Inilah Lima Hal Akibat Parpolisasi di Indonesia

(CATATAN:Tulisan ini pernah dimuat di media sosial TEROPONG Rakyat, Kamis, 14 Mei 2015 - 13:50:27Oleh Muchtar Effendi Harahap, Ketua Dewan Pendiri NSEAS (Network for South East Asian Studies), TEROPONGSENAYAN): Indonesia era reformasi mengalami suatu kecenderungan "parpolisasi". Parpolisasi ditandai yakni semangkin meningkatnya peran kader parpol dalam berbagai bidang kehidupan. Baik dalam pemerintahan dan negara, dunia usaha maupun perekonomian serta kehidupan sosial budaya. Salah satu ciri yang cukup mengkhawatirkan parpolisasi adalah munculnya kultur transaksionalisme. Kecenderungan parpolisasi menyebabkan ada tujuh kondisi Indonesia masa kini. Tujuh kondisi itu adalah sebagai berikut : (1). Penentu kebijakan negara berada di pimpinan parpol di luar negara. (2). Politik kartel dan perilaku korupsi kader parpol meningkat baik kuantitatif maupun kualitatif dana APBN/APBD juga "korupsi sandera negara". Salah satu indikator kader Parpol melegalkan perolehan dana APBN terkait dengan UP2DP(Usulan ProgramPembangunan Dana Pemilihan). DPR telah meloloskan peraturan soal tata cara penerapan UP2DP alias "dana aspiriasi"di DPR dalam sidang paripurna,selasa 23 Juni 2015. Melalui aturan tersebut,setiap anggota DPR mendapatkan jatah dana pembangunan dapil masing-masing dalam APBN. Kendati belum disepakati,pagu indikatif yang sempat mencuat adalah sebanyak Rp. 20 miliar per anggota pertahun.Dengan jumlah itu,total dana aspirasi pertahun bisa mencapai Rp. 11,2 triliun. (3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan kelompok kader parpol dan kroni-kroninyanya, bukan kesejahteraan rakyat kebanyakan sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. (4). Proses demokratisasi terjadi tanpa kekuatan parpol atau kumpulan parpol oposisi, tetapi lebih mengutamakan koalisi. (5). Dengan demokratisasi tanpa oposisi, kualitas kebijakan pemerintah menjadi tak efektif dan efisien.(*)