KEMUNCULAN GERAKAN IDENTITAS PRIBUMI

Kemunculan Gerakan Identitas Pribumi adalah salah satu bentuk dampak jangka pendek dari hubungan kerjasama politik dan ekonomi Indonesia dan Cina. Selama era Orde Baru dan awal era Reformasi, labeling atau identitas " pribumi" untuk menunjukkan suatu kelompok politik di Indonesia sangat langka. Bahkan, dapat disimpulkan, tidak ada kemunculan gerakan identitas pribumi. Namun, seiring semakin meningkatnya kerjasama Rezim Jokowi dengan Cina, dan perbincangan publik beragam dampak Indonesia berpaling ke Cina, mulai bermunculan kelompok2 masyarakat madani atas identitas dan nama pribumi. Kelompok2 identitas pribumi dimaksud dapat ditemukan pada WA Group, ormas bahkan parpol. Ada sejumlah Group WA identitas pribumi. Yakni Gerbang Boemiputra, Kebangkitan Pribumi, Pribumi Bangkit, Perhimpunan Boemipoetra, Gerbang Boemipoetra, Gerakan Pribumi Indonesia, Garda Pribumi Raya, Suara Pribumi Raya, Suara Pribumi Selamatkan NKRI, Panitia Kongres Pribumi, For Jis Pribumi Bangkit, Kebangkitan Pribumi, Persatuan Priboemi, Pribumi Bangkit Bergerak, dll. Utk portal medsos al. Www.mediapribumi.com. Sedangkan Ormas identitas pribumi al. GEPRINDO (Gerakan Pribumi Indonesia). Visi GEPRINDO, menciptakan kesejahteraan Bumiputera Indonesia, Keadilan sosial dan tatanan politik negara melandaskan diri pada nilai-nilai Nasionalisme dan Religiusitas dalam wadah NKRI berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Akan muncul lagi ormas baru diprakarsai Majelis Pribumi Nusantara Indonesia. Majelis ini akan melaksanakan "konferensi pers", 23 Mei 2017, Crown Hotel, Jakarta. Mejelis akan menyelenggarakan tiga kelompok kegiatan. Yakni sekali Seminar masing2 di tiga kawasan di Indonesia, Deklarasi dan Kongres Pribumi Nusantara. Dr. La Ode (Pakar Politik) salah seorang perintis Majelis Pribumi Nusantara. Menurutnya beragam definisi pribumi baik menurut pakar maupun lembaga internasional. Salah satu definisi dimaksud sbb: Pribumi atau penduduk asli adalah setiap orang yang lahir di suatu tempat, wilayah atau negara, dan menetap di sana dengan status orisinal, asli atau tulen (indigenious) sebagai kelompok etnis yang diakui sebagai suku bangsa bukan pendatang dari negeri lainnya. La Ode dapat dibilang sebagai peletak dasar nilai2 atau prinsip2 perjuangan Ormas pribumi ini. Ia mengajukan Trilogi Pribumi yakni: 1.Pribumi Pendiri NKRI. 2.Pribumi Pemilik NKRI. 3.Pribumi Penguasa NKRI. Tiga prinsip ini harus diaplikasikan. Bagi La Ode, hal itu merupakan solusi supaya tidak terjadi konflik horizontal di Indonesia dalam jangka panjang. Ini mengingat Indonesia menganut paham Bhinneka Tunggal Ika. Gerakan Identitas pribumi paling terlembaga secara politik adalah "Partai Pribumi". Kelahiran Parpol ini untuk memperjuangkan agar masyarakat pribumi dapat menjadi Tuan di negeri sendiri. Dalam aksi2 suara kritis masyarakat madani terhadap Rezim Jokowi juga dapat ditemukan isdu pribumi. Mereka pada umumnya menuntut Rezim memihak dan melindungi kepentingan pribumi dan pribumi harus diutamakan, bukan Asing dan Aseng.

Issu pribumi semakin kencang di Ibukota sejak Anies Baswedan berpidato pada hari pertama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pidato perdana Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini  mencantumkan kata-kata pribumi dan jadi kontroversi.  Hal yang menjadi polemik dan pro kontra  adalah bagian pernyataan Anies  berbunyi: "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami".Pada umumnya terdapat dua kelompok pro kontra yang menjadi issue nasional di media massa dan media sosial.

Segera setelah pidato Anies yang mengundang pro kontra ini, sebagai tindak lanjut pembelaan sebagian  kelompok pro terhadap pidato Anies terkait konsep pribumi, terdapat Deklarasi Kebangkitan Pribumi. Sekitar 80 lembaga dan organisasi masyarakat di DKI menandatangani deklarasi  kebangkitan pribumi di Gedung Joang 45,  Sabtu 28 Oktober 2017. Deklarasi Kebangkitan Pribumi ini meneguhkan diri  persatuan.  dibingkai dengan slogan :  ‘Kebangkitan Pribumi Bersatu, Berdaulat dan Mandiri’. Mereka
membacakan ikrar Kebangkitan Pribumi dan penandatanganan Deklarasi.

Setelah Deklarasi Pribumi Pertama, 28 Oktober 2017 di Gedung Juang Menteng Raya, akan ikuti Deklarasi Kedua, 10 November 2017, dalam rangka memperingati hari pahlawan dengan tema "Semangat Pahlawan Semangat Pribumi". Acara mengambil tempat   di Jakarta Utara, DKI Jakarta.

 Kelompok2 identitas pribumi ini pada umumnya mengkritik dan memprotes ketidakadilan terhadap rakyat pribumi dan dominasi non pribumi khususnya ras Cina atas sumberdaya ekonomi Indonesia. Kritik dan kecaman bermunculan di WA Group dan pernyataan2 publik secara langsung maupun tidak berupaya membela kepentingan pribumi. Pernyataan dimaksud terkait dengan kesenjangan ekonomi dan prilaku KKN. Kesenjangan ekonomi antara Pribumi dan Cina terjadi karena warga Cina menguasai perekonomian negara sampai dengan hampir 70 persen. Padahal secara kultur dan populasi, warga Cina hanya berjumlah sekitar 5 persen dari jumlah total penduduk Indonesia. Semakin meluas persepsi kaum pribumi, penduduk etnis Cina hanya 5%, ternyata menguasai dan mengendalikan lebih 75% ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2016 diperkirakan melebihi 80% ekonomi Indonesia. Buktinya, daftar orang terkaya Indonesia sejak tahun 1998 hingga 2013 menunjukan lebih 90% dari 10, 100 atau 1000 orang terkaya Indonesia adalah konglomerat etnis cina. Tragisnya, 10% pribumi tercatat dalam daftar orang Indonesia terkaya, sebagian besar pengusaha pribumi itu adalah kuasa usaha / proxy / pengusaha boneka dari konglomerat cina Indonesia. Pribumi sebenarnya masuk dalam daftar orang terkaya Indonesia tidak lebih dari 5%. Fenomena kesenjangan sosial tampaknya begitu mewarnai hubungan antara Cina dan Pribumi di Indonesia sehingga stereotip di antara mereka pun kebanyakan negatif, padahal manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk hidup dan berkembang. Beberapa persepsi kelompok identitas pribumi tentang kesenjangan ekonomi sebagai berikut: 1. Konglomerat Cina diperkirakan sudah menguasai 85 persen kekayaan ekonomi Indonesia. Pribumi menjadi jongos para tuan besar Cina. Hampir semua di Mal atau Supermarket di setiap kota, Cina berdagang. Gedung perkantoran dikuasai Cina dan karyawan juga kebanayakan Cina. Eksportir hasil bumi keluar negeri dikuasai Cina. Pemilik toko dan tengkulak di perdesaan sudah dikuasai Cina. Pemilik pabrik dan pengusaha besar adalah Cina. Media cetak dan elektronik (TV) dikuasai Cina. Jakarta Barat, Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Pusat saat ini sudah dikuasai Cina, sedangkan warga asli pribumi tersingkir. Toko toko Elektronik, Matrial bangunan dan Distributor bahan pokok juga umumnya dikuasai Cina. 2. Mereka (Cina) sudah menguasai hampir seluruh asset ekonomi Indonesia. Bahkan, boleh dikatakan Cina sudah menguasai Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Mereka sejak zamannya Soeharto hingga SBY selalu banyak mendapat kemudahan dari perbankan, dan akhirnya memeras rakyat dengan cara menaikan harga dagangannya, demi mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, sehingga membuat rakyat bangkrut dan menjadi kere. 3. Saat ini kelompok identitas pribumi merasa, Cina sudah sangat keterlaluan dan mengarah kepada tindakan penjajahan membahayakan kesatuan NKRI. mereka mengaku juga sebagai WNI, ternyata tidak lebih hanya memperkaya diri atau kelompok Cina semata. 4. Kerusakan mental dan sosialpun selalu di mulai oleh orang orang cina seperti misalnya kebiasaan menyuap pejabat pemerintah, minum minuman keras, narkoba, sex bebas, dsb. Pola hidup mereka ini selalu diikuti oleh masyarakat lain. Selanjutnya prilaku KKN menjadi kebiasaan pengusaha etnis Cina mempengaruhi kinerja para birokrat. Sementara itu hubungan interaksi antara Cina dan Pribumi dalam kehidupan sehari - hari belum terjadi proses pembauran seperti diharapkan serta tampaknya kurang atau bahkan tidak harmonis. Telah juga beredar dasar2 ideologis mengapa pribumi harus dibela, dan menolak dominasi non pribumi, bahkan hak2 non pribumi terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemunculan gerakan identitas pribumi ini pada perjalanannya kelak dapat membantu timbulnya konflik manifest (terbuka) antara rakyat pribumi dan ras Cina. Karena itu, Rezim Jokowi harus paham dan mampu mengendalikan gerakan identitas pribumi ini dengan kebijakan kekuasaan negara bertujuan meminimalkan ketidakadilan dominasi ras Cina atas sumberdaya ekonomi Indonesia. Rezim Jokowi harus menerbitkan kebijakan - kebijakan kearah sana. Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS:Network for South East Asian Studies) Edisi 5 Nopember 2017.


DATA TAMBAHAN:

*Info Kegiatan Dialog Interaktif "Kebangkitan Pribumi"*

Alhamdulillah kegiatan Dialog Interaktif "Kebangkitan Pribumi" yg diselsnggarakan oleh Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API JABAR) pd hari Ahad,  26 Nov 2017 dari jam 09.00 s.d 11.30 di Bale Asri Pusdai Jabar dalam rangkian acara Islamic Festival and Book Fair (IFBF) berjalan dengan lancar dan sukses.

Pembicara kegiatan Dialog interaktif "Kebangkitan Pribumi" adalah Atip Latipulhayat,  SH,  LLM, Ph.D (Guru Besar FH UNPAD dan Wakil Ketua ICMI Jabar), Bung Buni Yani (Pejuang Almaidah 51 yg sedang dikriminalisasi), dan Ustadz Asep Syaripudin (Ketua API JABAR).

Ratusan peserta ikhwan dan akhwat yang terdiri dari para para Pimpinan elemen dan aktifis mahasiswa menyimak dengan sangat antusias paparan para pembicara. Dalam sesi tanya jawab, baik pembicara/pemateri maupun penanya/penanggap sepakat bahwasanya istilah *Pribumi* di munculkan bukanlah merupakan bentuk diskriminasi tapi merupakan identitas dan  perlawanan serta perjuangan untuk mendapatkan proforsionalitas dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial,  budaya, dll.

Pribumi di Indonesia adalah penduduk di Nusantara sewaktu era kolonial yg disebut inlander (BoemiPoetra), yang mendapatkan diskriminasi dari penjajah. Siapakah yang di maksud Pribumi?  Umat Islam. Jadi berbicara kebangkitan Pribumi di Indonesia,  adalah berbicara kebangkitan Umat Islam.

Para peserta Dialog interaktif pun sepakat untuk melakukan langkah-langkah kongkrit dalam melakukan kebangkitan pribumi (umat Islam) dengan menjadikan masjid sebagai pusat gerakan yang di awali kegiatan sholat shubuh berjama'ah di masjid.

*Dari Masjid kita berdayakan Umat,  dari masjid kita kelola negara.*

Semoga API Jabar Istiqomah... Aamiin
Semoga Barokah... Aamiin

Bandung, 26 Nov 2017
*Media Center API JABAR*