Pointer FGD jyrnalus

PETA POLITIK KEKUASAAN MENJELANG  PILPRES 2019


1. Setelah Pilpres 2014 peta politik kekuasaan terbagi dua, yakni kekuataan raksasa politik    "new NASAKOM" dan Bukan new NASAKOM. Mereka ini berbasis kekuatan partai politik.

2. Konflik terbuka dua kekuatan  raksasa  ini terjadi saat menjelang pergantian Wakil Gubernur DKI dan konflik kekuatan Islam politik dgn  Ahok, berlanjut kasus  Ahok nista agama Islam.

Saat ini sudah mulai muncul fenomena "Anti incumbency' yakni kekuataan rakyat oposisional  dan kecewa terhadap Rezim berkuasa Jokowi semakin meningkat dan meluas. Ketidakpuaan rakyat terhadap kebijakan2 pembangunan Rezim berkuasa semakin terbuka.

Konflik manifes atau kekerasan sosial politik di antara  kedua  kekuatan itu terkendali  dan tidak terjadi.

3. Konflik terbuka dua kekuatan raksasa ini melembaga pd Pilgub DKI. Juga  ada dua kekuatan terbelah, yakni pendukung Ahok dan bukan pendukung Ahok. Perebutan kekuasaan di DKI akhirnya dimenangkan kejuaraan raksasa bukan new NASAKOM. Konflik manifes tidak terjadi.

4. Kekalahan kekuatan raksasa new NASAKOM di DKI kemudian mengurangi kepentingan kelompok bisnis pendukung Rezim, terutama kepentingan reklamasi teluk Jakarta.

5. Pertarungan kekuasaan antar dua raksasa ini akan mengambil tempat pd saat Pilpres 2019. Peta politik kekuasaan kini sbb:

1. Pendukung kekuatan baik rakyat maupun   dunia usaha terhadap raksasa new NASAKOM terus merosot.

Karena antara lain:
1. Terus meningkatnya fenomena Anti incumbency'.
2. Melemahnya dukungan kekuatan ekonomi baik nasional maupun internasional.
3. Kegagalan Rezim Jokowi urus pemerintahan.

Di lain pihak, kekuatan raksasa bukan new NASAKOM semakin menguat karena mendapat dukungan kian banyak dari klas menengah perkotaan dan kekuatan Islam politik. 

Masalah: mampukan Pemerintah dlm hal ini Kepolisian menciptakan keamanan nasional dan ketertiban sosial politik sehingga tercipta suksesi kekuasaan damai dan sungguh2 berdasarkan penegakan prinsip demokrasi?

-------------
Disampaikan Muchtar Effendi Harahap (Peneliti NSEAS) pd FGD Jurnalis "Political Power Mapping Menuju 2019", Jakarta  24 Oktober 2018.