Senin, 01 November 2010

Fungsi parpol, Cita-cita dan Anti Demokrasi

OLEH
MUCHTAR EFFENDI HARAHAP



1.Kemajuan Kepartaian

Proses demokratisasi di Indonesia semakin terlihat sejak terjadi gelombang reformasi sekitar 1997/1998, mencanangkan agenda reformasi sebagaimana telah dirumuskan oleh kelompok mahasiswa dan kelas menengah perkotaan. Dalam kondisi gelombang reformasi dan proses demokratisasi terjadi keruntuhan kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto. Segera setelah itu, Indonesia memasuki era reformasi dan menunjukkan kemajuan kepartaian di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya secara drastis kuantitas dan kualitas kepartaian di bawah payung peraturan perundang-undangan, terutama terbitnya beberapa UU tentang Parpol (Partai Politik).

Pertama, terbitnya UU Parpol No. 2 Tahun 1999 di bawah Presiden Habibie. Era Habibie ini terdapat 141 Parpol terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM; 106 Parpol terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum); 48 Parpol peserta Pemilu 1999 (Lihat, LAMPIRAN I). Padahal sebelumnya, era rezim Soeharto (Orde Baru), hanya ada 3 (tiga) Parpol (Golkar, PDI dan PPP). Pemilu 1999 telah menghasilan anggota MPR, DPR, DPRD Tingkat I Propinsi dan DPRD Tingkat II Kotamadya/Kabupaten yang baru. Berbagai keputusan politik diambil kemudian untuk mendukung proses reformasi dan demokratisasi, seperti GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), UU (Undang-undang) dan peraturan perundang-undangan lainnya. GBHN ini pada intinya telah memuat agenda reformasi politik dan ekonomi. Beberapa ketentuan di dalamnya adalah desentralisasi kekuasaan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah; penegasan kembali peran lembaga legislatif dalam pemerintahan; pengurangan peran dan keterlibatan militer dalam kehidupan sipil dan politik, dan pembaruan tata pengaturan kepegawaian dan administrasi negara.

Kedua, terbitnya UU Parpol No. 31 Tahun 2002 di bawah Presiden Megawati. Dalam era Megawati ini terdapat sekitar 112 Parpol terdaptar di Departemen Kehakiman & HAM; 50 Parpol terdaftar di KPU; dan, 24 Parpol peserta Pemilu 2004 (Lihat, LAMPIRAN II). Pada Pemilu 2004 ini telah dilaksanakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung sesuai Pasal 6A UUD 1945 Perubahan (Amandemen) dan juga pemilihan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) secara langsung. Berdasarkan UUD 45 Amandemen, menjadi Calon Presiden/Wakil Presiden harus mendapat dukungan Parpol.

Ketiga, terbitnya UU Parpol No. 2 Tahun 2008 di bawah Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam era SBY ini terdapat 79 Parpol terdaftar di Departemen Hukum dan HAM; 64 Parpol terdaftar di KPU; dan, 38 Parpol (ditambah 6 Parpol lokal di Aceh) sebagai peserta Pemilu 2009 (Lihat, LAMPIRAN III). Kekuasaan politik di level nasional yang semula (era Orde Baru) didominir oleh kekuatan militer di bawah kepemimpinan Soeharto, di era reformasi bergeser ke arah kekuatan Parpol. Karena itu, perilaku politik Parpol sangat menentukan dinamika politik pemerintahan, satu perubahan struktural mendasar diraih di era reformasi ini.

Buku ini akan mencoba menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah kiprah kepartaian era reformasi (setelah 12 tahun keruntuhan rezim Orde Baru Soeharto) benar-benar menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya?. Asumsi dasar buku ini, kiprah kepartaian era reformasi tidak benar-benar menjalankan fungsi, bahkan mengarah pada anti demokrasi dan pro korupsi, yang lebih mengutamakan kepentingan elite politik ketimbang massa anggota/konstituen. Parpol tidak berposisi menciptakan iklim yang kondusif dan program konkrit untuk mensejahterakan rakyat, juga upaya menghentaskan kemiskinan rakyat. Peran Parpol tidak sebagai “pilar demokrasi” pemecah masalah, melainkan menjadi sumber masalah bagi rakyat.

2.Fungsi Parpol

Era reformasi menunjukkan eksistensi (keberadaan) Parpol relatif lebih otonom dan mandiri ketimbang era Orde Baru. Pemerintah juga relatif bertindak “netral” atau tidak memihak terhadap satu Parpol pun saat Pemilu dilaksanakan. Fungsi Parpol era reformasi secara normatif (apa seharusnya) sebagai sarana pendidikan politik, mensejahterakan masyarakat, penyalur aspirasi, partisipasi politik, dan rekruitmen politik. Lebih detailnya fungsi Parpol adalah sarana:

a.Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara RI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
b.Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit untuk mensejahterakan rakyat.
c.Penyaluran aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
d.Partisipasi politik warga negara.
e.Rekruitmen politik dalam proses pengisian/penempatan jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Mengacu pada UU No. 2 tahun 2008 tentang Parpol (Lihat, LAMPIRAN IV), tujuan umum parpol adalah:

a.Mewjudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 45.
b.Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI.
c.Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI.
d.Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara fungsi Parpol menurut UU tersebut, yakni sebagai sarana:

a.Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.
b.Penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
c.Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat.
d.Partisipasi politik warga negara Indonesia.
e.Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

3.Cita-Cita Demokrasi

Kekuatan reformasi di Indonesia sesungguhnya mencita-citakan sistem demokrasi berlaku, menunjukkan kekuasaan dengan sengaja melalui undang-undang dibagi-bagi sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu tangan, dan terdapat “checks and balances”. Dalam masyarakat demokratis, kebenaran tidak ditentukan oleh orang kuat yang serba tahu. Kebenaran justru berasal dari orang-orang ramai dengan kemampuan yang terkadang sangat biasa. Demokrasi, diibaratkannya seperti pasar dimana semua orang berkumpul dan bertumpuk di sana dan melakukan tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, walaupun kadangkala kesepakatan yang diambil bukanlah yang terbaik. Pemilihan demokratis menjadi keharusan bertujuan untuk menyediakan kesempatan bagi warga negara untuk menggantikan politisi yang di bawah performa dengan alternatif lain sesuai pilihan warganegara.

Kekuatan reformasi mendorong pengembangan demokrasi yang menuntut adanya organisasi sebagai sarana massa rakyat menyalurkan apa yang disebut sebagai kehendak bersama, yang hanya mungkin diberikan melalui organisasi. Dalam perspektif demokrasi, Parpol sebagai organisasi dan bagian masyarakat madani sangat dibutuhkan untuk merealisasikan kedaulatan massa rakyat, bukan sekedar retorik in abstracto sebagaimana dikatakan seorang akademisi politik terkenal Gaetano Mosca.

Proses pengangkatan pemimpin Parpol dalam perspektif demokrasi harus melalui jalan kompetisi dan pengambilan keputusan harus melibatkan banyak pihak, dengan kepentingan yang berbeda-beda. Pemimpin Parpol harus memberi pertanggungjawaban dalam pemilihan demokratis, dan jika mereka kalah dalam pemilihan mereka akan kehilangan kekuasaan.

Dalam sistem demokrasi kekuasaan oligarki terpenjara oleh sistem yang bekerja secara rasional, yang nantinya menyeleksi beragam kepentingan individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Untuk itu, kepartaian harus didorong menjadi lebih kompetitif, yang ditandai jarak ideologi di antara Parpol dalam kehidupan kepartaian. Kompetisi antar Parpol harus konsisten di berbagai arena politik baik Pemilu maupun pemerintahan sehingga terdapat tautan elektoral di antara Parpol sebelum Pemilu dan Pasca Pemilu. Kaitan antara ideologi, pola koalisi, pola oposisi, proses kebijakan dan basis dukungan akan membuat demokrasi menjadi lebih bermakna.

Sebagai pilar demokrasi, Parpol haruslah terlebih dahulu menata dirinya berdasarkan penegakan prinsip demokrasi antara lain partisipasi, kesetaran (non diskriminatif), keterbukaan (transparansi), pertanggungjawaban publik (akuntabilitas publik), supremasi hukum (taat hukum), efisien dan effektif, dll. Parpol dapat berperan sebagai pilar demokrasi bagi kehidupan masyarakat madani, pemerintahan dan juga dunia usaha manakala tata pengelolaan Parpol itu sendiri sungguh-sungguh menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

4.Teori Agensi

Bagi sekelompok kecil pengamat dan politisi Parpol, kiprah Parpol era reformasi menunjukkan kemajuan positif, memberi kontribusi terhadap meningkatnya kehidupan demokrasi, dan karena itu “dinobatkan” sebagai kekuatan politik “pro demokrasi”. Salah satu perspektif digunakan untuk memahami dan menjelaskan issue kekeatan politik “pro demokrasi” atau memiliki kemajuan positif yakni perspektif agensi atau teori agensi. Teori ini merupakan basis teori yang mendasari praktik Parpol berakar dari teori organisasi, teori sosiologi, teori keputusan dan juga teori ekonomi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan politik antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu kalangan pemilih/konstituen dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu pengurus/elite Parpol dalam bentuk kontrak kerjasama (Pemilu).

Teori agensi acapkali digunakan untuk menjustifikasi pandangan elite Parpol bahwa mereka telah bertindak atas kepentingan konstituen, karena itu diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi suara dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan elite Parpol dan konstituen. Teori agensi membantu elite Parpol untuk menggambarkan, berlakunya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara elite Parpol (the agent), dan pemilih/konstituen (the principal). Karena itu, Pemilih/ konstituen akan memberikan suara terhadap elite Parpol bersangkutan dalam pemilihan, dengan harapan dapat melaksanakan preferensi atau kepentingan pemilih/konstituen bersangkutan.

Parpol yang telah berjanji dan menawarkan program kepada pemilih/konstituen akan merealisasikan sehingga Parpol dimaksud dalam Pemilu selanjutnya akan dipilih kembali. Jika Parpol tidak merealisasikan janji dan program tersebut, maka akan mendapatkan ”hukuman”, yakni tidak dipilih kembali. Karena itu, Parpol akan berusaha sebaik mungkin menjalankan fungsi perwakilannya di parlemen sehingga pro demokrasi dan turut mempercepat proses demokratisasi politik dan pada gilirannya peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Sesungguhnya beragam kritik telah muncul atas teori agensi ini. Salah satunya memiliki hipotetis bahwa elite politik dalam mengelola Parpol (the agent) cenderung lebih mementingkan kepentingan peribadi daripada meningkatkan “nilai” Parpol dan kepentingan pemilih/konstituen. Satu sumber teori agensi ini mencontohkan lembaga kemahasiswaan. Pengurus yang dipercayakan menjadi perpanjangan tangan keluarga mahasiswa untuk pengelolaan organisasi menjadi agen yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan keluarga. Tetapi, dalam realitas obyektifnya, terkadang Pengurus lembaga kemahasiswaan itu tidak mampu menjalankan ini dengan baik. Kecenderungan Pengurus lebih memilih melaksanakan kepengurusan sesuai dengan keinginan mereka. Kepentingan keluarga menjadi terabaikan.

5. Teori Oligarki dan Anti Demokrasi

Sebaliknya, terdapat beberapa kritik mendasar, umumnya menilai kiprah Parpol secara substansial tidak demokratis dan tidak berperanan sebagai pilar/komponen strategis/aktor demokrasi tetapi justru anti demokrasi, lebih mengutamakan kepentingan elite, tidak merealisasikan janji dan program yang dikampanyekan dalam Pemilu. Beberapa teori telah digunakan, antara lain teori oligarki dan politik kartel.

Teori oligarki menunjukkan kiprah Parpol lebih mengutamakan kepentingan elite Parpol, bukan rakyat. Reformasi dan demokratisasi di Indonesia gagal menghentikan kecenderungan oligarki untuk muncul ke permukaan. Yang berlaku hanyalah sistem demokrasi “prosedural” di mana faktor kelembagaan (organisasi) menempati kedudukan yang sentral.

Sebagian kritisi politik di Indonesia setelah beberapa tahun berlangsung era reformasi menilai proses demokratisasi di Indonesia telah menciptakan demokrasi prosedural, yang telah gagal membawa bangsa ini ke arah kehidupan lebih baik. Substansi demokrasi yang menghandalkan meluasnya partisipasi rakyat sebagai refleksi kedaulatan di tangan rakyat justru dikebiri dalam “ritual demokrasi” atau istilah populernya “pesta demokrasi” lima tahun sekali.

Runtuhnya rezim outoritarian Orde Baru Soeharto ternyata tidak otomatis melahirkan pemerintahan demokratis yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Yang terjadi adalah pemasungan kedaulatan rakyat. Pemilu hanya sebagai kegiatan ritual lima tahunan. Demokrasi prosedural ini tidak mampu menjawab tantangan kemiskinan dan keterbelakangan rakyat sementara peradaban terus bergerak cepat; teknologi informasi yang melekat di dalam globalisasi telah pula membentuk cara pandang baru. Praktek demokrasi prosedural yang sekarang berlaku, dipercaya oleh para kritisi politik, tidak akan pernah melahirkan elite politik yang benar-benar mampu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan rakyat.

Demokrasi prosedural ini juga diyakini telah menempatkan Parpol sebagai peserta elite kepemimpinan pada hakekatnya justru melanggengkan kesenjangan sosial. Rakyat hanya bisa menggunakan kedaulatannya di bilik suara selama lima tahun sekali. Sedangkan elite politik baik anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif bisa menikmati kedaulatan sebagai orang-orang terpilih sepanjang hari, bahkan memiliki hak imunitas, pengelolaan akses sumber daya, beragam otoritas/kewenangan dan hak-hak istimewa. Semua itu menjadi absah setelah rakyat memberikan pilihan di bilik suara dalam Pemilu. Kedaulatan rakyat dideligasikan sebagai hak yang tetap selama lima tahun ke Parpol dan lembaga perwakilan !.

Sesungguhnya dinamika Parpol selalu ditentukan oleh faktor intelektualitas, finansial, dan kepemimpinan. Dalam kenyataannya, di era demokrasi prosedural ini, ketiga faktor ini selalu direpresentasikan oleh elite, bukan oleh massa dengan kemampuan yang beragam, yang menyebabkan Parpol jatuh ke dalam kekuasaan oligarki. Adalah Parpol yang menyebabkan lahirnya kedaulatan para wakil atas pemilih, yang diberi mandat atas pemberi mandat, para delegasi atas pemberi delegasi. Siapa yang bicara Parpol, bicara oligarki. Parpol adalah pertarungan tanpa henti antara kepentingan massa dengan kepentingan elite.

Oligarki tidak hanya terjadi di internal partai tapi juga di antara partai yang berkuasa. Kontrol terhadap dominasi politik dilakukan melalui birokrasi oligarki untuk menjadikan Parpol sekadar mesin pendulang suara pemilih dan konstituennya.

Salah satu contoh kiprah Parpol oligarki yakni proses nominasi dan pencalonan legislatif, yang fenomena oligarki begitu kental. Fenomena ini merupakan warisan otentik dari struktur otoriter Orde Baru yang mengharamkan partisipasi rakyat dan sebaliknya, menghalalkan mobilisasi oleh negara beserta agen-agennya seperti birokrasi sipil dan militer. Para politisi Parpol era reformasi terperangkap ke dalam kecenderungan oligarki baru, yang struktur dan kepemimpinan Parpol merupakan duplikasi dari struktur tradisi sosio-kultural lokal. Kesempatan rakyat menjadi faktor determinan dalam proses politik yang telah dibuka melalui gerakan reformasi acapkali terbelenggu oleh struktur dan paham masyarakat Indonesia masih patrimonial dan feodalistik, yang merupakan sumber berkembangnya sikap dan perilaku koruptif. Karena itu, demi percepatan proses demokratisasi di Indonesia, masyarakat pro demokrasi harus selalu menggugat perilaku feodalistik ini. Bahkan, harus berani menghardik agar korupsi tidak terus berjalan, dan reformasi harus terus berjalan.

Sementara itu, berbagai instrumen demokratis yang direkayasa untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik pada akhirnya hanya menjadi proforma birokratis justru menjustifikasi berulangnya praktik oligarki dalam kehidupan Parpol. Kiprah Parpol tidak melakukan institusionalisasi politik sebagai kata kunci dalam demokratisasi.

Parpol daerah, sekalipun kepanjangan dari struktur Parpol sentralistik tingkat nasional, menjadi wadah akomodasi bagi re-tradisionalisasi politik karena faktor-faktor kultural-tradisional lebih berpengaruh dalam proses seleksi elite politik di legislatif ketimbang faktor kapasitas atau kompetensi politik. Parpol tidak mampu menyumbangkan inovasi politik untuk kebangkitan sebagai kekuatan pro demokrasi. Pengurus Parpol dominan menganut pragmatisme, dan menjadikan politik transaksional menjadi norma baku. Dominan Parpol memiliki pragmatisme kekuasaan, misalnya merapat ke kekuasaan Istana (Presiden) demi beberapa jabatan dan konsesi politik. Pragmatisme telah menjadi norma bagi Parpol tanpa peduli eksistensi (keberadaan) di masa depan, kemungkinan bisa berkembang atau menang lagi. Kiprah Parpol semacam ini berlaku juga di daerah tanpa harus konsisten dan bertanggungjawab atas janji-janji kampanye Pemilu.

Perilaku membeli suara atau fenomena “kedaulatan uang”, bukan kedaulatan anggota, menjadi ”dimaklumi” baik dalam Pemilu maupun Kongres/Muktamar/Munas Parpol. Amat sangat sedikit pengurus Parpol dalam Kongres, misalnya, memberikan apresiasi pada visi dan misi dari kandidat/calon Ketua Umum. Juga sangat sedikit memiliki kesadaran kolektif untuk memilih berdasarkan pertimbangan non-material. Memberikan suara untuk kandidat/calon Ketua Umum hanya bermodal visi dan misi menjadi tindakan percuma sekalipun memberikan sinyal tidak bagus bagi konstituen dan pemilih pada umumnya. Kedaulatan uang menyebabkan kebutuhan finansial bagi Parpol menjadi sangat besar karena kerja kolektif partai tidak digerakkan oleh semangat bekerja untuk publik/konstituen, namun lebih karena dana. Tanpa dana, maka hampir dapat dipastikan Parpol di banyak daerah akan melakukan “hibernasi” politik sampai menjelang Pemilu berikutnya. Hibernasi politik bermakna Parpol tidak melakukan kegiatan politik apa-apa (bagaikan tertidur sepanjang musim dingin) di tengah-tengah masyarakat. Investasi elektoral (pemilihan umum) tidak dilakukan dengan kerja-kerja politik yang tekun sejak sekarang, tetapi tergantung pasokan dana dari pengurus pusat yang dipimpin oleh pemilik uang banyak (kaya), beberapa diantaranya klas pemodal/atas.

Realitas obyektif ini cenderung menghasilkan pimpinan politik jenis tertentu. Orang-orang kaya atau yang dapat meyakinkan pihak lain untuk melakukan investasi dengan menominasikan dirinya (penggalang dana yang berhasil) mendominasi personil-personil politik dan pada gilirannya akan mendominasi jabatan-jabatan pimpinan politik. Selain itu, sulit pula menerapkan kontrol publik terhadap realitas obyektif Parpol semacam itu. Hasil negatif lainnya, penyandang dana kaya dapat menyandera Parpol. Penyandang dana kaya menentukan apa yang terjadi di dalam Parpol. Mereka bisa jadi terlibat melatih personil-personil politik Parpol, dan memilih pimpinan dan kandidat-kandidat Parpol.

Menguatnya pragmatisme dan kedaulatan uang yang tidak didukung dengan pelembagaan pendanaan mandiri oleh anggota, simpatisan atau konstituen, Parpol menjadi tergantung pada para oligarch maupun financiers (pendana) untuk menjamin berjalannya roda atau mesin kegiatan Parpol. Pada akhirnya, Parpol tersebut menjadi pelindung kepentingan bisnis atau bahkan sekadar alat politik dari klas pemilik modal/atas (oligarch dan financiers). Parpol besar hasil Pemilu 2009 ke depan sangat mungkin mengalami nasib yang sama karena kepemimpinan sekarang ini bermula dari dan beroperasi dalam pragmatisme yang kental. Kongres/Muktamar/Munas Parpol tidak menghasilkan inovasi yang menyegarkan bagi kehidupan kepartaian. Adalah suatu kesalahan bagi Parpol yang keberadaannya terancam karena tidak mampu keluar dari cengkaraman kaum oligarki baik di pusat maupun daerah.

Di tingkat daerah, setidaknya ada 3 (tiga) bentuk penyalahgunaan wewenang:

Pertama, wewenang dalam memilih Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota). Parpol bisa melakukan tawar-menawar dengan Calon/kandidat, dan bagi Calon yang bisa memberi konsesi ekonomi politik, Parpol dimaksud akan memilihnya.

Kedua, wewenang melakukan penilaian Laporan Pertanggungan Jawaban (LPJ) Kepala Daerah (Gubenur,Walikota dan Bupati), baik tahunan maupun di akhir jabatan di legislatif. Parpol bisa melakukan tindakan ilegal dengan Kepala Daerah yang menghendaki LPJ diterima.

Ketiga, wewenang menyusun anggaran belanja daerah (APBD). Parpol bisa seenaknya menyusun APBD. Kiprah Parpol semacam ini tidak lepas dari prilaku oligarki, dikendalikan sejumlah kecil elite. Kecenderungan itu, misalnya, terlihat pada model Parpol masih sentralistis memungkinkan pucuk pimpinan Parpol menggerakkan agenda tanpa perlu berpikir apakah agenda itu dikehendaki anggota/konstituen atau tidak. Semua keputusan Parpol tunduk pada perintah Ketua Umum.

Teori oligarki ini menunjukkan kiprah Parpol anti demokrasi karena kedaulatan berada pada elite, bukan massa anggota/konstituen. Kecenderungan oligarki Parpol ini bisa jadi karena antara lain pemilih masih belum sepenuhnya rasional. Dalam menentukan pilihan, pemilih tidak mempertanyakan apakah Parpol telah berusaha menepati janji atau program yang dikampanyekan atau tidak. Pemilih masih melihat figur/tokoh Parpol, bukan konsistensi ideologis Parpol tersebut. Realitas obyektif ini kemudian dianggap membuat Parpol nekat untuk menjauh dari preferensi dan kepentingan pemilih/konstituen. Elite Parpol yakin, pada Pemilu mendatang, pemilih masih tetap memilih mereka.

Keyakinan semacam ini semakin menguat tatkala proses Pemilu berlangsung, dapat dilakukan perolehan suara pemilih secara ilegal, yakni memberi uang atau politik uang baik langsung ke kalangan calon pemilih maupun petugas resmi pelaksanan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan, bahkan Kabupaten/Kota. Kecurangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan acapkali terjadi atas perbuatan elite parpol tanpa mendapatkan sanksi hukum melalui forum pengadilan. Kebanyakan kasus-kasus kecurangan dan pelanggaran terkait dengan perolehan suara diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), yang tidak berwenang memberikan sangsi pidana. Peran MK hanya menyelesaikan sengketa perolehan suara. Berdasarkan pengalaman persidangan perkara Pemilu 2009 di MK, pada umumnya perkara yang disidangkan menyangkut perhitungan suara di tingkat Kecamatan.

0 Komentar:

Poskan Komentar

Berlangganan Poskan Komentar [Atom]

Link ke posting ini:

Buat sebuah Link

<< Beranda