tercatat bahwa Jokowi-JK berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia.   Ada tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu yang akan diselesaikan, yakni Kerusuhan Mei 1998, Trisakti, Semanggi I dan II, kasus penghilangan paksa aktivis demokrasi 1997-1998, kasus Talang Sari, Tanjung Priok 1984, dan Tragedi 1965. Sumarsih sendiri adalah ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta, yang menjadi salah satu korban penembakan aparat saat demonstrasi mahasiswa pada 13 November 1998. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan Tragedi Semanggi I. "Kalau Pak Jokowi mengingkari janjinya, sama saja Nawacita ini menjadi dukacita bagi kami, keluarga korban," kata Sumarsih dalam diskusi di Kantor Setara Intstitute, Jakarta, Jumat (10/2/2017). Sumarsih menambahkan, dalam berbagai kesempatan, Jokowi setelah terpilih juga beberapa kali menegaskan komitmennya soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Misalnya, pada saat pidato kenegaraan tahun 2015. Namun, Sumarsih melihat lama kelamaan komitmen Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu semakin tidak terlaksana. Puncaknya, adalah saat Jokowi memilih Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam reshuffle jilid II pada Juli 2016. (Baca juga: Sumarsih: Jokowi Berdusta, Keluarga Korban HAM Hanya Jadi Komoditas Politik) Sumarsih menilai Wiranto sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI pada 1998 bertanggung jawab atas penembakan terhadap putranya. Tak lama setelah Wiranto bertugas, kekhawatiran Sumarsih pun terbukti. Wiranto mengatakan bahwa kasus pelanggaran HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II akan diselesaikan lewat rekonsiliasi. Hal ini bertentangan dengan sikap Sumarsih selama ini, yang terus memperjuangkan penyelesaian lewat pengadilan HAM ad hoc. "Semoga Pak Jokowi memahami menyadari keprihatinan rakyat yang memilihnya, bahwa penugasan Pak Wiranto menjadi Menko Polhukam benar-benar bertolak belakang dalam yang tertulis dalam Nawacita," ucap Sumarsih. Wiranto sendiri telah membantah tuduhan yang menyebut dirinya melanggar hak asasi manusia. Wiranto meminta agar pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut. "Isu-isu HAM yang mengenai saya, saya harapkan harus jelas saatnya kapan, di mana, apa keterlibatan saya, saya akan jawab satu per satu," ujar Wiranto seusai serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2016). (Baca: Wiranto: Buktikan Kapan dan di Mana Saya Melanggar HAM, Saya Akan Jawab) Sumarsih menegaskan bahwa ia dan keluarga korban bersama aktivis HAM lainnya akan terus menagih janji Jokowi. Salah satunya dengan aksi Kamisan yang selama ini konsisten dilakukan setiap Kamis di depan Istana Merdeka. "Kalau pun kami keluarga korban sudah meninggal, anak-anak muda akan melanjutkan perjuangan kami. Karena aksi kamisan tak hanya di Jakarta tapi di berbagai kota," ucap Sumarsih PEMILU REPUBLIKA.CO.ID  HomePemiluMenuju-Ri-1 Ini 54 Janji Jokowi-JK Saat Kampanye (bagian 1) Kamis, 24 Juli 2014 | 10:47 WIB Republika/Agung Supriyanto Joko Widodo dan Jusuf Kalla (kanan). 6026 SHARE  REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlihatkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Jokow Widodo-Jusuf Kalla meraih suara terbanyak dalam Pilpres yang berlangsung 9 Juli lalu. Selama berlangsungnya masa kampanye, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menebar janji kepada masyarakat Indonesia. Sedikitnya ada 54 janji yang diutarakan oleh pasangan pemenang Pilpres 2014 ini saat mereka menggelar kampanye di berbagai kesempatan dan tempat beberapa waktu lalu. Berikut daftar janji Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla jika mereka terpilih menjadi Presiden dan Wapres yang dimuat oleh berbagai media massa di dalam negeri. 1. Membuktikan dan merealisasikan janji-janji dalam visi-misi 2. Tidak berada di bawah bayang-bayang Megawati 3. Menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional 4. Penerapan e-Government 5. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7 persen (mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen) 6. Tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional 7. Mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina 8. Membeli kembali Indosat Janji kampanye khusus di bidang pertanian: 9. Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga 10. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta hektare (ha) sawah 11. Pembangunan 25 bendungan 12. Menyediakan 1 juta ha lahan pertanian baru di luar Jawa 13. Pendirian bank petani 14. Penguatan Bulog 15. Menyejahterakan kehidupan petani 16. Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah  Search Here...  Janji-janji Jokowi yang belum terealisasi 2 tahun menjabat Presiden PERISTIWA21 Oktober 2016 06:12   Presiden Jokowi. ©2014 merdeka.com/arie basuki  733 SHARES Reporter : Muhammad Sholeh Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada Kamis (20/10) tepat genap berusia dua tahun. Saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi-JK banyak menebar janji kepada rakyat agar terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. READ MORE Kasihan, Bayi Meninggal Setelah Dicium Orang Tak Dikenal Kena Bara Rokok Saat Berkendara, Kisah Pria Ini Bikin Geram Ini Waktu Terbaik untuk Beli Tiket Pesawat  Jokowi berjanji secepatnya menyelesaikan masalah pangan dan komoditas. Mewujudkan swasembada pangan dan lepas ketergantungan dari jeratan impor. Tetapi di usia pemerintahannya yang genap 2 tahun ini, swasembada pangan belum sepenuhnya terwujud. Pemerintah masih membuka lebar kran impor untuk beras, daging, dan komoditas lainnya. Ketahanan pangan selalu menjadi pokok permasalahan yang ada di Indonesia. Padahal, sektor ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Jokowi menegaskan sektor pangan bakal menjadi perhatiannya apabila terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2014. "Energi dan pangan adalah hal yang menjadi perhatian saya, karena ketahanan energi harus kita kuasai sendiri," kata Jokowi saat itu. Jokowi juga berjanji untuk mengurangi impor pestisida dan bibit pertanian. Menurut Jokowi, impor pestisida dan bibit pertanian membuat beban biaya petani tinggi. "Tanggung jawab pemerintah ke depan agar bimbingan diberikan ke petani. Pestisida dan pupuk alam ada. Petani bisa produksi sendiri," tegas Jokowi. Di bidang pendidikan, Jokowi berjanji akan memberikan perhatian serius soal anggaran. Berapapun anggaran untuk pendidikan, Jokowi janji akan menyetujuinya jika dia terpilih menjadi Presiden. Karena, kata Jokowi saat itu, pendidikan adalah hal yang utama. Tetapi faktanya saat ini, justru anggaran untuk pendidikan dipangkas dengan dalih penghematan APBN. "Jadi berapapun (anggaran) yang dibutuhkan untuk investasi pendidikan ke depan, apalagi cuma Rp 40 triliun, asal efisiensi bidang kelistrikan bisa beralih menggunakan, gas, batu bara, itu kami hitung bisa menghemat Rp 70 triliun," kata Jokowi saat debat capres. Untuk masalah hukum, Jokowi berjanji memiliki komitmen tinggi untuk menangani kasus HAM seperti pembunuhan Munir, penculikan aktivis pada 1998 dan pelangaran HAM lainnya. Menurut Jokowi, tragedi yang terjadi ketika itu perlu diusut agar dapat memberi rasa keadilan bagi para korban. "Kasus itu harus diselesaikan. Itu komitmen saya," janji Jokowi saat itu. Kasus penculikan itu terjadi menjelang transisi kepemimpinan Orde Baru. Belasan aktivis dinyatakan hilang. Ada pula yang diculik dan disiksa sebelum akhirnya dilepaskan. Menurut Jokowi, kasus yang bermuatan pelanggaran hak asasi manusia tak boleh ditelantarkan. "Harus diselesaikan, udah pasti kayak gitu, kok," tuturnya. Jokowi juga berjanji untuk tidak bagi-bagi kursi jika dia terpilih menjadi Presiden. Rasanya sulit terjadi untuk tidak bagi-bagi kue kekuasaan dengan partai pendukung atau relawan yang turut memenangkan. Jika duduk di bangku Presiden, Jokowi akan lebih memprioritaskan menteri kabinetnya berasal dari kaum profesional. Dia akan memilih menteri yang sanggup menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. "Kita ingin menyelesaikan, ya sudah menteri untuk selesaikan itu," kata Jokowi. Tetapi fakta yang terjadi saat ini, Presiden Jokowi banyak mengangkat menteri-menteri dari kalangan partai politik. Apalagi Partai Golkar dan PAN yang dulunya menjadi oposisi, setelah bergabung dan mendukung pemerintah juga dapat jatah kursi menteri. Tak hanya itu, tak sedikit kalangan yang menyayangkan penunjukan Jaksa Agung dan Menkum HAM yang diisi oleh orang partai. Padahal Jokowi berjanji memprioritaskan kaum profesional. Di bidang pertahanan, Jokowi akan menambah prajurit TNI, yaitu dengan menambah anggaran. Angggaran bisa lebih besar jika p Janji Ciptakan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Jokowi berjanji akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun jika terpilih menjadi presiden. Janji itu disampaikan Jokowi di Bandung, Jawa Barat pada Kamis, 3 Juli 2014. “Menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun,” ujar Jokowi. Faktanya, Jokowi justru mempermudah tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia melalui aturan bebas visa. Hal itu membuat tenaga kerja Indonesia semakin kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Janji Tidak Akan Hutang Lagi Dalam kampanye pilpres tahun 2014, Tim Ekonomi Jokowi JK berjanji tidak akan pernah berhutang lagi. Jokowi tidak akan meminjam uang keluar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur. “Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” ujar Tim Jokowi JK, Tjahjo Kumolo di Gedung DPR/MPR, Selasa (3/6/2014). MSetelah terpilih di kampanye, Jokowi sapaan akrabnya kembali menegaskan janjinya tidak akan menambah utang. “Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang,” ujarnya kala itu, sebagaimana dikutip dari laman Merdeka Online (19/4). Sedangkan untuk pembayaran utang yang semakin menumpuk, Jokowi menjawab dengan enteng. “Kalau utang ya dibayar.” FAKTANYA, utang Indonesia malah semakin menumpuk saat Jokowi menjadi Presiden. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I 2016 sebesar USD 316,0 miliar atau sekitar Rp 4.000 triliun lebih. Angka ini terbilang fantastis jika dibandingkan jumlah utang pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama 10 tahun SBY menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia hanya bertambah Rp 1.299 triliun. Janji Persulit Investasi Asing Dalam kampanye pilpres 2014 Jokowi paling getol untuk mengatakan bahwa akan mengoptimalkan kemampuan rakyat dengan mempersulit investasi asing. FAKTANYA Kemudahan banyaknya kemudahan perizinan dan agresifitas untuk menarik investasi asing di Indonesia yang dijanjikan Presiden Jokowi menuai kritik. Janji yang digembar-gemborkan Jokowi di forum APEC dan G20 baru-baru ini dinilai melanggar janjinya saat kampanye pilpres lalu “Jokowi jangan amnesia. Di forum debat capres mengatakan akan mempersulit investasi asing masuk ke Indonesia dengan mempersulit perizinan investasi asing yang akan masuk dalam menghadapi MEA. Tapi di forum APEC dan G20, Jokowi selalu menjanjikan kemudahan perizinan,” ujar Rahadian dari Front Rakyat Lawan Jokowi, Minggu (16/11). Menurut Rahadian, tawaran investasi bidang infrastruktur strategis di Indonesia kepada para penanam modal asing oleh Jokowi di depan ratusan CEO di forum APEC di Beijing tidak bisa dibiarkan. Seluruh komponen masyarakat harus menyikapi dengan kritis. “Investasi asing harus dihalangi karena dapat mengganggu kedaulatan ekonomi Indonesia. Sangat jelas, Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya penguasaan sektor ekonomi yang berhubungan dengan hidup orang banyak harus dikuasai negara,” paparnya. Janji Merebut Kembali (Membeli) Indosat dari Tangan Asing Presiden Jokwi berjanji untuk membeli kembali (buy back) saham PT Indosat yang dijual ke perusahaan asing pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. FAKTANYA janji ini pernah ditagih oleh anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar di sela-sela Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, di Gedung DPR RI, Rabu (28/1/2015). “Jangan hanya janji. Ketika kampanye, gencar berorasi hendak buy back Indosat. Kami menunggu aksi pemerintah,” ujar Willgo Zainar kala itu. Saat ini, Indosat dikuasai perusahaan asal Qatar, Ooredoo Asia Pte Ltd, dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen, pemerintah Republik Indonesia 14,29 persen, perusahaan Amerika Serikat Skagen sebesar 5,42 persen, selebihnya 15,29 persen dimiliki publik. Janji Tidak Bagi-Bagi Kekuasaan Jokowi berulangkali menegaskan tidak akan bagi-bagi kekuasaan jika ter Eramuslim.co – #MENOLAKLUPA ! Kumpulan janji Jokowi saat pilpres ! Catat dan tagih ! Inilah 66 Janji Manis Jokowi Saat Kampanye Pilres, Ayo Catat dan Tagih JAKARTA – Seperti kita ketahui bersama, Jokowi – JK telah memenangkan Pemilu Pemilihan Presiden Indonesia yang ke tujuh. Dalam kampanye yang dihelat bulan Juli lalu setidaknya ada 66 janji yang terucap dalam kampanye pilpres, apa saja? 1. Janji Jokowi-JK Besarkan Pertamina Kalahkan Petronas dalam 5 Tahun http://finance.detik.com/read/2014/07/ 04/081943/2627515/1034/janji-jokowi-jk- besarkan-pertamina-kalahkan-petronas 2. Jokowi Janjikan Bangun 50 Ribu Puskesmas http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/ 2014/05/09/jokowi-janjikan-bangun-50-ribu- puskesmas 3. Swasembada Pangan http://www.merdeka.com/…/5-janji-jokowi-perbaiki-ekonomi-in… 4. Membuat Bank Tani untuk Mengurangi Impor Pangan http://www.merdeka.com/…/5-janji-jokowi-perbaiki-ekonomi-in… 5. Jokowi Janji akan Tetap Blusukan bila Jadi Presiden http://news.detik.com/read/2014/08/03/ 143519/2651923/10/jokowi-janji-akan-tetap-blusukan-bila-jadi-presiden?9911012 6. Jokowi Janji Benahi Kawasan Masjid Agung Banten https://id-id.facebook.com/…/fesbuk-banten-news/jika-terpil… – jokowi-janji-benahi-kawasan-masjid-agung-banten/10151943340196717 7. Jokowi Janji Cetak 10 Juta Lapangan Kerja Jika Jadi Presiden http://bisnis.liputan6.com/read/2072282/ jokowi-janji-cetak-10-juta-lapangan-kerja-jik a-jadi-presiden 8. Jokowi Janji Buka 3 Juta Lahan Pertanian http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/ muliakan-petani-jokowi-janji-buka-3-juta-lahan-pertanian-1 9. Jokowi Janji Batasi Bank Asing http://www.merdeka.com/…/janji-manis-prabowo-jokowi-saat-de… nomi/jokowi-janji-batasi-bank-asing.html 10. Berjanji Membangun Tol Laut dari Aceh hingga Papua http://pemilu.sindonews.com/read/ 870645/113/jokowi-jk-janji-upayakan-jalan- tol-laut-aceh-papua 11. Jokowi Janji Beri Berapapun Anggaran Pendidikan http://www.merdeka.com/…/janji-manis-prabowo-jokowi-saat-de… nomi/jokowi-janji-beri-berapapun-anggaran-pendidikan.html 12. Berjanji untuk Mengurangi Impor Pestisida dan Bibit Pertanian http://www.merdeka.com/…/5-janji-j…/kurangi-impor-pupuk.html 13. Jokowi Janji Hapus Ujian Nasional http://pemilu.metrotvnews.com/read/ 2014/06/10/251278/jokowi-janji-hapus-ujian-nasional 14. Membangun E-government, E-budgeting, E-procurement, E-catalog, E-audit Kurang dari 2 Minggu http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/2645746/1562/3/ revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk 15. Terbitkan Perpres Pemberantasan Korupsi http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/2645746/1562/4/ revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk 16. Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/2645746/1562/5/ revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk 17. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur seperti, Pelabuhan, Bandara, di wilayah Indonesia Bagian Timur http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/2645746/1562/5/ revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk 18. Dana Rp 1,4 Miliar per Desa Setiap Tahun http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/2645746/1562/6/ revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk 19. Kepemilikan Tanah Pertanian untuk 4,5 juta Kepala Keluarga dan Perbaikan Irigasi di 3 juta Hektar Sawah http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/2645746/1562/6/ revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk 20. Membangun 100 Sentra Perikanan yang dilengkapi Lemari Berpendingin http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/2645746/1562/7/ revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk 21. Membentuk Bank Khusus Nelayan http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/2645746/1562/7/ revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk 22. Menggunakan Pesawat Tanpa Awak untuk meng-Cover wilayah lndonesia http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/2645746/1562/8/ revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk 23. Meningkatkan Pemberian Beasiswa http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/264b5746/1562/9/ revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-j 24. Mengalihkan Penggunaan . Mengalihkan Penggunaan BBM ke Gas dalam waktu 3 Tahun http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/07/23/121327/2645746/1562/10/ revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk 25. Jokowi Janji ‘Sulap’ KJS-KJP Jadi Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/05/24/103257/2591407/1562/jokowi-janji-sulap-kjs-kjp-jadi-indonesia-sehat-dan-indonesia-pintar 26. Tidak bagi-bagi Kursi Menteri ke Partai Pendukungnya http://m.merdeka.com/…/buka-koalisi-tapi-jokowi-tak-janji-b… 27. Jokowi Janji Tak Berada di bawah Bayang Megawati http://www.solopos.com/…/hasil-pilpres-2014-jokowi-janji-ta… – bawah-bayang-megawati-521083 28. Membenahi Jakarta (macet, banjir, dll) http://megapolitan.kompas.com/read/ 2014/05/08/2152423/.Jokowi.Akan.Mem benahi.Jakarta.dengan.Cara.Lain . 29. Mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina http://www.beritasatu.com/…/192571-jk-indonesia-siap-buka-k… a.html 30. Tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional http://beta.antaranews.com/berita/441336/ jokowi-janji-tetapkan-hari-santri-nasional-pa da-1-muharam 31. Mudah ditemui oleh warga Papua http://jkw4p.com/bila-jadi-presiden-jokowi-janji-warga-papu… muinya/ 32. Menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program raskin http://www.indopos.co.id/2014/06/ kampanye-di-purwakarta-jokowi-janji-urus-outsourcing.html 33. Memperhatikan permasalahan outsourcing http://www.indopos.co.id/2014/06/ kampanye-di-purwakarta-jokowi-janji-urus-outsourcing.html 34. Menghapus subsidi BBM http://finance.detik.com/read/2014/05/ 31/101625/2596038/1034/jokowi-mau-hapus-subsidi-bbm-prabowo-kurangi-s ubsidi-orang-kaya 35. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri http://surabaya.bisnis.com/read/ 20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014 36. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp1 juta per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7% http://surabaya.bisnis.com/read/ 20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014 37. Perbaikan 5.000 pasar tradisional dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengolahan ikan http://surabaya.bisnis.com/read/ 20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014 38. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa http://surabaya.bisnis.com/read/ 20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014 39. Akan berbicara terkait kasus BLBI http://www.jpnn.com/read/2014/07/17/ 246771/Jokowi-Janji-Bicara-Kasus-BLBI- jika-Jadi-Presiden – 40. Memperkuat KPK (meningkatkan anggarannya 10x lipat, menambah jumlah penyidik, regulasi) http://indonesia-baru.liputan6.com/ read/2069113/jokowi-janji-tingkatkan-anggaran-kpk-10-kali-lipat 41. Menghentikan impor daging http://pemilu.metrotvnews.com/read/ 2014/07/06/261741/jokowi-jk-janji- hentikan-impor-daging-dalam-5-6-tahun 42. Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur http://fokus.news.viva.co.id/news/read/ 512458-debat-capres-kedua –janji-siapa-pa ling-realistis- 43. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, dan pelabuhan http://fokus.news.viva.co.id/news/read/ 512458-debat-capres-kedua –janji-siapa-pa ling-realistis- 44. Meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan http://nasional.kompas.com/read/2014/ 06/22/2225457/Jokowi.Janji.Tin gkatkan.3.Kali.Lipat.Anggaran.Pertahanan 45. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan tenaga pengajar yang punya kemampuan merata diseluruh Nusantara http://www.merdeka.com/…/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembanga… tek.html 46. Jokowi Pilih Mendikbud dari PGRI Jika Jadi Presiden http://news.detik.com/pemilu2014/read/ 2014/06/01/231136/2596646/1562/jokowi-pilih-mendikbud-dari-pgri-jika-jadi-presideni 47. Memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia http://www.merdeka.com/…/5-janji-ju [28/5 10.52] Muchtar Effendi Harahap: NASIONAL 10 Janji Jokowi Ditagih, Belum Satupun Terealisasi EditorHariman KaimuddinPosted on December 21, 2016 @10:32 COMMENTS FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Joko Widodo alias Jokowi resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) pada hari Kamis, 20 Oktober 2016. Artinya sudah dua tahun dua bulan Jokowi menjabat Presiden RI. Masa jabatannya pun tersisa dua tahun delapan bulan lagi. Di sisa masa jabatannya tersebut, masih banyak janji-janji Jokowi yang disampaikan saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2014 belum terealisasi. Bahkan, sebagian janji-janji manis itu sudah dilanggar dan akan sulit dipenuhi.  Kendati demikian, janji tetaplah janji. Rakyat Indonesia tidak ingin Jokowi hanya memberikan harapan palsu, seperti ketika dia berjanji untuk tidak maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Berikut 10 janji Jokowi yang dirangkum dan diolah dari berbagai sumber: Jokowi Janji Merebut Kembali (Membeli) Indosat dari Tangan Asing Presiden Jokwi berjanji untuk membeli kembali (buy back) saham PT Indosat yang dijual ke perusahaan asing pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Janji ini pernah ditagih oleh anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar di sela-sela Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, di Gedung DPR RI, Rabu (28/1/2015). “Jangan hanya janji. Ketika kampanye, gencar berorasi hendak buy back Indosat. Kami menunggu aksi pemerintah,” ujar Willgo Zainar kala itu. Saat ini, Indosat dikuasai perusahaan asal Qatar, Ooredoo Asia Pte Ltd, dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen, pemerintah Republik Indonesia 14,29 persen, perusahaan Amerika Serikat Skagen sebesar 5,42 persen, selebihnya 15,29 persen dimiliki publik. Jokowi Janji Tidak Bagi-Bagi Kekuasaan Jokowi berulangkali menegaskan tidak akan bagi-bagi kekuasaan jika terpilih menjadi Presiden RI. Hal itu ditegaskan Jokowi di berbagai kesempatan saat masih kampanye Pilpres 2014 lalu. Faktanya, semua parpol pengusung dan pendukung Jokowi-JK mendapat jatah menteri. Bahkan, Jokowi juga memberikan jatah menteri kepada partai yang belakangan menyatakan mendukung pemerintah, seperti Partai Golkar. Tak hanya itu, Jokowi juga menunjuk sejumlah mantan tim suksesnya, masuk ke dalam struktur pemerintahan. Padahal, Jokowi pernah berjanji tidak akan bagi-bagi jabatan dan membuat kabinetnya ramping. “Pengisian sejumlah orang dekatnya ke dalam lembaga negara sudah jelas terlihat bagi-bagi kekuasaan. Jokowi telah melanggar janjinya saat kampanye dulu. Publik juga telah dibohonginya karena berjanji akan membuat kabinet yang ramping,” ujar Pengamat Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), M. Imam Nasef, Minggu malam (11/1/2015). Jokowi Janji Tidak Menaikkan Harga BBM Sejak Oktober 2014, Presiden Jokowi sudah enam kali melakukan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada November 2014, Jokowi menaikkan harga BBM, lalu diturunkan pada Januari 2015. Harga BBM kembali turun pada pertengahan Januari 2015. Awal Maret 2015, harga BBM kembali naik. Di penghujung Maret 2015, harga BBM dinaikkan lagi. Selanjutnya, pada pertengahan Desember 2016, harga BBM jenis Pertamax, Pertalite, dan Dexlite kembali dinaikkan. “Penyesuaian dilakukan terhadap Pertamax, Pertalite, dan Dexlite, yang nilainya sebesar Rp 150 per liter, berlaku untuk semua wilayah,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro. Jokowi Janji Ciptakan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Jokowi berjanji akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun jika terpilih menjadi presiden. Janji itu disampaikan Jokowi di Bandung, Jawa Barat pada Kamis, 3 Juli 2014. “Menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun,” ujar Jokowi. Faktanya, Jokowi justru mempermudah tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia melalui aturan bebas visa. Hal itu membuat tenaga kerja Indonesia semakin kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Jokowi Janji Tidak Akan Ngutang Lagi Dalam kampanye pilpres tahun [28/5 10.57] Muchtar Effendi Harahap: Lagi Dalam kampanye pilpres tahun 2014, Tim Ekonomi Jokowi JK berjanji tidak akan pernah berhutang lagi. Jokowi tidak akan meminjam uang keluar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur. “Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” ujar Tim Jokowi JK, Tjahjo Kumolo di Gedung DPR/MPR, Selasa (3/6/2014). Faktanya, utang Indonesia malah semakin menumpuk saat Jokowi menjadi Presiden. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I 2016 sebesar USD316,0 miliar atau sekitar Rp 4.000 triliun lebih. Angka ini terbilang fantastis jika dibandingkan jumlah utang pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama 10 tahun SBY menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia hanya bertambah Rp 1.299 triliun. Jokowi Janji Persulit Investasi Asing Kemudahan perizinan investasi asing di Indonesia yang dijanjikan Presiden Jokowi menuai kritik. Janji yang digembar-gemborkan Jokowi di forum APEC dan G20 baru-baru ini dinilai melanggar janjinya saat kampanye pilpres lalu “Jokowi jangan amnesia. Di forum debat capres mengatakan akan mempersulit investasi asing masuk ke Indonesia dengan mempersulit perizinan investasi asing yang akan masuk dalam menghadapi MEA. Tapi di forum APEC dan G20, Jokowi selalu menjanjikan kemudahan perizinan,” ujar Rahadian dari Front Rakyat Lawan Jokowi, Minggu (16/11). Menurut Rahadian, tawaran investasi bidang infrastruktur strategis di Indonesia kepada para penanam modal asing oleh Jokowi di depan ratusan CEO di forum APEC di Beijing tidak bisa dibiarkan. Seluruh komponen masyarakat harus menyikapi dengan kritis. “Investasi asing harus dihalangi karena dapat mengganggu kedaulatan ekonomi Indonesia. Sangat jelas, Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya penguasaan sektor ekonomi yang berhubungan dengan hidup orang banyak harus dikuasai negara,” paparnya. Jokowi Janji Tidak Akan Hapus Subsidi BBM Jokowi berjanji tidak akan menghapus subsidi BBM. Janji itu disampaikan Jokwi saat menerima dukungan dari seratusan tukang ojek yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Ojek Indonesia (IPOI) di Jalan Borobudur 18, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2016). Saat itu, Jokowi masih berstatus calon Presiden RI. “Keinginan untuk subsidi BBM saya kira tidak ada masalah. Subsidi bagi rakyat kecil adalah sebuah keharusan,” ujar Jokowi menanggapi permintaan Koordinator IPOI Halis Rumkel yang berharap Jokowi tidak mencabut subsidi BBM jika terpilih menjadi Presiden. Faktanya, baru beberapa bulan setelah menjadi Presiden, Jokowi langsung mengurangi subsidi BBM. Jokowi Janji Bangkitkan Industri Mobil Nasional Nama Jokowi melejit ketika mengganti mobil dinasnya dengan Mobil Esemka yang merupakan rakitan anak-anak SMK. Saat itu, Jokowi masih menjabat Walikota Solo. Kepopuleran Jokowi akhirnya mengantarkannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi lantas berjanji akan membangkitkan industri mobil nasional. Ia menginginkan agar merek-merek lokal memiliki posisi yang sejajar dengan produsen mobil internasional. “Kita sudah berapa tahun merdeka? Buat pesawat bisa, masa buat mobil saja enggak bisa? Logikanya itu saja,” ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 19 September 2014. Jokowi Janji Jaksa Agung Bukan dari Parpol Tim Transisi pernah menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik. Kandidat Jaksa Agung yang akan dipilih Jokowi berasal dari kalangan profesional internal atau eksternal Kejaksaan Agung. “Pilihan itu adalah keinginan Presiden menjaga supaya Jaksa Agung tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik,” ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014. Faktanya, Jokowi malah menunjuk kader Partai Nasdem, HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Meski kinerjanya kerap disorot karena minim prestasi, Jokowi tetapN mempertahankan anak buah Surya Paloh tersebut. Jokowi Janji Tidak Impor Pangan [28/5 10.58] Muchtar Effendi Harahap: Jokowi Janji Tidak Impor Pangan Hingga kini Pemerintah Indonesia belum bisa menghentikan impor pangan. Padahal, impor pangan yang diterapkan pemerintah menyebabkan rusaknya kaum tani dan pertanian di Tanah Air. Impor pangan hanya menguntungkan para pelaku importir. Presiden Perkumpulan Patriot Pangan Bugiakso mengatakan, kebijakan impor segala bahan pangan, memang benar bisa menjamin ketersediaan. Namun hal itu berdampak buruk karena menjauhkan negeri agraris ini dari kedaulatan pangan. “Atas nama efisiensi, Indonesia kemudian terjebak, lalu hancur, dan belum sanggup lagi keluar dari jebakan perdagangan dan politik pangan dunia,” ujar Bugiakso dalam acara peresmian Perkumpulan Patriot Pangan di Yogyakarta, Senin (19/12). (Fajar/pojoksatu)  JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Berbagai demonstrasi mahasiswa kembali bergaung dalam beberapa pekan terakhir ini. Aksi yang berlangsung di berbagai daerah hingga ke ibu kota tersebut terjadi karena kekecewaan kepada Jokowi-JK yang dinilai makin menyengsarakan rakyat. Bahkan, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- wilayah Jawa berniat mengepung Istana Negara, di Jakarta pada 20 Mei mendatang. Mereka akan mendesak Jokowi agar lengser. Demo ini disinyalir tidak lepas dari kegagalan Jokowi dalam memimpin negeri ini selama lima bulan ini. Berdasarkan catatan Insitute for Strategic and Indonesian Studies, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah memiliki 23 kegagalan sejak dilantik 20 Oktober 2014. Berikut catatan kegagalan Jokowi-JK tersebut: 1. Harga BBM naik-turun-naik. 2. Harga beras naik. 3. Harga gas mahal. 4. Semua kebutuhan sembako naik. 5. Tarif kereta api dinaikkan. 6. Jalan tol dikenakan pajak. 7. Tatanan hukum dan konstitusi amburadul. 8. Stabilitas politik & partai politik acak-kadut. 9. Hutang bertambah Rp 250 triliun. 10. Penerimaan pajak sampai Maret 2015 dibandingkan periode yang sama Maret 2014 turun Rp 50 triliun. 11. Lembaga penegak hukum ditarik-tarik ke ranah politik. 12. Intitusi Polisi & KPK diobok-obok. 13. Impor beras dan gula semakin mantap. 14. Elit politik berantam terus menerus tak terkendali. 15. Daya beli rakyat menurun, biaya hidup naik mengikuti kenaikan harga BBM. 16. Perputaran ekonomi mengandalkan konsumsi. 17. Ekspor turun, impor naik tajam. 18. Izin ekspor konsentrat Freeport dan Newmont diperpanjang tanpa perlu bangun smelter. 19. Ketua Umum Partai Politik memonopoli angkutan minyak (mafia migas baru). 20. Dunia usaha kesulitan memproyeksi biaya produksi. 21. Rupiah terjun bebas dari Rp 10.000 di akhir Juli 2014 ketika Jokowi-JK ditetapkan sebagai pemenang Pilpres dan sekarang Rp 13.000 lebih per USD. 22. Yang penting rajin blusukan. 23. Yaaa ora opopo.